Connect with us

BISNIS

Kemenperin Ingin Tambahan Anggaran Rp1,6 Triliun pada 2020

Published

on

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono.
Mediaemiten.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan bahwa Kemenperin berencana menambah anggaran untuk 2020 sebesar Rp1,6 triliun dari pagu anggaran Rp2,9 triliun melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

“Kami minta tambahan supaya program-program prioritas bisa jalan. Kami minta Rp1,6 triliun. Jadi, Rp3,5 triliun,” kata Sigit di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pada 2020 pagu anggaran Kemenperin sebesar Rp2,9 triliun, di mana alokasi terbesar akan digunakan untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri hingga Rp 1,06 triliun.



Selain itu, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp694,63 miliar serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka (IKMA) sebesar Rp365,77 miliar.

Agus memaparkan, menapaki 2020 yang penuh tantangan dan masih ada ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap pembangunan industri nasional.

Misalnya, langkah-langkah untuk meningkatkan investasi di Indonesia mulai dilakukan dan menjadi salah satu fokus pada paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan saat ini.

“Kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang sebagai seorang industrialis, sehingga beliau memiliki komitmen dalam mendorong sektor industri dan memahami kebutuhan pelaku industri. Untuk itu, kita perlu optimistis terhadap upaya memacu perekonomian nasional,” tuturnya.

Menperin menyampaikan, pihaknya akan membuat kebijakan pembangunan industri sesuai visi misi Presiden.

Langkah yang dilakukan melalui pendekatan top-down sehingga ada sentuhan dari negara untuk keberlangsungan industri serta melakukan bottom-up dari hasil berbicara langsung dengan para pelaku industri mulai sektor hulu hingga hilir.

“Oleh karenanya, saya minta para pejabat eselon I beserta jajarannya dapat melihat kembali seluruh kegiatan dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodir beberapa fokus kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Bapak Presiden pada 2020 ini,” imbuhnya. seperti dikutip Antara. (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Pemerintah Mengaku Berpihak Sepenuhnya Pada Pelaku UMKM

Published

on

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Widodo Muktiyo. (Foto : Instagram @widodomuktiyo)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah sepenuhnya berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bertahan dari dampak negatif penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada sektor ekonomi.

“Pemerintah sepenuhnya berpihak kepada pelaku UMKM dengan meringankan beban UMKM yang mengalami tejanan akibat Covid-19,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo melalui Webinar Mendorong Generasi Muda untuk Mendukung Produk UMKM Melalui Platform Digital pada Rabu (5/8/2020).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lanjut Widodo, instansi pemerintah terkait telah memberikan bantuan modal kerja yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang terdampak. Sehingga, para UMKM dapat melakukan aktivitas produktif di tengah pandemi Covid-19.



“Pemerintah berikan tambahan modal untuk mensupport pelaku UMKM,” imbuhnya.

Kemudian, para pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak minimal kepada instansi pemerintah terkait. Kebijakan tersebut bertujuan agar memberikan keringan bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas produktif.

“Pajak minimal dihapuskan sementara untuk meringankan beban UMKM yang mengalami tekanan karena Covid-19,” imbuhnya.

Anggaran tersebut, termasuk dalam alokasi dana yang diperuntukkan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mencanangkan gerakan bangga buatan Indonesia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam bberapa waktu lalu dalam dagang daring. Dalam kegiatan tersebut, seluruh instansi pemerintah harus ikut menyemarakkan gerakan itu dalam setiap kanal komunikasi yang dimilikinya.

Dengan begitu, produk lokal UMKM akan berpotensi besar dibeli oleh masyarakat dibandingkan produk luar negeri. “Ada program yang dicanangkan presiden. Mari kita bangga buatan indonesia, inilah tantangan,” tuturnya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Indonesia Ratifikasi Konvensi Internasional Penyingkiran Kerangka Kapal

Published

on

Indonesia sahkan Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal. (Foto : akademiasuransi.org)

Indonesiarya.co.id, Jakarta – Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengesahkan Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007 (Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Juli 2020 di Jakarta.

Menurut Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hermanta, pengesahan konvensi ini penting untuk menanggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal yang mengancam keselamatan pelayaran dan lingkungan laut, serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal.

“Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Nairobi ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan terhadap lingkungan laut,” ujar Capt. Hermanta di Jakarta, Rabu (5/8/2020).



Lebih lanjut Capt. Hermanta mengatakan, Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka-Kapal, 2007 mengatur kewajiban asuransi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal) yang mulai diberlakukan secara internasional sejak 14 April 2015.

“Konvensi ini juga menetapkan kewajiban ketat bagi pemilik kapal untuk mencari, menandai, dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap bahaya, dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuat sertifikasi asuransi negara, atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan kapal,” jelas Capt. Hermanta.

Menurutnya, dengan telah disahkannya Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka-Kapal 2007 maka Indonesia akan memiliki wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi ini di laut teritorialnya.

“Konvensi Nairobi ini juga menyebutkan bahwa setiap kapal yang melintasi wilayah perairan yang menjadi yurisdiksi Indonesia wajib dilengkapi dengan jaminan asuransi penyingkiran kerangka kapal,” kata Capt. Hermanta.

Lebih jauh, Capt. Hermanta menjelaskan, posisi strategis geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera, yakni Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan wilayah perairan, tidak hanya sebagai salah satu yang tersibuk di dunia, namun juga menjadikannya rentan terhadap kecelakaan kapal yang berdampak pada pencemaran lingkungan laut. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Kementan Wujudkan Satu Data Peternakan dan Kesehatan Hewan

Published

on

Kementan Berupaya mewujudkan satu data peternakan dan kesehatan hewan menuju satu data pertanian hingga satu data Indonesia, (Foto : Instagram @sapijalu)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya mewujudkan satu data Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

Hal ini diupayakan untuk mendukung wacana satu data pertanian hingga satu data Indonesia.

Direktorat Jenderal PKH Kementan (Ditjen PKH) membangun komitmen kerja sama yang semakin kuat antara Ditjen PKH, Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin), BPS, dan instansi terkait. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan.



“Sehingga kita harapkan akan lebih memudahkan dalam upaya mewujudkan satu data peternakan dan kesehatan hewan menuju satu data pertanian hingga satu data Indonesia,” kata Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, Rabu (5/8/2020).

I Ketut Diarmita menyampaikan kerja sama ini tidak lepas dari tantangan yang akan dihadapi Ditjen PKH kedepannya. Berdasarkan hasil SUPAS tahun 2015 yang dilaksanakan dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 diperkirakan mencapai 269,60 juta jiwa dan pada tahun 2035 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 304,21 juta jiwa.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan termasuk pangan asal ternak juga tentunya akan semakin meningkat. Penyediaan pangan asal ternak yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik, serta memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan kehalalan menjadi tantangan bagi seluruh stakeholders peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

“Tantangan ini tentu membutuhkan solusi. Proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik menjadi salah satu solusi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut,” paparnya.

Ia menjelaskan, jika merujuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017