Connect with us

NASIONAL

Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah

Published

on

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum terlaksana. Sebab saat ini pihaknya masih mendapat laporan bahwa terdapat madrasah yang masih terkena pemotongan dana BOS.

“Kita minta kejelasan lagi. Ini kemarin disampaikan rencana pemotongan (dana BOS) itu tidak jadi, tetapi saya dapat aduan bahwa pengurangan dana itu masih ada,” imbuh Yandri saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan Kemenag harus tegas dalam memutuskan suatu kebijakan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Kemarin Pak Menteri (Agama) sudah tegas menyampaikan tidak akan memotong, tetapi faktanya masih ada. Kasihan madrasah ini jika tidak segera direalisasikan rencananya,” kata Yandri.



Yandri meminta Kemenag agar tidak main-main membuat suatu rencana, apalagi di Gedung DPR RI yang merupakan tempat aspirasi masyarakat dikumpulkan dan disampaikan. “Jangan main-main membuat suatu rencana, apalagi di Gedung DPR yang terhormat ini,” pesan legislator dapil Banten II itu.

Sebagaimana diketahui, Menag Fachrul Razi sebelumnya telah memastikan bahwa akan membatalkan rencana pemotongan dana BOS bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kemenag 2020. Hal tersebut sebagai respon dari kritikan Komisi VIII DPR RI yang menganggap rencana tersebut memberatkan.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

PSBB bisa Longgar Asalkan Protokol Covid Diterapkan Secara Ketat

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah periode Mei hingga September 2020. Pada Mei lalu, ditemukan 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan, sementara yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.

Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan dan yang minta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen. Terakhir, pada September 2020, responden yang meminta PSBB dilanjutkan meningkat menjadi 39 persen, jumlah ini tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan yakni 55 persen.

Melihat fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat. “Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal serta informal,” ujar Melki.



Dalam rilisnya, Senin (19/10/2020) Melki memahami aspirasi dari masyarakat tersebut. Dia mencontohkan tren penyakit seperti flu burung, dimana setelah timbul kepanikan di awal, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapinya. Begitu pula dengan Covid-19, masyarakat dinilainya sudah paham cara menghadapi, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila terindikasi positif.

Alasan lain yang membuat aspirasi masyarakat itu wajar adalah makin  baiknya penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis. “Indikatornya presentase angka kesembuhan makin tinggi dan presentase angka meninggal terus menurun,” tambahnya.

Menurut legislator Partai Golkar ini, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi. Sehingga hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang makin tinggi menghadapi Covid-19. Begitu juga dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal pembatasan sosial berskala mikro di level RT/RW, kampung atau komunitas.

Melki mengatakan semuanya akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan dengan baik. “Warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah Covid-19 menyebar,” imbuhnya.

Apalagi, jika ada warga yang bergejala mengarah kepada Covid-19, maka mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat. “Sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud,” tandasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Ini Agenda Menhan Prabowo Subianto di Amerika Serikat

Published

on

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto : Instagram @prabowo)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini, Kamis (15/10/2020), telah tiba di Amerika Serikat (AS) demi memenuhi undangan Menhan AS Mike Esper. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo setelah puluhan tahun dicekal Amerika.

“Pak Prabowo dari tanggal 15 sampai tanggal 19 (Oktober) beraktivitas di Amerika Serikat. Beliau akan bicara tentang kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia,” kata juru bicara Menhan RI Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Dahnil menyebut Prabowo akan bertemu dengan sejumlah tokoh terkait pertahanan selama berada di Amerika Serikat.



“Melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan selama ini, bertemu dengan banyak pihak terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat,” kata ia.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah memutuskan memberikan visa kepada Prabowo supaya dapat kembali masuk wilayah AS. 

Prabowo telah lama masuk daftar hitam AS karena dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak beberapa dekade lalu. 

Selama ini, kabar Prabowo dilarang masuk AS karena perannya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus periode 1997-1998 terlibat penculikan aktivis menjelang periode kejatuhan Presiden Suharto, pada Mei 1998.

Bahkan, dalam wawancara khusus bersama Reuters pada 2012, Prabowo mengaku, masih mendapat penolakan masuk Amerika Serikat. (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

KPAI Kecam Ancaman Polisi Tak Beri SKCK Kepada Demonstran Pelajar

Published

on

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Foto : Instagram @rfhd_14)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam narasi yang diciptakan polisi bahwa pelajar yang ikut demonstrasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan dicatat kriminal dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan polisi tidak berhak langsung mencap pelajar yang ikut demo merupakan kriminal. Sebab beberapa dari pelajar itu tidak melakukan tindak pidana saat demonstrasi namun diamankan polisi.

“Apalagi banyak diantaranya belum sempat unjuk rasa tapi sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum tiba di lokasi demo. Anak-anak tersebut tidak melakukan tindakan pidana, hak mereka mendapatkan SKCK kelak tidak boleh dihambat oleh Kepolisian,” kata Retno di Jakarta, Rabu (14/10/2020).



Retno menjamin meski membahayakan keselamatan anak dan cenderung tidak terikat dengan substansi tuntutan demonstrasi, anak-anak tetap memiliki hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat dan dilindungi Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Usia yang masih anak, memang mudah sekali diprovokasi ikut demo oleh kelompoknya sebagai bentuk solidaritas. Mereka kerap tak mengerti bahaya, namun mereka tak memiliki niat jahat untuk berbuat onar, hanya ikut-ikutan, mereka seharusnya tidak dicatat kriminal,” tegasnya.

Retno meminta setiap anak yang memang terbukti melakukan anarkis harus ditindak sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“Selesaikan masalah anak-anak pendemo yang terbukti rusuh, melakukan kekerasan, melakukan pembakaran, dan tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundangan yang ada,” pungkas Retno.

Sebelumnya Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Sugeng Haryanto mengancam akan mempersulit pelajar untuk mendapatkan SKCK jika mereka ketahuan ikut demo UU Cipta Kerja.

“Mereka yang sudah diamankan akan te-record di intel dan ini menjadi catatan tersendiri ketika mereka mau mencari pekerjaan. Nah ini tolong menjadi perhatian orang tua untuk memperhatikan hal ini. Ini akan menyulitkan adik-adik nanti ketika mau lulus juga,” kata Sugeng, Selasa (13/10/2020). Demikian, seperti dikutip Beritaislam.org (ber)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017