Connect with us

OPINI

KAUM RADIKAL DI KPK

Published

on

Pelemahan melalui revisi UU KPK dilakukan lebih sistematik dan massif mulai tahun 2015, 2016, 2017, dan baru lah pada 2019 ini.

DUA tahun lalu. Saya lupa tepatnya hari apa dan tanggal berapa. Sahabat saya menelpon dengan penuh cemas dan sedih, dia mengaku kesulitan mencari kamar rumah sakit untuk merawat “apak” alias ayahnya yang mengalami kanker otak, melalui bantuan seorang sahabat, aku coba carikan, namun gagal, semua kamar di RSPAD penuh, dan akhirnya aku dengar dia mendapat kamar di RS Pusat Otak Nasional di Jakarta Timur. Namun, masalah belum selesai, ternyata tidak tersedia Ambulance yang memadai untuk membawa apak dari RS di Serpong menuju RS PON di Jakrta Timur, akhirnya aku meminta RSI Cempaka Putih milik Muhammadiyah agar mengirimkan mobil Ambulance untuk membantu membawa apak sahabat saya tersebut dari Serpong menuju Jakarta Timur. Upaya maksimal telah dilakukan sahabat tersebut, namun kehendak Allah SWT berkata lain, apak dipanggil menghadap Allah SWT setelah bertarung berhadapan dengan kanker otak ganas. Bayangkan, seorang elit di institusi prestius yakni KPK, tapi dia menolak untuk menggunakan posisinya untuk memperoleh kemudahan dalam pelayanan, meski itu untuk ayahnya sendiri, bahkan dalam kondisi yang sudah krisis. Dia bertahan dengan etika dan integritas yang dia pegang. Bagi orang kebanyakan itu adalah Etika dan Integritas yang radikal. Tak kenal toleransi dengan setiap celah kesempatan yang bisa merusak etik dan integritas tersebut.

Pada peristiwa lainnya, sahabat tersebut melakukan penyelidikan terhadap salah seorang pejabat tinggi negara, dia tak pernah bicara kepada siapa pun termasuk kepada anggota keluarga, atau pun sahabat-sahabat dekat terkait kerja-kerja pro justisia yang sedang dilakukan, sampai akhirnya dia melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap salah satu pucuk pimpinan institusi tinggi negara, ketika keluarga mengetahui bahwa yang di OTT tersebut adalah sahabat dekat orang tuanya, bahkan masih keluarga, makian dan pelbagai tuduhan dialamatkan kepadanya. Dia bergeming, tak ada toleransi bagi siapa pun yang melakukan kejahatan korupsi, bahkan keluarganya sendiri harus ditindak dengan adil dan berkeadilan. Sekali lagi, ini sikap radikal, tak kenal toleransi.

Novel Baswedan. Nama ini jadi legenda KPK dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. ditakuti para koruptor. Dia menjadi korban dari kebencian dan dendam para koruptor, dia kehilangan sebelah matanya karena sikap anti-toleransi terhadap koruptor, sikap radikalnya melawan korupsi berbuah penyerangan terhadap dirinya 2 tahun lalu, dan sampai saat ini tak kunjung selesai meski Presiden telah berjanji “ribuan kali” agar pihak kepolisian mengungkap pelakunya. Pada satu kesempatan, saya berbincang dengan Novel, apakah dia dendam?, dengan ringan Novel menjawab, “tidak sama sekali, yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka sendiri, mas. Mereka akan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT, kelak.” kata Novel kepada saya. Novel tahu persis, siapa dalang penyiraman air keras terhadap dirinya, namun dia sama sekali tidak ingin melakukan tindakan di luar hukum, meski dia sendiri tidak percaya dengan proses hukum yang dilakukan, dia tetap berusaha berjuang dikoridor hukum tersebut, sampai titik darah penghabisan. Dia menolak melanggar hukum yang sepanjang hidupnya dia perjuangkan agar hukum tersebut tegak. Kesabaran Novel Baswedan sangat radikal. Dia tidak pernah bertoleransi dengan pelanggaran hukum, meski dia tahu hukum tidak berlaku adil terhadap dirinya.



Proses politik pelemahan terhadap KPK melalui upaya revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berulang dilakukan, setidaknya dua kali dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni tahun 2010 dan 2012, Namun selalu gagal, karena adanya penolakan dari masyarakat sipil. Baru pada era pemerintahan Joko Widodo, pelemahan melalui revisi UU KPK dilakukan lebih sistematik dan massif mulai tahun 2015, 2016, 2017, dan baru lah pada 2019 ini upaya melakukan revisi tersebut sukses dilakukan, bagi saya tidak penting siapa yang menginisiasi, apakah Presiden dan DPR RI, karena pada prinsipnya keduanya sama-sama pernah menginisiasi dan kemudian mereka berbagi tugas. Presiden pernah menginisiasi revisi pada 2015, meski kemudian tertunda, dan selanjutnya secara konsisten diinisiasi oleh DPR, hanya tahun 2018 inisiasi revisi UU KPK tidak dilakukan karena mendekati pemilu 2019, setelah pemilu baru lah ramai-ramai mendorong revisi UU KPK secepat kilat menyambar, tiba-tiba dan tergesa-gesa.

Dalam proses politik revisi tersebut ada komunikasi politik yang dilakukan berbagai pihak, termasuk meminta KPK agar fokus pada pencegahan, bila mau OTT, ya peringatkan dulu lah, kompromi-kompromi seperti ini sering dilontarkan para politisi kepada KPK, namun sekali lagi para penyelidik dan penyidik KPK yang radikal-radikal tersebut menolak bertoleransi dengan kompromi-kompromi politik seperti itu, mereka tetap bergeming siapa pun yang melakukan tindak korupsi akan ditindak dengan tegas tak peduli siapa mereka dan apa latarbelakang mereka. Apakah ada yang bertoleransi dengan kompromi politik tersebut? Ya ada, mereka ini lah yang mungkin bisa disebut kelompok pengusung toleransi di KPK, kelompok moderat dalam penanganan kasus korupsi di KPK.

Jadi, bersyukurlah rakyat Indonesia para radikalis-radikalis tersebut bersemayam menjaga agenda pemberantasan korupsi di Indonesia melalui KPK, mereka menolak bertoleransi dengan para koruptor. Tengok saja, para pembela koruptor ramai-ramai menuduh KPK dikuasai Taliban radikal dengan sentiment agama tertentu, dan ingin membersihkan para radikalis-radikalis ini dari KPK, supaya apa? Supaya KPK diisi oleh pribadi-pribadi toleran terhadap koruptor?. Teruslah radikal lawan korupsi wahai KPK.

[Oleh: Dahnil Anzar Simanjuntak. Penulis adalah Peneliti Senior Institute Kajian Strategis UNKRI]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Negeri Doyan Kisruh, Banjir Pun Berujung Ricuh

Published

on

Sejumlah wilayah di Jakarta kembali digenangi banjir.

ENTAH di belahan bumi bagian mana? Alkisah, ada negeri yang gemar sekali kisruh. Soal rambut guru digunduli kisruh. Gara-gara berenang bisa bikin hamil pun kisruh. Kemarin, ada kongres “partai biru” dibikin kisruh. Karantina WNI di Natuna kisruh. Revitalisasi Monas kisruh. Kawasan TIM mau dipugar kisruh. TVRI yang televisi anteng pun ikut kisruh. Banjir pun berakhir ricuh. Semua kisruh. Jadi bolehlah, disebut “negeri doyan kisruh”. Suatu negeri yang gagal mengelola masalah. Gemar sekali kekacauan, kekisruhan. Lama-lama, BCL yang lagi sendirian pun bisa dibikin kisruh.

Di negeri doyan kisruh. Segala hal bisa dipersoalkan.

Mungkin motto hidupnya “kalau bisa dipersoalkan, mengapa harus didiamkan?”. Bak negeri centang perenang, negeri yang morat-marit. Negeri yang suka kisruh. Kacau alias tidak beres. Apa saja dibikin berantakan. Hoaks dipercaya. Fakta sebenarnya malah disangka buruk. Hingga memberi komentar di media sosial pun jadi kisruh. Kacau-balau. Kisruh, bukan hanya tidak bermanfaat. Bahkan membuang waktu untuk kegiatan yang sia-sia, tidak produktif.



Rakyat di “negeri doyan kisruh” semuanya ingin maju. Ingin makmur dan damai sentosa. Tapi di saat yang sama, perilakunya mengundang kisruh. Sikapnya berantakan. Bila tidak mengisruhkan ya dikisruhkan.

Konon, di negeri doyan kisruh. Kekacauan sudah mendekati hobby. Mungkin sebentar lagi, budaya kisruh pun akan jadi bahaya laten. Akibat gemar membenarkan pikirannya sendiri. Sudah tidak mau tabayun. Terlalu egois. Dan kepintarannya melampaui batas. Di negeri doyan kisruh, aturan hanya dianggap di atas kertas. Etika hanya berlaku di ruang-ruang religius. Alhasil, setiap perbedaan hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara kisruh. Marah-marah, ngotot dan emosi dipublikasikan ke banyak orang, dijual ke ruang publik. Dan saya pun, menonton tayangan kekisruhan. Entah, siapa yang salah?

Entahlah, kapan negeri doyan kisruh itu berhenti dari kisruh?

Maaf ya, bukan anti kisruh. Tapi selalu saja ada alasan untuk bikin kisruh. Kisruh itu boleh, tidak haram. Asal jelas duduk perkaranya. Dan tetap berpijak pada akal sehat dan hati nurani. Lagipula, hidup manusia pun tidak ada yang sempurna. Apalagi negeri yang luas dan melimpah rakyatnya. Jadi, wajar ada kisruh. Namun yang mengerikan, bila kisruh dipertontonkan akibat sentiment atau rasa benci yang berlebihan. Segalanya harus diperdebatkan, dipertengkarkan. Sungguh, peradaban yang mengerikan ada di negeri doyan kisruh.

Padahal di negeri doyan kisruh itu. Orang miskin masih banyak. Pengangguran pun lumayan. Gedung sekolah tidak layak pun banyak. Bangunan mangkrak terkuak. Korupsi sudah jadi tradisi. Anak-anak yang terancam putus sekolah pun melimpah. Bahkan kaum buta huruf pun masih ada. Lalu, untuk apa kisruh? Bila tidak bisa bertindak, tentu lebih baik tidak galak. Agar tidak makin kisruh.

Kisruh, dalam tafsir disebut “Jidal”. Istilah untuk orang-orang yang suka bertengkar. Mereka yang gemar mempertontonkan perselisihan. Agar negerinya kacau-balau, makin berantakan. Segal hal diributkan. Si A bilang membela kebenaran. Si B pun berjuang keras mempertahankan kebatilan. Lalu rakyatnya makin bingung. Siapa yang benar siapa yang salah? Itulah kehidupan di negeri doyan kisruh.

Hanya di negeri doyan kisruh.

Perdebatan, pertengkaran, ketidakcocokan, ketidaksabaran hingga air mata seakan jadi impian. Realitas harus dilawan dengan kecurigaan. Kebenaran pun bertengkar dengan prasangka. Hingga lupa, kekisruhan akan berakhir pada kehancuran dan kebinasaan.

Sungguh, negeri yang damai itu bukan tanpa masalah. Tapi rakyat di negeri itu yang terampil mengelola masalah. Tanpa curiga tanpa prasangka. Bukan negeri doyan kisruh.

Maka untuk tidak kisruh. Mulailah dari diri sendiri. Untuk lebih mencintai toleransi dan harmoni. Karena masih ada jalan untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang lebih apik.

Oleh : Syarifudin Yunus, Pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Pentingnya Pendanaan Pensiun dan Pesangon, Mandat RUU Cipta Kerja

Published

on

Pemberi kerja atau pekerja harus berani dan sadar akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian dana setiap bulannya untuk disetor ke DPLK sebagai tabungan pensiun.

OMNIBUS Law RUU Cipta Lapangan Kerja mengundang polemik. Bak “dua sisi mata uang”. Di satu sisi, pemerintah bertekad menggenjot pertumbuhan ekonomi sambil menarik investasi asing. Namun di sisi lain, aturan dan kompensasi pekerja dibuat semakin “kendor”. Sehingga mengancam kesejahteraan pekerja di Indonesia. Urusan tenaga kerja memang kompleks sekaligus rumit.

Jadi, apa sebenarnya “pekerjaan rumah” ketenagakerjaan di Indonesia?

Terlepas dari soal Omnibus Laa RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang digodok saat ini. Justru “pekerjaan rumah” terbesar sector tenaga kerja adalah iktikad baik atau goodwill pemberi kerja dan pekerja untuk mendanakan uang pensiun atau pesangon. Karena faktanya, hingga kini tidak lebih dari 5% dari 120 jutaan pekerja di Indonesia yang mau mendanakan kebutuhan pensiun atau pesangon pekerjanya. Intinya, besar-kecilnya uang pensiun atau pesangon pekerja sebagaimana diatur dalam Omnibus Law sama juga bohong bila pendanaannya tidak dilakukan. Jadi soal uang pensiun atau pesangon, bukan terletak pada besar kecilnya. Tapi kemauan untuk mendanakan sejak dini.



Dari sejak tahun 1992, sesuai UU 11/1992 tentang Dana Pensiun, pemberi kerja atau pengusaha seakan belum menyadari manfaat program pensiun. Begitupun pekerja, seakan sulit menyisihkan sebagian upahnya untuk masa pensiun. Hingga akhirnya, gagal merencanakan masa pensiun. Atau kurang paham akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Bayangkan, dari sekitar 50 juta pekerja formal dan 70 juta pekerja informal di Indonesia, tidak lebih dari 5% saja yang sudah mempunyai program pensiun. Sebuah penantian program pensiun yang terlalu lama, penuh ketidakpastian.

Maka wajar, hari ini 9 dari 10 pekerja di Indonesia merasa khawatir akan masa pensiunnya. Sebuah cerminan, pekerja yang tidak siap pensiun. Tidak punya bayangan mau seperti apa di masa pensiun. Sementara cepat atau lambat, tiap pekerja pasti akan pensiun.

Adalah ironi. Banyak pekerja ingin sejahtera di masa pensiun. Bahkan begitu giat dan gigih saat bekerja. Pergi pagi pulang malam. Gigih memperjuangkan gaya hidup. Namun sayang, di saat yang sama, mereka kurang gigih dalam mempersiapkan masa pensiun. Tidak punya program pensiun. Hingga akhirnya, tidak punya topangan dana yang cukup untuk masa pensiun.

Maka suka tidak suka, pemberi kerja maupun pekerja perlu menyadari akan pentingnya mendanakan pensiun atau pesangon sejak dini, sejak sekarang. Untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pensiun atau pesangon. Karena jika tidak, maka realitas 7 dari 10 pensiunan di Indonesia bermasalah secara keuangan akan tetap abadi.

Jadi urusan pensiun atau pesangon, bukan soal besar kecilnya. Tapi kemauan untuk mendanakan dari sekarang. Dan salah satunya dapat ditempuh melalui program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang ada di pasaran. Karena DPLK, memang didedikasikan secara khusus untuk persiapan masa pensiun bagi pekerja atau pendanaan pesangon bagi pemberi kerja atau pengusaha. Ada 3 (tiga) keuntungan mendanakan pensiun atau pesangon melalui DPLK, yaitu: 1) adanya pendanaan yang pasti saat diperlukan,baik untuk pensiun atau pesangon, 2) adanya hasil investasi yang signifikan selama menjadi peserta DPLK, dan 3) adanya insentif perpajakan saat uang pensiun dicairkan. Tentu, semuanya ditujukan untuk kesejahteraan masa pensiun pekerja. Di samping untuk mempertahankan gaya hidup di saat pekerja tidak bekerja lagi.

Oleh karena itu, pemberi kerja atau pekerja harus berani dan sadar akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian dana setiap bulannya untuk disetor ke DPLK sebagai tabungan pensiun. Karena DPLK adalah solusi keuangan bagi pekerja dalam menghadapi masa pensiun; solusi finansial pemberi kerja dalam pengakhiran masa kerja karyawannya.

Lalu, untuk apa program pensiun?

Tentu, untuk memenuhi kebutuhan biaya dan gaya hidup di masa pensiun, di saat pekerja tidak bekerja lagi. Karena menurut kajian, seorang pensiunan dianggap dapat hidup layak di masa pensiun bila memiliki dana 70%-80% dari gaji terakhir. Itulah yang disebut tingkat penghasilan pensiun (TPP).

Artinya, pekerja ber-gaji terakhir 10 juta maka membutuhkan 7-8 juta per bulan di masa pensiun. Agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, di samping mempertahankan gaya hidupnya. Sementara program wajib seperti JHT (Jaminan Hari Tua) BP Jamsostek yang iurannya 5,7% per bulan tentu tidak mencukupi. Hanya mampu meng-cover 13% dari TPP. Maka dapat dipastikan, ada kekurangan dana untuk bisa mencapai TPP yang layak bagi pekerja.

Bila ada pekerja yang takut akan masa pensiun, pasti karena mereka tidak punya program pensiun. Bila ada pensiunan yang tidak bahagia di masa pensiun, pasti karena mereka tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan bila ada pekerja menyesal di masa pensiun, pasti karena mereka tidak mau menyisihkan sebagian gajinya untuk masa pensiun.

Jadi, soal pensiun dan pesangon pekerja bukan terletak pada besar kecilnya. Tapi pada kemauan untuk mendanakan uang pensiun atau pesangon pekerja. Sebab bila waktunya tiba, jangan sampai tidak ada dana untuk membayarkan uang pensiun atau pesangon pekerja.

Pensiun atau pesangon, intinya bukan “gimana nati” tapi “nanti gimana”.

Oleh : Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Memerhatikan Hak Konsumen, dan Keberlangsungan Usaha

Published

on

YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay).

INDONESIA adalah karakter negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga angkutan berbasis perairan, sungai penyeberangan dan lautan menjadi sangat vital. Oleh karena itu mobilitas warga yang berbasis angkutan penyeberangan, seperti angkutan ferry, mempunyai nilai yang amat strategis, bahkan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk menjadikan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tarifnya terjangkau, dan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga keberlangsung usaha dari operator penyeberangan yang ada.

Relevan dengan hal ini, terbetik wacana dari operator yang terhabung dalam GAPASDAP, yang ingin melakukan stop operasi. Ancaman ini dilakukan dikarenakan Menhub dan Menko Maritim menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan GAPASDAP. Terkait hal ini YLKI mempunyai beberapa catatan, yakni:

1. YLKI tidak mengendors rencana stop operasi alias pemogokan, yang akan dilakukan angkutan ferry, sebab akan mengacaukan pelayanan publik dan bahkan stabilitas ekonomi lokal, bahkan nasional;



2. Terkait usulan kenaikan tarif, jika dilihat dari sisi momen, operator penyeberangan sudah pantas mengajukan usulan kenaikan tarif, sebab kenaikan tarif terakhir dilakukan pada 3 tahun yang silam. Soal besaran dan formulasinya, YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay). Yang terpenting kenaikan tarif masih mempertimbangkan sisi daya beli konsumen sebagai penumpang ferry. Hal ini penting karena penumpang ferry banyak dari kelas menengah bawah, khususnya di rute perintis. Selain itu, kenaikan tarif harus berbanding lurus dg pelayanan. Jadi pengusaha angkutan ferry harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya;

3. Jika Kemenhub dan Kemenko Maritim tidak mau menaikkan tarif angkutan penyeberangan, maka pemerintah sebagai regulator harus memberikan insentif dan PSO (Public Service Obligation) kepada operator. Jangan menolak kenaikan tarif tapi tidak mau memberikan insentif/PSO…itu namanya mau menangnya sendiri. Artinya pemerintah harus fair, demi menjaga keberlangsungan usaha angkutan ferry dan aksesibilitas pada konsumennya. Jika mereka sampai stop operasi maka akan merugikan semua pihak dan pemerintah harus bertanggungjawab.

4. Skema kebijakan tarif penyeberangan, selain harus memperhatikan aspek ability to pay konsumen; juga harus menjamin keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan. Rontoknya pelaku usaha angkutan penyeberangan menunjukkan adanya perubahan kebijakan pentarifan di bidang penyeberangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalam.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending