Connect with us

OPINI

KAUM RADIKAL DI KPK

Published

on

Pelemahan melalui revisi UU KPK dilakukan lebih sistematik dan massif mulai tahun 2015, 2016, 2017, dan baru lah pada 2019 ini.

DUA tahun lalu. Saya lupa tepatnya hari apa dan tanggal berapa. Sahabat saya menelpon dengan penuh cemas dan sedih, dia mengaku kesulitan mencari kamar rumah sakit untuk merawat “apak” alias ayahnya yang mengalami kanker otak, melalui bantuan seorang sahabat, aku coba carikan, namun gagal, semua kamar di RSPAD penuh, dan akhirnya aku dengar dia mendapat kamar di RS Pusat Otak Nasional di Jakarta Timur. Namun, masalah belum selesai, ternyata tidak tersedia Ambulance yang memadai untuk membawa apak dari RS di Serpong menuju RS PON di Jakrta Timur, akhirnya aku meminta RSI Cempaka Putih milik Muhammadiyah agar mengirimkan mobil Ambulance untuk membantu membawa apak sahabat saya tersebut dari Serpong menuju Jakarta Timur. Upaya maksimal telah dilakukan sahabat tersebut, namun kehendak Allah SWT berkata lain, apak dipanggil menghadap Allah SWT setelah bertarung berhadapan dengan kanker otak ganas. Bayangkan, seorang elit di institusi prestius yakni KPK, tapi dia menolak untuk menggunakan posisinya untuk memperoleh kemudahan dalam pelayanan, meski itu untuk ayahnya sendiri, bahkan dalam kondisi yang sudah krisis. Dia bertahan dengan etika dan integritas yang dia pegang. Bagi orang kebanyakan itu adalah Etika dan Integritas yang radikal. Tak kenal toleransi dengan setiap celah kesempatan yang bisa merusak etik dan integritas tersebut.

Pada peristiwa lainnya, sahabat tersebut melakukan penyelidikan terhadap salah seorang pejabat tinggi negara, dia tak pernah bicara kepada siapa pun termasuk kepada anggota keluarga, atau pun sahabat-sahabat dekat terkait kerja-kerja pro justisia yang sedang dilakukan, sampai akhirnya dia melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap salah satu pucuk pimpinan institusi tinggi negara, ketika keluarga mengetahui bahwa yang di OTT tersebut adalah sahabat dekat orang tuanya, bahkan masih keluarga, makian dan pelbagai tuduhan dialamatkan kepadanya. Dia bergeming, tak ada toleransi bagi siapa pun yang melakukan kejahatan korupsi, bahkan keluarganya sendiri harus ditindak dengan adil dan berkeadilan. Sekali lagi, ini sikap radikal, tak kenal toleransi.

Novel Baswedan. Nama ini jadi legenda KPK dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. ditakuti para koruptor. Dia menjadi korban dari kebencian dan dendam para koruptor, dia kehilangan sebelah matanya karena sikap anti-toleransi terhadap koruptor, sikap radikalnya melawan korupsi berbuah penyerangan terhadap dirinya 2 tahun lalu, dan sampai saat ini tak kunjung selesai meski Presiden telah berjanji “ribuan kali” agar pihak kepolisian mengungkap pelakunya. Pada satu kesempatan, saya berbincang dengan Novel, apakah dia dendam?, dengan ringan Novel menjawab, “tidak sama sekali, yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka sendiri, mas. Mereka akan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT, kelak.” kata Novel kepada saya. Novel tahu persis, siapa dalang penyiraman air keras terhadap dirinya, namun dia sama sekali tidak ingin melakukan tindakan di luar hukum, meski dia sendiri tidak percaya dengan proses hukum yang dilakukan, dia tetap berusaha berjuang dikoridor hukum tersebut, sampai titik darah penghabisan. Dia menolak melanggar hukum yang sepanjang hidupnya dia perjuangkan agar hukum tersebut tegak. Kesabaran Novel Baswedan sangat radikal. Dia tidak pernah bertoleransi dengan pelanggaran hukum, meski dia tahu hukum tidak berlaku adil terhadap dirinya.



Proses politik pelemahan terhadap KPK melalui upaya revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berulang dilakukan, setidaknya dua kali dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni tahun 2010 dan 2012, Namun selalu gagal, karena adanya penolakan dari masyarakat sipil. Baru pada era pemerintahan Joko Widodo, pelemahan melalui revisi UU KPK dilakukan lebih sistematik dan massif mulai tahun 2015, 2016, 2017, dan baru lah pada 2019 ini upaya melakukan revisi tersebut sukses dilakukan, bagi saya tidak penting siapa yang menginisiasi, apakah Presiden dan DPR RI, karena pada prinsipnya keduanya sama-sama pernah menginisiasi dan kemudian mereka berbagi tugas. Presiden pernah menginisiasi revisi pada 2015, meski kemudian tertunda, dan selanjutnya secara konsisten diinisiasi oleh DPR, hanya tahun 2018 inisiasi revisi UU KPK tidak dilakukan karena mendekati pemilu 2019, setelah pemilu baru lah ramai-ramai mendorong revisi UU KPK secepat kilat menyambar, tiba-tiba dan tergesa-gesa.

Dalam proses politik revisi tersebut ada komunikasi politik yang dilakukan berbagai pihak, termasuk meminta KPK agar fokus pada pencegahan, bila mau OTT, ya peringatkan dulu lah, kompromi-kompromi seperti ini sering dilontarkan para politisi kepada KPK, namun sekali lagi para penyelidik dan penyidik KPK yang radikal-radikal tersebut menolak bertoleransi dengan kompromi-kompromi politik seperti itu, mereka tetap bergeming siapa pun yang melakukan tindak korupsi akan ditindak dengan tegas tak peduli siapa mereka dan apa latarbelakang mereka. Apakah ada yang bertoleransi dengan kompromi politik tersebut? Ya ada, mereka ini lah yang mungkin bisa disebut kelompok pengusung toleransi di KPK, kelompok moderat dalam penanganan kasus korupsi di KPK.

Jadi, bersyukurlah rakyat Indonesia para radikalis-radikalis tersebut bersemayam menjaga agenda pemberantasan korupsi di Indonesia melalui KPK, mereka menolak bertoleransi dengan para koruptor. Tengok saja, para pembela koruptor ramai-ramai menuduh KPK dikuasai Taliban radikal dengan sentiment agama tertentu, dan ingin membersihkan para radikalis-radikalis ini dari KPK, supaya apa? Supaya KPK diisi oleh pribadi-pribadi toleran terhadap koruptor?. Teruslah radikal lawan korupsi wahai KPK.

[Oleh: Dahnil Anzar Simanjuntak. Penulis adalah Peneliti Senior Institute Kajian Strategis UNKRI]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

PERTEMUAN PRABOWO-JOKOWI UNTUK INDONESIA RAYA

Published

on

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Calon presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

PERTEMUAN Prabowo – Jokowi dan Petinggi Petinggi Partai janganlah disalah artikan sebagai Penghianatan kepada pemilih Prabowo saat pilpres lalu. Kenapa ? Karena ini adalah langkah idealis yang dilakukan seorang Prabowo untuk membuktikan bila beliau adalah seorang Patriot Bangsa. Bila ini tidak dilakukan Prabowo justru tidak baik untuk kelangsungan politik dan kelangsungan keharmonisan berbangsa dan bernegara. Pilpres sudah selesai, dan Pemenang dari pertarungan ini adalah Pak Jokowi, Lalu bila Prabowo tidak menunjukkan pada publik keharmonisan akan sampai kapan keterpecahan yang dirasa terjadi saat pilpres bahkan sesudah pilpres akan berakhir ? Bila seorang Prabowo mampu membangun komunikasi yang baik dengan rival dan partai partai yang dulu bersebrangan saat pilpres, Seharusnya ini dapat dipahami publik luas. Memang sulit dan mungkin tidak sedikit yang kecewa dengan langkah yang diambil seorang Prabowo. Akan tetapi pahamilah bila Prabowo memikirkan bangsa ini juga. Mungkin saja menurut Presiden terpilih Pak Jokowi ada pemikiran dari seorang Prabowo untuk disumbangkan kedalam Pemerintahan kedepan. Karena walau bagaimanapun juga Prabowo dan Jokowi adalah putra putra terbaik saat ini. Dimana pemikiran keduanya sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia kembali menjadi lebih baik.

Disaat Pilpres keduanya baik Prabowo dan Jokowi perlu bertarung, perlu kompetisi, adu gagasan, adu argumen, adu pemikiran, akan tetapi begitu pertarungan selesai keduanya harus bertemu, dan harus mencari titik persamaan, karena Negara ini membutuhkan semua kekuatan untuk bekerja sama membangun kembali Indonesia raya.

Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.



Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, akan tetapi bahwa hal itu bukanlah penghalang untuk menjalin komunikasi dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk bangsa ini kedepan.

“pertarungan politik saat Pilpres sudah berlalu, dan begitu selesai, kepentingan nasional yang utama.

Kendati demikian, Prabowo juga tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Partai Gerindra tidak masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Karena komunikasi yang dijalin bukan semata mata untuk meraih kursi kabinet. Ada hal yang lebih utama yaitu Kepentingan negara.

“Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar sebagai check and balances. Sebagai penyeimbang. Itu yang disampaikan Prabowo sesaat setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ini artinya komunikasi atau safari politik yang dilakukan Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Keharmonisan kedua tokoh yaitu Prabowo dan Jokowi adalah keharmonisan untuk membangun dan mempersatukan kembali Indonesia yang sempat terpecah pandangan karena pilpres. Pilpres sudah selesai. Sudah saatnya kita memikirkan bagaimana kedepan agar pemerintahan ini berjalan lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

Sumbangsih pemikiran itu tidak harus kita berkoalisi di pemerintahan akan tetapi diluar pemerintah juga dapat dilakukan yaitu sebagai check and balance. Karena Pemerintahan yang sehat adanya penyeimbang sangat dibutuhkan. Agar Pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan semoga apa yang dilakukan Prabowo dapat dipahami dan dimengerti sebagai langkah untuk kepentingan bangsa dan negara.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

POLEMIK PERPPU RUU KPK

Published

on

Perppu memang solusi yang sangat efektif supaya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam kebijakan revisi UU KPK itu bisa diperbaiki dengan cepat.

REVISI UU KPK yang telah diketok palu tetap saja masih menyisakan bola Panas yang terus bergulir, dan ditambah sinyal dari pemerintah yang katanya akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang ( Perppu ) belum jelas. seharusnya pemerintah dapat bersikap tegas untuk dapat mengakhiri polemik ini. Dan tunjukan bila Pemerintah mendukung setiap langkah dalam upaya memberantas korupsi dengan tidak membuat KPK ini lemah.

Keresahan masyarakat dan publik sangat wajar, karena revisi UU KPK ini melemahkan senjata ampuh KPK dalam melumpuhkan para bandit koruptor. Mulai dari penyadapan yang harus seijin Dewan pengawas, hingga KPK dapat menerbitkan surat pemberhentian penyidikan ( SP3 ). akibat revisi UU KPK ini lembaga antirasuah KPK ini dianggap seperti macam ompong. Karena KPK tidak lagi memiliki ” keistimewaan ” yang sudah bisa kita tebak KPK akan kesulitan dalam membongkar aib para koruptor. Dan wajar bila masyarakat merasa bila KPK telah dilemahkan. Ditambah Presiden tidak menolak revisi UU KPK dan ketok palu pada tanggal 17 September lalu. Keputusan inipun menuai kontroversi yang akhirnya memicu aksi demo mahasiswa dan anak anak STM dengan isu sentral yaitu Tolak Revisi UU KPK dan Presiden terbitkan Perppu, Karena Perppu adalah hak subjektif Presiden

Disisi lain sepertinya pemerintah bimbang dalam mengeluarkan Perppu UU KPK. Ini disebabkan mayoritas partai partai pendukung masih bergeming dengan revisi UU KPK. Dan disinyalir mereka tidak ingin presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah diketok palu dan disahkan DPR.



Dalam hal ini publik dapat membaca bila ada tarik menarik antara pemerintah dan partai partai politik yang selama ini mendukungnya. Dalam hal ini disinilh sikap tegas presiden diuji karena terkait komitmennya dalam kampanye tentang pemberantasan korupsi.

Ada tiga pilihan sebenarnya sebagai jalan keluar dari persoalan ini yaitu :

Pilihan pertama adalah dengan melakukan legislative review, upaya mengubah UU melalui DPR. Kemudian yang kedua melakukan judicial review, yaitu upaya membatalkan UU melalui Mahkamah Konstitusi.

Sementara opsi ketiga adalah mengeluarkan Perppu. “ akan tetapi Perppu berisiko, itu bisa pada masa sidang berikutnya ( di DPR ) ditolak, Perppu itu dibahas oleh DPR, DPR bisa menentukan itu ditolak atau diterima.

Jika Perppu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

Perppu memang solusi yang sangat efektif supaya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam kebijakan revisi UU KPK itu bisa diperbaiki dengan cepat.

Persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam, 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, 33,1 persen menolak berpendapat dan hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.

Berkaca dari sini, setuju sekali bila KPK perlu diperbaiki. Sehingga KPK dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Revisi UU KPK memang bukan hal yang dilarang, akan tetapi jangan pula revisi ini justru melemahkan dan bukan menguatkan KPK.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

MAU DIBAWA KEMANA NEGERIKU?

Published

on

Sejumlah Mahasiswa saat menggelar aksi demo menolak revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan.

KEMATIAN 32 penduduk urban di Papua menyisakan pertanyaan; dimana negara? Negara menjadi “tertuduh” karena dianggap tak hadir untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatnya. Banyak pihak menyesalkan mengapa pihak berwajib, terutama presiden sebagai kepala negara tak merasa bersalah dan meminta maaf kepada rakyat.

Bagaimana nasib Papua kedepan? Ketika para guru, tenaga medis termasuk para dokter, juga para pedagang, lari dan meninggalkan Papua, maka ini akan menjadi persoalan serius terkait masa depan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Papua.

Sebelum Papua, kasus 21-22 Mei juga meninggalkan keprihatinan. Tidak kurang dari delapan orang mati saat demonstrasi. Beberapa diantaranya remaja. Itu data resmi dari rumah sakit di DKI. Anies Baswedan umumkan data itu sebagai pertanggungjawaban publik. Di era keterbukaan, rakyat berhak untuk mendapat informasi itu, kata Anies. Kendati kemudian Anies dibully. Siapa yang ngebully Anies? Silahkan dianalisis sendiri.



Soal berapa jumlah korban sebenarnya yang meninggal, masih simpang siur. Korban atau perusuh? Soal istilah, bergantung siapa mendukung siapa. Rakyat menunggu respon presiden untuk memberi penjelasan atau setidaknya menjenguk keluarga korban yang meninggal. Sayangnya, Istana hanya memanggil lelaki tengah baya yang mengaku isi tokonya dicuri. Entah siapa pencurinya, apa saja yang dicuri dan berapa kerugiannya, gelap!

Hanya berjarak sekitar empat bulan, giliran dua mahasiswa Kendari tewas. Kabarnya, yang satu tertembak di dada, dan satunya lagi di kepala. Door…. Mati! Peluru siapa? Polisi telah melakukan investigasi. Hasilnya? Sejumlah anggota kabarnya sudah dipecat. Jika ada atasan yang ikut terlibat, mesti dapat vonis yang sama. Ini mesti jadi SOP yang konsisten. Dengan begitu, rakyat akan berangsur pulih kepercayaannya.

Jika kita mau membuat perbandingan dengan era Habibi, era Gus Dur, era Megawati atau era SBY, tingkat kematian rakyat baik dari sisi jumlah maupun kasus, maka di era Jokowi ini nampak paling dramatis. Untuk menyelenggarakan pemilu saja harus memakan korban sekitar 700 petugas pemilu. Data persisnya mesti divalidasi. Sejak kasus 21-22 mei, data petugas pemilu yang saat itu terus naik angka kematiannya mendadak sepi dari berita. Gak tahu bagaimana nasib seribuan petugas pemilu yang dirawat di rumah sakit. Sembuhkah? Atau ada yang menyusul teman-temannya?

Seandainya 1998 Pak Harto bertahan dan tak mengambil keputusan untuk mundur, entah berapa mayat yang akan jadi berita. Tapi, Pak Harto tak ingin korban bertambah. Dia pilih mundur demi masa depan bangsa. Inilah jiwa kenegarawan Pak Harto. Sosok yang sekarang mulai dirindukan kembali karena murahnya harga pangan dan BBM. “Enak Jamanku to…” Semoga beliau damai di alam sana.

Begitu juga dengan Gus Dur. Saat di-impechmen, Gus Dur tahan semua kekuatan pendukungnya, terutama Banser. Andai saja Gus Dur memaksa bertahan dan massa pendukung fanatiknya dibiarkan membuat perlawanan, boleh jadi akan terjadi konflik horizontal. Faktanya, tak ada satupun nyawa melayang. Karena Banser saat Gus Dur presiden, mereka patuh dan loyal pafa pada ulama. Konsisten dalam menjaga nama baik organisasi NU.

Saat ini, banyak pihak menyayangkan ada sejumlah oknum, sekali lagi “oknum” yang suka menghalangi pengajian ulama. Alasannya, karena ulama dianggap menebar fitnah dan bagian dari Islam radikal. Tapi, itu saat pemilu. Pemilu selesai, nyaris gak ada lagi persekusi ulama. Kenapa hanya saat pemilu? Jangan tanya gue dong…

Reformasi yang identik dengan nafas demokrasi saat ini semakin kehilangan gairahnya. Satu persatu pilarnya mulai dirobohkan. Pers tak leluasa lagi menyusun berita. Berupaya tak menyinggung kekuasaan, karena bisa jadi petaka. Tidak juga menurunkan berita yang menguntungkan lawan dari penguasa. Anies Baswedan termasuk Gubernur DKI yang hasil kerjanya jarang diberitakan. Apakah ia teridentifikasi sebagai lawan politik istana? Allahu A’lam.

Para mahasiswa kabarnya ditekan melalui forum rektor yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi egen-agen istana. Siapa yang demo mulai diidentifikasi, bahkan sebagian terancam status akademiknya.

Mereka yang berupaya kritis terhadap pemerintah tersandera oleh berbagai kasus hukum. Yang tak tersandera mendapat tekanan. Inilah sejumlah pilar demokrasi yang mulai ambruk.

Buzzer-buzzer bayaran bekerja dengan masif untuk memenangkan opini, mendelegitimasi setiap fakta yang berpotensi merugikan pihak kekuasaan. Medsos menjadi arena kompetisi hoak. Rakyat disuguhi berita-berita yang tak nyata. Lambat laun keadaan ini akan membuat rakyat semakin apatis terhadap informasi apapun. Saat ini, sulit membedakan mana berita benar, mana berita hoak. Aparat seringkali berat sebelah dalam membacakan pasal di dalam undang-undang tentang ujaran kebencian.

Revisi UU KPK seolah telah menyempurnakan proses pelumpuhan hukum di Indonesia. Setelah institusi hukum yang ada telah bertahun-tahun dalam kendali kepentingan, rakyat nyaris hanya berharap kepada KPK. Institusi terakhir yang masih bisa dipercaya. Tapi kini, giliran KPK yang juga harus menghadapi sakaratul maut.

Belum lagi persoalan ekonomi yang harus dihadapi untuk tahun-tahun kedepan. Semua kebutuhan, termasuk BBM, listrik, asuransi (BPJS) dan harga bahan pokok terus naik. Hutang negara naiknya gak kira-kira. Negara terseok-seok untuk membayar cicilan plus bunganya. Sementara elit di lingkaran istana tak mau tahu. Terus bertengkar merebutkan jatah ganimah sebagai hasil perjuangan di pilpres kemarin.

Miris! HAM, demokrasi, hukum dan ekonomi makin hari makin lumpuh. Rakyat takut menyuarakan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam urusan negara. Tuduhan teroris dan makar terus menghantui. Hukum tak lagi bisa sepenuhnya diharapkan sebagai pelindung kebenaran. Media dibungkam. Mahasiswa ketakutan. Akademisi dan ulama tak lagi bisa bicara. Oposisi semakin sempit ruangnya. Sementara ekonomi memburuk, harga-harga kebutuhan terus naik dan daya beli rakyat menurun. Ada tanda-tanda sebagian rakyat mulai frustasi. Kompleksitas masalah belum tampak solusinya. Entah, mau dibawa kemana negeri ini?

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending