Connect with us

HUKUM

KPK Memanggil Enam Saksi Kasus Pengadaan Kapal DJBC dan KKP

Published

on

Enam saksi tersebut dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan kapal pada dua institusi pemerintah, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Enam saksi tersebut dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam orang saksi untuk tersangka IPR terkait tindak pidana korupsi pengadaan kapal pada dua institusi pemerintah, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Enam saksi itu, yakni tiga surveyor dari PT Rina Indonesia masing-masing Asnawi Mappatoba, Handy Noormindha, dan Ketut Sumbrana, dua surveyor dari PT Biro Klasifikasi Indonesia masing-masing Sang Lanang Saddamullah dan Koko Andy Saputro serta Direktur Klasifikasi PT Biro Klasifikasi Indonesia Iman Satria Utama.

KPK pada 21 Mei 2019 telah mengumumkan empat orang tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea Cukai dan KKP.

Pertama, pada dugaan korupsi pengadaan 16 unit kapal patroli cepat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015 ditetapkan tiga tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR), Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU), dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan (AMG).

Dugaan kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp117.736.941.127.

Atas perbuatannya, tiga tersangka itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kedua, pada dugaan korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan lndonesia (SKlPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016 ditetapkan dua tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Rustandi (ARS) dan Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan (AMG).

Dugaan kerugian keuangan negara Rp61.540.127.782.

Atas perbuatannya, Aris dan Amir dnsangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Demikian, seperti dikutip Antara. (bnf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Siber Bareskrim Selidiki Lima Akun Medsos Penyebar Video Provokasi

Published

on

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol, Asep Adi Saputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyelidiki lima akun media sosial yang menyebarkan video bernuansa provokasi.

Video-video tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat, pada pekan ini.

“Ada lima akun media sosial yang didalami, masih penyelidikan,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun demikian, pihaknya enggan menyebutkan detil kelima akun media sosial tersebut.

Awalnya demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Sejumlah jalan diblokir mahasiswa dan masyarakat dengan cara membakar ban kendaraan. Mereka juga merusak sejumlah fasilitas umum serta membakar Gedung DPRD Papua Barat.

Di Jayapura, Papua, massa turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Kemudian unjuk rasa juga terjadi di Sorong, Papua Barat, yang berujung pada perusakan fasilitas publik, salah satunya perusakan kaca di Bandara Domine Eduard Osok.

Selanjutnya terjadi aksi massa di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019) yang berujung pada pembakaran sebuah pasar. Aksi massa juga terjadi di Timika, Papua, yang berujung massa melempari batu ke Gedung DPRD Mimika.

Para pendemo tersebut memprotes tindakan persekusi dan rasisme yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap para mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, yang terjadi pada Sabtu (17/8/2019). Demikian, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kepala BNN Harapkan ada Tempat Rehabilitasi di Nusakambangan

Published

on

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi, Heru Winarko.

Indonesiaraya.co.id, Cilacap – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko mengharapkan ada tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Membuat tempat rehabilitasi yang tentu diharapkan akan lebih optimal akhirnya. Di sini banyak lahan, tempatnya, itu rehabilitasi untuk yang hasil dari asesmen,” katanya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Kamis (22/8/2019).

Heru mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pada peresmian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Karanganyar, Pulau Nusakambangan, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Lebih lanjut, dia mengatakan di tempat-tempat yang rawan seperti Lampung dan Jakarta, pihaknya melatih penyidik, jaksa, dan hakim terkait dengan pemahaman tentang pengguna, pengedar, dan bandar narkoba.

Menurut dia, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus penggerebekan terhadap pengguna narkoba yang akhirnya pelaku masuk penjara.

“Ini kita coba karena narkoba itu beda, ada namanya pengguna, ada namanya pengedar, dan bandar. Kita latih bersama,” tuturnya.

Dengan adanya pelatihan tersebut, dia mengharapkan asesmen diperkuat karena selama ini yang tertangkap oleh Kepolisian masuk penjara.

“Ada asesmen untuk medis, ada asesmen untuk hukum. Kepentingan kami dari BNN adalah kalau ada yang tertangkap oleh Kepolisian, kami bisa tahu dari segi hukum itu masuk jaringan mana, bisa jadi dia bermain di Belitung tetapi termasuk jaringan Jakarta. Ini yang kami harapkan supaya ke depan lebih baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengharapkan kerja sama BNN dengan lapas makin aktif dan intensif. Demikian, seperti dikutip Antara. (smr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Berkas di Dua Instansi Pemkot Yogyakarta

Published

on

Dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didatangi penyidik KPK adalah DPUPKP dan BLP.

Indonesiaraya.co.id, Yogyakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis(22/8/2019), melakukan pemeriksaan berkas di dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dugaan kasus suap terhadap oknum jaksa untuk proyek rehabilitasi drianase Jalan Supomo dan sekitarnya.

Dua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didatangi penyidik KPK adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) serta kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP).

Penyidik KPK terlebih dulu melakukan pemeriksaan berkas di DPUPKP. Pemeriksaan dilakukan sekitar tengah hari hingga pukul 14.30 WIB. Penyidik kemudian keluar dari pintu samping dan berjalan cepat untuk melakukan pemeriksaan berkas di kantor BLP.

Namun, sekitar satu jam sejak masuk kantor BLP sebagian penyidik KPK keluar kantor dan kembali masuk ke DPUPKP.

Sebelumnya, KPK telah terlebih dulu menyegel sebuah ruangan yang berada di lantai tiga DPUPKP yaitu ruangan yang sehari-hari digunakan oleh Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air serta menyegel laci di kantor BLP.

Kedua aparatur sipil negara (ASN) tersebut juga sudah memberikan keterangan di KPK terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap oknum jaksa untuk proyek drainase Jalan Supomo. OTT terjadi di Solo, Senin (19/8/2019). Keduanya kemudian diperbolehkan pulang ke Yogyakarta pada Rabu (21/8/2019).

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat dihubungi mengatakan tidak tahu jika ada kegiatan pemeriksaan di dua instansi tersebut oleh KPK.

“Saya justru tidak tahu ada pemeriksaan KPK di dua instansi tersebut. Ya, silahkan saja. ‘Monggo’ saja sesuai ketugasannya,” kata Haryadi.

Selama melakukan pemeriksaan, sekitar enam penyidik KPK dikawal oleh petugas kepolisian.

Saat ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka atas kasus dugaan suap proyek drainase dengan nilai sekitar Rp8 miliar tersebut. Dua oknum jaksa dan satu tersangka adalah kontraktor pemenang proyek.

Pekerjaan rehabilitasi drainase dihentikan sementara menunggu kepastian hukum atas kasus yang ditangani KPK tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara. (ear)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending