Connect with us

DIGITAL

Kominfo Larang Sementara Penjualan Kartu SIM Zain di Indonesia

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melarang penjualan kartu SIM asing asal Arab Saudi, Zain Telecom Saudi yang dijual sebagian besar ke jamaah Indonesia, untuk sementara waktu.

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu di Jakarta, Selasa (24/7/2019). Menyebut pelarangan sementara waktu demi meminta kejelasan aspek perlindungan konsumen Indonesia.

“Kementerian Kominfo meminta pihak Zain Telecom Saudi untuk sementara waktu tidak boleh berjualan SIM Card atau kartu perdana di wilayah Indonesia, sampai jelas aspek perlindungan konsumen sebagaimana amanat UU No 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya,” ujar Ferdinandus.

Pelarangan sementara itu sehubungan dengan pemberitaan mengenai adanya penjualan SIM Card asing di Tanah Air.

Ferdinandus menyebut ada sejumlah temuan fakta Direktorat Pengendalian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo di lokasi penjualan kartu SIM asing di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 17 Juli 2019.

Pertama, terdapat dua “booth” penjualan Zain Telecom Saudi dengan petugas yang siap melayani pelanggan, yang menyediakan paket kuota paket haji dan umrah senilai Rp150.000.

Registrasi kartu SIM baru dapat dilakukan setelah berada di Arab Saudi dengan mendatangi “booth” Zain Telecom di Bandara dan hotel penginapan haji Indonesia.

Direktorat Pengendalian Ditjen PPI juga menemukan fakta penjualan kartu SIM Zain selain dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede, juga dilakukan di Asrama Haji Lombok Nusa Tenggara Barat, Asrama Haji Donohudan Surakarta, Asrama Haji Sukolilo Surabaya, dan Asrama Haji Makassar Sulawesi Selatan.

“Kementerian Kominfo RI akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) untuk memastikan terjaminnya perlindungan konsumen telekomunikasi akibat penjualan SIM Card Zain tersebut,” kata Ferdinandus, seperti dikutip Antara. (vir)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

DIGITAL

Polri: Pemblokiran Layanan Data di Papua Untuk Keamanan

Published

on

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol, Asep Adi Saputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemblokiran layanan data di Papua dan Papua Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk sementara waktu, dilakukan demi menjaga keamanan nasional.

“Itu merupakan strategi Kemkominfo bersama stakeholder lain untuk menjaga keamanan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut dia, pertimbangan pemblokiran layanan data dimaksudkan agar mencegah penyebaran hoaks dan provokasi melalui media sosial.

“Sehingga tidak mudah orang-orang yang punya niat tidak baik menyebarkan berita hoaks, hasutan melalui media sosial,” katanya.

Polisi menduga demonstrasi berujung ricuh di sejumlah daerah di Papua Barat dan Papua, pekan ini, karena warga tersulut emosi lantaran melihat video bernuansa provokasi yang tersebar di media sosial.

Awalnya demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Sejumlah jalan diblokir mahasiswa dan masyarakat dengan cara membakar ban kendaraan.

Mereka juga merusak sejumlah fasilitas umum serta membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Di Jayapura, Papua, massa turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Kemudian unjuk rasa juga terjadi di Sorong, Papua Barat, yang berujung pada perusakan fasilitas publik. Dalah satunya perusakan kaca di Bandara Domine Eduard Osok.

Selanjutnya terjadi aksi massa di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019) yang berujung pada pembakaran sebuah pasar. Aksi massa juga terjadi di Timika, Papua, yang berujung massa melempari batu ke Gedung DPRD Mimika.

Para pendemo tersebut memprotes tindakan persekusi dan rasisme yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap para mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur yang terjadi pada Sabtu (17/8/2017). Demikian, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

Polri Tekan Penyebaran Ujaran Kebencian di Medsos

Published

on

Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol, Budi Setiawan.

Indonesiaraya.co.id, Palangka Raya – Divisi Humas Markas besar (Mabes) Polri dan Polda Kalimantan Tengah menggelar pelatihan penguatan tim media sosial di lingkup Polri dan media online guna menekan maraknya kabar bohong atau hoaks dan ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial,

“Peran Humas Polri untuk penyeimbang dan pemberi informasi aktual bagi masyarakat,” kata Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Budi Setiawan di Palangka Raya, Rabu (21/8/2019).

Budi mengatakan, selain memberikan informasi aktual kepada masyarakat, pihaknya juga gencar melakukan patroli cyber, hingga penyampaian prestasi yang selama ini berhasil diraih.

Lebih lanjut pihaknya ingin meningkatkan kualitas manajemen media dan dapat mengawasi media-media konvensional, sehingga masyarakat terhindar dari hoaks yang sering dijadikan bahan untuk memecah belah antar sesama.

Di lain pihak, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, kegiatan yang melibatkan setiap satuan kerja (satker) di setiap jajaran polres yang ada di provinsi setempat, dalam rangka mendukung tugas polri agar lebih maksimal.

Bahkan tidak kalah pentingnya, agar bisa memanfaatkan media cetak elektronik atau lain sebagainya, untuk mencegah jika adanya upaya propaganda oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Agar bijak berinteraksi dalam dunia maya, mari kita bijak dalam bermedia sosial. Kami harapkan semua pihak, tidak mudah terjebak dengan adanya hoaks yang seringkali disuguhkan kepada publik oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, alasan lainnya dilaksanakan kegiatan itu, karena saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, sehingga dunia seakan tanpa batas, bahkan menembus batas antar negara.

“Saya juga sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya Humas Polri yang mau hadir memberikan bimbingan dan masukan kepada tim media sosial dan online di Polda Kalteng beserta jajarannya,” jelasnya. Seperti dikutip Antara. (adw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-litigasi

Published

on

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) meluncurkan aplikasi e-Litigasi yang pertama kali akan diberlakukan untuk lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

“Aplikasi e-Litigasi yang diluncurkan ini adalah kelanjutan dari e-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu,” ujar Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA Jakarta, Senin.

E-Litigasi yang diluncurkan bersamaan dengan hari jadi Ke-74 MA merupakan implementasi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pegadilan secara elektronik.

Perma tersebut sebagai revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Perma 1 Tahun 2019 telah dikembangkan sistem baru terkait dengan persidangan secara elektronik yang meliputi pertukaran dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan), pembuktian, pengucapan putusan, dan pengiriman putusan kepada para pihak.

Dalam e-Court, migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik baru dilakukan dalam administrasi perkara, sedangkan dalam e-Litigasi ini migrasi dilakukan sepenuhnya terhadap persidangan.

“Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik,” ujar Hatta.

E-Litigasi, dikatakan Hatta, juga akan memperluas cakupan subjek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan.

“Semula hanya untuk para advokat, sekarang juga untuk pengguna lain yang meliputi jaksa dan in house lawyer yang ditunjuk badan hukum serta kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan,” ujar Hatta.

Pemberlakuan e- Litigasi untuk persidangan di tingkat pertama, juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Demikian, seperti dikutip Antara. (mrd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending