Connect with us

HUKUM

Komisioner KPU RI Minta Maaf Terkait OTT KPK

Published

on

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Indonesiaraya.co.id, Padang – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi meminta maaf kepada masyarakat daerah itu terkait insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap salah satu Komisioner KPU RI dan hal ini mencoreng wajah penyelenggara pemilu.

“Seperti yang saya sampaikan tadi, peristiwa menimpa salah satu komisioner KPU memang tragedi yang memalukan. Itu mencoreng seluruh wajah penyelenggara pemilu,” kata dia saat peluncuran Pilgub Sumbar 2020 di Padang, Minggu (12/01/2019).

Menurut dia apa yang menimpa satu orang itu berdampak tidak hanya satu orang itu, tapi seluruh jajaran KPU



“Ini tidak hanya di pusat, tapi seluruh jajaran,” kata dia.

Ia memastikan proses pergantian antar waktu (PAW) yang dimohonkan partai PDI-Perjuangan sampai sekarang tidak pernah terjadi.

Ia tidak menampik berkali-kali PDI-P mengajukan permohonan PAW tersebut.

“Itu yang saya pastikan, meskipun berkali-kali partai itu mengajukan PAW mengganti calon yang telah duduk, tapi kami sudah putuskan berkali-kali permohonan itu tidak bisa dikabulkan,” kata dia.

Menurut dia secara kelembagaan, institusi dan kolektif kolegial KPU RI sudah menolak permohonan PAW dan pada tanggal 6 Januari pihaknya telah melaksanakan rapat pleno.

KPU RI telah menetapkan permohonan PAW ditolak dan tanggal 7 Januari surat sudah ditandatangani dan langsung dikirim ke partai yang bersangkutan.

Ia mengatakan dipastikan tanggal 8 Januari sudah diterima. Dan OTT terjadinya tanggal 8 Januari 2020.

“Jadi kami pastikan saat OTT itu sebenarnya surat penolakan kita sudah sampai di partai yang bersangkutan,” katanya.

Ia mengatakan secara kelembagaan dan kolektif kolegial KPU tidak terlibat dalam peristiwa OTT. Ia menyakini bahwa peristiwa ini mencoreng institusi KPU.

“Tentu tidak mudah menyakinkan publik KPU bisa bekerja baik karena sudah terbukti menerima suap. Pasti ada omongan seperti itu.Tapi kami menyakinkan KPU Sumbar, saya percaya bisa bekerja sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia mengakui sangat kenal dekat dengan KPU Sumbar Amnasmen beserta Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen.

Menurut dia kedua pemimpin di lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki integritas dan jujur.

“Saya tahu mereka orang yang memiliki integritas, jujur dan bisa memimpin institusinya masing-masing di Sumbar sampai seluruh jajarannya hingga TPS bekerja profesional,” kata dia, seperti dikutip Antara. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Rabu Ini, Bareskrim Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyaraka Divisi Humas Polri Brigjen, Awi Setiyono. (Foto: humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakrta – Bareskrim Polri bakal segera melakukan gelar perkara terkait kasus surat jalan Djoko Tjandra. Gelar perkara rencananya digelar pada Rabu (12/8/2020) esok.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan gelar perkara ini untuk mencari potensi tersangka baru dalam kasus surat jalan Djoko Tjandra.

“Pada Rabu (12/8/2020) penyidik telah merencanakan akan melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus surat jalan palsu Joko S Tjandra,” ucap Brigjen Awi Setiyono, Senin (10/8/2020).



Awi mengatakan hari ini Bareskrim tengah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi tambahan untuk melengkapi proses penyidikan. Selain itu, 2 saksi lain juga diperiksa di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat.

“Pada Senin (10/8/2020) hari ini, penyidik melaksanakan pemeriksaan tambahan kepada 5 saksi, melakukan pemeriksaan 2 saksi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dan melanjutkan pemberkasan,” katanya.

Awi menyampaikan pada Selasa (11/8/2020) esok, Bareskrim juga merencanakan untuk memeriksa kembali tersangka BJP PU. 1 orang saksi lain juga akan diperiksa esok hari.

“Pada Selasa (11/8/2020), penyidik akan melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka BJP PU dan satu orang saksi,” ujarnya.

Dalam kasus surat jalan Djoko Tjandra, Bareskrim telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka yaitu BJP PU dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Polri Tegaskan Penahanan Anita Kolopaking Sudah Sesuai Prosedur

Published

on

Pengacara Anita Kolopaking. (Foto : Instagram @a_kolopaking2018)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Polri merespon pernyataan pengacara Anita Kolopaking yang mengklaim penahanan dirinya karena Polri ditekan oleh publik. Polri menegaskan penahanan pengacara Djoko Tjandra ini sudah sesuai prosedur.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan Polri bekerja secara profesional dalam kasus surat jalan Djoko Tjandra. Termasuk penahanan Anita Kolopaking.

“Penyidik bekerja secara profesional, tidak ada titipan dari mana pun, tidak ada tekanan dari publik,” ucap Brigjen Awi Setiyono, Senin (10/8/2020).



Jenderal bintang satu ini kemudian menjelaskan soal mekanismenya penahanan Anita Kolopaking. Awi mengatakan penahanan Anita sudah sesuai dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

“Yang kita sampaikan itu adalah syarat subjektif yang diatur pada Pasal 21 ayat 1 KUHAP mengenai syarat subjektif terkait beberapa diatur penangkapan, penahanan, itu diatur di sana salah satunya syarat subjektif penahanan tersebut bahwa penyidik mengkhawatirkan tersangka akan melarikan diri, penyidik juga mengkhawatirkan tersangka akan mengulangi kesalahannya, dan kekhawatiran penyidik terkait menghilang barang bukti,” jelasnya.

Anita dijerat Bareskrim melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.

Kasus itu berkaitan dengan skandal surat jalan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Anita diduga mengetahui betul soal pelarian Djoko Tjandra. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Pemerintah Sebut PP No 41 Th 2020 Tidak Kurangi Independensi KPK

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi_2019)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani pada 24 Juli 2020.

PP ini merupakan prakarsa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

Menanggapi hal tersebut, Dini Purwono Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, pada hari Senin (10/8/2020) melalui rilis, mengatakan bahwa PP Nomor 41/2020 merupakan pelaksanaan amanat UU KPK Pasal 1 angka 6, Pasal 69B dan Pasal 69C.



Yang pada intinya, menurut Dini, mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN dan dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN maka dalam jangka waktu paling lambat 2 dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat. Ia juga menambahkan bahwa PP ini diterbitkan dengan tujuan tertib administrasi negara.

“PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK, sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini, sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkas Dini Purwono.

Lebih lanjut, Dini menyampaikan bahwa PP No. 41 Tahun 2020 mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Pengangkatan dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan. ”Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN, tidak akan mengalami penurunan,” pungkasnya di akhir rilis. (set)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017