Connect with us

HUKUM

KPK Sesalkan Kepala Daerah Terima Suap untuk Terbitkan Perda

Published

on

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan terjadi praktik suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. KPK menyatakan praktik suap seperti ini sudah berkali-kali terjadi di daerah.

“KPK masih menemukan kepala daerah yang menerima suap untuk penerbitan peraturan daerah yang akan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

KPK, lanjut Basaria, juga menyesalkan ketidakpedulian terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima. “KPK mencermati kasus ini, karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam,” ujar Basaria.

Kasus tersebut, kata dia, juga menambah deretan jumlah kepala daerah dan jajaran di bawahnya yang kasusnya diproses oleh KPK dengan berbagai modus korupsi. “Hingga saat ini, KPK sudah menangani 107 kasus terkait kepala daerah,” kata Basaria.

Menurut dia, perizinan juga menjadi salah satu fokus dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. “Seperti yang kita ketahui bersama, Stranas Pencegahan Korupsi memiliki tiga fokus sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” kata Basaria.

Pembenahan perizinan itu, kata dia, diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah dan bukan menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, Basaria juga mengungkapkan bahwa dalam proses pemeriksaan yang berjalan disampaikan juga alasan investasi.

“Hal ini kami pandang lebuh buruk lagi jika alasan investasi digunakan sebagai pembenar dalam melakukan korupsi. Apalagi kita memahami, investasi akan berarti positif bagi masyarakat dan lingkungan jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan “good governance”. Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan tidak merusak lingkungan,” ujar Basaria.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu, yaitu diduga sebagai penerima Gubernur Kepri 2016-2021 Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH).

KPK juga menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Kasus BLBI : KPK Gandeng CPIB Panggil Tersangka Sjamsul Nursalim Besok

Published

on

KPK menggandeng komisi antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), dalam upaya pemanggilan tersangka Sjamsul Nursalim.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng komisi antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), dalam upaya pemanggilan tersangka Sjamsul Nursalim.

Taipan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, kembali dipanggil KPK pada Jumat (19/7/2019), terkait kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

“Upaya pemanggilan tersangka juga dilakukan dengan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura sejak Rabu 10 Juli 2019,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (17/7/2019).

Adapun surat panggilan pemeriksaan telah dikirim ke lima alamat berbeda masing-masing di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, dikirim ke alamat Simprug W.G 9, Grogol Selatan, Jakarta Selatan sejak Rabu (10/7/2019).

Sementara untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke alamat 20 Cluny Road; Giti Tire Pte. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd, sejak Kamis (11/7/2019).

Selain mengantarkan surat panggilan pemeriksaan tersebut, KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia mengumumkannya di papan pengumuman kantor KBRI Singapura.

Besok merupakan panggilan kedua setelah pada Jumat 28 Juni lalu keduanya mangkir dengan alasan tidak jelas.

KPK memberi kesempatan pada keduanya apabila ingin menyampaikan argumentasi, bantahan-bantahan soal kasus BLBI dengan alat bukti yang valid.

“Jika SJN dan ITN meyakini tidak melakukan korupsi sebagaimana yang diduga dalam perkara ini, maka KPK mengajak tersangka untuk menghadapi proses hukum secara terbuka,” katanya.

Dia mengatakan proses pemanggilan ini mempertegas bahwa lembaga antirasuah tidak menghentikan penyidikan kasus Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun, yang kemudian menjadi dasar kerugian keuangan negara senilai Rp4,58 triliun.

Menurut Febri, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa tersangka melakukan missrepresentasi dan aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi.

Pada 24 Mei 2007, lanjut dia, Perusahaan Pengelola Aset melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma senilai Rp220 miliar, padahal nilai kewajiban Sjamsul yang seharusnya diterima negara adalah Rp4,8 triliun.

Selain keduanya, KPK juga turut memanggil mantan Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001 Rizal Ramli sebagai saksi untuk kasus ini. Pemanggilan ini adalah penjadwalan ulang.

Dalam perkara ini, Sjamsul dan Itjih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Minta Jokowi Bentuk TGPF Baru

Published

on

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Indonesiaraya.co.id, Yogyakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) baru karena TGPF sebelumnya dinilai tidak berhasil mengungkap pelaku maupun aktor intelektual kasus penyerangan Novel Baswedan.

“Langkah berikutnya nanti pimpinan (KPK) memutuskan, bisa saja kita menyerahkan kepada Presiden untuk membentuk TGPF baru,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Menurut Agus, sebenarnya KPK berharap TGPF melalui hasil investigasinya bisa mengidentifikasi para pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

“Ternyata masih cukup gelap ya. Hanya ada satu pelaku yang datang ke rumah (Novel). Hanya dua pelaku di sekitar masjid,” kata dia.

Bahkan, lebih jauh KPK juga berharap TGPF yang telah bekerja selama enam bulan itu mampu menentukan tersangka dalam kasus itu. “Ternyata tidak berhasil kan,” kata dia.

Ia menegaskan KPK berkomitmen untuk mendorong pengusutan kasus itu segera tuntas. Langkah berikutnya para pimpinan KPK akan mendikusikan berbagai usulan atau langkah apa yang akan ditempuh sebagai respons dari hasil investigasi TGPF.

“Kita keputusannya kolektif kolegial jadi harus disetujui dulu oleh para pimpinan. Kita usulkan apa kemudian kita minta Presiden untuk membentuk TGPF baru atau apa,” kata dia.

Sementara itu, terkait pernyataan TGPF yang menyebut Novel menggunakan kewenangan berlebihan selaku penyidik KPK, Agus menilai pernyataan itu kurang tepat. Pasalnya, menurut Agus, kinerja Novel selalu dikontrol oleh jajaran pimpinan KPK.

Ia menjelaskan setiap tahapan mulai pengaduan menjadi penyelidikan, kemudian penyelidikan menjadi penyidikan, dan dari penyidikan ke penuntutan seluruhnya diekspose terlebih dahulu di depan pimpinan KPK. “Jadi penggunan kata-kata itu (Novel menggunakan kewenangan berlebihan) mungkin kurang tepat,” kata Agus Rahardjo.

Dalam surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019, kepolisian dalam tim gabungan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kekerasan yang terjadi kepada Novel Baswedan. Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai salat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Pelaku menyiramkan air keras ke kedua mata Novel sehingga mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat karena mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding mata kanannya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Novel Baswedan Sebut TGPF Ngawur, Ini Alasannya

Published

on

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membantah pernyataan Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Kapolri yang menyebut dirinya menggunakan wewenang yang berlebih dalam mengusut kasus korupsi. Novel bahkan menyebut pernyataan tersebut sangat ‘ngawur’.

‎”Ngawurlah. Itu omongannya ngawur yang tidak perlu saya tanggapi,” kata Novel Baswedan saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2019).

Menurut Novel, dia sebagai seorang penyidik tentu memiliki perspektif yang logis. Sehingga ia tidak akan menanggapi suatu ucapan yang ngawur.

Hal senada disampaikan anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Alghifari Aqsa. Ia menilai temuan tim gabungan bentukan Kapolri justru menyudutkan Novel. “Tidak ada hal yang signifikan dari temuan satgas. Anehnya justru terkesan menyudutkan Novel karena dugaan teror ke Novel dipicu dendam akibat penggunaan wewenang berlebih,” kata Alghifari.

Ia pun mengaku bingung dengan pernyataan wewenang berlebihan tersebut. Karena tidak dijelaskan secara detil oleh TGPF. Sehingga, menurutnya itu hanya menjadi opini dari tim itu.

Alghifari menegaskan, tim gabungan dibentuk untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Bukan untuk mendalami kasus-kasus di luar tugas, pokok dan fungsinya. “Hal ini menunjukan bahwa tim satgas Polri telah mencoba membangun opini yang spekulatif, tanpa adanya bukti yang mencukupi,” ungkap dia.

Sebelumnya, TGPF kasus Novel Baswedan menemukan adanya enam kasus high profile yang kemungkinan terkait dengan penyerangan terhadap Novel. Mereka meminta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, untuk mendalami kemungkinan-kemungkinan tersebut.

“TGPF menemukan fakta bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani korban yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat adanya dugaan penggunaan keweangan scara berlebihan,” ujar Anggota TGPF, Nurcholis, pada konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019). Demikian, seperti dikutip Republika.co.id. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending