Connect with us

POLITIK

Kokam Pemuda Bentuk Komando Kawal Muhammadiyah Tolak RUU HIP

Published

on

Muhammadiyah dengan tegas menolak RUU HIP. (Foto : Republika.co.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komando Kesiapan Angkatan Muda (Kokam) Pemuda Muhammadiyah tegas menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi (RUU HIP). Mereka keluar dari barak mengawal keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menolak RUU yang dinilai mereduksi nilai-nilai Pancasila itu.

Markas besar Kokam Nasional mengeluarkan memo mengimbau kepada anggota organisasi itu untuk mengawal keputusan PP Muhammadiyah. Memo itu juga meminta Kokam membentuk Komando Kawal Keputusan PP Muhammadiyah.

Pengurus Kokam, Akhid Widi Rahmato, menegaskan, Tap MPRS XXV/MPRS/1966 tentang larangan Komunisme, Leninisme, dan Marxisme tidak boleh diabaikan dalam kehidupan politik berbangsa.



“Ada yang mau merubah pancasila itu adalah orang yang tidak punya nilai sejarah, padahal nenek moyang mereka pernah mengatakan Jasmerah. Tapi mereka sendiri yang melupakan sejarah,” kata Akhid dalam keterangannya, Minggu (21/6/2020).

Sementara Sekretaris Bidang Kokam Pemuda Muhammadiyah, Iwan Setiawan, mengatakan, Markas Besar Kokam Nasional dalam mengawal keputusan PP Muhammadiyah juga memberi alasan untuk menolak RUU HIP. “(RUU HIP) mereduksi pancasila menjadi Trisila dan Ekasila juga menjadikan sejarah menjadi kabur,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan, menegaskan bahwa Muhammadiyah tegas menolak RUU HIP. Jika pembahasan RUU itu dipaksakan, maka berpotensi menimbulkan kontroversi yang kontra produktif.

“Tak menutup kemungkinan juga membuka kembali perdebatan dan polemik ideologis dalam sejarah perumusan pancasila yang secara bijaksana oleh para pendiri bangsa,” ucap Haedar, Senin (15/6/2020). (ten)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

DPR Minta Polri Dalami Kerugian Masyarakat Terkait Asuransi Unit Link

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Instagram.com/@sufmi_dasco

INDONESIA RAYA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada pihak kepolisian untuk mendalami aduan masyarakat terkait maraknya kasus kerugian investasi nasabah asuransi yang terhubung dengan produk asuransi (Unit Link).

Menurutnya, Polri perlu mengambil tindakan karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.

“Bila perlu, mengambil tindakan tegas guna membantu masyarakat agar dana nasabahnya tersebut dapat dikembalikan, sebagaimana mestinya,” tegas Dasco dalam siaran persnya, Kamis 21 Oktober 2021.



Sebelumnya, Dasco telah menerima aduan dari masyarakat terkait produk asuransi Unit Link.

Dalam persoalan tersebut, tutur Dasco, nasabah tidak bisa disalahkan 100 persen dan pihak perusahaan asuransi juga tidak bisa dibenarkan 100 persen.

Dalam praktiknya, penyampaian produk asuransi Unit Link oleh agen marketing asuransi hanya terfokus pada penyampaian ilustrasi hasil investasi yang menggiurkan, sehingga tidak sedikit nasabah yang merasa terkelabui.

Ia menyampaikan, para agen asuransi yang menawarkan produk Unit Link seringkali hanya menggunakan ilustrasi dengan asumsi hasil investasi yang tinggi.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Kunjungi Pondok Pesantren di Hari Santri, Ini yang Ingin Dipelajari Partai Gerindra

Published

on

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat bersilaturahmi ke sejumlah pesantren di Jawa Timur. (Dok. Partai Gerindra)

INDONESIA RAYA – Memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan didampingi sejumlah anggota DPR dan DPP Gerindra bersilaturahmi ke sejumlah pesantren di Jawa Timur.

Seperti Ponpes Sidogiri Pasuruan Kiai Fuad Nur Hasan dan Abdullah Siradj, Ponpes Zainul Hasan Genggong Pasuruan, yang diasuh oleh KH. Hasan Mutawakkil, dan Ponpes Walisongo pimpinan KH. Muhammad Cholil As’ad, Situbondo Kamis, 21 Oktober 2021.

“Hari Santri adalah peringatan dikeluarkannya fatwa jihad atau lebih dikenal dengan resolusi jihad oleh Hadroti Syekh KH. Hasyim Asyari pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang.”



“Inilah yang menjadi cikal bakal peristiwa heroik pada 10 November 1945 yang menjadi tonggak sejarah utama dalam upaya mempertahankan Republik Indonesia yang baru merdeka beberapa bulan,” kata Wakil Ketua MPR itu. 

“Ini penting diperingati karena kesiapsiagaan para santri dalam membela negara ternyata telah teruji oleh sejarah. Komando kiai menjadi penentu bagi arah perjuangan santri.”

“Dan santri mentaati karena yakin bahwa fatwa jihad yang menjadi komando itu untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara,” imbuh Muzani.

“Sebagai partai politik, Gerindra ingin belajar dari loyalitas santri kepada kiai. Gerindra juga ingin belajar bagaimana kepentingan dan kemaslahatan bangsa adalah segalanya sepertinya yang sudah dicontohkan para kiai.”

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Reses DPR RI, Obon Tabroni Menyerap Aspirasi dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Obon Tabroni. /Dok. Dpr.go.id

INDONESIA RAYA – Dalam Kunjungan Kerja reses pada masa sidang Pertama Tahun anggaran 2021-2022 ini, Anggota Komisi III DPR RI Obon Tabroni mencatat ada beberapa point penting yang harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah terkait dengan kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara.

Point pertama adalah terkait minimnya anggaran yang diterima Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk penanganan kasus korupsi, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kajati bahwa anggaran yang tersedia hanya dapat digunakan untuk satu kasus korupsi saja, sementara masih ada beberapa kasus korupsi yang ada terkendala oleh minimnya anggaran tersebut.

Selain itu dalam catatannya Obon juga prihatin karena masih ada 4 Kejaksaan Negeri di Provinsi Sulawesi Utara yang belum memiliki bangunan yang layak, tentu ini merupakan aspirasi dari daerah yang harus segera dibahas dalam Rapat Komisi III DPR-RI kedepan agar kinerja seluruh Stakeholder yang ada di Kejaksaan Tinggi ini bisa berjalan maksimal.



Selain itu, Dalam kunjungan kerja ini seluruh Anggota Komisi III yang hadir juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan dalam upaya penanganan Covid-19 dimana kondisi sekarang Provinsi Sultra masuk dalam kategori zona Hijau, kita semua berharap pandemi segera berakhir tentu ini dapat terwujud dengan dukungan semua pihak dan lapisan masyarakat.

Apa saja yang sudah baik harus ditingkatkan seperti sinergi antar lembaga yang ada, juga peranan penting pejabat daerah dalam melayani masyarakat agar pandemi ini dapat diatasi dan disikapi dengan baik. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017