Connect with us

POLITIK

Ketum PPP Menerima Kunjungan Safari Politik AHY

Published

on

Pertemuan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto : Istimewa)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kantor pusat PPP pada Rabu, 12 Agustus 2020. Kunjungannya ini dalam rangka Safari Politik untuk bersilaturahmi sekaligus bertukar pandang mengenai dunia politik.

AHY baru saja dilantik menjadi ketua umum Partai Demokrat dan tengah mempersiapkan diri menyambut Pilkada 2020. Suharso menghaturkan terima kasih atas kunjungan AHY ke kantornya.
Suharso juga memuji kemauan AHY dalam bersafari politik, menurutnya silaturahmi ini dapat menguatkan hubungan antar partai.

“Silaturahmi dengan partai lain, bisa menguatkan hubungan para pemimpin partai dan juga kesatuan partainya,” ujar Suharso



Pertemuan yang dilakukan secara tertutup untuk media ini, tak hanya membahas soal politik, Suharso dan AHY juga mendiskusikan berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini.

Dalam konferensi persnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa menyampaikan :

Tadi kami telah melanjutkan silaturahim yang selama ini telah terbangun antara PPP dan Partai Demokrat, kami membahas berbagai agenda poliitik yang penting tentunya, yang kita punya pandangan-pandangan yang sama, kita juga membahas perkembangan situasi terkini apa yang dihadapi oleh negara kita dan saling bertukar pendapat, saling memberikan masukan, dan saya kita itu adalah hal yang baik dan masing-masing mempunyai pandangan yang tentu pada posisinya yang saling menghormati,

Jadi saya gembira sekali bahwa silaturahim ini tidak hanya sedekar silahturahim dalam pengertian saling menyambung rasa begitu saja tetapi juga menukar gagasan-gagasan yang segar, dan bagaimana memberikan masukan, memberikan pemikiran2 yang cerdas yang fresh untuk kepentingan nasional pada masa yang akan datang termasuk agenda mengenai pilkada, agenda mengenai partai politi, kondisi republik indonesia pada masa pandemi ini dan bagaimana kita menghadapi keadaan ekonomi seperti ini khususnya buat masyarakat menengah ke bawah. (psp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Perppu Pilkada Diharapkan Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

Published

on

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi. (Foto : Kpu.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, saat ini diperlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Penyebabnya, ada kekhawatiran munculnya klaster Covid-19  dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Memang perlu ada dorongan untuk perubahan dalam regulasi, salah satunya dengan mengeluarkan Perppu,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Minggu (20/9/2020).



Menurutnya, Perppu bisa mengatur beberapa hal teknis seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement atau pengaturan pemilihan khusus.

Seperti membolehkan memilih lewat pos, memperpanjang waktu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau pemilihan pendahuluan.

Khoirunnosa mengatakan, bahwa salah satu tantangan dalam Pilkada di tengah pandemi saat ini adalah UU Pilkada.

Dia menambahkan, regulasi tersebut masih mengatur teknis penyelenggaraan pilkada dalam situasi yang normal.

“Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak punya ruang gerak yang bebas dalam menyusun peratura,” katanya.

Dia mengatakan, situasi pelaksanaan tahapan Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga sulit jika hanya mengharapkan regulasi pada tataran PKPU saja.

Kendati, Perludem tetap menilai bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada adalah keputusan ideal yang diambil di tengah pandemi saat ini.

“Kalau semakin memperburuk situasi penyebaran Covid-19 lebih baik ditunda saja, jangan sampai mempertaruhkan kesehatan publik,” katanya

Sementara itu, draf Perppu untuk penegakan pelanggaran protokol Covid-19 pada Pilkada 2020 tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, KPU RI mengusulkan penggunanaan Kotak Suara Keliling (KSK), dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada 2020. 

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah pandemi Covid-19 di tanah air.

“Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Pramono mengatakan, selama ini metode pemungutan suara hanya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sedangkan, metode KSK hanya diperbolehkan untuk pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dalam pemilihan umum nasional.

Namun, Pramono mengatakan, metode KSK dapat menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS karena potensi risiko penularan Covid-19, pemilih positif, maupun pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

KPU Nyatakan 92 Komisioner di Daerah Positif Covid-19

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, menyatakan jajaran komisioner di daerah yang dinyatakan  positif Covid-19 mencapai 92 orang.

Saat ini sebagian di antaranya sedang dalam masa penyembuhan, dan lainnya sudah dinyatakan negatif Covid-19.

“Ketua dan anggota KPU R, Insya Allah sekarang sudah dua orang positif Covid-19, sedang Bu Evi sudah dinyatakan negatif,” kata Ilham melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).



Ilhammenyebutkan, Ketua KPU RI Arief Budiman dan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri karena tidak merasakan gejala.

Sedangkan, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik sudah negatif Covid-19.

Selain itu, jajaran sekretariat jenderal KPU RI ada 32 orang yang dinyatakan positif. Sampai saat ini yang sedang masa penyembuhan tiga orang.

Sementara, ada satu orang anggota KPU Provinsi yang terkonfimasi positif Covid-19.

Kemudian ketua/anggota KPU kabupaten/kota yang positif Covid-19 mencapai delapan orang dan pegawai sekretariat ada 19 orang yang dinyatakan positif Covid-19.

“Dan seluruhnya Insya Allah sudah dalam masa penyembuhan,” tegasnya.

Ditambah ada 29 anggota penyelenggara ad hoc yang juga dinyatakan positif Covid-19. KPU berharap jajarannya yang positif Covid-19 segera dinyatakan negatif.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan dirinya terkonfirmasi positif Covid-19 usai mengikuti swab test.

Namun, Pramono menegaslan kondisinya saat ini baik-baik saja, dan tidak merasakan gejala apapun.

“Saya ingin mengabarkan bahwa berdasarkan tes swab kemarin, yang hasilnya saya dapatkan tadi siang, saya dinyatakan positif terpapar Covid-19. Saat ini kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa ada gejala apapun,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya.

Dalam beberapa hari terakhir ini, Pramono mengaku memang melakukan beberapa tugas bersama Ketua KPU RI, Arief Budiman. 

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Kapolri Terbitkan Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat bernomor Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

“Pada hari ini tanggal 21 September 2020, Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pemilihan tahun 2020,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Argo menegaskan hal ini didasari bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. “Tentunya kita keluarkan agar menekan sekecil mungkin ditahapan klaster Pilkada,” jelas Argo.



Menurut dia, maklumat ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo tanggal 7 September 2020 agar mewaspadai klaster Covid-19 di kantor, keluarga dan Pilkada.

Dalam maklumat tersebut, Kapolri meminta agar keselamatan jiwa tetap diutamakan dalam Pilkada 2020 dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terhadap penanganan, pencegahan serta protokol kesehatan Covid-19.

Untuk penyelenggara, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahap pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Kemudian, pengerahan massa pada setiap pemilihan tidak melebihi batas jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

Setelah melaksanakan kegiatan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan atau konvoi dan sejenisnya.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas dia.

Selanjutnya, aparat kepolisian akan mensosialisasikan maklumat tersebut kepada masyarakat. “Setiap anggota Polri mulai hari ini juga dipersilahkan untuk mensosialisasikan maklumat tersebut,” terang dia.

Petugas Polri pun akan menindak tegas kepada setiap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan maklumat Kapolri ini. “Nanti kita bisa pakai undang- undang karantina, undang- undang kesehatan dan undang- undang KUHP,” tegas dia. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017