Connect with us

NASIONAL

Kebutuhan Alkes Dalam Negeri Belum Dapat Dipenuhi Industri Lokal

Published

on

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. (Foto : Instagram @fellyestelita11)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Meningkatnya kebutuhan alat kesehatan belum dapat dipenuhi oleh industri alat kesehatan dalam negeri. Berdasarkan data terakhir, 94% alat kesehatan yang beredar adalah produk impor. Kemudahan keluar masuk barang dalam era globalisasi dan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik untuk masuknya produk impor.

“Hal ini sangat tidak sejalan dengan upaya kemandirian nasional terhadap alat kesehatan maupun ketahanan ekonomi nasional,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi IX DPR RI mengenai Tata Kelola Alat Kesehatan ke Provinsi Jawa Barat, Kamis (1/10/2020).

Felly menambahkan bahwa terdapat masalah lainnya yaitu berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, piutang industri alkes pada rumah sakit mitra BPJS kesehatan pada tahun 2019 sebanyak 4,5 triliun rupiah. Hal ini tentunya dapat berdampak pada industri alat kesehatan di Indonesia.



“Khusus pada saat pandemi covid-19 kemandirian terhadap alat kesehatan dirasakan sangat dibutuhkan guna menunjang penanganan. Hal ini terjadi karena seluruh dunia pada saat yang sama membutuhkan alat-alat kesehatan sejenis guna penanganan covid-19 tersebut,” ucapnya.

Seperti diketahui, untuk pemenuhan kebutuhan terhadap alat-alat kesehatan maka pada pertengahan Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selanjutnya atas dasar itulah Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Hal ini dilakukan guna mempermudah impor alat-alat kesehatan yang dibutuhkan pada saat pandemi covid-19, sehingga ketersediaan alat kesehatan tercukupi dalam rangka penanganan covid-19 yang lebih baik.

“Akan tetapi implementasi di lapangan, upaya pemenuhan alat kesehatan mendapatkan beberapa hambatan. Di antaranya akses untuk mendapatkan alat kesehatan melalui pengadaan elektronik LKPP masih tidak optimal karena keterbatasan jenis dan pilihan produk alkes yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di katalog elektronik alkes,” tandasnya.

Felly menuturkan bahwa keterbatasan jenis dan pilihan alkes pada katalog elektronik disebabkan karena belum dilakukan pembukaan kembali untuk listing produk baru di katalog elektronik alkes, setelah pembukaan sebelumnya di tahun 2018.

Permasalahan terkait adanya perbedaan kebijakan teknis pada saat progres berapa penayangan serta proses penayangan yang tidak serentak, menyebabkan ketimpangan jenis dan spesifikasi produk yang secara tidak langsung memicu monopoli pasar dan ketersediaan produk sangat terbatas, sehingga sulit memenuhi kebutuhan Fasyankes.

“Oleh karenanya diperlukan perbaikan yang dapat mendorong dan membantu LKPP terkait proses pengadaan alkes melalui katalog elektronik guna mempercepat penyerapan anggaran kesehatan. Diperlukan juga pertimbangan terkait mekanisme pengadaan lain seperti e-marketplace dan juga e-payment untuk memaksimalkan pengadaan alkes,” tegas Felly.

Menurutnya, hal ini harus didukung juga dengan kejelasan iklim investasi, regulasi dan kepastian pembelian sebagai daya tarik untuk peningkatan alkes produksi dalam negeri.

“Untuk itu, Komisi IX DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Alat Kesehatan guna mengawasi seluruh siklus pengelolaan alat kesehatan secara keseluruhan dari pre-market sampai dengan post-market, serta pengawasannya secara pro justicia untuk mencapai kemandirian pemenuhan alat kesehatan dalam negeri,” jelasnya.

Panja akan melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meminta masukan terkait beberapa isu, serta melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk secara langsung mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan di lapangan.

“Panja pengawasan ini akan menghimpun data data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait tata kelola alat kesehatan di Indonesia. Dan juga untuk menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait, guna memperbaiki tata kelola alat kesehatan di Indonesia,” pungkasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Indonesia Siapkan Dua Strategi Hadapi Pergeseran Geopolitik

Published

on

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi. (Foto : Instagram @retno_marsudi)

Hallo.id, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, mengatakan dua strategi telah disiapkan untuk menghadapi pergeseran geopolitik dunia.

“Pandemi covid-19 bukan hal remeh, seluruh aspek kehidupan turut terkena imbasnya, termasuk peta geopolitik dunia,” kata Retno melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020).

Strategi pertama, kata Retno,  memastikan semua negara memiliki akses yang setara ke vaksin yang aman dan terjangkau, serta pengobatan Covid-19, dan teknologi kesehatan lainnya.



“Kami juga sedang dalam proses mengembangkan vaksin Covid-19 kami sendiri. Untuk juga membuatnya tersedia untuk negara lain sebagai barang publik global,” urainya.

Strategi kedua, kata Retno,  mempercepat pemulihan sosial ekonomi global serta mengaktifan kembali kegiatan ekonomi secara bertahap.

Menurutnya, dunia harus menghubungkan kembali ekonomi dan bisnisnya dengan menggunakan semua alat yang tersedia, lewat Perjanjian Perdagangan Bebas hingga pengaturan koridor bisnis yang penting.

“Penandatanganan kemitraan ekonomi komprehensif regional (ARCEP) bulan depan, akan menciptakan momentum untuk merevitalisasi kerjasama ekonomi, ” ujarnya.

Menlu mengatakan, ARCEP juga dibahas oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.

Di kawasan ASEAN sendiri, semangat kerjasama telah menjadi bagian tak terpisahkan yang akan memandu stabilitas perdamaian, dan kemakmuran kawasan di tahun-tahun mendatang.

Retno menekankan agar semua negara dapat bekerja sama dengan lancar dibutuhkan rasa saling menghormati hukum internasional.

Menurutnya, semua negara harus bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang benar dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Menurutnya, menghormati prinsip dasar hukum internasional seperti kedaulatan dan Integritas teritorial, ini bukan pilihan tapi itu suatu keharusan. Perselisihan internasional harus diselesaikan secara halus dan damai atas dasar 

“Kesetaraan kedaulatan di antara negara-negara, prinsip ini aturan moral dalam menavigasi dunia saat ini,” tegasnya

Retno mengatakan, masing-masing negara memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan memberi contoh di kawasan sebagai negara yang secara konsisten menegaskan komitmen terhadap hukum internasional,  termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

PSBB bisa Longgar Asalkan Protokol Covid Diterapkan Secara Ketat

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah periode Mei hingga September 2020. Pada Mei lalu, ditemukan 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan, sementara yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.

Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan dan yang minta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen. Terakhir, pada September 2020, responden yang meminta PSBB dilanjutkan meningkat menjadi 39 persen, jumlah ini tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan yakni 55 persen.

Melihat fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat. “Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal serta informal,” ujar Melki.



Dalam rilisnya, Senin (19/10/2020) Melki memahami aspirasi dari masyarakat tersebut. Dia mencontohkan tren penyakit seperti flu burung, dimana setelah timbul kepanikan di awal, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapinya. Begitu pula dengan Covid-19, masyarakat dinilainya sudah paham cara menghadapi, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila terindikasi positif.

Alasan lain yang membuat aspirasi masyarakat itu wajar adalah makin  baiknya penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis. “Indikatornya presentase angka kesembuhan makin tinggi dan presentase angka meninggal terus menurun,” tambahnya.

Menurut legislator Partai Golkar ini, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi. Sehingga hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang makin tinggi menghadapi Covid-19. Begitu juga dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal pembatasan sosial berskala mikro di level RT/RW, kampung atau komunitas.

Melki mengatakan semuanya akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan dengan baik. “Warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah Covid-19 menyebar,” imbuhnya.

Apalagi, jika ada warga yang bergejala mengarah kepada Covid-19, maka mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat. “Sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud,” tandasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Ini Agenda Menhan Prabowo Subianto di Amerika Serikat

Published

on

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto : Instagram @prabowo)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini, Kamis (15/10/2020), telah tiba di Amerika Serikat (AS) demi memenuhi undangan Menhan AS Mike Esper. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo setelah puluhan tahun dicekal Amerika.

“Pak Prabowo dari tanggal 15 sampai tanggal 19 (Oktober) beraktivitas di Amerika Serikat. Beliau akan bicara tentang kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia,” kata juru bicara Menhan RI Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Dahnil menyebut Prabowo akan bertemu dengan sejumlah tokoh terkait pertahanan selama berada di Amerika Serikat.



“Melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan selama ini, bertemu dengan banyak pihak terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat,” kata ia.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah memutuskan memberikan visa kepada Prabowo supaya dapat kembali masuk wilayah AS. 

Prabowo telah lama masuk daftar hitam AS karena dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak beberapa dekade lalu. 

Selama ini, kabar Prabowo dilarang masuk AS karena perannya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus periode 1997-1998 terlibat penculikan aktivis menjelang periode kejatuhan Presiden Suharto, pada Mei 1998.

Bahkan, dalam wawancara khusus bersama Reuters pada 2012, Prabowo mengaku, masih mendapat penolakan masuk Amerika Serikat. (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017