Connect with us

POLITIK

KPU Berdalih Situng Justru Bantu Ungkap Kecurangan

Published

on

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai Sistem Informasi Perhitungan Suara atau Situng sangat membantu proses rekapitulasi yang saat ini tengah berjalan. KPU berdalih, aplikasi tersebut terutama dibutuhkan dalam mengungkap kecurangan-kecurangan pemilihan umum.

“Tahu dari mana ada kecurangan-kecurangan kalau enggak dari Situng?” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta, Kamis malam (16/5/2019).

Dia menjelaskan, skema penghitungan suara dalam Situng dirangkum secara virtual. Form C1 dikumpulkan dan disampaikan ke masyarakat, sehingga mereka bisa mengunduhnya.

Ilham pun menyebut proses semacam itu sekaligus untuk mencocokkan data yang disetor KPU dengan yang dimiliki masyarakat. Jika ada hasil yang berbeda, bisa diubah di tingkat atas.

“Jadi enggak ada masalah. Problemnya apa (sehingga Situng harus disetop)? Kami transparan, kok. Masuknya (C1) juga berkala,” tutur Ilham.

Dia mengatakan, putusan sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis (16/5/2019) kemarin meminta agar KPU memperbaiki Situng, bukan menghentikan proses di sistem itu. Artinya, menurut Ilham, Bawaslu pun mengakui sistem tersebut merupakan bagian dari upaya transparansi.

Ilham menuturkan, apa yang dilakukan oleh KPU didukung penuh oleh Bawaslu. Termasuk komitmen untuk mengoreksi dan mengevaluasi Situng, yang dimintakan Bawaslu ke KPU, juga sebagai bentuk peningkatan transparansi.

“Jadi sekali lagi enggak ada masalah. Sekali lagi bahwa Situng ini kita transparan,” ujar Ilham. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Serangan Siber Personal KPU jadi Tantangan Pilkada 2020

Published

on

Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengingatkan serangan siber terhadap personal penyelenggara pemilu akan menjadi tantangan baru di pemilihan umum kepala daerah 2020.
​​​​
“Serangan siber pada pemilu mulai banyak sejak 2014, 2014 serangan itu banyak menuju KPU sedangkan yang bersifat personal itu sedikit sekali,” kata Arief Budiman pada kegiatan Konsolidasi Nasional KPU 2019 dan peluncuran Pilkada 2020, di Jakarta, Senin.

Kemudian, tren serangan siber itu berubah pada Pemilu 2019, sebagian besar dari lebih 5.000 serangan yang tercatat ditujukan kepada personal penyelenggara KPU.

“Ini yang perlu kita waspadai pada Pilkada 2020, ada perubahan kultur dalam aktivitas penyelenggaraan pemilu kita, dan cara merespon pemilu pada era teknologi informasi ini,” kata dia.

Arief Budiman meminta penyelenggara daerah agar siap menghadapi potensi serangan siber tersebut selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 berlangsung.

Setidaknya kata dia ada tiga cara menangkal serangan siber khususnya yang menyerang KPU dengan informasi hoaks, yakni dengan meningkatkan transparansi, akurasi dan kecepatan.

“Transparansi harus didukung oleh teknologi informasi dan kecepatan informasi itu sampai ke publik, semakin cepat semakin efektif menekan hoaks,” ujarnya.

KPU pada 21-24 September 2019 menggelar kegiatan Konsolidasi Nasional untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan, dan peluncuran secara resmi tahapan Pilkada serentak 2020. Demikian, seperti dikutip Antara. (blw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Anggota Baleg : KPK Lebih Kuat Gunakan Sistem Dua Tingkat

Published

on

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Hendrawan Supratikno.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno meyakini KPK akan lebih kuat kedepannya karena dalam revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menganut sistem dua tingkat.

“Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat atau two-tiers system yang diangkat dalam revisi UU, dibanding sistem satu tingkat single tier system yang ada di UU lama,” kata Hendrawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, sejarah membuktikan, dalam evolusi kelembagaan modern, sistem dua tingkat lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi.

Hendrawan menjelaskan, sistem satu tingkat di dalam UU KPK yang lama yaitu terdapat di lima pimpinan KPK selaku penanggung jawab tertinggi.

Dia mengatakan sistem dua tingkat di dalam revisi UU KPK yaitu terdapat di 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK yang memiliki struktur jabatan yang setara.

Menurut dia, kuatnya sistem dua tingkat itu dapat dibuktikan dari eksistensi lembaga-lembaga komersil termasuk dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan di berbagai organisasi sosial yang selalu menggunakan sistem dua tingkat.

“Hampir semua lembaga bisnis berdaya saing global menggunakan format korporasi terbuka, semua pakai sistem dua tingkat. Demikian pula organisasi sosial, pelaksanaan dan pengawasan dibuat sebagai proses check-recheck yang berkesinambungan,” ujarnya.

Namun menurut dia, KPK sebagai lembaga negara yang menjadi bagian dari pemerintah, tentu berbeda dengan lembaga komersil, tetapi dirinya berpikir sebaliknya.

Dia menilai, KPK sebagai lembaga negara dengan kewenangan besar, sistem dia tingkat tersebut penting untuk diterapkan agar ada mekanisme check and recheck.

“Lembaga swasta yang tidak pakai uang negara dan pejabatnya tidak disumpah saja butuh check and balance, apalagi lembaga negara,” ujarnya.

Selain itu, dia mempersilakan semua pihak untuk mengkaji sekaligus membandingkan sistem kerja antara UU KPK yang lama dengan sesudah revisi.

Hendrawan mengatakan, UU KPK lama hanya menganut sistem satu tingkat, namun di UU KPK setelah revisi sudah menganut sistem dua tingkat.

“Sistem dua tingkat lebih teruji kuatnya dibandingkan sistem satu tingkat,” ucapnya, menegaskan. Demikian, seperti dikutip Antara. (imb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Ketua KPU : Keterlambatan NPHD Jangan Mengganggu Pilkada 2020

Published

on

Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengingatkan Pemilihan kepala daerah 2020 jangan sampai terganggu jika terjadi keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada.

“Tahapan pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau tanggal 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani,” kata Arief Budiman di Jakarta, Minggu.

Caranya, menurut dia, penandatanganan NPHD tentunya harus bisa rampung sebelum jadwal Pemilihan kepala daerah serentak itu bergulir.

Pilkada 2020 sebenarnya sudah dimulai jauh hari sebelum penandatangan NPHD, namun tahapan yang membutuhkan biaya akan dimulai pada 1 November 2019 mendatang.

KPU pada November 2019 itu akan menggelar sosialisasi Pemilihan umum kepala daerah ke masyarakat. Kemudian dilanjutkan 1 Januari 2020, KPU merekrut penyelenggaraan tingkat kecamatan.

Sejak tahapan tersebut, KPU tentunya sudah membutuhkan anggaran baik biaya sosialisasi maupun untuk honorarium penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS.

“Pemilu itu kan wajib sesuai perintah undang-undang dan wajib dibiayai oleh APBD,” kata dia.

Ketua KPU RI itu mengajak seluruh pihak yang terkait soal NPHD ini memiliki komitmen yang sama yakni menyelesaikan prosesnya sebelum tahapan Pilkada dimulai demi menyukseskan Pilkada serentak. Demikian, seperti dikutip Antara. (blw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending