Connect with us

JAWA BARAT

Keliru yang Membuat Prabowo Terharu

Published

on

Calon Presiden RI Prabowo Subianto

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Saking banyaknya acara dan juga banyaknya undangan, membuat Staf Pak Pabowo ikut “error” dalam memberikan informasi acara.

Berdasarkan informasi dari stafnya, Pak Prabowo akan menghadiri acara untuk Wisuda Sekolah Tinggi Komunikasi (STIKOM), namun saat masuk ke gedung Sabuga – Bandung, ternyata Pak Prabowo harus memberikan orasi ilmiah untuk acara wisuda Stikes (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Dharma Husada Bandung.

Namun siapa duga, justru karena salah info itulah, di awal orasi Pak Prabowo sempat terharu alias baper karena teringat ibundanya yg berprodesi sebagai perawat.



Di Acara Wisuda, Prabowo Berkisah tentang Sosok Ibundanya

“Saya sangat mencintai ibu saya yang pernah berprofesi sebagai perawat, dan saya kira anak-anak di sini semua mencintai orangtuanya. Meski saya dapat info acara yang salah namun saya senang, karena saya bisa memberikan orasi ilmiah sambil mengenang ibu saya,“ kata Pak Prabowo di hadapan sekitar 4000 wisudawan dan wisudawati dengan orangtuanya, dan juga para mahasiswa serta para undangan lainnya, Rabu (19/9/2018).

Lebih lanjut Pak Prabowo mengatakan, sebagai tentara saya merasa pentingnya seorang tenaga paramedis. Bahkan orang yg paling dicari-cari di di dunia ini adalah orang kesehatan.

“Tadinya saya gak bisa hadir, karena acara banyak sekali. Saya semalam sampai jam 12 bersama para pimpinan buruh. Tapi bagi saya perguruan tinggi penting sekali, karena perguruan tinggi itu masa depan bangsa. Kalau saya nggak menghargai undangan perguruan tinggi berarti saya tdk punya perhatian pada kader-kader bangsa,“ tutur Pak Prabowo mengawali orasinya.

Dalam kesempatan itu, Pak Prabowo juga menyampaikan keinginannya untuk mendirikan akademi perawat demi utk menghormati dan mengenang ibunda tercinta. (nsd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAWA BARAT

Operasional Pelabuhan Patimban Berpotensi Mundur

Published

on

Presiden Joko Widodo menggunakan teropong pada saat meninjau proyek pengembangan Pelatihan Sandar Patimban di Subang, Jawa Barat.
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Target operasional Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang, yang awalnya diproyeksikan sudah mulai beroperasi pada Juni 2020 berpotensi mundur sekitar tiga bulan, atau sekitar September 2020.

Kemungkinan itu terungkap dalam rapat yang digelar Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit serta perwakilan dari Japan International Coorporation (JICA) di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Menhub Budi menyebut pemerintah Indonesia merencanakan agar Juni 2020 penyelesaian proyek tahap pertama pelabuhan tersebut bisa rampung.



“Tapi Jepang minta lebih konservatif. Kalau pun mundur paling tiga bulan,” katanya.

Menurut Budi, mundurnya target penyelesaian tahap pertama lantaran pihak Jepang amat berhati-hati soal kesiapan operasional pelabuhan, termasuk soal fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Kendati demikian, Budi mengatakan pemerintah akan tetap mengupayakan agar proyek tersebut bisa rampung sesuai target Presiden Jokowi yakni pada Juni 2020.

Pemerintah akan melakukan evaluasi pada Januari 2020 untuk memastikan perlunya perpanjangan waktu penyelesaian proyek.

“Pada dasarnya ada kesepakatan untuk memperhatikan itu akan diteruskan apa tidak. Jadi nanti kita evaluasi, Januari akan rapat lagi, kita evaluasi,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai progres pembangunan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk tahapan pertama dengan investasi Rp29 triliun tergolong bagus dan sesuai harapan.

“Ya progresnya bagus dan kita harapkan yang tahapan pertama nih nanti akan kita selesaikan di bulan Juni tahun depan,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Pelabuhan Patimban, Jumat (29/11) siang.

Presiden berharap Pelabuhan Patimban akan menjadi sebuah pelabuhan besar, nantinya di tahun 2027.

Pelabuhan tersebut diproyeksikan bisa menjadi hub pelabuhan untuk produksi otomotif di kawasan ASEAN untuk ekspor ke Australia, Selandia Baru atau negara-negara ASEAN lainnya. Demikian, seperti dikutip Antara. (aij)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Bupati Bogor Curhat Masalah Perbatasan Wilayah ke Gubernur Emil

Published

on

Bupati Bogor, Ade Yasin saat bertemu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di acara Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Kopdar) keempat di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Selasa (3/12/2019).
Indonesiaraya.co.id, Cibinong – Bupati Bogor Jawa Barat, Ade Yasin mencurahkan keluh kesahnya kepada Gubernur Ridwan Kamil alias Emil mengenai permasalahan di perbatasan wilayah Kabupaten Bogor dengan beberapa daerah lainnya dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Kopdar) keempat di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Selasa (3/12/2019).

“Karena percepatan pembangunan di wilayah perbatasan itu tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu daerah, tetapi dengan daerah-daerah yang berbatasan,” kata Ade Yasin di Cibinong Kabupaten Bogor.

Salah satu permasalahan di perbatasan itu adalah kemacetan di Jalur Puncak, yakni jalur yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Menurutnya, hingga kini belum ada solusi pemecah kepadatan volume kendaraan di jalur tersebut.



Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kepadatan voume kendaraan di Jalur Puncak perlu ditangani dengan segera membangun Jalur Poros Tengah Timur (PTT) atau biasa disebut Jalur Puncak Dua.

“Pembangunan Jalur Puncak Dua harus segera dilakukan. Jalur alternatif tersebut diperlukan untuk memecah kemacetan lalu lintas di kawasan Puncak yang kian parah, terutama pada akhir pekan,” bebernya.

Ia mengaku tak bosan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merealisasikan jalur yang juga menghubungkan antara Sukamakmur Kabupaten Bogor dengan Cipanas Kabupaten Cianjur itu.

Selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalan yang ditaksir menelan biaya Rp1,2 triliun itu bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar. Pasalnya, jika diliat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut, tergolong masih minim.

Ade Yasin mengatakan, upayanya menyelesaikan persoalan wilayah perbatasan juga akan dikupas dalam acara ‘Borderline Economic Summit’. Ia mengundang para menteri, gubernur, dan 10 kepala daerah yang bersangkutan dengan wilayah perbatasan Kabupaten Bogor, pada acara yang rencana berlangsung 12 Desember 2019 di Sentul Kabupaten Bogor.

Selain persoalan Jalur Puncak Dua, Pemkab Bogor mengangkat tujuh isu lainnya yang berkaitan dengan 10 daerah di tiga provinsi berbeda yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Demikian, seperti dikutip Antara. (mfs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Buruh Jabar Kepung Gedung Sate Terkait Kepgub UMK 2020

Published

on

Sekitar seribu buruh dari 18 serikat buruh/pekerja mengepung Gedung Sate Bandung, Senin (2/12/2019).
Indonesiaraya.co.id, Bandung – Sekitar seribu buruh dari 18 serikat buruh/pekerja mengepung Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin, terkait keputusan mengenai upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020.

Dalam aksinya buruh menuntut Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil agar menghapus salah satu poin dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK Tahun 2020.

Sebelum tiba di Kantor Gubernur Jawa Barat, massa buruh berkumpul di Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monju) Jawa Barat Kota Bandung untuk kemudian bergerak berjalan kaki ke Gedung Sate.



Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto dalam orasinya di depan Gedung Sate mengatakan, pihaknya mengapresiasi keberanian Gubernur Jawa Barat yang mencabut Surat Edaran (SE) menjadi Surat Keputusan Gubernur terkait UMK Tahun 2020.

“Dan hal ini yang kita inginkan sejak awal. Karena SE tidak punya kekuatan hukum untuk dasar UMK 2020,” kata dia.

Akan tetapi, kata Roy, masih ada salah satu poin dalam SK UMK 2020 yang membuat buruh kecewa yakni poin ke-7 yang memuat tentang penangguhan upah bisa melalui perundingan bipartit dan disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

“Dan kami meminta Pak Gubernur Jabar untuk menghapus poin itu karena tidak berpihak kepada buruh,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat Asep Sudrajat menambahkan aksi unjuk rasa kali ini juga menuntut Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran untuk bupati/wali kota memfasilitasi perundingan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2020.

“Kami dari buruh akan tetap mogok kerja sampai tanggal 6 Desember 2019. Kami akan berjuang di daerah masing-masing memperjuangkan UMSK. Kita minta Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitas perundingan UMSK,” kata Asep.

Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menuntut pemerintah untuk mencabut PP Nomor 78 tentang Pengupahan.

Hingga pukul 13.30 WIB, massa buruh masih bertahan di depan Gedung Sate dan walaupun sempat diwarnai hujan deras, buruh tetap melaksanakan unjuk rasa. Demikian, seperti dikutip Antara. (jat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending