Connect with us

HUKUM

KPK Konfirmasi Dua Hal Terhadap Saksi Suap Infrastruktur Mesuji

Published

on

KPK juga menyatakan penyidik mengonfirmasi pengetahuan dua saksi tersebut terkait dugaan penerimaan suap dari tersangka Khamami dan Wawan Suhendra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi dua hal terkait pemeriksaan terhadap dua saksi dalam penyidikan penyidikan kasus suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

Dua saksi itu, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Adi Sukamto dan PNS pada Kabupaten Mesuji Yudi Oktaviansyah. Keduanya diperika untuk tersangka Bupati Mesuji 2017-2022 Khamami (KHM).

“Penyidik hari ini mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait pengangkatan tersangka KHM sebagai Bupati Mesuji dan WS (Wawan Suhendra) sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Wawan Suhendra merupakan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga salah satau tersangka dalam kasus tersebut.

Febri juga menyatakan penyidik mengonfirmasi pengetahuan dua saksi tersebut terkait dugaan penerimaan suap dari tersangka Khamami dan Wawan Suhendra.

“Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan berupa dokumen sebagai barang bukti terkait kasus suap terkait terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018,” ucap Febri.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan lima tersangka, yaitu Khamami (KHM), Taufik Hidayat (TH) yang merupakan adik Bupati Mesuji, Wawan Suhendra (WS).

Selanjutnya, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis (SA) dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal (KA).

Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.

Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.

Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.

Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Rumah Tersangka Suap Jabatan Kemenag Didatangi “KPK Gadungan”

Published

on

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (kiri) saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi dari pihak keluarga salah satu tersangka suap jabatan di lingkungan Kementerian Agama adanya pegawai “KPK gadungan” yang meminta uang.

Tersangka itu adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ).

“KPK mendatangi rumah MFQ dan bertemu dengan pihak keluarga MFQ. KPK menjelaskan hak-hak tersangka dan menerima informasi dari pihak keluarga ada beberapa pihak yang kami indikasikan adalah “KPK gadungan” yang datang ke rumah dan meminta uang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa bagi pihak-pihak yang didatangi oleh orang yang mengaku KPK apalagi meminta uang silakan langsung dilaporkan pada kantor kepolisian setempat atau menghubungi KPK di “call center 198”.

KPK pun mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak menyalahgunakan situasi untuk memeras atau melakukan penipuan dengan cara mengaku seolah-olah KPK dan meminta uang.

“Kami telah bekerja sama dengan Polri secara intensif untuk memproses lebih lanjut pihak-pihak yang melakukan tindak pidana tersebut,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS). Demikian, seperti dikutip Antara. (jmd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Telah Periksa 143 Saksi Kasus TPPU Bupati HST Abdul Latif

Published

on

Mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Latif (ALA) (tengah) saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 143 saksi dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Latif (ALA).

“Selama Maret 2019 ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 143 saksi yang sebagian besar adalah pihak swasta dan diperiksa di Mako Brimob Polda Kalsel,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

KPK pun pada Rabu memeriksa satu saksi untuk tersangka Abdul Latif, yaitu Fauzan Rifani dari unsur swasta.

Pemeriksaan terhadap Fauzan digelar di Lapas Klas III Banjarbaru, Banjarmasin.

Fauzan merupakan narapidana perkara suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.

“KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dengan gratifikasi yang diterima tersangka ALA dan dugaan TPPU yang dilakukan ALA,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, Abdul Latif merupakan tersangka menerima gratifikasi dan TPPU.

Abdul Latif sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.

Abdul Latif menerima dari sejumlah pihak dalam bentuk “fee” proyek-proyek dalam APBD Pemkab Hulu Sungai Tengah selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati.

Diduga Abdul Latif menerima “fee” dari proyek-proyek di sejumlah Dinas dengan kisaran 7,5 sampai 10 persen setiap proyeknya. Total dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diterima Abdul Latif setidak-tidaknya Rp23 miliar.

Terkait dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selama menjabat sebagai Bupati, Abdul Latif diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut menjadi mobil, motor, dan aset lainnya baik yang diatasnamakan dirinya dan keluarga atau pihak lainnya.

Dalam proses pengembangan perkara ini, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Abdul Latif selama periode jabatannya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.

Terkait dugaan TPPU tersebut, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, Abdul Latif telah dinyatakan bersalah dalam perkara suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Amankan Dokumen Pengisian Jabatan Kepala Kantor Kemenag Gresik

Published

on

KPK pada Rabu (20/3/2019) saat menggeledah kantor Kementerian Agama Gresik, Jawa Timur dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait kepegawaian dan pengisian jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik, Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK pada Rabu menggeledah kantor Kementerian Agama Gresik, Jawa Timur dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Hari ini, tim berada di Gresik untuk melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik sejak pagi sekitar pukul 09.00 WIB sampai sore,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dari lokasi penggeledahan tersebut, ungkap Febri, diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait kepegawaian dan pengisian jabatan Kepala Kantor Kemenag Gresik.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan dokumen dari penggeledahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Subaraya, Selasa (19/3/2019).

KPK juga telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kemenag, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut.

Selain itu, diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS). Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending