Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Ngada Marianus Sae yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

“Hari ini (Selasa) penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari mulai 13 Mei 2018 sampai 11 Juni 2018 untuk tersangka Marianus Sae dalam tindak pidana korupsi suap terkait terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Ngada,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Saat ini, Marianus Sae ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Marianus Sae dan Direktur PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu.

Pemberian uang dari Wilhelmus kepada Marianus terkait “fee” proyek-proyek di Kabupaten Ngada.

Wilhelmus merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek-proyek di Kabupatem Ngada sejak 2011.

Wilhelmus membukakan rekening atas namanya sejak 2011 dan memberikan ATM bank tersebut kepada Marianus pada 2015.

Total uang yang ditransfer maupun diserahkan secara tunai oleh Wilhelmus kepada Marianus sekitar Rp4,1 miliar.

Pemberian dilakukan pada November 2017 Rp1,5 miliar secara tunai di Jakarta, Desember 2017 terdapat transfer Rp2 miliar dalam rekening Wilhelmus, 16 Januari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp400 juta, 6 Februari 2018 diberikan tunai di rumah Bupati Rp200 juta.

Pada 2018, Wilhelmus dijanjikan proyek di Kabupaten Ngada senilai Rp54 miliar terdiri atas pembangunan Jalan Poma Boras Rp5 miliar, Jembatan Boawe Rp3 miliar, Jalan Ruas Ranamoeteni Rp20 miliar, Ruas Jalan Riominsimarunggela Rp14 miliar, Ruas Jalan Tadawaebella Rp5 miliar, Ruas Jalan Emerewaibella Rp5 miliar, dan Ruas Jalan Warbetutarawaja Rp2 miliar.

Sebagai penerima, Marianus disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pihak pemberi Wilhelmus disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti dikutip Antara. (bfd)