Connect with us

EKONOMI

KSSK Terbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. /Instagram.com/@smindrawati.

INDONESIA RAYA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil asesmen Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) terhadap kuartal keempat tahun 2020  yang telah dilaksanakan 27 Januari 2021.

Stabilitas sistem keuangan terpantau berada dalam kondisi normal di tengah perekonomian yang juga berangsur membaik.

Pada rapat tersebut, KSSK memutuskan untuk menerbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha.



“KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dan instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan saat ini kami juga makin melihat secara detail bagaimana mempercepat pemulihan perekonomian,” jelas Menkeu pada konferensi pers virtual bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan anggota DK Lembaga Penjaminan Sosial (LPS) Lana Soelistianingsih, Senin 1 Februari 2021.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia usaha cukup beragam, oleh karena itu KSSK akan melakukan diskusi intensif dengan pelaku usaha untuk melakukan identifikasi.

Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut menjadi masukan bagi KSSK di dalam menyusun Paket Kebijakan Terpadu.

BACA JUGA: Adilmakmur.co.id, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar peristiwa politik, ekonomi, bisnis, dan nusantara.

Menkeu pun menambahkan, di dalam pembahasan KSSK akan melanjutkan koordinasi untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai paket kebijakan terpadu ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

PMN Seharusnya Diberikan Kepada BUMN yang Menjalankan Fungsi Public Service Obligation

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. /Instagram.com/@nevizuairina

INDONEISA RAYA – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, dampak dari Perppu No.1/2020 (UU No 2/2020 tentang Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi covid-19) muncul kembali dalam bentuk kucuran dana negara kepada BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Ia menyayangkan, regulasi yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pandemi dengan efektif dan efisien, ada ruang ruang kepada pemerintah untuk mengubah APBN sampai dengan TA 2022 tanpa persetujuan DPR, apalagi dalam bentuk APBNP.

Pemerintah hanya perlu menyampaikan ‘pemberitahuan’ dalam rapat kerja di Badan Anggaran terkait realisasi APBN 2021 semester I dan Prognosa/outlook semester II.



“Saya, ketika rapat kerja di Komisi VI dengan Menteri BUMN, menyampaikan dukungan adanya alokasi tambahan untuk menyelesaikan Covid-19. Tapi saya sampaikan sekali lagi anggaran ini seharusnya bukan melalui PMN ke BUMN.”

“Penanganan Covid dapat dilakukan oleh kementerian yang bisa saja dalam bentuk PSO (public service obligation), atau bantuan langsung ke masyarakat,” tutur Nevi.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Info BUMN dalam artikel PMN Seharusnya Diberikan Kepada BUMN yang Menjalankan Fungsi Public Service Obligation


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Jangam Terjebak Masalah Keuangan, Kenali Ciri-ciri Rentenir Online Hingga Pinjol Ilegal

Published

on

ILustrasi Rupiah. /Pexels.com/Laksono Aji

INDONESIA RAYA – Di tengah semakin meningkatnya kasus Covid 19 dan maraknya perusahaan finansial teknologi (fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menerima tawaran pinjaman online agar tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal atau rentenir online yang dapat merugikan masyarakat.

“OJK mengambil langkah cepat bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum.”

“Masyarakat dirugikan karena tingkat bunga yang sangat tinggi serta waktu peminjaman yang tidak transparan, penyebaran data pribadi hingga penagihan yang disertai ancaman dan kekerasan,” demikian penegasan OJK dalam pernyataan persnya, Kamis, 24 Juni 2021.



OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) secara rutin melakukan cyber patrol dan menutup aplikasi atau website pinjaman online ilegal.

Edukasi ke masyarakat juga terus dilakukan OJK bersama SWI untuk tidak memanfaatkan pinjaman online ilegal dan hanya menggunakan fintech lending resmi terdaftar dan berizin OJK.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media INFO BUMN dalam artikel “Jangam Terjebak Masalah Keuangan, Kenali Ciri-ciri Rentenir Online Hingga Pinjol Ilegal


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

BPK Temukan Rp1,18 Triliun BPUM Bermasalah, Begini Penjelasan Pejabat Kemenkop dan UKM

Published

on

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim. /Dok. kemenkopukm.go.id

INDONESIA RAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan sejumlah permasalahan dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Temuan itu didapat BPK dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020.

Berdasarkan temuan BPK, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bermasalah mencapai Rp1,18 triliun.



Kementerian Koperasi dan UKM berupaya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Proses pembersihan data penerima BPUM dilakukan secara berjenjang dan berulang sejak dari Dinas Kabupaten/Kota hingga di Kementerian Koperasi dan UKM.”

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media INFO BUMN dalam artikelBPK Temukan Rp1,18 Triliun BPUM Bermasalah, Begini Penjelasan Pejabat Kemenkop dan UKM


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017