Connect with us

OPINI

Kelola Dana Haji Tunggu Tsunami

Published

on

Tahun 2020 ini BPIH tertolong. Karena harga minyak turun, rupiah menguat dan hasil nego tiket per jama'ah bisa turun dua juta.

PERSOALAN dana haji akan jadi gempa, bahkan menimbulkan sunami jika tidak dilakukan antisipasi sejak dini. Tahun demi tahun kebutuhan subsidi untuk jama’ah yang berangkat haji makin besar. Tahun ini BPKH harus mensubsidi jama’ah haji yang akan berangkat sebanyak tujuh triliun lebih. Dari mana sumber uang itu? Dari uang setoran jama’ah haji yang masih ngantri 10-30 tahun. Kenapa tidak disubsidi dari negara? Pertanyaan anda aneh. Subsidi listrik, gas dan BBM saja dicabutin, mana kuat negara mensubsidi jama’ah haji?

Mengapa harus disubsidi? Karena uang setoran jama’ah haji tak mampu membayar seluruh kebutuhan haji. Perhatikan baik-baik! Kebutuhan haji per jama’ah Rp. 69.174.167,97. Total setoran jama’ah haji hanya Rp. 35, 235.602. Kurang Rp. 33. 938.555.

33.938.555 jika dikalikan 221 ribu jama’ah haji yang berangkat setiap tahunnya plus 4100 petugas haji dan kebutuhan operasional sebelum berangkat, maka total subsidi 7.164.668. 846.603, 92. Tujuh triliun lebih bung. Mampukan BPKH mengolah dana haji di bisnis yang bisa menghasilkan dana tujuh triliun lebih pertahun?



Jika rata-rata uang setiap jama’ah haji hanya menghasilkan satu juta pertahun, dalam waktu tunggu 10 tahun, maka hanya menghasilkan 10 juta. Sementara kekurangannya Rp. 33.938.555. Dari mana kekurangan dana itu diambil? Dari dana milik jama’ah daftar tunggu. Bisa hasil investasi, dan tidak menutup kemungkinan dari setoran pokok mereka.

Tahun 2020 ini BPIH tertolong. Karena harga minyak turun, rupiah menguat dan hasil nego tiket per jama’ah bisa turun dua juta. Sehingga, belum ambil uang pokok setoran jama’ah dalam daftar tunggu. Tapi, situasi ini insidentil dan tak bisa diprediksi. Kalkulasi normal, kedepan uang pokok setoran jama’ah haji daftar tunggu bisa terpakai untuk jama’ah yang berangkat duluan. Anda daftar haji tahun 2021, maka sebagian uang yang anda setor bisa langsung terpakai untuk jama’ah haji yang berangkat tahun itu. Seperti first travel dong? Mirip! Berpotensi terjebak dalam piramida ponzi.

Ibarat bisnis, hanya menunggu waktu untuk collaps. Ketika dana habis untuk mensubsidi jama’ah haji yang berangkat lebih awal, maka jama’ah haji dalam daftar tunggu suatu saat gak bisa berangkat haji. Saat itulah gempa dan sunami terjadi. BPKH akan menjadi pihak tertuduh, karena tidak berterus terang dari awal. Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi publik bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Mungkinkah semua pimpinan BPKH akan dipenjarakan? Soal ini, silahkan tanya kepada ahli hukum.

Lalu, bagaimana antisipasinya? Pertama, naikkah setoran haji. Logika sederhana, dalam kondisi ekonomi yang normal, setiap tahun kebutuhan haji naik. Entah itu tiket pesawat, ketering, hotel, perlengkapan haji, dll. Termasuk peningkatan pelayanan jama’ah haji dengan naiknya biaya petugas haji. Anda beli nasi padang saja setiap tahun naik, wajar kalau ongkos haji naik.

Soal ongkos haji kebijakannya ada di pemerintah. Dalam hal ini adalah menteri agama atas persetujuan komisi VIII DPR. Di tangan menteri agama dan DPR-lah nasib dana haji ditentukan. Collaps atau tidak, bukan hanya tanggung jawab BPKH, tapi juga menteri agama dan DPR. Terutama komisi VIII.

Tentu, jika mau naik harus bertahap. Bisa dikalkulasi, sehingga Cash Flow dana haji bisa dikelola dengan sehat.

Kedua, subsidi pemerintah. Sekarang mungkin berat. Entah suatu saat nanti. Tapi, siapa yang jamin bahwa ekonomi Indonesia kedepan akan membaik. Gak ada yang tahu. Belum lagi muncul persoalan diskriminasi. Haji khusus untuk umat Islam, bagaimana dengan umat di luar Islam. Subsidi apa yang akan diberikan kepada umat non muslim supaya ada keadilan. Ternyata tak sesederhana seperti mencairkan dana PT. Jiwasraya dan PT. Asabri.

Jika satu dari dua solusi ini gak diambil, gempa dan sunami dana haji akan terjadi. Kecuali jika BPKH pandai bermain saham gorengan dengan memanfaatkan BUMN-BUMN yang ada. Itu kemungkinan bisa menutup semua subsidi. Cara cepat dan efektif. Tapi itu kan tidak halal… Mosok berangkat haji pakai dana yang gak halal? Bukan hanya Pak Jokowi yang marah, malaikat juga bakal marah loh…

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Negeri Doyan Kisruh, Banjir Pun Berujung Ricuh

Published

on

Sejumlah wilayah di Jakarta kembali digenangi banjir.

ENTAH di belahan bumi bagian mana? Alkisah, ada negeri yang gemar sekali kisruh. Soal rambut guru digunduli kisruh. Gara-gara berenang bisa bikin hamil pun kisruh. Kemarin, ada kongres “partai biru” dibikin kisruh. Karantina WNI di Natuna kisruh. Revitalisasi Monas kisruh. Kawasan TIM mau dipugar kisruh. TVRI yang televisi anteng pun ikut kisruh. Banjir pun berakhir ricuh. Semua kisruh. Jadi bolehlah, disebut “negeri doyan kisruh”. Suatu negeri yang gagal mengelola masalah. Gemar sekali kekacauan, kekisruhan. Lama-lama, BCL yang lagi sendirian pun bisa dibikin kisruh.

Di negeri doyan kisruh. Segala hal bisa dipersoalkan.

Mungkin motto hidupnya “kalau bisa dipersoalkan, mengapa harus didiamkan?”. Bak negeri centang perenang, negeri yang morat-marit. Negeri yang suka kisruh. Kacau alias tidak beres. Apa saja dibikin berantakan. Hoaks dipercaya. Fakta sebenarnya malah disangka buruk. Hingga memberi komentar di media sosial pun jadi kisruh. Kacau-balau. Kisruh, bukan hanya tidak bermanfaat. Bahkan membuang waktu untuk kegiatan yang sia-sia, tidak produktif.



Rakyat di “negeri doyan kisruh” semuanya ingin maju. Ingin makmur dan damai sentosa. Tapi di saat yang sama, perilakunya mengundang kisruh. Sikapnya berantakan. Bila tidak mengisruhkan ya dikisruhkan.

Konon, di negeri doyan kisruh. Kekacauan sudah mendekati hobby. Mungkin sebentar lagi, budaya kisruh pun akan jadi bahaya laten. Akibat gemar membenarkan pikirannya sendiri. Sudah tidak mau tabayun. Terlalu egois. Dan kepintarannya melampaui batas. Di negeri doyan kisruh, aturan hanya dianggap di atas kertas. Etika hanya berlaku di ruang-ruang religius. Alhasil, setiap perbedaan hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara kisruh. Marah-marah, ngotot dan emosi dipublikasikan ke banyak orang, dijual ke ruang publik. Dan saya pun, menonton tayangan kekisruhan. Entah, siapa yang salah?

Entahlah, kapan negeri doyan kisruh itu berhenti dari kisruh?

Maaf ya, bukan anti kisruh. Tapi selalu saja ada alasan untuk bikin kisruh. Kisruh itu boleh, tidak haram. Asal jelas duduk perkaranya. Dan tetap berpijak pada akal sehat dan hati nurani. Lagipula, hidup manusia pun tidak ada yang sempurna. Apalagi negeri yang luas dan melimpah rakyatnya. Jadi, wajar ada kisruh. Namun yang mengerikan, bila kisruh dipertontonkan akibat sentiment atau rasa benci yang berlebihan. Segalanya harus diperdebatkan, dipertengkarkan. Sungguh, peradaban yang mengerikan ada di negeri doyan kisruh.

Padahal di negeri doyan kisruh itu. Orang miskin masih banyak. Pengangguran pun lumayan. Gedung sekolah tidak layak pun banyak. Bangunan mangkrak terkuak. Korupsi sudah jadi tradisi. Anak-anak yang terancam putus sekolah pun melimpah. Bahkan kaum buta huruf pun masih ada. Lalu, untuk apa kisruh? Bila tidak bisa bertindak, tentu lebih baik tidak galak. Agar tidak makin kisruh.

Kisruh, dalam tafsir disebut “Jidal”. Istilah untuk orang-orang yang suka bertengkar. Mereka yang gemar mempertontonkan perselisihan. Agar negerinya kacau-balau, makin berantakan. Segal hal diributkan. Si A bilang membela kebenaran. Si B pun berjuang keras mempertahankan kebatilan. Lalu rakyatnya makin bingung. Siapa yang benar siapa yang salah? Itulah kehidupan di negeri doyan kisruh.

Hanya di negeri doyan kisruh.

Perdebatan, pertengkaran, ketidakcocokan, ketidaksabaran hingga air mata seakan jadi impian. Realitas harus dilawan dengan kecurigaan. Kebenaran pun bertengkar dengan prasangka. Hingga lupa, kekisruhan akan berakhir pada kehancuran dan kebinasaan.

Sungguh, negeri yang damai itu bukan tanpa masalah. Tapi rakyat di negeri itu yang terampil mengelola masalah. Tanpa curiga tanpa prasangka. Bukan negeri doyan kisruh.

Maka untuk tidak kisruh. Mulailah dari diri sendiri. Untuk lebih mencintai toleransi dan harmoni. Karena masih ada jalan untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang lebih apik.

Oleh : Syarifudin Yunus, Pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Pentingnya Pendanaan Pensiun dan Pesangon, Mandat RUU Cipta Kerja

Published

on

Pemberi kerja atau pekerja harus berani dan sadar akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian dana setiap bulannya untuk disetor ke DPLK sebagai tabungan pensiun.

OMNIBUS Law RUU Cipta Lapangan Kerja mengundang polemik. Bak “dua sisi mata uang”. Di satu sisi, pemerintah bertekad menggenjot pertumbuhan ekonomi sambil menarik investasi asing. Namun di sisi lain, aturan dan kompensasi pekerja dibuat semakin “kendor”. Sehingga mengancam kesejahteraan pekerja di Indonesia. Urusan tenaga kerja memang kompleks sekaligus rumit.

Jadi, apa sebenarnya “pekerjaan rumah” ketenagakerjaan di Indonesia?

Terlepas dari soal Omnibus Laa RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang digodok saat ini. Justru “pekerjaan rumah” terbesar sector tenaga kerja adalah iktikad baik atau goodwill pemberi kerja dan pekerja untuk mendanakan uang pensiun atau pesangon. Karena faktanya, hingga kini tidak lebih dari 5% dari 120 jutaan pekerja di Indonesia yang mau mendanakan kebutuhan pensiun atau pesangon pekerjanya. Intinya, besar-kecilnya uang pensiun atau pesangon pekerja sebagaimana diatur dalam Omnibus Law sama juga bohong bila pendanaannya tidak dilakukan. Jadi soal uang pensiun atau pesangon, bukan terletak pada besar kecilnya. Tapi kemauan untuk mendanakan sejak dini.



Dari sejak tahun 1992, sesuai UU 11/1992 tentang Dana Pensiun, pemberi kerja atau pengusaha seakan belum menyadari manfaat program pensiun. Begitupun pekerja, seakan sulit menyisihkan sebagian upahnya untuk masa pensiun. Hingga akhirnya, gagal merencanakan masa pensiun. Atau kurang paham akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Bayangkan, dari sekitar 50 juta pekerja formal dan 70 juta pekerja informal di Indonesia, tidak lebih dari 5% saja yang sudah mempunyai program pensiun. Sebuah penantian program pensiun yang terlalu lama, penuh ketidakpastian.

Maka wajar, hari ini 9 dari 10 pekerja di Indonesia merasa khawatir akan masa pensiunnya. Sebuah cerminan, pekerja yang tidak siap pensiun. Tidak punya bayangan mau seperti apa di masa pensiun. Sementara cepat atau lambat, tiap pekerja pasti akan pensiun.

Adalah ironi. Banyak pekerja ingin sejahtera di masa pensiun. Bahkan begitu giat dan gigih saat bekerja. Pergi pagi pulang malam. Gigih memperjuangkan gaya hidup. Namun sayang, di saat yang sama, mereka kurang gigih dalam mempersiapkan masa pensiun. Tidak punya program pensiun. Hingga akhirnya, tidak punya topangan dana yang cukup untuk masa pensiun.

Maka suka tidak suka, pemberi kerja maupun pekerja perlu menyadari akan pentingnya mendanakan pensiun atau pesangon sejak dini, sejak sekarang. Untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pensiun atau pesangon. Karena jika tidak, maka realitas 7 dari 10 pensiunan di Indonesia bermasalah secara keuangan akan tetap abadi.

Jadi urusan pensiun atau pesangon, bukan soal besar kecilnya. Tapi kemauan untuk mendanakan dari sekarang. Dan salah satunya dapat ditempuh melalui program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang ada di pasaran. Karena DPLK, memang didedikasikan secara khusus untuk persiapan masa pensiun bagi pekerja atau pendanaan pesangon bagi pemberi kerja atau pengusaha. Ada 3 (tiga) keuntungan mendanakan pensiun atau pesangon melalui DPLK, yaitu: 1) adanya pendanaan yang pasti saat diperlukan,baik untuk pensiun atau pesangon, 2) adanya hasil investasi yang signifikan selama menjadi peserta DPLK, dan 3) adanya insentif perpajakan saat uang pensiun dicairkan. Tentu, semuanya ditujukan untuk kesejahteraan masa pensiun pekerja. Di samping untuk mempertahankan gaya hidup di saat pekerja tidak bekerja lagi.

Oleh karena itu, pemberi kerja atau pekerja harus berani dan sadar akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian dana setiap bulannya untuk disetor ke DPLK sebagai tabungan pensiun. Karena DPLK adalah solusi keuangan bagi pekerja dalam menghadapi masa pensiun; solusi finansial pemberi kerja dalam pengakhiran masa kerja karyawannya.

Lalu, untuk apa program pensiun?

Tentu, untuk memenuhi kebutuhan biaya dan gaya hidup di masa pensiun, di saat pekerja tidak bekerja lagi. Karena menurut kajian, seorang pensiunan dianggap dapat hidup layak di masa pensiun bila memiliki dana 70%-80% dari gaji terakhir. Itulah yang disebut tingkat penghasilan pensiun (TPP).

Artinya, pekerja ber-gaji terakhir 10 juta maka membutuhkan 7-8 juta per bulan di masa pensiun. Agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, di samping mempertahankan gaya hidupnya. Sementara program wajib seperti JHT (Jaminan Hari Tua) BP Jamsostek yang iurannya 5,7% per bulan tentu tidak mencukupi. Hanya mampu meng-cover 13% dari TPP. Maka dapat dipastikan, ada kekurangan dana untuk bisa mencapai TPP yang layak bagi pekerja.

Bila ada pekerja yang takut akan masa pensiun, pasti karena mereka tidak punya program pensiun. Bila ada pensiunan yang tidak bahagia di masa pensiun, pasti karena mereka tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan bila ada pekerja menyesal di masa pensiun, pasti karena mereka tidak mau menyisihkan sebagian gajinya untuk masa pensiun.

Jadi, soal pensiun dan pesangon pekerja bukan terletak pada besar kecilnya. Tapi pada kemauan untuk mendanakan uang pensiun atau pesangon pekerja. Sebab bila waktunya tiba, jangan sampai tidak ada dana untuk membayarkan uang pensiun atau pesangon pekerja.

Pensiun atau pesangon, intinya bukan “gimana nati” tapi “nanti gimana”.

Oleh : Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Memerhatikan Hak Konsumen, dan Keberlangsungan Usaha

Published

on

YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay).

INDONESIA adalah karakter negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga angkutan berbasis perairan, sungai penyeberangan dan lautan menjadi sangat vital. Oleh karena itu mobilitas warga yang berbasis angkutan penyeberangan, seperti angkutan ferry, mempunyai nilai yang amat strategis, bahkan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk menjadikan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tarifnya terjangkau, dan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga keberlangsung usaha dari operator penyeberangan yang ada.

Relevan dengan hal ini, terbetik wacana dari operator yang terhabung dalam GAPASDAP, yang ingin melakukan stop operasi. Ancaman ini dilakukan dikarenakan Menhub dan Menko Maritim menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan GAPASDAP. Terkait hal ini YLKI mempunyai beberapa catatan, yakni:

1. YLKI tidak mengendors rencana stop operasi alias pemogokan, yang akan dilakukan angkutan ferry, sebab akan mengacaukan pelayanan publik dan bahkan stabilitas ekonomi lokal, bahkan nasional;



2. Terkait usulan kenaikan tarif, jika dilihat dari sisi momen, operator penyeberangan sudah pantas mengajukan usulan kenaikan tarif, sebab kenaikan tarif terakhir dilakukan pada 3 tahun yang silam. Soal besaran dan formulasinya, YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay). Yang terpenting kenaikan tarif masih mempertimbangkan sisi daya beli konsumen sebagai penumpang ferry. Hal ini penting karena penumpang ferry banyak dari kelas menengah bawah, khususnya di rute perintis. Selain itu, kenaikan tarif harus berbanding lurus dg pelayanan. Jadi pengusaha angkutan ferry harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya;

3. Jika Kemenhub dan Kemenko Maritim tidak mau menaikkan tarif angkutan penyeberangan, maka pemerintah sebagai regulator harus memberikan insentif dan PSO (Public Service Obligation) kepada operator. Jangan menolak kenaikan tarif tapi tidak mau memberikan insentif/PSO…itu namanya mau menangnya sendiri. Artinya pemerintah harus fair, demi menjaga keberlangsungan usaha angkutan ferry dan aksesibilitas pada konsumennya. Jika mereka sampai stop operasi maka akan merugikan semua pihak dan pemerintah harus bertanggungjawab.

4. Skema kebijakan tarif penyeberangan, selain harus memperhatikan aspek ability to pay konsumen; juga harus menjamin keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan. Rontoknya pelaku usaha angkutan penyeberangan menunjukkan adanya perubahan kebijakan pentarifan di bidang penyeberangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalam.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending