Connect with us

POLITIK

KPU Ingatkan Pemerintah Daerah Perhatikan NPHD Anggaran Pilkada 2020

Published

on

Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum RI mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa penyediaan anggaran untuk biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020.

“Ada dua hal yang harus diperhatikan jika NPHD sudah ditandatangani, yaitu besaran anggaran dan waktu pencairannya,” ujar ketua KPU RI Arief Budiman ketika ditemui usai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik, serta calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (12/8/2019) malam.

Menurut dia, jika besaran anggaran dan waktu pencairannya tidak sesuai harapan maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya tahapan Pilkada yang berimbas pada proses penyelenggaraan.



NPHD, kata dia, ditandatangani setelah Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan selesai diundangkan sehingga menjadi pedoman semua pihak untuk menjalankan proses Pilkada.

“KPU sudah membuat PKPU tentang tahapan dan sudah diproses, tinggal perundangan. Sekarang masih di Kemenkum-HAM untuk diundangkan sehingga setelah selesai akan menjadi pedoman,” ucap mantan ketua KPU Jatim itu.

Pedoman tersebut tak hanya berlaku untuk KPU atau penyelenggara pemilu lainnya serta pemerintah daerah, tapi juga untuk partai politik peserta Pilkada agar memperhatikan kapan waktu tepat mengajukan calon kandidat kepala daerah.

Selain itu, lanjut dia, kepada masyarakat yang berkeinginan maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada 2020 harus memperhatikan dan memahami waktu pengumpulan dokumen dukungan agar tidak terlewatkan.

“Tahapan ini juga pedoman bagi pihak lain, semisal aparat keamanan untuk mengetahui mana saja titik-titik rawan proses penyelenggaraan Pilkada seperti jadwal kampanye, pemungutan suara hingga penghitungan suara,” katanya.

Sementara itu, KPU RI juga telah memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 digelar pada 23 September sehingga tepat setahun sebelumnya akan dilakukan peluncuran pelaksanaan.

“KPU sudah memutuskan Pilkada pada 23 September 2020 maka 23 September 2019 digelar peluncuran pelaksanaannya dan kami sudah meminta semua pihak terkait memulai tahapan,” tuturnya, seperti dikutip Antara. (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Said Didu : Prinsipnya Negara Wajib Sediakan Pelayanan Kesehatan untuk Rakyat, Sekarang Terbalik

Published

on

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan tak henti-hentinya menuai protes dari publik.

Bahkan dalam rapat dengar pendapat Senin lalu (20/1), Komisi IX DPR RI ‘menyerang’ Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang terkesan tak bisa berbuat banyak untuk membatalkan kenaikan.

Menurut mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, pandangan soal jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan negara kepada masyarakat kini mulai bergeser. Padahal soal jaminan kesehatan, sudah jelas tercantum dalam Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).



Dijelaskan Said Didu, pada prinsip UU tersebut, negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara.

“Saat ini seakan dibalik menjadi bahwa seluruh warga negara wajib membayar biaya kesehatan kepada negara,” sindir Said Didu di akun Twitternya, Kamis (23/1/2020).

Per 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan resmi naik sebesar 100 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. (kon)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Terkait Calon Wagub DKI, Sufmi Dasco : PKS yang Pilih Riza Patria

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sejatinya mengajukan empat untuk menduduki Wagub DKI.

Mereka adalah Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, Saefullah dan Arnes Lukman.

Setelah usulan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentukan hanya ada dua nama untuk menggantikan Sandiaga Uno.



Lalu kemudian, PKS sendiri yang memilih Ahmad Riza Patria untuk mengisi kursi kosong pendamping Anies Baswedan itu.

“Iya, PKS (yang memilih nama Riza),” kata Sufmi.

Selain Riza Patria, satu nama lain berasal dari PKS, yakni Nurmansyah Lubis.

“Pada waktu (surat) diberikan kepada kami, sudah lengkap ditandatangani DPP PKS dan DPW PKS,” terangnya.

Surat dari PKS itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada DPD dan DPP Partai Gerindra.

Kemudian, proses selanjutnya adalah menyerahkan surat itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kan tidak mungkin saya ke Gubernur DKI Jakarta. Nanti, mereka tindaklanjuti bersama-sama dengan DPW PKS (ke gubernur),” pungkas Wakil Ketua DPR RI itu.

Untuk diketahui, tarik-menarik antara Gerindra dan PKS soal kursi Wagub DKI sudah berlangsung cukup lama.

Kedua parpol juga sempat terlibat saling klaim menjadi yang berhak mendapatkan kursi tersebut.

Diiringi sejumlah nama yang muncul dari masing-masing partai.

Sampai akhirnya kedua partai sepakat masing-masing mengusulkan satu nama untuk diajukan sebagai pengganti Sandiaga Uno.

Dari Gerindra ada nama Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari PKS mengajukan Nurmansyah Lubis. (pil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Menteri Yasonna Sebar Hoaks soal Buron Harun Masiku

Published

on

Menkum HAM, Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Menkum HAM Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong alias hoaks kepada publik soal keberadaan Harun Masiku.

Sebelumnya, Yasonna mengaku tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Rabu (22/1/2020).



Ia mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia. (alu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending