Connect with us

BISNIS

Komisi X Desak Pemerintah untuk Siapkan Pemulihan Pariwisata

Published

on

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Instagram @hetifah)
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi X DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata mendesak Pemerintah agar segera menyiapkan pemulihan sektor pariwisata, setelah sekian lama terpuruk karena virus Corona. Pemerintah daerah juga dipertanyakan kesiapannya dalam memulihkan pariwisata jelang masa normal baru (new normal). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan hal ini saat memimpin rapat dengan Kemenparekraf, lima Pemerintah Provinsi yang pariwisatanya masuk super prioritas, dan Badan Otorita Borobudur, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). “Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pemulihan pariwisata memasuki new normal ini. Semua pihak memahami betul betapa besar dampak dari virus Corona bagi sektor pariwisata,” katanya. Corona betul-betul menjadi musibah bagi sektor pariwisata. Butuh strategi pemulihan dan terobosan yang serius untuk mengangkat sektor pariwisata menjadi normal kembali. Apalagi, tambah politisi F-PG itu, pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Bila tidak segera dipulihkan, ekonomi nasional juga terganggu. “Pemerintah sendiri mulai menyosialisasikan beberapa kebijakan di era new normal. Tentu untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik lainnya harus secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya memang tidak ada. Sekarang, Pak Jokowi sudah meminta agar sektor pariwisata bisa segera berbenah dan bersiap diri menghadapi new normal,” ungkap legislator asal Kaltim ini. Protokol kesehatan di masa pandemi ini sedang disiapkan untuk sektor pariwisata. Menparekraf sedang menyusun buku panduan pariwisata di masa pandemi ini. Tinggal yang menjadi pertanyaan, seberapa cepat pemulihan pariwisata yang dilakukan pemerintah. Respon pemulihan termasuk kondisi psikologis wisatawan asing dan masyarakat lokal juga sangat penting untuk didengar. (dpr)

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Beresiko, KKP Diminta Evaluasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri. Karena hal itu akan berdampak pada beban utang di masa mendatang, karenanya Komisi IV DPR RI mendorong agar KKP mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang sudah ada di Indonesia.

“Komisi IV DPR mendorong KKP untuk melakukan evaluasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021-2024 terutama Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Lingkar Luar (Eco Fishing Port), dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah,” ujar Sudin saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini diberikan kuasa penuh kepada Sekjen KKP Antam Novambar, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Sudin menambahkan, KKP juga diminta untuk mengutamakan produk kelautan dalam negeri sehingga teknologi lokal dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini penting mengingat dimasa pandemi ini, kecintaan terhadap produk buatan Indonesia akan bermanfaat dapat siklus perputaran ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.



“Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk mengutamakan produk kelautan dan perikanan di dalam negeri seperti portable cold storage, dermaga apung, keramba jaring apung, alat penangkapan ikan, mesin pakan ikan, cold storage, dan lainnya, sehingga teknologi lokal dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Sudin.

Dalam kesempatan rapat kerja kali ini juga dibahas tentang sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan perundangan terkait ekspor benih lobster. Sudin pun meminta KKP untuk secara tegas mencabut izin ekspor terhadap 14  perusahaan yang melanggar tersebut. Diketahui, pelanggaran tersebut telah berdampak berkurangnya penerimaan negara. Kementerian Keuangan pun juga diminta terlibat dalam mempercepat keluarnya Peraturan Pemerintah tentang PNBP mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

“Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir Benih Bening Lobster yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor. Selain itu, KKP dan Kemenkeu juga perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 hari sejak Rapat Kerja ini,” jelas Sudin.

Politisi PDI-Perjuangan itu pun memberikan batas waktu, apabila Perarturan Pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan yakni 60 hari, maka Komisi IV DPR RI mendesak KKP dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor BBL. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Kementan Diminta Susun Efisiensi Program yang Berdampak Nasional

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan melakukan revisi kegiatan sehingga lebih efisien dan berdampak secara nasional. Efisiensi ini penting di tengah negara mengalami penurunan pendapatan negara sebagai dampak pandemi Covid-19.

“Perlu ada efisiensi dan efektivitas anggaran, bisa fokus pada kegiatan perbengkelan alsintan, bantuan prasarana paket ayam lokal, pengembangan 1000 desa sapi, pendidikan vokasi, penumbuhan wirausaha muda pertanian, sistem perbenihan hortikultura, dan pengembangan florikultura,” ujar Sudin saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Politisi PDI-Perjuangan ini memberikan deadline revisi dan evaluasi program tersebut dan meminta Kementerian Pertanian menyerahkan hasil evaluasi kepada Komisi IV DPR RI sselambat-lambatnya dua hari kerja setelah Rapat Kerja ini. Selanjutnya, pun akan dilakukan rapat pendalaman lagi dengan seluruh eselon 1 terkait.



Selain itu, Sudin meminta Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu (THL-TB) lingkup Kementan. Secara spesifik, ia meminta untuk kepastian pemberian gaji Tahun 2020 dapat diterima hingga bulan November 2020. Karena diketahui ada sejumlah THL-TB yang belum mendapatkan gaji.

Selanjutnya, Sudin juga memberikan perhatian pada distribusi alokasi pupuk bersubsidi. Menurutnya hal itu perlu diperbaiki agar masyarakat bisa dengan mudah mendapat subsidi pupuk tersebut, secara spesifik itu meminta agar penyaluran pupuk bersubsidi tidak melalui mekanisme penggunaan kartu tani.

“Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi masing-masing daerahnya dan meyalurkan pupuk bersubsidi tidak harus melalui mekanisme penggunaan kartu tani,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung I itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

BUMN Ekspor Pembangkit Listrik Tenaga Surya 200MWp di Afrika

Published

on

Penandatanganan kontrak kerja dengan TSG Global Holdings untuk membangun PLTS berkapasitas 200 Mega Watt peak (MWp) di Kinshasa. (Foto : Instagram @lenindustri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sinergi BUMN antara PT Len Industri (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), serta serta PT INKA (Persero)  telah menandatangani kontrak kerja dengan TSG Global Holdings untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Mega Watt peak (MWp) di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika. PT Len Industri memegang peran sebagai leader dari konsorsium yang dibentuk dari tiga perusahaan itu.

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Direktur Operasi I Len Industri Linus Andor Mulana Sijabat, Direktur Pemasaran Barata Indonesia Sulistyo Handoko, Direktur Keuangan dan SDM INKA Andy Budiman serta CEO TSG Infrastructure Septian Wahyutama bertempat di Menara MTH, Jakarta (17/9).

Direktur Operasi I PT Len Industri, Linus Andor M. Sijabat, mengatakan kerjasama Indonesia-Afrika dalam realisasi kontrak kerja ini merupakan momentum Len Industri mengembangkan eksistensi bisnisnya di pasar luar negeri, khususnya dalam bidang renewable energy.



“PT Len Industri akan membentuk kerjasama operasi (KSO) dengan Barata Indonesia yang berperan dalam rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau EPC (Engineering, Procurement, Construction) PLTS 200MWp tersebut. Di sana kita akan men-deliver panel surya, PV mounting, inverter & combiner, design & engineering, electrical component, interkoneksi, pekerjaan sipil, instalasi dan konstruksi, hingga pengujian dan pengawasan,” ujar Linus.

TSG melalui afiliasinya di Republik Demokratik Kongo, Sunplus S.A.R.L, telah membentuk kerja sama agar proyek ini terealisasi. Sunplus S.A.R.L. akan memberikan kewenangan sepenuhnya dalam pekerjaan EPC, termasuk di antaranya kepercayaan tata kelola manajemen profesional, serta sebagai pemegang konsesi investasi PLTS ini.

PLTS Kinshasa 200 MWp akan di bangun pada lahan seluas ±300 ha dengan nilai kontrak sebesar USD175 juta atau setara Rp2,59 triliun, dan merupakan tahap awal dari pembangunan PLTS 1.000 MWp di area tersebut. 

PLTS akan dibangun dengan sistem ground-mounted (di atas tanah) dan On-grid atau terhubung/terkoneksi dengan jaringan (grid), artinya bersama pembangkit lainnya ikut menyuplai beban di jaringan listrik yang sama. Pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk melistriki wilayah di Kinsasha, Kongo yang belum teraliri listrik.

Len Industri merupakan pelopor produsen modul surya di Indonesia yang telah merintis bisnis ini sejak tahun 1985 dan telah mengaplikasikannya di berbagai wilayah Indonesia produk-produk PLTS seperti: solar tree, penerangan  jalan umum, solar rooftop, BTS surya, PLTS terpusat, PLTS hybrid, dll.

Saat ini Len Industri juga ditunjuk sebagai ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya di lingkungan BUMN yang dibentuk oleh Kementerian BUMN sejak Juli 2020 lalu.
 
Tidak hanya pembangunan PLTS, TSG juga menggandeng Len Industri menjajaki peluang kerja sama proyek transportasi di Kongo, serta proyek infrastruktur dan bendungan bersama BUMN lain seperti Wika dan Inka.

Linus juga mengatakan bahwa setelah berhasil membuktikan kapasitasnya dalam membangun sistem perkeretaapian di level nasional, perusahaannya akan ekspansi ke level global dimana pasar Afrika dan Asia Pasifik menjadi target saat ini. (jbr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017