Connect with us

POLITIK

KMS Kecam Tindakan Brutal Kepolisian Terhadap Warga

Published

on

Polisi Berjaga saat aksi penolak UU Cipta Kerja. (Foto : Instagram @fiq0510)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras tindakan brutal aparat Kepolisian dalam penanganan aksi tolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah Indonesia, pada 6-8 dan 13 Oktober 2020. 

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini diisi oleh KontraS, Imparsial, Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue Institute, LBH Jakarta, Setara Institute, HRWG, Elsam, PBHI, LBH Masyarakat, Pil-Net, ICW dan LBH Pers.

“Keseluruhan peristiwa ini memperlihatkan kepoisian mengutamakan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force), termasuk kekerasan yang dilakukan anggota Kepolisian,” kata Koalisi Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan tertulis diterima RRI.CO.ID, Rabu (14/10/2020).



Berbagai peristiwa tersebut menambah panjang deretan peristiwa kekerasan polisi dalam menangani demonstrasi.

Sebab, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga mencatat, pada tahun 2019, juga terjadi persitiwa serupa dalam aksi massa memprotes hasil pemilihan umum (pemilu), Mei 2019.

“Dan juga aksi damai para mahasiswa dan pelajar dalam gerakan Reformasi Dikorupsi pada bulan September 2019,” kata Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.

Brutalitas Kepolisian terbaru terjadi di Kwitang, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (13/10/2020) malam kemarin.

Sekelompok Anggota Kepolisian secara serampangan menembakkan gas air mata kepada warga. Padahal, tidak ada ancaman signifikan hingga harus menggunakan kekuatan tersebut. Akibatnya warga menjadi korban.

Brutalitas itu menjadi sorotan penting dalam menjaga hak asasi manusia (HAM), dan tentunya perhatian Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.

“Dalam kedua peristiwa tersebut, tercatat ratusan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Antara lain penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, tindak kekerasan, hingga penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan peluru karet, peluru tajam dan gas air mata. Akibatnya, tindakan

ini menyebabkan warga masyarakat mengalami memar, luka robek, bocor di kepala, muka bengkak dan bahkan korban jiwa,” terang pernyataan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.

Pembatasan akses informasi sampai penghalang-halangan akses bantuan hukum akibat tindakan tersebut, banyak orang ditangkap mengalami penyiksaan, tidak manusiawi, dan perlakuan buruk lainnya.

“Peristiwa kekerasan, dan penggunaan kekuatan berlebihan kepolisian terhadap aksi protes menolak UU Cipta Kerja adalah repetisi atas pola-pola brutalitas kepolisian pada peristiwa tersebut. Ini adalah sebuah kemunduran,” ungkap Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.

Padahal, menurut mereka, berbagai hukum yang ada, baik Undang-Undang maupun peraturan internal Polri sudah mengatur dengan tegas bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Bahkan, saat menindak orang yang melanggar hukum, Kepolisian tetap harus menghormati prinsip praduga tidak bersalah,” kecam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga berpandangan, Kepolisian tidak dapat menggunakan alasan adanya provokasi, atau peserta aksi terlebih dahulu melakukan kekerasan sebagai justifikasi melakukan kekerasan balik.

“Tugas Kepolisian adalah memastikan pelaku tindak pidana diproses secara hukum, sementara memastikan masyarakat yang terlibat dalam aksi dilindungi hak-haknya. Lebih dari itu, Kepolisian harus menemukan pelaku utama dari provokasi tersebut agar hal serupa tidak terulang kembali di

masa yang akan datang,” tegas koalisi itu menyampaikan.

Atas peristiwa yang terakhir, koalisi memandang terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa.

Pertama, penggunaan kekuatan berlebihan berupa kekerasan terhadap peserta aksi.

Menurut Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tetapi yang terjadi sebaliknya, anggota Polri justru menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk melukai massa aksi. Bahkan petugas kesehatan pun yang harusnya dihormati dan dilindungi, juga mengalami kekerasan  hal ini dialami relawan medis Muhammadiyah (13/10/2020).

Tindakan penganiayaan hingga luka-luka merupakan pelanggaran atas Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang- Undan Nomor 5 Tahun 1998.

Kedua, pembubaran massa aksi tidak sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap penggunaan kekuatan. Masih menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dalam menggunakan kekuatan anggota Polri haruslah mengedepankan prinsip proporsionalitas yang berarti penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman dan tingkat kekuatan yang ada.

Ketiga, penangkapan sewenang-wenang. Baik sebelum ataupun setelah aksi demontrasi terjadi, seringkali anggota Polri melakukan perburuan dan menangkap secara sewenang-wenang para massa aski, dengan dalih “pengamanan” padahal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acar

Pidana (KUHAP) tidak dikenal istilah pengamanan, yang ada ialah penangkapan.

Berikut ini tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan:

Alasan pengamanan ini, merupakan tipu daya Polisi untuk tidak menjalankan kewajibannya memenuhi syarat administratif dalam melakukan penangkapan. Perbuatan Polisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan seseorang.

Koalisi berpendapat tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dapat terus terjadi disebakan tidak adanya penghukuman baik secara pidana dan etik terhadap aktor yang melakukan kekerasan dan atasan yang membiarkan kekerasan tersebut. 

Setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) aktor yang harus diminta pertanggungjawaban. Pertama, anggota Polisi yang melakukan tindak kekerasan. Kedua, anggota pengendali lapangan (komandan kompi atau komandan batalyon). Ketiga, komandan kesatuan sebagai pengendali teknis dan yang

keempat ialah Kapolda selaku  penanggungjawab pengendalian taktis. (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Bawaslu Sebut Kampanye Tatap Muka Masih Dominan di Pilkada 2020

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, (Foto : bawaslu.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, pelaksanaan kampanye daring masih minim dilakukan pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Peserta Pilkada 2020 lebih mengutamakankampanye tatap muka, atau pertemuan terbatas dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Meski Peraturan KPU (Nomor) 13 (2020) sudah mendorong untuk bisa dilakukan dengan metode-metode yang sifatnya daring, dari data yang kami peroleh memang 95 persen masih pada kegiatan yang sifatnya tatap muka, yang daring sekitar baru 5 persen,” kata Abhan melalui keterangannya, Kamis (22/10/2020).



Abhan menuturkan, hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, di antaranya penggunaan kampanye daring tergolong metode baru.

Masyarakat belum terlalu familier dengan metode ini.

Selain itu, publik belum cukup siap mengikuti kegiatan kampanye daring. Di tambah dengan kendala akses internet di sejumlah daerah.

Menurut Abhan, pertemuan tatap muka lebih disukai karena melalui kegiatan tersebut paslon dapat bertemu langsung dengan pemilih.

Pasangan calon (paslon) dapat menyampaikan visi, misi, serta program secara langsung di depan pemilih.

“Mungkin karena inilah ruang yang memang bisa langsung berdiskusi dengan publik meskipun dibatasi dengan jumlah pemilih, jumlah peserta 50, tetapi ini masih menjadi primadona bagi paslon untuk melakukan kampanye dengan melalui tatap muka pertemuan langsung,” urainya.

Kendati demikian, Abhan menyebut, pelaksanaan kampanye tatap muka disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ketentuan tersebut diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa, kampanye metode ini hanya dapat diikuti maksimal 50 orang dan wajib mematuhi protokol kesehatan.

Jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu berwenang untuk melakukan penindakan.

Pertama, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan massa, Bawaslu akan memberikan surat peringatan.

Namun, jika dalam waktu satu jam peringatan tersebut tak diindahkan, Bawaslu melakukan pembubaran. Pembubaran itu dilakukan Bawaslu bersama TNI, Polri, Satgas Covid-19, KPU, Kejaksaan, dan Satpol PP.

“Kenapa kami melibatkan Pokja lembaga lain, karena kalau hanya Bawaslu sendiri tentu tidak mampu untuk bisa melakukan kegiatan membubarkan, karena apa, bajwa pertama jumlah panwas terbatas dan Bawaslu tidak punya aparat seperti aparat Polisi dan TNI,” kata Abhan.

Sebelumnya, Bawaslu mencatat, selama pelaksanaan kampanye 10 hari kedua atau 6-15 Oktober, terdapat 16.468 kegiatan kampanye pertemuan tatap muka di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibandingkan 26 September-5 Oktober atau 10 hari pertama, sebanyak 9.189 kegiatan kampanye tatap muka.

Bawaslu pun menemukan, pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye mengalami peningkatan seiring bertambahnya kampanye tatap muka. Terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 10 hari kedua, sedangkan 10 hari kedua jumlah pelanggaran protokol kesehatan tercatat 237 kasus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tidak Dilarang, KPU Perbolehkan Sosialisasi Kotak Kosong

Published

on

Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra. (Foto: Instagram @kpu_ri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan sosialisasi kotak kosong, di daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon (Paslon) di Pilkada 2020 boleh dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020).

“Di Peraturan KPU kami sebutkan bahwa kami memperbolehkan untuk melakukan sosialisasi terhadap calon atau kolom kosong. Diperbolehkan,” kata Ilham.



Ketentuan mengenai sosialisasi kotak kosong tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.

Pasal 9 Ayat (1) PKPU tersebut mengatakan, dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan materi sosialiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada pemilih.

Sedangkan, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

Menurut Ilham, sosialisasi kotak kosong tidak hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga masyarakat umum.

Hal itu diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk pemilihan dengan satu pasangan calon”.

Ia menambahkan, sosialisasi kotak kosong justru penting dilakukan agar masyarakat paham bahwa memilih kotak kosong di daerah yang terdapat calon tunggal tidak dilarang.

Sebelumnya,  Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi ( Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan,  perlawanan terhadap kotak kosong disebabkan oleh persyaratan pencalonan kepala daerah yang semakin sulit.

“Fenomena munculnya pasangan calon tunggal ini karena syarat untuk mencalonkan kepala daerah memang sulit, baik dari jalur perseorangan maupun jalur partai politik,” kata Khoirunnisa.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (jbr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Bawaslu Temukan 612 Pelanggaran Terjadi di Kampanye Pilkada 2020

Published

on

Anggota Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar. (Foto : Bawaslu.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan, terdapat 612 kasus pelanggaran protokol Covid-19 sepanjang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sedangkan 83 kegiatan kampanye terpaksa dibubarkan karena tidak sesuai aturan.

“Pada 10 hari pertama masa kampanye terdapat 237 pelanggaran. 10 hari kedua masa kampanye terdapat 375 pelanggaran yang sama,” kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, dalam keterangannya Selasa (20/10/2020).



Fritz menuturkan, Bawaslu daerah telah memberikan peringatan tertulis kepada 303 kegiatan karena melanggar protokol Covid-19. 

Sebagian besar pelanggaran Pilkada 2020 dilakukan saat kampanye tatap muka yang banyak dilakukan pasangan calon.

Pelanggaran terkait protokol kesehatan membuat pasangan calon mendapat teguran tertulis hingga pembubaran kegiatan kampanye. 

Ia menyatakan sejak hari pertama kampanye Bawaslu mencatat ada 25.658 agenda kampanye tatap muka.

Sedangkan kampanye melalui media sosial masih minim dilakukan pasangan calon, karena dinilai kurang menyentuh.

Ihwal pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Fritz, ada 719 orang dugaan pelanggaran yang didominasi laporan netralitas. 

“Semua sudah kami laporan ke Komisi ASN agar segera ditindaklanjuti. Terkait tanggapan dan sanksi bukan ranah kami, sehingga kami hanya menunggu,” katanya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus diterapkan secara ketat di Pilkada 2020.

Jika terjadi pelanggaran terhadap protokol tersebut, pihak yang terlibat harus ditindak tegas.

Hal ini disampaikan Abhan menanggapi potensi lonjakan kasus Covid-19 akibat Pilkada 2020, seperti yang terjadi di Malaysia setelah digelarnya pemilu negara bagian Sabah.

“Prinsipnya bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada harus ketat memperhatikan protokol Covid dan ketika ada pelanggaran harus tegas tindakannya,” kata Abhan.

Abhan mengatakan, penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 masih memungkinkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017