Connect with us

HUKUM

KPK Cegah ke Luar Negeri Dua Tersangka Suap DPRD Lampung Tengah

Published

on

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – KPK mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dua tersangka itu, yakni PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi, dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo.

“Dalam penyidikan perkara ini, terhitung pada 24 Januari 2019, KPK telah meminta direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka selama enam bulan ke depan, yaitu atas nama BW pemilik PT SN dan SS pemilik PT PAY,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha itu.

Mustafa meminta kepada Winarto dan Susilo menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun Anggaran 2018.

Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut.

“Pertama, sebesar Rp5 miliar dari BW yang merupakan fee atas ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp40 miliar. Kedua, sebesar Rp7,5 miliar dari SS atas fee 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp76 miliar,” tuturnya.

Uang sebesar Rp12,5 miliar itu digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

2 Jaksa Ditetapkan Tersangka Lelang Proyek Dinas PUPKP Yogyakarta

Published

on

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019.

Tiga tersangka tersebut, yaitu Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA), jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF), dan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL).

“Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta TA 2019,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Gabriella Yuan Ana sebagai pemberi. Sedangkan sebagai penerima, yakni Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono.

Sebagai pihak penerima, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak pemberi, Gabriella Yuan Ana disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait perkara, KPK mengamankan uang Rp110.870.000 sebagai barang bukti yang diduga merupakan penerimaan ketiga dalam perkara tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara. (bnf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Arsul Sani Sebut Wajar Pidato Jokowi Dianggap Sindir Kinerja KPK

Published

on

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai wajar pidato kenegaraan Presiden Jokowi terkait ukuran pemberantasan korupsi dianggap menyindir kinerja KPK karena lembaga ini yang dinilai paling heboh dalam penanganan kasus korupsi.

“Saya sih melihat (pidato Presiden) untuk semuanya (penegak hukum), tapi wajar kalau kemudian dihubungkan dengan KPK. Karena KPK selalu heboh ketika menangani perkara korupsi,” kata Arsul di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPR dan DPD, Presiden Jokowi menyatakan pemberantasan korupsi jangan hanya diukur dari jumlah kasus dan jumlah orang yang dipenjarakan, tetapi diukur dari berapa potensi korupsi yang bisa dicegah dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Menurut Arsul, pidato tersebut menunjukkan kegelisahan Presiden Jokowi karena kehebohan penanganan korupsi oleh KPK tidak berbanding lurus dengan penyelamatan aset negara oleh lembaga tersebut. Apalagi, biaya penanganan per kasus oleh KPK lebih besar dibanding Polri dan Kejaksaan.

“Tidak bisa dimungkiri, (kegelisahan) ini juga yang dirasakan oleh Presiden. Terlebih anggarannya (KPK) lebih besar per satuan penanganan kasus korupsi dibanding dua penegak hukum yang lain,” ujar Arsul.

Dalam laporan Capaian dan Kinerja KPK Tahun 2018 yang dilansir website atau laman resmi KPK tertulis pada 2018 KPK melakukan sebanyak 28 OTT atau yang terbanyak sepanjang sejarah berdirinya lembaga tersebut, dengan penyelamatan uang negara sebesar Rp500 miliar. Sementara anggaran yang diserap KPK di tahun yang sama, lebih besar dari uang negara yang diselamatkan, yakni Rp744,7 miliar.

Sementara penyelamatan uang negara oleh Polri dari kasus korupsi jauh lebih tinggi dari KPK, yakni Rp2,3 triliun pada 2018. Kemudian di tahun yang sama, Kejaksaan menyelamatkan Rp326 miliar.

Untuk itu, Arsul menambahkan, Presiden Jokowi ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik penegak hukum mau pun elemen masyarakat sipil, untuk sama-sama mengubah ukuran dan paradigma pemberantasan korupsi. Dari parameter memenjarakan sebanyak-banyaknya dan seberat-beratnya orang menjadi menyelamatkan sebesar-besarnya uang negara.

“Tidak berarti kemudian hukuman penjaranya diringankan. Tapi kalau kita cuma ramai dengan hukuman penjara, sementara melupakan aspek recovery (pengembalian) atau remedialnya (perbaikan), ya, makanya korupsi tinggal korupsi,” ujarnya.

Arsul tidak memungkiri paradigma lama hukuman seberat-beratnya bagi pelaku korupsi selama ini terus ditanamkan oleh LSM ke benak masyarakat, tanpa pernah mempersoalkan aspek penyelamatan atau pengembalian uang negara.

“LSM macam ICW itu kan selalu menyorotinya tentang berat ringannya hukuman pidana, bukan soal recovery-nya, bukan soal remedial atas kerugian negara itu,” tutur Arsul.

Faktanya, menurut Arsul, hukuman berat yang diharapkan menimbulkan efek jera tidak terjadi, korupsi tetap marak. Demikian, seperti dikutip Antara. (sgp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Menkes Datangi KPK Bicarakan E-Katalog Pengadaan Obat-Alat Kesehatan

Published

on

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (21/8/2019) untuk membicarakan soal e-katalog pengadaan obat dan alat kesehatan.

“Iya saya membicarakan e-katalog. Ini bicara katalog dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) pengadaan obat dan pengadaan alat kesehatan,” kata Nila saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, Menkes juga sempat mendatangi gedung KPK pada 16 Januari 2019 lalu terkait kajian KPK tentang alat kesehatan.

Saat itu, KPK menyoroti empat hal terkait tata kelola e-katalog alat kesehatan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK.

Sementara itu, Menkes pun juga mengakui bahwa masih banyak hambatan-hambatan soal e-katalog alkes tersebut.

“Jadi, sebagai kementerian tentu setelah kami bekerja sama dengan KPK dan melakukan suatu evaluasi menganalisa dan sebenarnya e-katalog untuk alkes sudah ada tetapi memang masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi,” kata Nila saat itu. Seperti dikutip Antara. (bfh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending