INDONESIA RAYA – Media memberitakan bahwa Komisi II DPR menyetujui ajuan penambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan nilai sebesar Rp 6 triliun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Nilai tersebut diputuskan melalui hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu pada Selasa tanggal 20 September 2022.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menegaskan penambahan anggaran bertujuan agar peristiwa jatuhnya korban jiwa para petugas penyelenggara Pemilu akibat kelelahan pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi.

Junimart menambahkan bahwa pemlu 2024 lebih berisika karena Pemilu 2024 berisi agenda Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif yang dilakukan secara bersamaan dan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Junimart juga menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu bekerja berbasis anggaran, jadi kinerja itu berbasis anggaran.

Tentu ketika anggarannya minim, maka kinerjanya juga tidak maksimal dan akan sangat berisiko juga tentunya dengan hasil demokrasi kita.

Sebagaimana yang telah tercatat yang menjadi korban pada Pemilu 2019. Dengan catatan sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

Dan agenda Pemilu tahun 2024 ini akan sangat padat dibandingkan dengan Pemilu 2019 silam akan menjadi Pemilu yang melelahkan sehingga membutuhkan jumlah petugas yang sebanding agar tidak ada korban yang sakit serius.

Hingga saat ini publik masih penasaran dengan kasus kematian para petugas KPPS. Sebab pemilu-pemilu sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam ini dimana pemilu menimbulkan korban jiwa yang begitu besar.

Jika kesimpulannya karena kelelahan dan kecelakaan seperti yang diberitakan masih belum memuaskan untuk bisa menjawab pertanyaan publik.

Karena jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya tidak kalah komplek dan melelahkan apalagi calon presiden sebelumnya lebih banyak.

Patut menjadi catatan, jika kasus ini hanya menimpa 10 atau 20 orang korban meninggal maka kemungkinan tersebut masih bisa diterima akal sehat.

Dan jika diasumsikan untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali adalah dengan menambah anggaran dengan alasan anggaran minim.

Maka kinerja tidak maksimal ini sepertinya tidak relevan dengan kinerja para petugas KPPS saat pmilu 2019 karena kinerja para petugas KPPS sudah maksimal.

Dan tidak ada kabar bahwa petugas KPPS kelaparan saat bertugas.

Jika sumber masalahnya adalah kelelahan tentunya KPU harus menyusun pola kerja yang sehat, efektif dan efisien sehingga mempermudah pekerjaan para petugas KPPS.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sistem informasi hasil pemilihan umum yang harus benar-benar aman dan tidak ada manipulasi data.

Seperti yang terjadi pada pemilu 2019 dimana angka-angka yang ada di lembar bukti scan yang diupload telah mengalami rekayasa angka dan hal ini diketahui publik.

Alokasi penambahan anggaran lebih masuk akal jika diperuntukan untuk meningkatkan moralitas KPU di seluruh Indonesia.

Karena komisioner KPU yang jujur di pusat dan daerah akan melahirkan kedamaian dan akhirnya menghindari konflik berdarah antar anak bangsa.

Namun bila KPU bermain-main suara rakyat maka potensi konflik berdarah akan terjadi.

Anggaran KPU yang bertambah harus juga digunakan mengupgrade alat pemilihan.

Sudah saatnya sistem pemilu menjadi canggih menggunakan teknologi dan tidak lagi menggunakan kardus seperti pemilu-pemilu sebelum 2019.

Para petugas KPPS juga perlu dilengkapi tambahan anggaran terkait penyediaan obat-obatan, vitaman dan petugas kesehatan yang berjaga di setiap KPPS.

PR besarnya adalah moral kompas petugas PKU harus fair dan para pengawasan harus benar-benar menjamin bahwa pemilu 2024 bisa benar-benar jujur dan adil.

Opini: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Indonesiaraya.co.id, semoga bermanfaat.