Connect with us

HUKUM

KPK Dalami Saksi Nicke Widyawati Proses Kontrak PLTU Riau-1

Published

on

Mantan pejabat PT PLN yang saat ini sebagai Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati saat diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan saksi mantan Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nicke Widyawati menyangkut proses internal di PLN berkaitan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.

KPK pada Senin memeriksa Nicke yang saat ini menjabat Dirut PT Pertamina sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) dalam penyidikan kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“Tadi, kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi Nicke Widyawati lebih dalam posisi yang bersangkutan sebagai salah satu pejabat di PLN. Tentu kami dalami pengetahuan saksi terkait bagaimana proses internal di PLN untuk persetujuan atau menjelang persetujuan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1 tersebut dan juga posisi proyek PLTU Riau-1 dengan RUPTL 2016-2017,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Usai diperiksa, Nicke mengaku dikonfirmasi KPK soal tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) saat menjabat sebagai Direktur Perencanaan Korporat PT PLN.

“Pemeriksaannya hampir sama dengan yang dulu, ditanya seputar tupoksi sebagai Direktur Perencanaan,” kata Nicke.

Nicke pun juga mengaku dikonfirmasi oleh penyidik KPK soal Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dalam proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa lembaganya telah memeriksa puluhan saksi dalam penyidikan untuk tersangka Sofyan Basir tersebut.

“Jadi, saksi-saksi yang kami periksa sudah cukup banyak sudah puluhan yang diperiksa dalam kasus ini untuk tersangka SFB, besok juga diagendakan pemeriksaan tersangka SFB sehingga nanti kalau ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi kembali oleh penyidik akan diproses lebih lanjut,” ungkap Febri.

Selain itu, kata dia, KPK sedang memfinalisasi untuk penyidikan dengan tersangka Sofyan Basir.

“Kami sedang finalisasi untuk penyidikan ini. Jadi, semoga tidak terlalu lama penyidikan kasus ini dengan tersangka SFB itu bisa diselesaikan dalam waktu yang segera sehingga bisa dilimpahkan pada tahap lebih lanjut atau ditahap penuntutan,” kata Febri, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Pengamat : Perppu KPK Bentuk Koreksi Atas UU yang Dibuat Terburu-buru

Published

on

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan oleh DPR memiliki cacat prosedur baik secara formil maupun materiil.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi koreksi atas UU yang dibuat secara terburu-buru dan cacat prosedural.

“Paling tidak perppu itu menggambarkan bahwa sebetulnya ini bentuk koreksi atas beberapa persoalan keterburu-buruan dan cacat prosedur yang dialami oleh UU KPK yang baru,” ujar Oce saat dihubungi Antara, Minggu.

Oce menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan oleh DPR memiliki cacat prosedur baik secara formil maupun materiil.

Cacat formil yang dimaksud di antaranya mengenai proses pembentukan RUU KPK yang tidak partisipatif dan tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019.

Sementara cacat materiil dalam RUU tersebut antara lain mengenai sejumlah poin revisi yang dinilai melemahkan KPK, seperti keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Menurut Oce, apabila hasil revisi UU KPK itu tetap dibiarkan, berpotensi melumpuhkan kinerja KPK dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan perkara korupsi.

Lebih lanjut Ketua Pukat UGM itu mengatakan bahwa peluang Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan perppu KPK terbuka lebar, berkaca kepada keputusan presiden sebelumnya yang menunda pengesahaan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Oce, jika melihat respon Jokowi yang menunda pengesahaan RUU KUHP, maka tidak menutup kemungkinan Presiden juga akan mengeluarkan perppu KPK, terlebih bila melihat penolakan dari masyarakat yang masif terhadap kedua produk legislasi itu.

“Ini kan mirip sebenarnya, Undang-Undang ini sudah disahkan, tapi sepertinya belum diundangkan, sehingga ada waktu bagi presiden untuk memperhatikan masukan dari masyarakat dan kemudian menerbitkan perppu untuk mengembalikan regulasi KPK seperti yang sebelumnya,” kata dia.

“Jadi ada baiknya menurut saya Undang-Undang ini dibekukan saja, tidak usah diberlakukan dengan cara perppu. Ke depan tata dengan cara yang lebih baik, legislasinya dibuat dengan cara yang lebih baik,” sambung dia, seperti dikutip Antara. (ftr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Revisi UU KPK Dirancang untuk Dorong Investasi dan Perekonomian

Published

on

Selama ini ada anggapan bahwa gegap-gempita operasi tangkap tangan KPK dianggap telah mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara.

Indonesiaraya.co.id, Tanjungpinang – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan pengesahan UU KPK yang baru disetting untuk mendorong dunia investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Menurut Boyamin, selama ini ada anggapan bahwa gegap-gempita operasi tangkap tangan KPK dianggap telah mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara.

“Sebenarnya ini pemikiran yang salah, justru penindakan hukum yang kuat itu akan memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang bagus,” kata Boyamin, Minggu.

MAKI, kata dia, sudah cukup keras menyuarakan menolak pengesahan UU KPK dan mereka berharap tujuan meningkatkan investasi dan ekonomi sebagaimana yang diharapkan pemerintah itu dapat tercapai. “Jika tidak, maka pemerintah sama saja terang-terangan telah melemahkan KPK,” ungkapnya.

Disinggung mengenai upaya MAKI untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Boyamin berencana dalam beberapa minggu ke depan akan mengajukan hak uji materi hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi. “Kami tengah menyiapkan dalil dan bukti-bukti, agar MK nantinya membatalkan beberapa pasal di dalam UU KPK itu,” sebut Boyamin.

Salah satu pasal yang paling krusial, lanjut Boyamin, ialah penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK. “Itu secara azas hukum tidak ada. Jaksa atau polisi saja mau menyidik atau menangkap tidak perlu izin siapa-siapa,” tegasnya, seperti dikutip Antara. (ogn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Lembaga Antirasuah Dikontrol Lebih Ketat Lewat Revisi UU KPK

Published

on

Disahkannya revisi UU KPK itu sangat tepat, terlebih Presiden Jokowi dan DPR sudah menyetujuinya, khususnya terkait keberadaan dewan pengawas di KPK.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai disahkannya revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK, maka lembaga antirasuah itu akan dikontrol lebih ketat.

“Saya percaya dengan disahkannya UU KPK Nomor 30/2002 ini, maka sisi controlling terhadap lembaga anti rasuah ini akan lebih ketat. Paling utama hindari intervensi, baik dari eksekutif dan legislatif,” kata Jerry, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia disahkannya revisi UU KPK itu sangat tepat, terlebih Presiden Jokowi dan DPR sudah menyetujuinya, khususnya terkait keberadaan dewan pengawas di KPK. Sementara, poin lainnya seperti LHKPN dan SP3 tidak diterima.

Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi ini berharap pimpinan KPK yang baru perlu menjaga aspek kredibilitas.

“Pimpinan KPK jangan sering ke daerah-daerah tanpa sepengetahuan dewan pengawas. Masalah ini pernah menjadi sorotan manakala salah satu pimpinan KPK bermain tenis Tuan Guru Bajang selaku Gubernur NTB kala itu,” jelas Jerry.

Selain itu, pimpinan KPK juga perlu menggandeng LSM anti korupsi agar dapat membantu lembaga itu lantaran banyak kasus korupsi terkait Penunjukan Langung (PL) dan Tender di daerah tak tersentuh oleh hukum.

“Jadi perlu di kawal DAU, DAK, DIPA dan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan sebagi input konstruktif,” ucap Massie, seperti dkutip Antara. (syh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending