Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Sekda Kabupaten Tulungagung

Published

on

Dalam penyidikan kasus, KPK sedang mendalami soal proyek "pokok pikiran" untuk anggota DPRD Tulungagung dan mekanisme APBD Tulungagung 2015-2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (17/5/2019) memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Indra dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi sebagai saksi untuk tersangka SPR terkait tindak pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Selain Indra, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Supriyono, yakni anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Adib Makarim.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal proyek “pokok pikiran” untuk anggota DPRD Tulungagung dan mekanisme APBD Tulungagung 2015-2018.

KPK pada Senin (13/5/2019) telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Pengamat : Perppu KPK Bentuk Koreksi Atas UU yang Dibuat Terburu-buru

Published

on

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan oleh DPR memiliki cacat prosedur baik secara formil maupun materiil.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi koreksi atas UU yang dibuat secara terburu-buru dan cacat prosedural.

“Paling tidak perppu itu menggambarkan bahwa sebetulnya ini bentuk koreksi atas beberapa persoalan keterburu-buruan dan cacat prosedur yang dialami oleh UU KPK yang baru,” ujar Oce saat dihubungi Antara, Minggu.

Oce menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan oleh DPR memiliki cacat prosedur baik secara formil maupun materiil.

Cacat formil yang dimaksud di antaranya mengenai proses pembentukan RUU KPK yang tidak partisipatif dan tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019.

Sementara cacat materiil dalam RUU tersebut antara lain mengenai sejumlah poin revisi yang dinilai melemahkan KPK, seperti keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Menurut Oce, apabila hasil revisi UU KPK itu tetap dibiarkan, berpotensi melumpuhkan kinerja KPK dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan perkara korupsi.

Lebih lanjut Ketua Pukat UGM itu mengatakan bahwa peluang Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan perppu KPK terbuka lebar, berkaca kepada keputusan presiden sebelumnya yang menunda pengesahaan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Oce, jika melihat respon Jokowi yang menunda pengesahaan RUU KUHP, maka tidak menutup kemungkinan Presiden juga akan mengeluarkan perppu KPK, terlebih bila melihat penolakan dari masyarakat yang masif terhadap kedua produk legislasi itu.

“Ini kan mirip sebenarnya, Undang-Undang ini sudah disahkan, tapi sepertinya belum diundangkan, sehingga ada waktu bagi presiden untuk memperhatikan masukan dari masyarakat dan kemudian menerbitkan perppu untuk mengembalikan regulasi KPK seperti yang sebelumnya,” kata dia.

“Jadi ada baiknya menurut saya Undang-Undang ini dibekukan saja, tidak usah diberlakukan dengan cara perppu. Ke depan tata dengan cara yang lebih baik, legislasinya dibuat dengan cara yang lebih baik,” sambung dia, seperti dikutip Antara. (ftr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Revisi UU KPK Dirancang untuk Dorong Investasi dan Perekonomian

Published

on

Selama ini ada anggapan bahwa gegap-gempita operasi tangkap tangan KPK dianggap telah mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara.

Indonesiaraya.co.id, Tanjungpinang – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan pengesahan UU KPK yang baru disetting untuk mendorong dunia investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Menurut Boyamin, selama ini ada anggapan bahwa gegap-gempita operasi tangkap tangan KPK dianggap telah mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara.

“Sebenarnya ini pemikiran yang salah, justru penindakan hukum yang kuat itu akan memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang bagus,” kata Boyamin, Minggu.

MAKI, kata dia, sudah cukup keras menyuarakan menolak pengesahan UU KPK dan mereka berharap tujuan meningkatkan investasi dan ekonomi sebagaimana yang diharapkan pemerintah itu dapat tercapai. “Jika tidak, maka pemerintah sama saja terang-terangan telah melemahkan KPK,” ungkapnya.

Disinggung mengenai upaya MAKI untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Boyamin berencana dalam beberapa minggu ke depan akan mengajukan hak uji materi hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi. “Kami tengah menyiapkan dalil dan bukti-bukti, agar MK nantinya membatalkan beberapa pasal di dalam UU KPK itu,” sebut Boyamin.

Salah satu pasal yang paling krusial, lanjut Boyamin, ialah penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK. “Itu secara azas hukum tidak ada. Jaksa atau polisi saja mau menyidik atau menangkap tidak perlu izin siapa-siapa,” tegasnya, seperti dikutip Antara. (ogn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Lembaga Antirasuah Dikontrol Lebih Ketat Lewat Revisi UU KPK

Published

on

Disahkannya revisi UU KPK itu sangat tepat, terlebih Presiden Jokowi dan DPR sudah menyetujuinya, khususnya terkait keberadaan dewan pengawas di KPK.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai disahkannya revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK, maka lembaga antirasuah itu akan dikontrol lebih ketat.

“Saya percaya dengan disahkannya UU KPK Nomor 30/2002 ini, maka sisi controlling terhadap lembaga anti rasuah ini akan lebih ketat. Paling utama hindari intervensi, baik dari eksekutif dan legislatif,” kata Jerry, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia disahkannya revisi UU KPK itu sangat tepat, terlebih Presiden Jokowi dan DPR sudah menyetujuinya, khususnya terkait keberadaan dewan pengawas di KPK. Sementara, poin lainnya seperti LHKPN dan SP3 tidak diterima.

Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi ini berharap pimpinan KPK yang baru perlu menjaga aspek kredibilitas.

“Pimpinan KPK jangan sering ke daerah-daerah tanpa sepengetahuan dewan pengawas. Masalah ini pernah menjadi sorotan manakala salah satu pimpinan KPK bermain tenis Tuan Guru Bajang selaku Gubernur NTB kala itu,” jelas Jerry.

Selain itu, pimpinan KPK juga perlu menggandeng LSM anti korupsi agar dapat membantu lembaga itu lantaran banyak kasus korupsi terkait Penunjukan Langung (PL) dan Tender di daerah tak tersentuh oleh hukum.

“Jadi perlu di kawal DAU, DAK, DIPA dan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan sebagi input konstruktif,” ucap Massie, seperti dkutip Antara. (syh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending