Connect with us

POLITIK

Kuasa Hukum Prabowo Serahkan Perbaikan Permohonan ke MK

Published

on

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menambahkan argumentasi, berupa alasan pasangan Jokowi-Ma'ruf perlu didiskualifikasi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Tim Hukum capres 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto bersama dengan Denny Indrayana, menyerahkan berkas perbaikan permohonan ke panitera Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sesuai dengan peraturan MK terutama peraturan MK Nomor 4 Tahun 2019, maka kami menggunakan hak konstitusional kami untuk melakukan perbaikan,” ujar Bambang di Gedung MK Jakarta, Senin (10/6/2019).

Dalam perbaikan permohonan tersebut, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menambahkan argumentasi, berupa alasan pasangan Jokowi – Ma’ruf perlu didiskualifikasi.

“Menurut kami ini harus dipertimbangkan baik-baik, karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi,” ujar Bambang.

Bambang menyebutkan pihaknya mencantumkan Pasal 227 huruf P UU 7/2017 sebagai dasar argumentasi. Adapun pasal tersebut menyatakan bahwa seorang bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

“Nah menurut informasi yang kami miliki, Cawapres 01 Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, maka itu berarti melanggar pasal 227 huruf P UU Pemilu,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan seseorang yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN.

“Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius,” ujar Bambang, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Anggota Baleg : KPK Lebih Kuat Gunakan Sistem Dua Tingkat

Published

on

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Hendrawan Supratikno.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno meyakini KPK akan lebih kuat kedepannya karena dalam revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menganut sistem dua tingkat.

“Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat atau two-tiers system yang diangkat dalam revisi UU, dibanding sistem satu tingkat single tier system yang ada di UU lama,” kata Hendrawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, sejarah membuktikan, dalam evolusi kelembagaan modern, sistem dua tingkat lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi.

Hendrawan menjelaskan, sistem satu tingkat di dalam UU KPK yang lama yaitu terdapat di lima pimpinan KPK selaku penanggung jawab tertinggi.

Dia mengatakan sistem dua tingkat di dalam revisi UU KPK yaitu terdapat di 5 pimpinan KPK dan 5 Dewan Pengawas KPK yang memiliki struktur jabatan yang setara.

Menurut dia, kuatnya sistem dua tingkat itu dapat dibuktikan dari eksistensi lembaga-lembaga komersil termasuk dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan di berbagai organisasi sosial yang selalu menggunakan sistem dua tingkat.

“Hampir semua lembaga bisnis berdaya saing global menggunakan format korporasi terbuka, semua pakai sistem dua tingkat. Demikian pula organisasi sosial, pelaksanaan dan pengawasan dibuat sebagai proses check-recheck yang berkesinambungan,” ujarnya.

Namun menurut dia, KPK sebagai lembaga negara yang menjadi bagian dari pemerintah, tentu berbeda dengan lembaga komersil, tetapi dirinya berpikir sebaliknya.

Dia menilai, KPK sebagai lembaga negara dengan kewenangan besar, sistem dia tingkat tersebut penting untuk diterapkan agar ada mekanisme check and recheck.

“Lembaga swasta yang tidak pakai uang negara dan pejabatnya tidak disumpah saja butuh check and balance, apalagi lembaga negara,” ujarnya.

Selain itu, dia mempersilakan semua pihak untuk mengkaji sekaligus membandingkan sistem kerja antara UU KPK yang lama dengan sesudah revisi.

Hendrawan mengatakan, UU KPK lama hanya menganut sistem satu tingkat, namun di UU KPK setelah revisi sudah menganut sistem dua tingkat.

“Sistem dua tingkat lebih teruji kuatnya dibandingkan sistem satu tingkat,” ucapnya, menegaskan. Demikian, seperti dikutip Antara. (imb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Ketua KPU : Keterlambatan NPHD Jangan Mengganggu Pilkada 2020

Published

on

Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengingatkan Pemilihan kepala daerah 2020 jangan sampai terganggu jika terjadi keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada.

“Tahapan pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau tanggal 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani,” kata Arief Budiman di Jakarta, Minggu.

Caranya, menurut dia, penandatanganan NPHD tentunya harus bisa rampung sebelum jadwal Pemilihan kepala daerah serentak itu bergulir.

Pilkada 2020 sebenarnya sudah dimulai jauh hari sebelum penandatangan NPHD, namun tahapan yang membutuhkan biaya akan dimulai pada 1 November 2019 mendatang.

KPU pada November 2019 itu akan menggelar sosialisasi Pemilihan umum kepala daerah ke masyarakat. Kemudian dilanjutkan 1 Januari 2020, KPU merekrut penyelenggaraan tingkat kecamatan.

Sejak tahapan tersebut, KPU tentunya sudah membutuhkan anggaran baik biaya sosialisasi maupun untuk honorarium penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS.

“Pemilu itu kan wajib sesuai perintah undang-undang dan wajib dibiayai oleh APBD,” kata dia.

Ketua KPU RI itu mengajak seluruh pihak yang terkait soal NPHD ini memiliki komitmen yang sama yakni menyelesaikan prosesnya sebelum tahapan Pilkada dimulai demi menyukseskan Pilkada serentak. Demikian, seperti dikutip Antara. (blw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

KPU Optimis Proses NPHD Pilkada 2020 Rampung Sesuai Tahapan

Published

on

Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum optimis proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyediaan anggaran Pilkada 2020 rampung sesuai tahapan, yakni pada 1 Oktober 2019.

“Kita sudah dapat 12 daerah yang merampungkan NPHD, dan dalam waktu dekat ini akan banyak yang akan menyelesaikannya,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, di Jakarta, Minggu.

Seharusnya proses NPHD itu, kata dia, tidak lagi menemui kendala karena seluruh KPU Daerah sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

“Pemerintah daerah juga sudah paham mengenai NPHD, pemilu itu kan wajib sesuai perintah undang-undang dan wajib dibiayai APBD,” kata dia.

Ketua KPU itu mengajak seluruh pihak yang terkait soal NPHD ini memiliki komitmen yang sama yakni menyelesaikan prosesnya sebelum tahapan Pilkada dimulai.

Meskipun optimis, namun menurut dia, proses penandatanganan tersebut bisa saja lewat dari jadwal yang telah ditentukan. “Tapi pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani,” ujarnya.

KPU pada 21-24 September 2019 menggelar kegiatan Konsolidasi Nasional untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Demikian, seperti dikutip Antara. (byw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending