Connect with us

HUKUM

KPK Ajukan Banding Terhadap Vonis Gubernur Aceh Nonaktif

Published

on

Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – KPK mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang divonis 7 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi.

“Kami memutuskan mengajukan banding terhadap vonis Irwandi,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (12/4/2919).

Pada Senin (8/4/2019) majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada Irwandi Yusuf selama 7 tahun tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti dalam dua dakwaan yaitu pertama menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan menerima gratifikasi senilai Rp8,717 miliar.

Tapi hakim menilai dakwaan ketiga JPU KPK yaitu penerimaan gratifikasi senilai Rp32,454 miliar untuk Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh tahun 2007-2012 bersama-sama dengan Izil Azhar alias Ayah Marine yang merupakan orang kepercayaan Irwandi dan tim sukses Pilkada Aceh tahun 2017 dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) tidak terbukti.

“Alasan mengajukan banding karena ada pertimbangan hakim yang tidak sependapat dengan analisa yuridis JPU, khususnya dakwaan ketiga; kalau dakwaan kesatu dan kedua memang analisa yuridis JPU sudah diakomodasi hakim,” tambah jaksa Ali.

Alasan hakim menolak dakwaan ketiga terhadap Irwandi adalah karena JPU tidak menghadirkan Izil Azhar alias Ayah Merin sebagai saksi.

Izil Azhar sendiri statusnya masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), menurut Irwandi, Izil Azhar baru akan menyerahkan diri ke KPK bila mendapat izin dari panglima GAM.

“Pencarian Izil Azhar sedang diupayakan oleh penyidik KPK,” ungkap jaksa Ali.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Irwandi divonis 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dakwaan pertama, Irwandi terbukti bersama salah satu tim sukses Irwandi dalam pilkada Gubernur Aceh tahun 2012 Teuku Saiful Bahri dan asisten pribadi Irwandi, Hendri Yuzal menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Pemberian itu dimaksudkan agar Irwandi melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) provinsi Aceh memberikan persetujuan terkai usulan Ahmadi agar kontraktor ataru rekanan dari kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

Dalam dakwaan kedua, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,717 miliar.

Sejak 8 Mei 2017 sampai Juli 2018 Irwandi menerima gratifikasi berupa uang yaitu pertama, mulai November 2018-Mei 2018 menerima uang melalui rekening atas nama Muklis di bank Mandiri sebesar Rp4,42 miliar dengan cara Muklis menyerahkan kartu ATM beserta nomor PIN kepada kepada Irwandi di rumah pribadinya.

Kedua, sekitar Oktober 2017 sampai Januari 2018 menerima uang melalui Fenny Steffy Burase sebesar Rp568,08 juta dari Teuku Fadhilatul Amri setelah mendapat perintah untuk melakukan transfer dari Teuku Saiful Bahri (salah satu tim sukses Pilkada Aceh 2017) di rumahnya di Aceh.

Ketiga, pada April-Juni 2018, Nizarli selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) provinsi Aceh merangkap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah provinsi Aceh menerima uang dengan nilai total Rp3,729 miliar dari tim sukses Irwandi yang akan mengikuti paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkung pemerintah provinsi Aceh yang diterimakan oleh Erdiansyah.

Terkait perkara Irwandi, dua orang dekatnya juga sudah divonis bersalah yaitu Hendri Yuzal divonis 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan Teuku Zaiful Bahri divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

JPU akan Hadirkan Saksi Ahli di Persidangan Ratna Sarumpaet

Published

on

Tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet saat sidang di Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong oleh Ratna Sarumpaet pada Kamis beragenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU akan menghadirkan empat saksi ahli pada persidangan Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan ini.

Sebelumnya, Koordinator JPU, Daru Tri Sadoro mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan empat aksi ahli di berbagai bidang pada persidangan ini.

“Kami akan menghadirkan empat ahli, ahli digital forensik, ahli sosiologi, ahli bahasa, ya kira-kira itu lah,” katanya seusai sidang terdakwa Ratna Sarumpaet, Selasa (23/4/2019).

JPU juga mengatakan bahwa nama-nama ahli tersebut belum bisa dibuka dan diberitahukan pada publik.

“Untuk nama nanti ya,” ujarnya belum bisa menyebutkan siapa saja yang akan didatangkan menjadi saksi ahli dalam persidangan ini.

Dalam kasus penyebaran berita bohong melalui media elektronik ini, terdakwa Ratna Sarumpaet didakwa melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan juga dakwaan Pasal 28 Ayat (2) juncto 45A Ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian, seperti dikutip Antara. (gen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kementerian BUMN Nonaktifkan Dirut PLN Sofyan Basir

Published

on

Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir (SFB).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian BUMN mengatakan telah menonaktifkan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir dari jabatannya menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek PLTU Riau-1.

“Saya sudah dapat informasi bahwa Dewan Komisaris PLN sudah menonaktifkan yang bersangkutan (Sofyan Basir). Kami tinggal menunggu surat resmi dari Dewan Komisaris hari ini (Kamis),” kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Menurut Imam, penonaktifan Sofyan Basir merupakan keputusan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

“PLN itu perusahaan besar, strategis, dan melayani kebutuhan listrik masyarakat dan seluruh jenis industri. Jadi, (Sofyan Basir) harus dinonaktifkan,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Imam juga menyebutkan bahwa Dewan Komisaris PLN telah
menetapkan Muhamad Ali, Direktur Human Capital Management PLN, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN.

“Sesuai anggaran dasar, RUPS mempunyai waktu 30 hari untuk melakukan proses pergantiannya (dengan dirut definitif) dan untuk sementara mengangkat Plt Pak Muhamad Ali,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (23/4/2019), KPK resmi menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus PLTU Riau-1.

KPK menyebutkan Sofyan Basir diduga menerima suap atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak Iain dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Tersangka Sofyan diduga bersama-sama atau membantu Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Demikian, seperti dikutip Antara. (roy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Petugas KPK Geledah Rumah Bupati Solok Selatan

Published

on

Petugas KPK saat menggeledah Rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Muzni Zakaria di kawasan Asratek Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (25/4/2019) pagi.

Indonesiaraya.co.id, Padang – Rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Muzni Zakaria di kawasan Asratek Kecamatan Padang Utara, Kota Padang digeledah oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/4/2019) pagi.

Salah seorang warga Teguh Ilhamda, di Padang, Kamis (25/4/2019) mengatakan dirinya melihat empat petugas masuk ke rumah pribadi Muzni Zakaria tersebut.

“Saya melihat empat petugas, dua petugas berpakaian polisi dengan senjata, dan dua lagi mengenakan rompi KPK,” kata dia.

Ia mengatakan petugas tersebut masuk ke rumah tersebut sekitar pukul 08.00 WIB, dan mereka berada di rumah tersebut sekitar dua jam lalu keluar rumah.

Dia menambahkan, rumah ini ditempati oleh Muzni Zakaria berada Perumahan Asratek di Jalan Tanjung Karang nomor S 12 RT 02 RW 08, Kelurahan Ulak Karang Selatan.

Menurut dia, Bupati Solok Selatan itu setiap seminggu sekali berkunjung ke sini.

Sekitar pukul 12.00 WIB, empat orang keluar dari rumah tersebut. Mereka dijemput mobil minibus bernomor polisi BA 1554 AY.

Mereka keluar dari rumah tersebut dengan membawa dua koper dari rumah tersebut. Selanjutnya keempat petugas meninggalkan lokasi tersebut.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Syamsi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui persoalan ini, mungkin karena masih penggeledahan.

“Biasanya mereka (KPK) jika membutuhkan tempat untuk pemeriksaan langsung berkoordinasi dengan kami untuk menyediakan tempat, ” kata dia pula, seperti dikutip Antara. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending