Connect with us

HUKUM

KPK Dukung Penuh BPK dan Auditornya Atas Gugatan Sjamsul

Published

on

KPK pada Senin (10/6/2019) telah mengumumkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka dalam pengembangan perkara korupsi BLBI.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan penuh kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditornya yang dijadikan pihak tergugat oleh pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

“KPK juga ‘concern’ saat ini untuk memberikan dukungan penuh kepada BPK karena sedang digugat oleh pihak Sjamsul Nursalim. Besok direncanakan persidangan pertama di PN Tangerang setelah proses mediasi gugatan Sjamsul Nursalim terhadap BPK dan satu orang auditor BPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Febri menyatakan alasan lembaganya memberikan dukungan penuh kepada BPK karena sejak sejak awal penanganan kasus BLBI itu merupakan kerja sama KPK dan BPK khususnya untuk penghitungan kerugian keuangan negara.

“Sampai kemudian hakim juga menegaskan apa yang dihitung oleh BPK tersebut sebagai kerugian keuangan negara yang di sana disebutkan Sjamsul Nursalim diduga diperkaya dalam kasus ini sehingga kami perlu memberikan dukungan penuh pada BPK dan auditornya,” ucap Febri.

Untuk diketahui, dalam pertimbangan putusannya dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sejak tingkat pertama hakim menyatakan kerugian keuangan negara Rp4,58 triliun sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK dalam rangka penghitungan kerugian negara.

Febri juga menyatakan bahwa gugatan yang dilakukan Sjamsul itu agar menjadi pelajaran penting ke depan bahwa pihak-pihak lain yang ingin menggugat ahli yang diajukan oleh KPK ataupun kerja sama KPK dengan instansi lain maka KPK akan memberikan dukungan penuh.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa lembaganya akan mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga yang kepentingannya terganggu atas gugatan Sjamsul tersebut.

“Nanti kami akan mengikuti proses persidangannya dan direncanakan juga akan mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga yang kepentingannya terganggu dengan adanya gugatan Sjamsul Nursalim terhadap BPK tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK pada Senin (10/6/2019) telah mengumumkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka dalam pengembangan perkara korupsi BLBI.

Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK telah memproses satu orang, yaitu Syafruddin Arsyad Temenggung hingga putusan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar.

Adapun gugatan dengan nomor 144/Pdt.G/2019/PN Tng yang didaftarkan pada 12 Februari 2019 di PN Tangerang itu terkait laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Terdapat enam petitum dalam gugatan Sjamsul Nursalim yang diwakili oleh Otto Hasibuan dan Associates sebagai kuasa hukumnya itu.

Enam petitum itu sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas kepada Sdr Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI pada Tahun 2004 Sehubungan dengan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Aset oleh Obligor BLBI kepada BPPN Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017” tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Menghukum tergugat I dan II membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) sebagai kerugian immateriil.

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Polri Tanggapi Temuan Amnesty Internasional Terkait Kekerasan Brimob

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen, Dedi Prasetyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia memberi tanggapan temuan Amnesty Internasional Indonesia terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh oknum personel Brigade Mobile (Brimob).

Amnesty International menduga personel Brimob melakukan penangkapan dan penyiksaan demonstran, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kericuhan, salah satunya Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 21-23 Mei 2019.

“‘Monggo’ (silakan) temuan tersebut diserahkan ke tim investigasi gabungan untuk didalami oleh tim,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sebelumnya, Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan setelah video belasan personel Brimob melakukan penyiksaan di Kampung Bali pada 23 Mei 2019 viral, pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan investigasi.

Amnesty mengindetifikasi ada lima, atau sedikitnya empat korban kekerasan di Kampung Bali pada saat bersamaan pukul 05.30 WIB ketika personel Brimob yang memaksa petugas parkir untuk membuka pintu masuk dan menuju lahan parkir.

Menurut Papang, para saksi menuturkan terdapat banyak orang melakukan pelemparan batu dari dalam dalam lahan parkir itu.

Namun, para personel tidak hanya melakukan penyiksaan terhadap pelaku pelempar batu, melainkan warga sekitar yang sedang keluar rumah. Para korban disebutnya mengalami lebam serta luka di kepala.

Pihaknya pun telah melakukan verifikasi metadata dan keaslian video yang didapat dan mewawancarai sejumlah saksi.

Selain video dugaan penyiksaan di Kampung Bali, terdapat pula video yang menunjukkan penyiksaan aparat terhadap orang yang ditangkap meski tidak melawan di daerah Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Demikian, seperti dikutip Antara. (dev)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Wapres Nilai Penangguhan Soenarko dan Eggi Sudjana karena Belum Makar

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemberian penangguhan penahanan Soenarko dan Eggi Sudjana karena keduanya belum berbuat tindakan makar.

“Makar itu kalau mereka berbuat sesuatu yang bisa menurunkan pemerintahan. Mereka kan cuma pidato saja, tidak ada langkah-langkah mau ‘coup’,” kata Wapres dalam jumpa pers di Kantor Wapres, Jakarta pada Selasa (25/6/2019) terkait penangguhan penahanan Eggi Sudjana.

Menurut Wapres, penangguhan penahanan keduanya wajar.

Kalla menjelaskan proses hukum atas kasus keduanya tetap berjalan jika dapat dibuktikan.

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019. Dia ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata dari Aceh yang diduga akan diselundupkan saat aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menandatangani surat permintaan penangguhan penahanan atas Soenarko.

Soenarko telah ditangguhkan penahanannya dan keluar dari Rutan Guntur, Jakarta Selatan pada Jumat (21/6/2019).

Sementara itu, Eggi Sudjana sebelumnya ditahan sebagai tersangka sejak Selasa (14/5/2019) karena kasus dugaan makar.

​​​​​​​Eggi dalam pidatonya pada Rabu (17/5/2019) menyerukan “people power” kepada pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Penjamin penangguhan Eggi yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco. Dia ditangguhkan penahanannya pada Senin (24/6/2019).

Salah satu alasan ditangguhkannya penahanan yakni karena sikap kooperatif. Demikian, seperti dikutip Antara. (bay)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Datangi Komnas HAM, Kontras Laporkan Kasus Salah Tangkap Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Published

on

Aksi 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Staf pembela hukum dan HAM Kontras, Andi Muhammad Rezaldy menjelaskan, awalnya Kontras menerima delapan kasus seputar peristiwa rusuh pada 21 dan 22 Mei.

“Jadi, ada satu kasus yang bersangkutan itu ojek online, padahal dia hanya datang melihat-lihat saja peristiwa 21-22 Mei di Slipi. Jadi, dia mengalami penyiksaan dua kali. Pertama saat ditangkap, kedua saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata Andi, di gedung Komnas HAM, Senin (24/6/2019).

“Jadi, setelah selesai mengantar pesanan, dia dateng buat lihat-lihat. Kebetulan ada gas air mata, dia juga tidak lakukan penimpukan dan sebagainya. Dia lari, masuk gang buntu, kemudian ada beberapa yang diduga lakukan kerusuhan, ditangkaplah di sana,” lanjut Andi.

Andi menyebut, driver ojol ini juga mengalami tindak kekerasan.

“Pertama, driver ojol ini mengaku kalau dia dipukul dan dikejar. Kedua, saat BAP di Polres Jakarta Barat, dia mengaku dipukul dengan penggaris,” ujar Andi.

Andi menambahkan, tujuh orang lainnya lagi mengalami penyiksaan dan penangkapan tanpa prosedur hukum yang sesuai.

“Tujuhnya lagi mengalami penyiksaan dan juga surat penangkapan secara prosedur, surat penangkapan dan penahanan tidak diterima oleh pihak keluarga,” jelas Andi.

Dari delapan orang tersebut, kata Andi, ada seorang yang statusnya menjadi saksi juga ditangkap.

“Dari delapan orang itu, ada satu orang yang statusnya jadi saksi. Dan mengenai soal ditahan emang ada. Posisinya ada di Polda dan Polres Metro Jakarta Barat,” ucap Andi.

“Dan dari beberapa kasus yang kita terima, mereka secara umum datang melihat demo 22 Mei. Dari kasus itu, kalau diukur berdasarkan waktunya secara umum, mereka ditangkap pada 22 Mei,” sambungnya.

Andi menilai, tindak kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan terhadap pihak yang terlibat tragedi 21-22 Mei 2019 ini melanggar HAM.

“Jelas salah. Pertama, melanggar HAM. Kedua, seseorang yang meski dia dituduh, di hadapan hukum itu sama, jadi seseorang tidak boleh dituduh melakukan pidanaan sebelum pengadilan memvonis. Jadi, dalam bentuk apapun penyiksaan tidak diperbolehkan,” pungkasnya. Seperti dikutip Konteislam.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending