Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Anggota DPR Rai Wirajaya Kasus Dana Perimbangan

Published

on

Rai Wirajaya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SUK).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Fraksi PDIP I Gusti Agung Rai Wirajaya sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak periode tahun 2017-2018.

Rai Wirajaya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SUK).

“Yang bersangkutan hari ini dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUK,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain Sukiman, KPK juga telah menetapkan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPS) sebagai tersangka.

Untuk Natan, saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sedangkan Sukiman masih dalam proses penyidikan di KPK.

KPK telah menetapkan Sukiman dan Natan sebagai tersangka pada 7 Februari 2019.

Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Pada proses pengajuan, Natan Pasomba bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada anggota DPR RI Sukiman.

Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang Rp4,41 miliar yang terdiri dari dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS.

Jumlah itu merupakan “commitment fee” sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (bnf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

RUU Pesantren Kuatkan Keberpihakan Negara

Published

on

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren memiliki substansi menguatkan keberpihakan negara pada pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional dan benteng penjaga akhlak serta moralitas bangsa.

“Fraksi PKS sebagai salah satu pengusung RUU Pesantren menilai lahirnya RUU tersebut sangat monumental dan dinantikan para ulama, ormas, dan umat Islam,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Jazuli mengatakan bahwa pesantren sejatinya soko guru pendidikan nasional yang lahir dari rahim ulama dan ormas-ormas Islam.

Menurut dia, Fraksi PKS berjuang keras untuk memasukkan aspirasi seluruh ulama dan ormas Islam terkait dengan keberagaman pesantren di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa tiap ormas memiliki karakteristik pendidikan pesantren sendiri.

“Keunikan, kekhasan, dan kekhususan karakter serta kurikulum pesantren yang ada dan beragam menjadi kekayaan bangsa,” ujarnya.

Fraksi PKS, menurut Jazuli, mengusulkan secara eksplisit agar semuanya terakomodasi dalam RUU dan kewajiban negara untuk memberikan dukungan optimal baik dari sisi kebijakan, pembinaan, sarana prasarana, dan anggaran.

Jazuli mengatakan bahwa FPKS dalam pendapatnya menegaskan pesantren terdiri atas:
(a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning;
(b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin;
(c) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

“Poin (a) untuk mengakomodasi usulan dan kekhasan pesantren NU. Poin (b) untuk mengakomodasi pesantren bercorak khusus, seperti Gontor dan sejenisnya, serta poin (c) untuk mengakomodasi karakter pesantren lain di luar dua corak sebelumnya, yang baru-baru ini diusulkan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lain,” katanya.

Ia bersyukur dalam rapat kerja penyampaian pendapat akhir minifraksi pada hari Kamis (19/9/2019) rumusan usulan Fraksi PKS itu disetujui masuk RUU.

Jazuli berharap keberadaan UU Pesantren menjadikan pesantren di Indonesia makin berkualitas sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan peradaban. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Massa Aksi Demo RKUHP dan UU KPK di Izinkan Mediasi

Published

on

Suasana massa aksi demonstrasi menuntut agar pengesahan revisi UU KPK dibatalkan dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak segera disahkan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Thierry Ramadhan mewakili 27 orang perwakilan massa aksi demonstrasi menuntut sejumlah hal kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kami meminta empat hari ke depan pertemuan kembali untuk merasionalisasi UU KPK. Kami minta audiensi kembali dalam waktu empat hari ini. Kedua, kami ingin DPR tidak mengesahkan UU lainnya terkait RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba,” ujar Thierry saat audiensi di gedung parlemen senayan Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Hal itu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Indra Iskandar. Indra menjamin akan menyampaikan semua aspirasi kepada anggota dewan.

Indra menambahkan bahwa mahasiswa seharusnya bersikap jika merasakan ada ketidakadilan di masyarakat.

Ia mengatakan mengapa ketika iklan-iklan layanan masyarakat disampaikan di media televisi dan media sosial soal jangan memilih politikus busuk, mahasiswa tidak bertindak apa-apa.

“Banyak iklan layanan masyarakat yang bilang jangan pilih politikus busuk. Kemana mahasiswa saat itu?” ujar Indra.

Namun, Indra berjanji akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada anggota Dewan.

Sebelumnya, 27 orang mahasiswa diundang masuk ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mediasi menyampaikan aspirasinya.

Pada awalnya, mereka berharap bisa bertemu anggota DPR. Namun mereka kecewa ketika yang menyambut mereka adalah Sekjen DPR.

“Kami agak kecewa, kami mengira akan bertemu anggota Dewan. Tapi terima kasih kami sudah disambut di sini,” ujar Dino, perwakilan dari BEM Trisakti.

Pertemuan itu diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Sekjen DPR dan perwakilan mahasiswa.

Kesepakatan itu diantaranya:
1. Meminta perwakilan Sekjen DPR RI untuk mengagendakan pertemuan dalam empat hari ini dengan mahasiswa yang hadir saat ini dan dosen dengan
2. Memohon agar Sekjen DPR meminta Anggota DPR tidak mengesahkan dulu RUU yang dianggap bermasalah dalam kurun waktu empat hari
3. Mengundang mahasiswa yang hadir dalam mediasi dihadirkan dalam rapat pembahasan tingkat I dan II di gedung parlemen
4. Sekjen DPR akan menyampaikan hasil-hasil audiensi kepada anggota DPR.

Nota kesepakatan itu ditandatangani perwakilan mahasiswa dan Sekjen DPR RI. Demikian, seperti dikutip Antara. (afl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Imam Nahrawi Mundur di Nilai Sikap Bijaksana

Published

on

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keputusan mundurnya Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga sebagai sikap bijaksana.

“Meskipun dalam prinsip hukum di Indonesia menerapkan azas praduga tidak bersalah, tapi keputusan Imam Nahrawi mengundurkan diri adalah sikap yang bijaksana,” kata Hetifah Sjaifudian saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/9/2019) menjawab Antara terkait pengunduran diri Imam Nahrawi.

Hatifah memuji langkah Imam Nahrawi yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dan akan berkonsentrasi menghadapi kasus hukum yang menimpanya.

“Apalagi kalau Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Imam Nahrawi untuk berkonsentrasi menghadapi masalah hukum yang dihadapinya dengan KPK, demi kelancaran tugas Kementerian Pemuda dan Olah Raga,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap, kebijakan publik Kementerian Pemuda dan Olah Raga tetap bisa berjalan normal dan pelayanan publik seminimal mungkin terkena dampak gangguannya.

“Pengisian jabatan Menpora, setelah Imam mundur adalah hak prerogatif Presiden,” katanya.

Hetifah juga menyatakan prihatin kepada Imam Nahrawi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. “Komisi XI DPR sering mengingatkan Kemenpora, dalam melaksanakan kegiatan, khususnya penggunaan anggaran,” katanya.

Komisi XI DPR RI bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan dari semua mitra kerja Komisi X DPR RI, hanya Kemenpora yang mendapat penilaian TMP (tidak menyatakan pendapat) atau disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Komisi X DPR RI selalu meminta Kemenpora berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Hetifah. Seperti dikutip Antara. (rhp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending