Connect with us

NASIONAL

Kebijakan Kemendikbud Terkait Program PJJ Dinilai Belum Berhasil

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. (Foto : Instagram @h1mma)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud yang menemukan bahwa PJJ berhasil dinilai bertentangan dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah saat bertemu dengan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) dalam kunjungan kerja perorangan yang diadakan di Kampus Uhamka Kebayoran Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2020). Dalam rilisnya yang disampaikan kepada Parlementaria, Himma menyerukan agar Kemendikbud meninjau ulang PJJ untuk mencegah Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Kami sebagai Anggota Panja PJJ sudah melaksanakan tugas dan menghasilkan sejumlah keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kemendikbud diantaranya meninjau kembali pelaksanaan PJJ. Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi,” paparnya.



Legislator dapil DKI Jakarta II ini mengungkap fenomena di lapangan, misalnya, seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan perangkat handphone untuk anak-anaknya, karena jam belajarnya bersamaan. Mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan kuota yang tidak sedikit untuk mengikuti PJJ.

Kunjungan kerja yang dilakukan politisi Partai Gerindra ini untuk menyerap aspirasi pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi. Hadir dalam acara tersebut jajaran pimpinan Uhamka di antaranya Wakil Rektor I Abdul Rahman A. Ghani, SH., Wakil Rektor III Lelly Qodariyah, dan perwakilan dekan dari sejumlah Fakultas di Uhamka.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor III Lelly Qodariyah, mengharapkan agar pemerintah lebih serius mendukung kesuksesan pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi karena selama ini pemerintah belum mengatasi masalah yang muncul terkait PJJ. Mahasiswa yang sedanf menempuh pendidikan ini bervariasi, ada dari kelas menengah, atas, dan bawah. Keresahan para mahasiswa dalam melakukan PJJ adalah ketersediaan kuota.

Lelly mempertanyakan lambannya pemerintah dalam memberi bantuan yang dapat mendukung PJJ, misalnya, memberi bantuan kuota. Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menghadapi masalah yang sama. Soal penyelengaraan PJJ secara umum, Lelly berpendapat, pemerintah perlu memberi dukungan dan bantuan kepada institusi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, agar guru dan dosen dapat menyediakan materi pembelajaran yang baik selama PJJ.

Di akhir pemaparan, Himma menekankan agar Kemendikbud segera membenahi pelaksanaan PJJ dengan menyediakan infrastruktur pendukung di antaranya ketersediaan sinyal di daerah yang tidak terjangkau internet, memaksimalkan media belajar luar jaringan (TVRI dan portal Rumah Belajar), dan penyederhanaan kurikulum dengan membuat kurikulum tanggap darurat selama pandemi Covid-19. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Negara Harus Hadir Menyelamatkan Rakyat dari Krisis Akibat Covid-19

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan negara harus hadir menyelamatkan rakyat Indonesia dari krisis akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, akibat pandemi ini, semua sektor dan lapangan usaha rakyat terganggu, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya derajat kesejahteraan rakyat secara luas.

“Pandemi Covid-19 telah memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian negara dan rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

“Diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya luar biasa,” ucap perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut. Ancaman serius yang dimaksud Puan salah satunya terlihat dari tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus Corona.



Hingga 13 Agustus 2020, terdapat 127.083 kasus Covid-19 di 34 Provinsi dan 480 Kabupaten/Kota di seluruh penjuru Tanah Air. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 82.236 orang  berhasil disembuhkan, sementara 5.765 orang lainnya meninggal dunia. Pandemi Covid-19 pun telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi. Pada kwarta kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga minus 5,32 persen (year on year).

Karenanya, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, upaya luar biasa yang dilakukan Pemerintah harus dalam kebijakan dan program untuk meningkatkan kapabilitas di bidang kesehatan, memperluas perlindungan sosial, melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, serta mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut Puan, pemerintah semestinya bisa lebih sigap melakukan upaya terpadu penanganan Covid-19 setelah DPR mengesahkan UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas keuangan untuk mengatasi pandemi Covid-19 serta dampaknya,” tutur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Kapolri Tindaklanjuti Inpres soal Penerapan Protokol Kesehatan

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Menindaklanjuti itu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan 4 Perintah kepada seluruh jajaran di tingkat Polda sampai Polsek. Hal itu diungkapkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dalam diskusi di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

“Memang proses tersebut Nomor 6 Tahun 2020 kan, Bapak Presiden memerintahkan kepada jajarannya. Salah satunya di kepolisian sendiri memang ada 4 perintah di sana kepada bapak Kapolri dan jajarannya,” ucap Awi.



Awi menjelaskan poin pertama dari perintah Kapolri yaitu Polri mendukung penuh kepada pemerintah daerah dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan.

“Tentunya kan yang pertama terkait dengan bahasanya Polri mendukung sepenuhnya kepada pemerintah daerah di sisi ini adalah Gubernur, Bupati, Walikota untuk apa? Untuk mengarahkan kekuatannya, mengerahkan pasukan untuk melakukan pengawasan terkait dengan penerapan protokol kesehatan,” jelas Awi.

Perintah kedua dari Kapolri adalah agar jajarannya bersinergi dengan TNI dalam mendisiplinkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan.

“Kemudian yang kedua, Polri bersinergi dengan TNI untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan patroli terkait tadi sama penerapan protokol kesehatan sudah dilaksanakan atau belum,” urainya.

Lebih lanjut, perintah ketiga dan keempat dari Kapolri adalah mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan menerapkan protokol kesehatan. Kapolri juga menegaskan akan ada penetapan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan bila upaya persuasif tidak diikuti. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Wakapolri Jadi Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Covid-19 dan PEN

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono ditunjuk sebagai Wakil Ketua ll Tim Pelaksana Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Gatot akan mendampingi Ketua Tim Pelaksana Komite COVID-19 dan Ekonomi Nasional Jenderal Andika Perkasa.

“Terima kasih kepada Pak Wakapolri yang merupakan juga Wakil Ketua 2 Tim Pelaksana daripada Komite Pencegahan COVID dan Percepatan Ekonomi Nasional. Tentu kita semua menyadari, tim pelaksana tidak akan berjalan sukses tanpa TNI-Polri,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Erick menjelaskan sinergitas antara lembaga dan instansi pemerintah perlu dilakukan agar program ini berjalan dengan lancar. Namun, masyarakat juga diingatkan harus ikut membantu dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19.



Erick mengungkapkan pelibatan Polri dalam program ini bukanlah untuk menakuti masyarakat.

“Saya melihat bagaimana Bapak Presiden sendiri sudah bekerja keras. Tentu dengan keluarnya kemarin Inpers Nomor 6 (Tahun) 2020, jangan sampai disalahartikan bahwa seakan-akan Polri bersama komite ini akan melakukan tindakan-tindakan yang sehingga menakut-nakuti masyarakat,” jelas Erick.

“Dan tidak lain kenapa kita bisa lihat juga bagaimana Polri sendiri mempunyai tenaga medis yang sangat siap. Tidak hanya 53 rumah sakit (RS) yang (memiliki) 6.700 tempat tidur yang sudah ada, tetapi (juga ada) tenaga medis yang jumlahnya ratusan ribu. Ini yang bisa juga mendukung daripada suksesnya imunisasi massal,” sambung dia.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di tempat yang sama mengatakan Polri siap membantu Kementerian BUMN. Gatot menyampaikan seluruh satuan Polri dari tingkat bawah sampai atas siap untuk menjalankan program tersebut.

“Pada intinya kami seluruh jajaran Polri, dari Mabes Polri ini sampai tingkat paling bawah, itu Bhabinkamtibmas, siap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Utamanya dalam kegiatan pencegahan penularan COVID-19,” ujar Gatot. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017