Connect with us

HUKUM

Kuasa Hukum PT KKI Laporkan Oknum Penyidik Polda Sumut

Published

on

Laporan itu, berdasarkan atas dugaan ketidakprofesionalan yang telah dilakukan oleh oknum penyidik Polda Sumut tersebut.

Indonesiaraya.id, Jakarta – Kuasa hukum Direktur Utama (Dirut) PT Kawasan Kurma Indonesia (KKI) Hendri, Iskandar Halim SH MH,  melaporkan oknum penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara ke Kadiv Propam Mabes POLRI, Rabu 9 September 2020.

Berdasarkan laporan SPSP 2/2463/IX/2020/ Bagyanduan, melaporkan Kasubdit II Ditkrimsus AKBP Josua AM Tampubolon, Kanit 4 Subdit II Ditkrimsus dan Banit 4 Subdit II Ditkrimsus Bripka Suprianto di Polda Sumatra.

Laporan itu, berdasarkan atas dugaan ketidak Profesionalan yang telah dilakukan oleh oknum penyidik Polda Sumut tersebut.



“Pengaduan ini di sampaikan dan mohon kepada Kadiv Propam Polri untuk dapat sekaligus memberikan perlindungan Hukum terhadap Klien kami PT Kawasan Kurma Indonesia, “kata Iskandar Halim.

Iskandar meminta, Kadiv Propam Polri menindak lanjuti laporan kami, agar oknum penyelidik dapat diberikan sangsi demi tegaknya Supremasi Hukum di Negara Republik Indonesia ini, sesuai dengan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri tentang managemen Penyelidikan dan Penyidikan sesuai KUHP serta ketentuan hukum yang berlaku lainnya. 

“Dalam Pasal 3 huruf (c) PP. No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, “kata Iskandar Halim.

Halim menuturkan, berdasarkan ketentuan ini, maka anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan setiap perbuatan yang dapat mengurangi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 menyatakan,  dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: (a) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kkehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (d) bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.

Dan Pasal 6 menyatakan: Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: (q) menyalah gunakan wewenang.

“Bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia – (Div Propram) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI yang disingkat Div Propam POLRI sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada langsung dibawah Kapolri, “ucap Iskandar.

Iskandar mengatakan, tugas Div Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan  ketertiban dilingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya  penyimpangan tindakan anggota/pns POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara  kerjanya.Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut  Pusat/Pus (Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost) :

Fungsi pertanggung jawaban profesi dipertanggung jawabkan kepada Pus Bin Prof.

Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI dipertanggung jawabkan kepada Pus \ Paminal. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI  dipertanggung jawabkan kepada Pus Provos. (ist)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Mempertanyakan Kredibilitas Putusan Pelanggaran Kode Etik Ketua KPK

Published

on

Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri. (Foto : Instagram @firli_bahuri)

Indonesiaraya.co.id – Kualitas penegakan kode etik di Komisi Pemberantasan Korupsi layak dipertanyakan. Putusan Dewan Pengawas KPK hari ini yang telah menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK, Firli Bahuri dalam kasus penggunaan moda helikopter patut dipertanyakan. Mengingat secara kasat mata tindakan Firli Bahuri yang menggunakan moda transportasi mewah itu semestinya telah memasuki unsur untuk dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK. 

Indonesia Corruption Watch memberikan lima catatan atas putusan Dewan Pengawas yang menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua KPK. Pertama, alasan Dewan Pengawas yang menyebutkan Firli tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan sangat tidak masuk akal. Sebagai Ketua KPK, semestinya  yang bersangkutan memahami dan mengimplementasikan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi tindakan Firli itu juga bersebrangan dengan nilai Integritas yang selama ini sering dikampanyekan oleh KPK, salah satunya tentang hidup sederhana. 

Kedua, Dewan Pengawas tidak menimbang sama sekali pelanggaran etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. Penting untuk ditegaskan, ICW pada tahun 2018 melaporkan Firli ke Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat atas dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Berdasarkan laporan tersebut, pada September tahun 2019 yang lalu KPK mengumumkan bahwa Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik, bahkan saat itu dijatuhkan sanksi pelanggaran berat. Sementara dalam putusan terbaru, Dewan Pengawas menyebutkan bahwa Firli tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik. 



Ketiga, Dewan Pengawas abai dalam melihat bahwa tindakan Firli saat mengendarai moda transportasi mewah sebagai rangkaian atas berbagai kontroversi yang sempat dilakukan. Mulai dari tidak melindungi pegawai saat diduga disekap ketika ingin melakukan penangkapan sampai pada pengembalian ‘paksa’ Kompol Rossa Purbo Bekti. Sehingga, pemeriksaan oleh Dewan Pengawas tidak menggunakan spektrum yang lebih luas dan komprehensif. 

Keempat, putusan Dewan Pengawas terhadap Firli sulit untuk mengangkat reputasi KPK yang kian terpuruk. Sebab, sanksi ringan itu bukan tidak mungkin akan jadi preseden bagi pegawai atau Pimpinan KPK lainnya atas pelanggaran sejenis. Jika dilihat ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020, praktis tidak ada konsekuensi apapun atas sanksi ringan, hanya tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, tugas belajar atau pelatihan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. 

Kelima, lemahnya peran Dewas dalam mengawasi etika Pimpinan dan pegawai KPK. Dalam kasus Firli, semesti Dewas dapat mendalami kemungkinan adanya potensi tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penggunaan helikopter tersebut. Dalam putusan atas Firli Bahuri, Dewas tidak menyebutkan dengan terang apakah Firli sebagai terlapor membayar jasa helikopter itu dari uang sendiri atau sebagai bagian dari gratifikasi yang diterimanya sebagai pejabat negara. Dewas berhenti pada pembuktian, bahwa menaiki helikopter merupakan bagian dari pelanggaran etika hidup sederhana.  

ICW sejak awal menilai bahwa eksistensi Dewan Pengawas tidak pada kelembagaan KPK mengingat fungsi pengawasan KPK secara sistem telah berjalan dengan baik dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Maka dari itu, ICW bersama koalisi masyarakat sipil lain mengajukan uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan harapan agar Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuan regulasi tersebut sekaligus membubarkan Dewan Pengawas. 

Terlepas dari putusan sanksi ringan yang mengecewakan tersebut, ICW menilai pelanggaran kode etik yang terbukti dilakukan Firli sudah lebih dari cukup untuk dirinya mengundurkan diri. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar.

Pertama, Pasal 29 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah tegas menyebutkan bahwa untuk menjadi Pimpinan KPK harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya: tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Tentu Firli Bahuri tidak lagi memenuhi poin tersebut, sebab telah dua kali terbukti melanggar kode etik KPK. 

Kedua, TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mengundurkan diri apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. (ipw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Polri Limpahkan Berkas Perkara Red Notice Djoko Tjandra ke Kejagung

Published

on

Djoko Tjandra. (Foto : Instagram @akpol2002)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bareskrim Polri kembali melimpahkan berkas perkara kasus red notice Joko Sugiarto Tjandra (JST) alias Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Pelimpahan berkas dilakukan setelah penyidik Bareskrim melengkapi berkas perkara.

“Untuk berkas perkara Tipikor JST, NB dan PU hari Ini Senin 21 September 2020, rencana berkas akan dikirim kembali ke JPU,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, Senin (21/9/2020).

Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice Djoko Tjandra, dua tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan dua tersangka lainnya penerima suap.



Dua penyuap yang dimaksud adalah Djoko Tjandra serta pengusaha Tommy Sumardi. Sedangkan dua penerima suap adalah mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Ini 12 Pejabat Baru KPK yang Segera Dilantik, Siapa Saja?

Published

on

Gedung KPK Jakarta. (Foto : Instagram @yokii.___)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera akan melantik 12 nama mengisi posisi jabatan penting setelah  dinyatakan lolos proses tahapan seleksi sejak Juni 2020, pada, Selasa (21/9/2020).

“Proses seleksi itu diantaranya meliputi seleksi administrasi dan uji kompetensi oleh pihak ketiga yang independen, profesional dan terpercaya, pengecekan rekam jejak maupun kepatuhan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/9/2020).

Kemudian, kata Ali,  mereka juga dinyatakan lolos tes kesehatan dan terakhir telah memenuhi syarat setelah presentasi dan wawancara dengan pimpinan KPK terkait visi misi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.



Diungkapkan, keduabelas (12) nama-nama  dinyatakan lolos seleksi itu diantaranya Direktur Dumas (Pengaduan Masyarakat) Tomi Murtomo, Direktur Pinda (Penyidikan Definitif) Riki Arif Gunawan dan Direktur Penyidikan Brigjen Polisi Setyo Budiyanto.

Kemudian jabatan Koordinator Wilayah (Korwil KPK) masing-masing adalah Asep Rahmat Suwanda, Aminuddin, Budi Waluyo, Aida Ratna Zulaiha, Didik Agung Widjanarko, Agung Yudho Wibowo, Bahtiar Ujang Purnama, Kumbul Kuswijanto Sudjadi dan Yudhiawan.

Ditambahkan, latar belakang sejumlah pejabat struktural yang telah terpilih tersebut masing-masing berasal dar institusi Polri, Kemenkominfo, dan internal KPK.

“Pelantikan direncanakan akan dilakukan besok, Selasa 22 September 2020 di Auditorium Gedung Penunjang KPK (Belakang Gedung KPK Merah Putih) sekitar pukul 10.00 WIB,” tambahnya. 

Untuk kebutuhan peliputan dan publikasi secara online, kegiatan pelantikan tersebut akan disiarkan melalui media sosial KPK seperti Youtube KPK RI, Twitter @KPK_RI, IG Story @official.kpk dan Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017