Connect with us

HUKUM

KPK : Pembantaran Terhadap Rommy Telah Dicabut

Published

on

Anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy, salah satu tersangka kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa pembantaran terhadap tersangka Romahurmuziy alias Rommy telah dicabut dan kembali ke Rutan KPK pada Minggu (9/6/2019) sore.

“Pembantaran RMY (Romahurmuziy) dicabut dan kembali ke rutan sore kemarin setelah sebelumnya pihak dokter RS Polri menyatakan terhadap RMY tidak dilakukan rawat inap,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (10/6/2019).

KPK pun, kata Febri, melakukan penahanan 16 hari ke depan terhadap Rommy pascapencabutan pembantaran tersebut.



“Masa penahanan ini masih dalam rentang perpanjangan penahanan 40 hari yang telah dilakukan sebelumnya. Selama masa pembantaran, masa penahanan tidak dihitung,” kata Febri.

Sebelumnya, tersangka kasus suap seleksi jabatan di Kementerian Agama itu kembali mengeluh sakit dan dibantarkan penahanannya di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur sejak Jumat (31/5/2019).

KPK pada Jumat (24/5/2019) sempat memeriksa Rommy di gedung KPK Jakarta setelah sebelumnya sempat dibantarkan penahanannya di RS Polri.

“Sehat, sehat kalau sekarang,” ucap Rommy saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Untuk diketahui, Rommy juga pernah dibantarkan penahanannya di RS Polri selama satu bulan sejak Selasa (2/4/2019) dan baru kembali ke Rutan Cabang KPK pada Kamis (2/5/2019).

Selanjutnya, Rommy kembali dibantarkan penahanannya di RS Polri Jakarta Timur sejak Senin (13/5/2019) malam dan kembali ke Rutan Cabang KPK pada Rabu (15/5/2019).

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima, yakni Rommy.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Untuk Muafaq dan Haris saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sidang perdana terhadap keduanya telah digelar pada Rabu (29/5/2019).

Sementara untuk tersangka Rommy saat ini masih dalam proses penyidikan di KPK. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Demokrat : Putusan MK Terkait Eks-Napi Korupsi Harus Diikuti

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan terpidana kasus korupsi harus diikuti karena berkekuatan hukum tetap.

“Kalau MK sebagai final justifikasi tentu harus diikuti. Suka atau tidak, itu adalah keputusan institusi dan final,” kata Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Menurut dia, MK memutuskan persoalan hukum di masyarakat terkait dengan UU dan biasanya kalau ada yang merasa dirugikan, dibawa ke institusi tersebut.



Syarief menilai, MK adalah institusi yang terakhir untuk mendapatkan keadilan sehingga kalau lembaga tersebut sudah mengeluarkan putusan maka harus diikuti.

“Kalau MK sudah memutuskan begitu, seharusnya semuanya mematuhi,” ujarnya.

Dia menilai, pasca-Putusan MK itu, semua dikembalikan kepada partai politik dalam pencalonan kepala daerah apakah mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi atau tidak.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait dengan syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Dalam putusannya, MK mengabulkan untuk memberikan masa tunggu selama 5 tahun bagi mantan terpidana.

Artinya, mantan terpidana baru bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah melalui masa tunggu 5 tahun usai menjalani pidana penjara. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tunggu Pimpinan Baru

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan setelah pimpinan baru dilantik.

“Menunggu ditetapkan, ada prosesnya, mudah-mudahan dengan pelantikan pimpinan baru yang sudah ada aturan barunya,” kata Tjahjo usai mengikuti rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Tjaho mengatakan proses pengisian lembaga KPK oleh ASN tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak secara bertahap.



“Ya semua dong, langsung. Mosok mau nyicil, ya enggak ada,” tambahnya.

Terkait adanya penolakan dari sebagian karyawan KPK untuk menjadi ASN, Tjahjo menghormati hal itu. Namun, dia menegaskan ketika undang-undang dan peraturan mengatur tentang pegawai KPK harus ASN, maka itu harus ditaati.

“Orang itu bebas, mau jadi ASN atau mau tidak, bebas kok. Mau mundur juga bebas saja. Itu hak asasi,” katanya.

Pengisian lembaga KPK oleh ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyatakan bahwa pegawai lembaga antirasuah itu adalah aparatur sipil negara.

KPK sudah membentuk tim transisi untuk menemukan skema pengisian pegawai tersebut, yang usulannya antara lain dengan mengalihkan status pegawai tetap KPK menjadi ASN dan pegawai tidak tetap menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Tjahjo pun sudah berkomunikasi dengan tim transisi KPK tersebut untuk membahas mekanisme peralihan status, pemberian gaji dan tunjangan, penyediaan asuransi dan penyesuaian tingkat jabatan. Demikian, seperti dikutip Antara. (fra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Stafsus : Jokowi Dukung KPK Perkuat Pencegahan Berantas Korupsi

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyampaikan Presiden Joko Widodo sangat mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi, salah satunya melalui tindak pencegahan.

“Pendekatan yang diambil harus menyeluruh, baik dari sisi preventif maupun korektif,” kata Dini dalam keterangannya diterima ANTARA di Jakarta pada Kamis (12/12/2019).

Salah satu upaya pencegahan yang dimaksud Dini bisa ditanamkan melalui kurikulum pendidikan antikorupsi yang menyebarkan semangat antikorupsi, penanaman nilai kejujuran, disiplin di tingkat sekolah.



Selain itu, diperlukan juga upaya perbaikan sistem antikorupsi di seluruh lembaga pemerintahan.

“Pada intinya Presiden hanya ingin kinerja KPK bisa menjadi lebih efektif dan efisien,” ucap Dini menegaskan.

Sementara itu terkait hukuman mati bagi para koruptor, menurut Dini, Presiden berharap hal itu dibahas dalam proses legislasi melibatkan DPR dan pemerintah dengan memerhatikan aspirasi rakyat.

“Dalam proses legislasi tersebut pastinya akan dilakukan assessment atas hukuman mati untuk koruptor dengan memerhatikan pendapat masyarakat, efektifitas dari hukuman mati; apakah betul bisa mengurangi tingkat korupsi secara signifikan, fungsi pemidanaan; semata mata punitif atau rehabilitatif, hak dasar manusia untuk hidup, tingkat akurasi penyelidikan dan penyidikan serta proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan,” tutur Dini.

Presiden, ujar Dini, memerhatikan unsur kemanusiaan harus tetap masuk ke dalam pertimbangan tersebut. Demikian, seperti dikutip Antara.(ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending