Connect with us

PAPUA

Kementerian Dalam Negeri Dalami Permintaan Pemekaran Wilayah di Papua

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih mendalami permintaan pemekaran wilayah di lima kabupaten di Papua dan Papua Barat yang disampaikan para tokoh kepada Presiden Joko Widodo.

“Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek terkait UU atas aspirasi para tokoh Papua itu,” kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri sedang mencari dasar hukum karena permintaan para tokoh Papua itu sudah diatur dalam UU dan bukan termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB).

Menurut dia, apabila kebijakan tersebut dipenuhi, bukan berarti moratorium DOB dicabut karena aspirasi para tokoh Papua itu kebijakan yang belum direalisasikan pemerintah lalu ditagih saat ini.

“Ini khan kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU namun hanya tertunda saja. Kemarin ditagih oleh tokoh-tokoh Papua, kami pertimbangkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi bertemu 61 tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Para tokoh Papua itu meminta beberapa hal kepada Jokowi; yaitu pertama, meminta pemekaran provinsi di lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kedua, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, dan ketiga, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian dan TPMK.

Pemerintah juga telah membentuk UU terkait pembentukan wilayah di Papua dan Papua Barat, di antaranya UU Nomor 45/1999 (UU 45/1999) tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Sorong.

Lalu ada UU Nomor 5/2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Sorong.

Kemudian UU Nomor 26/2002 (UU26/2002) tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

Juga Instruksi Presiden Nomor 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Sorong. Demikian, seperti dikutip Antara. (imb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

PAPUA

Menhan Tegaskan Pasukan TNI-Polri Tidak akan di Tarik dari Papua

Published

on

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Indonesiaraya.co.id, Magelang– Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan pasukan TNI dan Polri tidak akan ditarik dari Bumi Cendrawasih, Papua, mengingat masih terjadi baku tembak di daerah itu.

“Saya sudah katakan dari dulu, TNI/Polri tidak akan ditarik dari Papua. Karena, sekali ditarik, Papua bisa lepas,” kata Menhan usai menjadi pembicara di seminar “Strategi Bela Negara bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0”, di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2019).

Ryamizard mengatakan hal itu menanggapi terjadinya baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan tim gabungan TNI-Polri di Kampung Olen, Distrik Mabugi, Selasa (17/9/2019), yang telah memakan korban jiwa dari warga sipil.

Menurut dia, persoalan Papua seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik karena persoalan di Papua ini hanya karena persoalan kesejahteraan.

“Jadi, kalau kita memang harus duduk bareng, mari kita duduk, dan pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jangan saling mengaitkan. Itu enggak baik,” ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Sebelumnya diwartakan, kontak senjata kembali terjadi antara aparat keamanan dan KSB di Kampung Olenki, Distrik Mabugi, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (17/9/2019) sekitar pukul 15.00 WIT.

Bupati Puncak Willem Wandik, Rabu (18/9/2019), menyampaikan ada warga sipil yang menjadi korban dalam insiden baku tembak itu.

Dari laporan yang diterimanya, Wandik menyebutkan sebanyak tiga orang meninggal dan empat orang luka-luka.

Bupati mengatakan korban luka-luka sudah dievakuasi dan dirawat di RSUD Timika, sedangkan yang meninggal akan segera dimakamkan.

Masyarakat, kata dia, memang selalu menjadi tameng bagi anggota KSB karena biasanya kelompok tersebut bersembunyi dan bergabung di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta aparat keamanan untuk melakukan pendekatan persuasif agar anggota KSB mau menyerahkan diri dan tidak lagi melakukan penyerangan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan.

“Mari kita sama-sama menjaga agar tidak menjadi konflik yang nantinya menjadi konsumsi politik terhadap insiden yang terjadi di Puncak,” kata Wandik.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto secara terpisah membenarkan terjadinya insiden tersebut, dan menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban masyarakat sipil.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab, akan berkoordinasi dengan Kapolda Papua untuk membentuk tim guna melakukan investigasi terhadap insiden tersebut.

Pangdam juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya operasi pengejaran terhadap Kelompok Separatis Bersenjata OPM untuk menghindari jatuhnya korban di pihak masyarakat. Demikian, seperti dikutip Antara. (shm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Polda Papua Barat Dalami Dugaan Korupsi Dana Hibah di Manokwari

Published

on

Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP, Mathias Krey.

Indonesiaraya.co.id, Manokwari – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat mendalami dugaan korupsi dana hibah yang dikucurkan kepada sebuah lembaga keagamaan di Manokwari.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey di Manokwari, Kamis (19/9/2019), menyatakan pihaknya menduga terjadi penyelewengan dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 2018.

“Seharusnya dananya dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan di kantor Klasis GKI namun tidak terealisasi. Diduga disalahgunakan untuk membiayai operasional di sebuah kantor adat di Manokwari,” katanya.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Polisi pun sudah mengantongi sejumlah bukti yang memperkuat dugaan penyelewengan dana tersebut.

“Apakah ini proyek fiktif atau seperti apa kita masih mendalami. Total anggaran yang dicairkan Pemprov Papua Barat mencapai Rp500 juta,” kata Mathias.

Polisi akan memanggil ketua panitia kegiatan pembangunan di kantor klasis tersebut. Itu dilakukan untuk meminta klarifikasi atau penjelasan terkait penggunaan dana tersebut.

“Belum ada tersangka, Ketua Panitia berinisial YAW itu dipanggil dengan status saksi. Kami juga tentu akan meminta klarifikasi dari dinas terkait di Pemprov Papua Barat,” kata Mantan Kapolres Teluk Wondama tersebut.

Dari sejumlah kasus yang ditangani Kepolisian, bantuan dana hibah cukup rentan terjadi korupsi, baik di Papua Barat maupun di daerah lain. Kasus korupsi dana hibah di Papua Barat pun sudah beberapa kali terjadi.

Terkait kasus ini, Polda Papua Barat akan mengungkap hingga tuntas dan menjerat siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran tersebut. Itu dilakukan agar menjadi efek jera terhadap pelaku.

“Juga untuk mencegah agar kasus penyalahgunaan anggaran tidak terus-terusan terjadi, baik pada penyaluran dana hibah maupun kegiatan yang lain,” katanya. Seperti dikutip Antara. (tyb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

PAPUA

Baku Tembak di Puncak Papua, Wiranto Tunggu Laporan Resmi

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto masih menunggu laporan resmi terkait terjadinya baku tembak antara TNI-Polri dengan kelompok separatis bersenjata (KSB) di Kampung Olenki, Distrik Mabugi, Iluga, Kabupaten Puncak, Papua.

“Nanti tunggu laporan resmi, ya,” katanya, saat dikonfirmasi mengenai insiden itu, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Wiranto memastikan segera menyampaikan pernyataan resminya setelah mendapatkan laporan secara menyeluruh.

Sebelumnya diwartakan, kontak senjata kembali terjadi antara aparat keamanan dan KSB di Kampung Olenki, Distrik Mabugi, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (17/9/2019) sekitar pukul 15.00 WIT.

Bupati Puncak Willem Wandik, Rabu (18/9/2019), menyampaikan ada warga sipil yang menjadi korban dalam insiden baku tembak itu.

Dari laporan yang diterimanya, Wandik menyebutkan sebanyak tiga orang meninggal dan empat orang luka-luka.

Bupati mengatakan korban luka-luka sudah dievakuasi dan dirawat di RSUD Timika, sedangkan yang meninggal akan segera dimakamkan.

Masyarakat, kata dia, memang selalu menjadi tameng bagi anggota KSB karena biasanya kelompok tersebut bersembunyi dan bergabung di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta aparat keamanan untuk melakukan pendekatan persuasif agar anggota KSB mau menyerahkan diri dan tidak lagi melakukan penyerangan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan.

“Mari kita sama-sama menjaga agar tidak menjadi konflik yang nantinya menjadi konsumsi politik terhadap insiden yang terjadi di Puncak,”‘ajak Wandik.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto secara terpisah membenarkan terjadinya insiden tersebut, dan menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban masyarakat sipil.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab, akan berkoordinasi dengan Kapolda Papua untuk membentuk tim guna melakukan investigasi terhadap insiden tersebut.

Pangdam juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya operasi pengejaran terhadap Kelompok Separatis Bersenjata OPM untuk menghindari jatuhnya korban di pihak masyarakat. Demikian, seperti dikutip Antara. (zls)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending