Connect with us

HUKUM

Komisioner KPU RI Minta Maaf Terkait OTT KPK

Published

on

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Indonesiaraya.co.id, Padang – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi meminta maaf kepada masyarakat daerah itu terkait insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap salah satu Komisioner KPU RI dan hal ini mencoreng wajah penyelenggara pemilu.

“Seperti yang saya sampaikan tadi, peristiwa menimpa salah satu komisioner KPU memang tragedi yang memalukan. Itu mencoreng seluruh wajah penyelenggara pemilu,” kata dia saat peluncuran Pilgub Sumbar 2020 di Padang, Minggu (12/01/2019).

Menurut dia apa yang menimpa satu orang itu berdampak tidak hanya satu orang itu, tapi seluruh jajaran KPU



“Ini tidak hanya di pusat, tapi seluruh jajaran,” kata dia.

Ia memastikan proses pergantian antar waktu (PAW) yang dimohonkan partai PDI-Perjuangan sampai sekarang tidak pernah terjadi.

Ia tidak menampik berkali-kali PDI-P mengajukan permohonan PAW tersebut.

“Itu yang saya pastikan, meskipun berkali-kali partai itu mengajukan PAW mengganti calon yang telah duduk, tapi kami sudah putuskan berkali-kali permohonan itu tidak bisa dikabulkan,” kata dia.

Menurut dia secara kelembagaan, institusi dan kolektif kolegial KPU RI sudah menolak permohonan PAW dan pada tanggal 6 Januari pihaknya telah melaksanakan rapat pleno.

KPU RI telah menetapkan permohonan PAW ditolak dan tanggal 7 Januari surat sudah ditandatangani dan langsung dikirim ke partai yang bersangkutan.

Ia mengatakan dipastikan tanggal 8 Januari sudah diterima. Dan OTT terjadinya tanggal 8 Januari 2020.

“Jadi kami pastikan saat OTT itu sebenarnya surat penolakan kita sudah sampai di partai yang bersangkutan,” katanya.

Ia mengatakan secara kelembagaan dan kolektif kolegial KPU tidak terlibat dalam peristiwa OTT. Ia menyakini bahwa peristiwa ini mencoreng institusi KPU.

“Tentu tidak mudah menyakinkan publik KPU bisa bekerja baik karena sudah terbukti menerima suap. Pasti ada omongan seperti itu.Tapi kami menyakinkan KPU Sumbar, saya percaya bisa bekerja sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia mengakui sangat kenal dekat dengan KPU Sumbar Amnasmen beserta Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen.

Menurut dia kedua pemimpin di lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki integritas dan jujur.

“Saya tahu mereka orang yang memiliki integritas, jujur dan bisa memimpin institusinya masing-masing di Sumbar sampai seluruh jajarannya hingga TPS bekerja profesional,” kata dia, seperti dikutip Antara. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

ICW Anggap Yasonna dan Pimpinan KPK Sebarkan Hoaks Harun Masiku

Published

on

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta –  Indonesia Corruption Watch menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong kepada publik soal keberadaan Harun Masiku. Yasonna sebelumnya berkukuh tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi pada Rabu, 22 Januari 2020.

Kurnia pun mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.



“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia.

Misteri keberadaan Harun bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wahyu Setiawan, pada 8 Januari lalu. Di hari yang sama KPK gagal menangkap Harun.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan Harun berada di Singapura sejak 6 Januari. Namun penelusuran Tempo menemukan Harun diduga sudah ada di Indonesia pada keesokan harinya.

Saat dimintai konfirmasi soal temuan Tempo, sejumlah pejabat berkukuh Harun masih di luar negeri. “Pokoknya masih belum di Indonesia,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sedangkan Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak tahu.

Belakangan istri Harun, Hildawati Jamrin, membenarkan suaminya sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Belakangan pihak Imigrasi meralat pernyataan mereka.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hakim Ronny Sompie mengatakan ada keterlambatan data sehingga mereka tak tahu Harun sudah pulang ke Indonesia. (ber)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Harun Masiku Masih Buron, PKS : Penegak Hukum Biasanya Pandai dan Cepat Menangkap Teroris

Published

on

KPK belum juga menangkap politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sejak ditetapkan tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sejak ditetapkan tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Padahal, Dirjen Imigrasi sudah menyatakan Harun yang sebelumnya dikabarkan berada di Singapura, ternyata sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari lalu.

Tidak sedikit yang menilai, KPK seakan hilang taringnya untuk menangkap Harun Masiku. Padahal, saat menangkap Wahyu Setiawan, KPK dianggap sebagai pahlawan lantaran belum seratus hari kerja sudah menjaring pelaku rasuah dalam operasi tangkap tangan (OTT).



Menyikapi hal tersebut politisi Partai Keadilan Sejahtera Al Muzammil Yusuf menyampaikan seharusnya KPK bekerja cepat menangkap Harun. Gerak cepat itu seperti halnya menangkap teroris.

“Aparat penegak hukum kita biasanya pandai dan cepat menangkap teroris. Saya kira normalnya mereka juga cepat menangkap tersangka yang raib untuk berbagai kasus hukum lainnya,” singkat Muzammil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/1).

Ketika ditanya mengenai adanya indikasi perihal pemerintah yang berupaya menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku. Muzammil enggan berkomentar lebih banyak.

Dia hanya meminta KPK segera bekerja dan menangkap Harun Masiku yang masih buron.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok soal Pidato ‘Kriminal’

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly meminta maaf kepada warga Tanjung Priok. Yasonna mengatakan tak ada sedikit pun niat menyinggung perasaan warga Tanjung Priok terkait pernyataannya.

“Bahwa kemudian ternyata itu berkembang dengan penafsiran yang berbeda di media massa dan publik luas sehingga saudara-saudaraku merasa tersinggung, maka saya menyampaikan permohonan maaf. Akan tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan saya sedikit pun tidak punya maksud itu,” kata Yasonna dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Yasonna juga menyampaikan terima kasih kepada warga Tanjung Priok. Dia kembali menegaskan tak bermaksud menyinggung perasaan warga.



“Saya menyampaikan juga terima kasih bahwa saya diingatkan oleh saudara-saudara saya warga Tanjung Priok, sekaligus ingin menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung perasaan saudara-saudara di Tanjung Priok,” tuturnya.

Yasonna pun berharap pascapermohonan maafnya ini tak ada lagi kesalahpahaman. Dia juga berencana bersilaturahmi dengan warga Tanjung Priok dalam waktu dekat.

“Saya berharap setelah konpers ini kita dapat kembali menyatukan hati dan diri kita sebagai sesama anak bangsa. Mudah-mudahan, saya akan mencari waktu yang pas untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara di Tanjung Priok,” ujar politikus PDIP itu.

Sebelumnya, warga Tanjung Priok menggelar Aksi Damai 221 Priok Bersatu di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) siang tadi. Aksi ini menuntut Menkum HAM Yasonna Laoly meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Tanjung Priok adalah daerah miskin, kumuh, dan kriminal.

Ucapan Yasonna itu disampaikan dalam sambutannya di acara ‘Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)’ di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1). Yasonna meyakini bahwa kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Crime is a social product, crime is a social problem. As a social problem, sebagai problem sosial, masyarakat kita semua punya tanggung jawab soal itu. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak di daerah miskin,” kata Yasonna.

Yasonna mencontohkan dua anak yang lahir dan besar di dua kawasan yang berbeda, yakni Menteng dan Tanjung Priok. Ia meyakini anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.

“Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan,” sebut Yasonna. (emi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending