Connect with us

NASIONAL

KontraS Ingatkan Koopssus Lakukan Operasi Militer Selain Perang

Published

on

Pembentukan Koopssus bukanlah sesuatu yang mendesak dalam penanganan terorisme karena dalam praktiknya selama ini TNI sudah terlibat di Poso tanpa Koopssus.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan pelibatan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik.

Koordinator KontraS Yati Andriyani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/8/2019), mengatakan dalam melakukan penanganan terorisme, TNI terikat dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang TNI, Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat.

“Lebih jauh, dalam hal ini militer bukanlah penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga potensi pendekatan perang model oleh Koopssus TNI dalam penanganan terorisme sangat mungkin terjadi,” tutur Yati.

Menurut dia, pembentukan Koopssus bukanlah sesuatu yang mendesak dalam penanganan terorisme karena dalam praktiknya selama ini TNI sudah terlibat di Poso tanpa Koopssus.

Dalam pertimbangan Perpres 42/ 2019, keberadaan Koopssus sebagai upaya menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi negara. Namun, ukuran eskalasi tinggi yang dimaksud dinilainya tidak dijelaskan secara mendetail.

Soal keselarasan tugas Koopssus dengan institusi yang sudah ada, yakni Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun tidak diatur.

“Masih belum jelas sejauh mana kewenangan yang nantinya akan dimiliki oleh Koopssus TNI, serta bagaimana hubungan antara Koopssus TNI dengan Densus 88 Polri,” kata Yati.

Ketidakjelasan itu menurut dia, menimbulkan pertanyaan mengenai kerja Koopssus TNI akankah secara otonom tanpa berada di bawah komando Polri sebagai aparat keamanan negara atau tidak.

Selain itu, dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pengulangan tindakan dan kompetisi antarinstitusi atau kesatuan.

Pada Selasa (30/7/2019), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan pembentukan Koopssus TNI yang didasari oleh beberapa peraturan perundang–undangan, yakni UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpres Nomor 42 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Perpang TNI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NASIONAL

Presiden Jokowi Undang Tokoh Papua ke Istana Kepresidenan Pekan Depan

Published

on

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan persnya terkait kondisi di Papua yang sudah berangsur normal, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019) petang.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Presiden Joko Widodo mengaku akan mengundang para tokoh Papua pekan depan ke Istana Kepresidenan sebagai tindak lanjut dari kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019 yang berbuntut kerusuhan di Papua.

“Saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ke Istana, bicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua,” ujarnya kepada awak media saat konferensi pers di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019) petang.

Menurutnya, undangan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, serta Menko Polhukam Wiranto kepada para tokoh di Papua.

Di samping itu, kondisi di tanah Papua kini menurutnya sudah berangsur normal. Pasalnya, ia mengaku terus mengikuti perkembangan kondisi di tanah Papua.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua, dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali,” tutur Jokowi.

Menurutnya, permintaan maaf atas rentetan kejadian itu sudah disampaikan sebagai wujud kebesaran hati pemerintah dan masyarakat Papua untuk saling memaafkan. Terlebih, ia mengaku sudah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak para oknum yang terlibat.

“Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi, ras dan etnis yang rasis secara tegas,” ucapnya, menegaskan, seperti dikutip Antara. (fik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Presiden Jokowi Sebut Kondisi di Papua Sudah Kembali Normal

Published

on

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan persnya terkait kondisi di Papua yang sudah berangsur normal, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019) petang.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Presiden Jokowi Widodo menyebutkan bahwa kondisi di Tanah Papua kini sudah berangsur normal, pascakerusuhan atas reaksi dari pengepungan mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019 lalu.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua, dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali,” ujar Jokowi kepada awak media saat konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019) petang.

Menurutnya, permintaan maaf atas rentetan kejadian itu sudah disampaikan sebagai wujud kebesaran hati pemerintah dan masyarakat Papua untuk saling memaafkan. Terlebih, ia mengaku sudah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak para oknum yang terlibat.

“Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi, ras dan etnis yang rasis secara tegas,” tuturnya.

Adapun permasalahan yang terjadi belakangan mengenai pemblokiran di sebagian wilayah Papua menurutnya dilakukan demi keamanan bersama. Antara lain, untuk mencegah situasi memanas kembali.

“Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” kata Jokowi, seperti dikutip Antara. (fik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Menkopolhukam Sampaikan Salam Persaudaraan dari Presiden

Published

on

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI Purn, Wiranto.

Indonesiaraya.co.id, Manokwari – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI Purn Wiranto menyampaikan salam persaudaraan dari Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah tokoh dan masyarakat Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019).

Wiranto yang hadir bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, sebelum berangkat ke Papua Barat, ketiganya bertemu dengan Presiden Jokowi.

“Tujuan kami datang ke sini bukan untuk mengawasi, memata-matai atau mengarahkan, tetapi kami menyalami saudara-saudara kita yang ada di Papua Barat ini, terutama setelah terjadi suatu insiden yang kita sesalkan sehingga bisa terjadi hal seperti itu,” ujar Wiranto.

Ketiganya sampai di Manokwari sekitar pukul 15.30 WIT, setelah melakukan kunjungan di Sorong.

Wiranto menyebut insiden yang terjadi di Tanah Papua bukan karena unsur-unsur yang disengaja, melainkan adanya oknum-oknum yang tidak bisa menahan diri.

“Modal kita mengadapi hasutan, hinaan, cercaan, adu domba, harus dengan sabar berpikir positif dan kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain,” ucap dia.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat dan agama serta pimpinan pemuda yang membangun rasa kesadaran bersama bahwa insiden itu tidak perlu dilanjutkan dan diperpanjang.

Kericuhan yang terjadi awal pekan ini merembet ke beberapa daerah di Papua Barat, di antaranya Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak.

Upaya rekonsiliasi yang ditempuh Pemprov bersama Polda dan Kodam dilakukan dengan berkoordinasi dengan seluruh tokoh dan pemangku kepentingan di daerah masing-masing.

Di Manokwari pertemuan dengan tokoh adat, agama serta aktivis sudah dilakukan pada Rabu (21/8/2019), menyusul Sorong dan Fakfak. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending