Connect with us

HUKUM

KPK Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Usaha Jasa Keuangan-Kesehatan

Published

on

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensosialisasikan panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha sektor jasa keuangan dan kesehatan di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

“Hari ini kami undang untuk mereka sama-sama nanti dengan KPK melaksanakan bisnis yang profesional dan berintegritas kalau bahasanya KPK integritas itu kan berarti tidak ‘corrupt’ tidak nipu, harus jujur, harus adil, dan seterusnya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa peran sektor swasta di setiap negara itu bisa mencapai 90 persen.

“‘Private sector’ itu perannya di setiap negara itu bisa ada yang sampai 90 persen atau kebalikan tetapi bagi kita dengan peran swasta yang begitu besar itu bagaimana mereka menjaga level persaingannya menjadi sama, kalau persaingannya tidak adil mau bagaimana?” ucap Saut.

Oleh karena itu, kata dia, KPK akan menjaga persaingan pada sektor swasta untuk menghindari adanya tindak pidana korupsi.

“Supaya mereka semua memiliki kesempatan yang sama, kalau tidak memiliki kesempatan yang sama kan biasanya yang satu karena ‘nyogok’, yang satu karena ada ‘conflict interest’, akhirnya adalah tindak pidana korupsinya. Itu sebabnya mereka kita beri keyakinan percaya diri ini lho kalau kamu melakukan ini KPK akan menjaga,” ujarnya.

Untuk menghindari adanya tindak pidana korupsi itu, kata dia, KPK selalu melakukan sosialisasi agar bisnis pada sektor swasta itu dilakukan dengan adil, tidak ada “fraud” atau kecurangan, dan tidak ada isu-isu korupsi.

“Untuk menjaga itu kita harus selalu melakukan sosialisasi-sosialisasi. Ada standar-standar yang harus mereka lakukan syarat-syaratnya di perusahaan itu harus ada apa saja, contohnya adalah bahwa mereka pernah melakukan pakta integritas dan lain-lain yang memungkinkan ‘fraud’ itu menjadi lebih kecil,” ungkap Saut.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan kepada peserta yang ikut sosialisasi tersebut bahwa korupsi jangan dilihat dari besar kecilnya uang.

“Saya tadi dijelaskan kepada peserta bahkan di Singapura, 1 dolar saja sopir truk ‘nyogok’ sopir forklift itu masalah, apa lagi ‘nyogok’ pegawai negeri atau yang lain-lain. Jadi ini kerjanya panjang, kerjanya banyak yang harus kita benahi. Hari ini baru jalan kecil dari langkah panjang yang harus kita lakukan,” kata dia, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

JPU akan Hadirkan Saksi Ahli di Persidangan Ratna Sarumpaet

Published

on

Tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet saat sidang di Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong oleh Ratna Sarumpaet pada Kamis beragenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU akan menghadirkan empat saksi ahli pada persidangan Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan ini.

Sebelumnya, Koordinator JPU, Daru Tri Sadoro mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan empat aksi ahli di berbagai bidang pada persidangan ini.

“Kami akan menghadirkan empat ahli, ahli digital forensik, ahli sosiologi, ahli bahasa, ya kira-kira itu lah,” katanya seusai sidang terdakwa Ratna Sarumpaet, Selasa (23/4/2019).

JPU juga mengatakan bahwa nama-nama ahli tersebut belum bisa dibuka dan diberitahukan pada publik.

“Untuk nama nanti ya,” ujarnya belum bisa menyebutkan siapa saja yang akan didatangkan menjadi saksi ahli dalam persidangan ini.

Dalam kasus penyebaran berita bohong melalui media elektronik ini, terdakwa Ratna Sarumpaet didakwa melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan juga dakwaan Pasal 28 Ayat (2) juncto 45A Ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian, seperti dikutip Antara. (gen)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kementerian BUMN Nonaktifkan Dirut PLN Sofyan Basir

Published

on

Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir (SFB).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian BUMN mengatakan telah menonaktifkan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir dari jabatannya menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek PLTU Riau-1.

“Saya sudah dapat informasi bahwa Dewan Komisaris PLN sudah menonaktifkan yang bersangkutan (Sofyan Basir). Kami tinggal menunggu surat resmi dari Dewan Komisaris hari ini (Kamis),” kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Menurut Imam, penonaktifan Sofyan Basir merupakan keputusan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

“PLN itu perusahaan besar, strategis, dan melayani kebutuhan listrik masyarakat dan seluruh jenis industri. Jadi, (Sofyan Basir) harus dinonaktifkan,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Imam juga menyebutkan bahwa Dewan Komisaris PLN telah
menetapkan Muhamad Ali, Direktur Human Capital Management PLN, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN.

“Sesuai anggaran dasar, RUPS mempunyai waktu 30 hari untuk melakukan proses pergantiannya (dengan dirut definitif) dan untuk sementara mengangkat Plt Pak Muhamad Ali,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (23/4/2019), KPK resmi menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus PLTU Riau-1.

KPK menyebutkan Sofyan Basir diduga menerima suap atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak Iain dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Tersangka Sofyan diduga bersama-sama atau membantu Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Demikian, seperti dikutip Antara. (roy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Petugas KPK Geledah Rumah Bupati Solok Selatan

Published

on

Petugas KPK saat menggeledah Rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Muzni Zakaria di kawasan Asratek Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (25/4/2019) pagi.

Indonesiaraya.co.id, Padang – Rumah Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Muzni Zakaria di kawasan Asratek Kecamatan Padang Utara, Kota Padang digeledah oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/4/2019) pagi.

Salah seorang warga Teguh Ilhamda, di Padang, Kamis (25/4/2019) mengatakan dirinya melihat empat petugas masuk ke rumah pribadi Muzni Zakaria tersebut.

“Saya melihat empat petugas, dua petugas berpakaian polisi dengan senjata, dan dua lagi mengenakan rompi KPK,” kata dia.

Ia mengatakan petugas tersebut masuk ke rumah tersebut sekitar pukul 08.00 WIB, dan mereka berada di rumah tersebut sekitar dua jam lalu keluar rumah.

Dia menambahkan, rumah ini ditempati oleh Muzni Zakaria berada Perumahan Asratek di Jalan Tanjung Karang nomor S 12 RT 02 RW 08, Kelurahan Ulak Karang Selatan.

Menurut dia, Bupati Solok Selatan itu setiap seminggu sekali berkunjung ke sini.

Sekitar pukul 12.00 WIB, empat orang keluar dari rumah tersebut. Mereka dijemput mobil minibus bernomor polisi BA 1554 AY.

Mereka keluar dari rumah tersebut dengan membawa dua koper dari rumah tersebut. Selanjutnya keempat petugas meninggalkan lokasi tersebut.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Syamsi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui persoalan ini, mungkin karena masih penggeledahan.

“Biasanya mereka (KPK) jika membutuhkan tempat untuk pemeriksaan langsung berkoordinasi dengan kami untuk menyediakan tempat, ” kata dia pula, seperti dikutip Antara. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending