Connect with us

FINANSIAL

Kemendagri Siap Lakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Perubahan Penyaluran Dana Desa

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam perubahan penyaluran dana desa. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., dalam konferensi pers bersama mengenai kebijakan dana BOS dan Dana Desa untuk Pembangunan SDM di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/02/2020).

“Kemudian juga kami sangat mendukung juga ide mengenai rencana transfer langsung kepada daerah, kepada desa-desa yang dananya cukup besar. Bapak Presiden sendiri telah memberikan arahan pada ratas (rapat terbatas) yang lalu agar dana ini sesegara mungkin untuk ditansfer ke daerah, dan Kemendagri agar melakukan pembinaan dan pengawasannya bersama-sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” kata Mendagri.

Untuk tahun ini, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam tanggal dan waktu yang sama. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan Dana Desa akan lebih cepat diterima oleh desa, pengendapan Dana Desa di RKUD tidak akan terjadi, serta tetap tercatat dalam APBD Kabupaten/Kota.



“Ini juga sama manfaatnya akan diperoleh sama seperti (dana) BOS, kepala desa akan mendapatkan otonomi yang lebih besar dari penggunaan anggaran tersebut dan lebih fleksibel, karena satu desa tidak sama kebutuhannya dengan desa lain. Oleh karena itu, dengan pemberian otonomi yang lebih besar kita harapkan mereka akan lebih efektif-efisien menggunakan anggarannya, namun tetap harus dijaga akuntabilitasnya, jangan sampai nanti disalahgunakan,” tegasnya.

Atas perubahan skema tersebut, diperlukan adanya sinergi dan koordinasi yang dilakukan antar Kementerian dalam Pelaksanaan Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Untuk itu, diperlukan adanya penyiapan regulasi yakni Perubahan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 yang selama ini menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, juga adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

“Nah untuk itu, dengan transfer pusat ke daerah ke desa, ini juga akan memerlukaan pembinaan dan pengawasan supaya tetap akuntabel, dalam konteks ini Kemendagri bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selama ini ada pembagian tugasnya. Khusus perangkat pemerintah dan perangkat daerahnya itu pembinaan yang dilaksanakan oleh Kemendagri, kemudian programnya ditentukan oleh Kemendes PDTT. Kita akan membuat semacam tim bersama,” jelas Mendagri.

Selain bagian dari simplifikasi persyaratan penyaluran dana desa, perubahan skema penyaluran dana desa juga dilakukan agar dana desa lebih cepat diterima, penyaluran dana desa tidak perlu menunggu semua desa siap (memenuhi persyaratan), penyaluran dana desa ke RKD dilakukan setiap minggu, serta Pemda tetap memiliki peran penting dalam verifikasi dokumen penyaluran.

“Dana desa ini begitu sudah masuk ke desa kita harapkan bisa membangunkan ketahanan ekonomi desa, di antaranya adalah program-program yang padat karya dan berdampak ke masyarakat. Jangan sampai disimpan atau buat program yang tidak banyak berdampak pada ketahanan desa. Ini merupakan pembinaan. Untuk itulah kami nanti akan membentuk tim gabungan dan mendatangi kepala desa di 34 provinsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dikerjakan, program-program apa yang sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, kemudian bagaimana pengawasannya agar jangan sampai salah,” cetusnya.

Oleh karena alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa semakin berbasis kinerja, maka informasi dan data mengenai kinerja akan makin penting. Hal ini juga terkait dengan bagaimana nantinya pemerintah menyusun Dana Insentif Daerah (DID). Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), kinerja yang dilihat antara lain laporan belanja pegawai, belanja infrastruktur, serta kinerja layanan pendidikan dana kesehatan sebagai syarat penyaluran.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, selain review Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas pelaksanaan kegiatan, dilakukan penguatan persyaratan penyaluran foto dengan koordinat (geotagging) dan penyaluran berdasarkan penyelesaian kontrak per jenis bidang atau sub bidang, untuk mendorong percepatan penyelesaian kegiatan dan meningkatkan akuntabilitas. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

FINANSIAL

Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Modal BPJS Kesehatan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan menarik kembali suntikan modal ke BPJS Kesehatan jika Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dibatalkan. Perpres itu memutuskan untuk iuran BPJS Kesehatan naik di seluruh kelas.

“Tidak masalah kita melakukan itu (batalkan Perpres 75/2019). Kalau bapak-bapak (anggota DPR) minta dibatalkan. Artinya Kementerian Keuangan yang sudah transfer Rp13,5 triliun pada 2019 lalu, saya tarik kembali,” tegas Ani dalam rapat dengan DPR, Selasa (18/2/2020).

Kemudian, lanjut dia, BPJS Kesehatan akan kembali dalam posisi defisit neraca keuangan sebesar Rp32 triliun seperti yang telah dihitung sebelumnya. Toh, BPJS Kesehatan terus defisit sejak dibentuk 2014 silam.



Menurut catatan, badan yang bersulih nama dari PT Askes (Persero) itu tercatat defisit Rp3,3 triliun pada 2014. Lalu, membengkak menjadi Rp5,7 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016.

Ani menuturkan defisit terus berlanjut hingga 2017 menjadi sebesar Rp13,5 triliun. Lalu, pada 2018 menjadi 19 triliun, dan pada 2019 diperkirakan sebesar Rp32 triliun menurut surat yang disampaikan BPJS Kesehatan kepadanya.

Dari seluruh defisit tersebut, Ani mengklaim Kementerian Keuangan selalu hadir untuk menyuntikkan modal. “Semua rakyat masuk ke rumah sakit. Tetapi ini butuh biaya dan kenyataannya, sistem BPJS Kesehatan kita tidak mampu memenuhi kewajiban dari sisi pembayaran,” imbuh dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh sebelumnya mengemukakan rencana untuk menunda atau membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3 seperti tertuang di dalam Perpres 75/2019.

“Kami seluruh fraksi komisi IX secara tegas sepakat untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU kelas 3 dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) karena cleansing data belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan,” tandasnya. (cnn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu : Pusat akan Bantu Maksimal Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Jateng 7 Persen

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Semarang – Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi 7%. Berbagai program akan dilakukan untuk mempercepat target itu.

Menurut Menteri Keuangan ( Menkeu) pihaknya mengaku optimis, pertumbuhan itu dapat terwujud dengan cepat mengingat Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.

“Banyak keunggulan di Jawa Tengah yang dapat ditingkatkan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitifnya. Industri manufaktur dan ekspor Jateng misalnya, itu lebih tinggi daripada nasional. Tentu ini modal awal yang sangat bagus,” kata dia ketika mengunjungi Pemprov Jateng, Jumat (14/2/2020)



Pertumbuhan ekonomi Jateng lanjut dia, selama ini juga selalu menjadi yang tertinggi secara nasional. Dengan begitu cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% bukan perkara sulit.

“Meski industri dan ekspor Jateng tinggi, hal itu belum cukup. Sebab tingkat konsumsi masyarakat Jateng masih rendah. Padahal pertumbuhan ekonomi itu begitu bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Apalagi Jateng, dimana 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nya tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat,” terangnya.

Namun demikian, menurutnya, Pemprov Jateng harus berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah peningkatan sektor jasa dan pariwisata.

“Pariwisata Jateng sangat potensial untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan pariwisata, maka konsumsi tidak hanya dari warga Jateng, tapi juga dari wisatawan,” tambahnya.

Apalagi Pemprov Jateng lanjut dia, memiliki destinasi wisata unggulan nasional yakni Borobudur. Dengan pengelolaan yang baik, tentu hal itu akan semakin mempercepat dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

“Jateng tidak perlu khawatir, karena kami pemerintah pusat akan mendukung secara penuh dengan segala kebijakan dari pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD, sumber pendanaan lain dari APBN atau mekanisme lain seperti pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta obligasi harus dioptimalkan,” tutupnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya sudah berlari untuk menangkap beragam potensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen. . Meski begitu, semua harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan program dari pusat.

“Kami sudah berlari untuk memotret dan menangkap potensi itu. Beberapa program juga sudah kami lakukan. Kedatangan ibu Menkeu ini semakin membuka wawasan tentang fokus mana saja yang harus digarap,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, optimalisasi APBD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi memang tidak akan cukup. Untuk itu, bantuan dari pemerintah pusat dan sumber keuangan lain memang penting untuk digarap.

“Pola pembiayaan KPBU akan kami optimalkan. Obligasi kami masih menunggu dari DPRD, kami harap Jateng menjadi provinsi pertama yang pecah telur soal ini,” tegasnya.

Dia mengatakan, apa yang menjadi arahan Menkeu akan ditindaklanjuti secepatnya. Pemanfaatan program dari pusat, optimalisasi pariwisata dan lainnya menjadi fokus utama.

“Tadi saya mengajak seluruh OPD agar bisa menangkap arahan bu Menteri dan melaksanakan sesuai fungsinya masing-masing,” pungkasnya. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Skema Baru Pencairan Dana BOS dan Dana Desa Bagian Upaya Penyederhanaan Birokrasi

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D, berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi agar dana dari Pemerintah Pusat dapat sampai dan digunakan secara efektif terhadap pembangunan dan pendidikan desa-desa yang tertinggal. “Hal ini juga mampu mendorong ketahanan Ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Mendagri saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin (10/2/2020).

Menurutnya, skema baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, karena dana akan ditransfer secara langsung melalui pengawasan dan pembinaan yang ketat dari Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar dana tidak disalahgunakan. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) naik menjadi 54,32 Triliun dan Dana desa 72 Triliun.

“Tentunya pembinaan dan pengawasan ini akan betul-betul disusun secara teknis baik kepala sekolah dan kepala desa dapat memiliki otonomi yang lebih besar dari penggunaan dana tersebut. Karena masing-masing daerah memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi akan dijaga akuntabilitasnya jangan sampai disalahgunakan” tuturnya.



Pemerintah pusat khususnya Kemendagri dan Kemendikbud juga telah sepakat untuk menunjukkan kekompakkan dan solidaritas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan anggaran pendidikan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mendukung salah satu program Presiden Joko Widodo, yakni penyederhanaan birokrasi melalui reformasi birokrasi dan otomasi dan integrasi sistem layanan.

“Kita akan keluarkan semacam Peraturan Bersama Menteri (PBM) sebagai arahan atau petunjuk kepada Pemda lebih khususnya lagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka untuk membina dan pengawasan. Dan untuk ke depannya kami sedang berupaya ada sistem digital untuk membantu memonitor agar pengawasan menjadi lebih mudah dan transparan” kata Mendagri.

Di sisi lain Mendagri juga mengatakan, Pemerintah Pusat telah menyediakan tim untuk membantu program-program yang bermutu, sehingga penggunaan anggaran dana desa benar-benar berdampak kepada masyarakat.

“Kami akan membentuk tim gabungan dengan Kementerian Desa untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan secara langsung kepada kepala-kepala desa. Penjelasan berupa program yang perlu dikerjakan, program yang sesuai dengan arahan Pak Presiden, yang pada intinya adalah padat karya. Guna memperkuat daya tahan ekonomi” ujarnya. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending