Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Anggota DPR Rai Wirajaya Kasus Dana Perimbangan

Published

on

Rai Wirajaya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SUK).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Fraksi PDIP I Gusti Agung Rai Wirajaya sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak periode tahun 2017-2018.

Rai Wirajaya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SUK).

“Yang bersangkutan hari ini dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUK,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.



Selain Sukiman, KPK juga telah menetapkan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPS) sebagai tersangka.

Untuk Natan, saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sedangkan Sukiman masih dalam proses penyidikan di KPK.

KPK telah menetapkan Sukiman dan Natan sebagai tersangka pada 7 Februari 2019.

Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Pada proses pengajuan, Natan Pasomba bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada anggota DPR RI Sukiman.

Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang Rp4,41 miliar yang terdiri dari dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS.

Jumlah itu merupakan “commitment fee” sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar. Demikian, seperti dikutip Antara. (bnf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

MUI Minta Jokowi Pecat Kepala BPIP soal Agama Musuh Pancasila

Published

on

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama.

Abbas pun mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yudian yang baru dilantik pekan lalu itu.

“Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat,” kata Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2020).



Abbas menilai pemikiran dan pemahaman Yudian tentang Pancasila ini bisa mengancam eksistensi negara. Selain itu, ia khawatir pemikiran Yudian tersebut menjadi destruktif terhadap pengakuan agama dalam Pancasila.

“Lalu timbul pertanyaan kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila tersebut mau dikemanakan. Dibuang ? Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar,” ujar Abbas.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan pemahaman rakyat Indonesia tentang Pancasila akan sulit terwujud karena pimpinan BPIP memiliki cara pandang yang membahayakan.

“Oleh karena itu kalau yang bersangkutan benar punya pandangan seperti itu maka pilihan yang tepat untuk kebaikan bangsa dan negara yaitu yang bersangkutan mundur atau dimundurkan,” tuturnya.

“Sebab kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat,” kata Abbas menambahkan.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada tim Blak-blakan detik.com, mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian.

CNNIndonesia.com sudah berusahan menghubungi Yudiawan untuk meminta penjelasan kembali soal pernyataanya tersebut. Namun panggilan telepon dan pertanyaan lewat pesan singkat belum direspons. (rep)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Terungkap Kasus Prostitusi Anak, Sekjen Komnas Perlindungan Anak : Perbudakan Seks Mengancam Anak Indonesia

Published

on

Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Dhanang Sasongko.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur kembali terbongkar. Kali ini, Kepolisian Resort Jakarta Utara menggerebek sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan tempat penampungan atau tinggal anak-anak yang dijadikan budak seks

Menanggapi kasus prostitusi anak ini Sekjen Komnas Perlindungan Anak Dhanang Sasongko mengatakan, prostitusi anak yang para pelakunya tertangkap di salah satu apartemen di Jakarta Utara, adalah termasuk praktek perbudakan seksual dan ekonomi di zaman modern ini.

“Bagaimana tidak, awalnya orang tua korban diberikan pinjaman uang dan diberikan motor, kemudian para korban yang usianya masih anak anak (14-17 thn) di suruh mengganti hutang tersebut dengan cara dijadikan pekerja seks komersial,” ungkap Dhanang kepada awak media, Senin (10/2/2020).



Dhanang mengharapkan pemerintah harus peka adanya penyakit kejiwaan yang mulai banyak merebak di masyarakat dan harus waspada dengan terbongkarnya kejadian ini.

Dhanang menjelaskan modus yang dilakukan tersangka sangat berbahaya, dimana setelah memberikan pinjaman uang kepada orangtua korban atau ada juga yang diberikan motor. Setelah itu anak-anak dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial, dengan cara setiap anak diberikan voucher, targetya adalah 50 voucher dalam tiap bulan untuk satu orang anak.

“Dalam 1 voucher setiap pelanggan harus membayar 380.000, yang 200.000 untuk sewa kamar, yang 75.000 untuk mucikari dan 105.000 untuk si korban, dari 105.000 di potong biaya administrasi 15.000 dan biaya admisitrasi bulanan 1.500.000. Kalau si korban tidak bisa menjual 50 lembar voucher dalam 1 bulan pihak korban dikenakan denda sebesar 1.000.000 rupiah.” kata Dhanang

Ia menambahkan, tiap bulan para korban bukannya mendapatkan hasil malah beban hutang bertambah.

“Data ini lengkap di dapat dari masing-masing korban. Karena setiap korban punya pembukuan sendiri-sendiri,” ujar Dhanang.

Dalam kasus ini ada beberapa kasus yang memberatkan diantaranya kasus penjualan orang, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan kasus ekploitasi seksual ekonomi

Dari kasus perbudakan seks ini Polres Jakarta Utara berhasil menangkap tersangka, seperti di katakan Kapolres Jakarta Utara Kombes. Pol. Budhi Herdi.

“Lima tersangka diamankan yakni tiga perempuan SR, RT dan ND serta dua laki-laki yakni MC dan SP,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Budhi Herdi, saat jumpa pers di Mapolres, Senin (10/2/2020).

Dari pengungkapan ini Polisi berhasil mengamankan barang bukti beberapa kartu tanda penduduk (KTP) palsu, kartu keluarga (KK), slip gaji bulanan korban hingga bundel kartu pemesanan dan pembayaran.

“Tersangka dijerat pasal 76F junto pasal 83 junto pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka juga dijerat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.”pungkas Kombes Pol Bhudi. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Risma Maafkan Penghinanya, Masalah Hukum Diserahkan Polisi

Published

on

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberi maaf kepada Zikria Dzatil, wanita yang melakukan penghinaan terhadap Risma melalui Facebooknya. Zikria meminta maaf kepada Risma lewat surat permohonan.

“Jadi saya mendapatkan surat permohonan maaf dari Zikria yang dibawa oleh pak Kapolres. Suratnya ada dua. Satu permintaan maaf ke saya dan yang satu ke warga kota Surabaya,” kata Risma saat konferensi pers di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Rabu (5/2/2020).

Dalam surat permohonan tersebut Zakria mengakui telah melakukan kesalahan karena menghinanya. Risma menyatakan wajib memaafkan, sebab Tuhan sendiri juga selalu membuka pintu maafnya bagi umatnya.



“Jadi intinya dia ngaku tidak pantas dengan apa yang dia lakukan di dunia maya. Jadi intinya seperti itu,” Kata Risma menambahkan “Yang bersangkutan sudah meminta maaf, maka saya juga wajib memaafkan, karena Allah pun memberikan maaf untuk umatnya yang salah.

Risma juga menanyakan mengapa disebut kodok oleh Zikria, penghinanya.

“Sebetulnya kemarin alasan saya kenapa saya melaporkan. Pertama terus terang itu pribadi saya, karena kalau saya kodok, berarti ibu, orang tua saya kodok. Saya tidak ingin orang tua saya direndahkan,”.

Risma bahkan mempertanyakan balik, bagaimana perasaannya kalau anak cucunya juga disebut kodok? Risma menambahkan ada akun lain yang juga mengikuti menyebutnya kodok.

Meskipun ia memaafkan penghinanya namun Risma menyerahkan masalah hukum pada kepolisian.

“Urusan hukum dan seterusnya saya akan serahkan ke Pak Kapolrestabes (Surabaya). Kalau saya, memaafkan, iya,” kata Risma.

Sebelumnya Polrestabes Surabaya menangkap Zikria karena melakukan penghinaan terhadap Walikota Surabaya, Risma. Zikria ditangkap di Bogor, walau sebelumnya telah berusaha menghilangkan jejak digitalnya dengan membuang Sim Cardnya. (tvl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending