Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Vice President Angkasa Pura II

Published

on

KPK telah terlebih dahulu menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Keuangan PT AP II Andra Agussalam (AYA) dan staf PT INTI Taswin Nur (TSW).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa memanggil Vice President of Corporate Financial Control PT Angkasa Pura II (Persero) Amrizal sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap.

Kasus yang dimaksud adalah pengadaan pekerjaan baggage handling system (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Tahun 2019. Amrizal dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP).

“Hari ini, yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DMP,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (8/10/2019).



Untuk diketahui, KPK pada Rabu (2/10/2019) telah menetapkan Darman sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap tersebut.

Sebelumnya, KPK telah terlebih dahulu menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Keuangan PT AP II Andra Agussalam (AYA) dan staf PT INTI Taswin Nur (TSW).

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa pada 2019, PT INTI mengerjakan beberapa proyek di PT Angkasa Pura II dengan rincian sebagai berikut proyek visual docking guidance system (VDGS) Rp106,48 miliar, proyek bird strike Rp22,85 miliar, dan proyek pengembangan bandara Rp86,44 miliar.

Selain itu, PT INTI memiliki daftar prospek proyek tambahan di PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo dengan rincian sebagai berikut.

Proyek X-Ray enam bandara Rp100 miliar, baggage handling system di enam bandara Rp125 miliar, proyek VDGS Rp75 miliar, radar burung Rp60 miliar.

Kemudian, PT INTI diduga mendapatkan sejumlah proyek berkat bantuan tersangka Andra yang merupakan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II.

Tersangka Andra diduga menjaga dan mengawal proyek-proyek tersebut supaya dimenangkan dan dikerjakan oleh PT INTI. KPK mengidentifikasi komunikasi antara tersangka Darman dan Andra terkait dengan pengawalan proyek-proyek tersebut.

Darman juga memerintahkan staf PT INTI Taswin untuk memberikan uang pada Andra. Terdapat beberapa “aturan” yang diberlakukan, yaitu dalam bentuk tunai, jika jumlah besar maka ditukar dolar AS atau dolar Singapura, menggunakan kode “buku” atau “dokumen”.

Pada 31 Juli 2019, Taswin meminta sopir Andra untuk menjemput uang yang disebut dengan kode “barang paket” di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB.

Taswin kemudian memberikan uang sejumlah Rp1 miliar dalam bentuk 96.700 dolar Singapura yang terdiri dari 96 lembar pecahan 1.000 dan 7 lembar pecahan 100.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Taswin bertemu dengan sopir Andra untuk penyerahan uang tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Kepolisian Ancam akan Tindak Tegas Penyeleweng Dana Covid-19

Published

on

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. (Foto : Inilahonline.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Polri akan memantau dan mengawasi anggaran dana Covid-19 di seluruh daerah, sehingga tidak ada lagi kasus penyelewengan. Kepolisian bakal menidak tegas apabila ditemukan praktek korupsi.

“Kami mengawasi anggaran Covid-19 yang dari APBN. Kami cek dan awasi. Kalau ada yang diduga korupsi, kami akan proses secara hukum,” ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Rabu (1/7/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar tak ada satu pun yang bermain-main terhadap anggaran percepatan penanganan pandemi Covid-19.



Kepala Negara menyebut pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan pandemi ini, yakni Rp 695,2 T dan akan bertambah jika dibutuhkan.

Presiden pun mempersilakan lembaga penegak hukum baik kepolisian, KPK, maupun kejaksaan untuk menggigit pejabat yang bermain-main dengan anggaran tersebut. Penindakan harus dilakukan jika memang ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Dalam situasi krisis sekarang ini, tidak boleh ada satu pun yang main-main,” tegas Jokowi saat memberikan sambutan dalam upacara Hari Bhayangkara ke-74 di Istana Negara, Jakarta. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Tegas, Kapolri Sebut Polisi yang Pakai Narkoba Harusnya Dihukum Mati

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. (Foto : Radaronline.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis mengingatkan jajarannya agar tidak bermain-main dengan narkoba. Idham mengaku akan menindak tegas terhadap anggotanya yang ketahuan terlibat barang haram itu.

“Nah, kalau polisinya sendiri yang kena narkoba, hukumannya harus hukuman mati sebenarnya, karena dia sudah tahu undang-undang, dia tahu hukum, seperti itu,” ucap Kapolri Jenderal Idham Azis, Kamis (2/7/2020).

Hari ini, Polri menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jaringan internasional sebanyak 1,2 ton butir Sabu dan 35.000 pil ekstasi. Idham mengaku cerewet terhadap jajaran Direktur Narkoba di seluruh daerah agar mengecek betul jajarannya.



“Saya harus menyampaikan juga kepada semua Dirnarkoba itu. Saya paling rewel, bener nggak itu pengamanan barang buktinya? Ya, kan?” jelas Idham.

Selain itu, Idham juga meminta kepada para Direktur untuk rutin melalukan tes urine terhadap anggotanya. Hal itu untuk memastikan bahwa anggotanya tidaklah menyalahgunakan narkoba.

“Cek itu anggota, sekali-kali tes urine, bener nggak? Karena banyak kejadian yang begitu,” pungkasnya. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Ketua BPK Tegaskan Lembaganya Tidak dalam Posisi Bisa Melindungi Siapapun

Published

on

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna. (Foto : Instagram @bpkriofficial)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penghitungan Kerugian Negara (PKN) berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lainnya, PKN dilakukan dengan syarat penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Karena PKN tidak bisa dilakukan sebelum tahap penyidikan, artinya sudah ada tersangka, baru kemudian PKN dilaksanakan.



Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, tersangka sudah ditetapkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), tentunya dengan mempertimbangkan kecukupan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi (tipikor).

Hal ini merupakan penegasan kesekian kali yang disampaikan Ketua BPK mengenai adanya tudingan bahwa Pimpinan BPK melindungi perorangan atau kelompok usaha tertentu terkait dengan kasus kerugian di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dalam wawancara dengan CNBC, Agung Firman menjelaskan dalam PKN posisi BPK itu menunggu/pasif dan konstruksi perbuatan melawan hukumnya sudah disiapkan oleh APH, dalam kasus ini adalah Kejaksaan.

“Posisi BPK, yaitu tugas kami hanya menghitung saja, memang dalam PKN tersebut ada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, datanya kami dapatkan dari APH. Jadi, dalam proses PKN tersebut BPK tidak dalam posisi bisa melindungi siapapun”, kata Agung Firman dalam wawancara yang disiarkan langsung, Kamis (2/7/2020).

Ketua BPK melanjutkan, dalam posisi tersebut, BPK tidak dapat melindungi seseorang atau kelompok, sudah given. Namun demikian, BPK juga sangat mendukung dalam hal ini Kejaksaan untuk mengungkap kasus ini. Menurutnya, PKN ini mendorong BPK untuk kemudian melaksanakan audit investigasi dengan cakupan yang lebih luas.

“Di kami sendiri masih berjalan upaya konstruksi kasus dari Jiwasraya ini dapat diungkap secara utuh, jadi kami juga melakukan audit investigasi, dan audit investigasinya itu sendiri belum berakhir/terus berjalan”, ungkapnya.

Sebelumnya, BPK telah menggelar konferensi pers pada Senin (29/6/2020) untuk menerangkan mengenai kasus dugaan korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang pada saat ini masih berlangsung dan masih ditangani APH. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK mengatakan bahwa BPK pada dasarnya menghormati proses persidangan, namun demikian ada pernyataan dari salah satu terdakwa yang telah mengganggu reputasi maupun kredibilitas BPK secara kelembagaan.

Ketua BPK menegaskan, BPK sangat menghormati proses penegakan hukum, sehingga tidak akan masuk ke substansi yang saat ini telah menjadi ranah pengadilan. BPK memahami, bahwa tidak ada satupun manusia yang nyaman diperiksa apalagi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, mengikuti proses peradilan, lebih lagi jika sampai berstatus terdakwa. Tapi bagi yang diduga, disangka apalagi sampai didakwa melakukan perbuatan melawan hukum, tentunya harus mempertangungjawabkan semua perbuatannya secara hukum. (bpk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017