Connect with us

POLITIK

Kumdang MUI : Prestasi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Layak Diapresiasi

Published

on

Kapolri, Jenderal Pol. Prof. HM Tito Karnavian, PhD.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Prof. Dr. H. Mohammad Baharun, SH, MH, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) Majlis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan komentar kepada Inspiratormedia.id, Ahad (4/8/19) di Jakarta. Menanggapi tentang isu dan rumor terkait penggantian Kapolri, Jenderal Pol. Prof. HM Tito Karnavian, PhD

Menurut Prof. Baharun, persoalan isu dan rumor suksesi di tubuh Polri itu sudah biasa dilakukan namun dikatakan bahwa Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra kerja dengan kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya. menilai kinerja Polri pada era saat ini sangat profesional dan modern.

“Selama kepemimpinan Jenderal Pol HM Tito Karnavian, Kepolisian RI tampil lebih profesional dan modern,” kata Prof. Baharun Ketua Komisi Kumdang MUI Pusat itu.



Selanjutnya Baharun menilai kepemimpinan Kapolri saat ini perlu dipertahankan untuk melanjutkan keberhasilan yang sudah dicapai oleh institusi yang bertanggung jawab atas ketertiban masyarakat dan keamanan negara ini. Bahwa Jenderal Pol Prof. HM Tito Karnavian, PhD termasuk Kapolri yang cukup baik hubungannya dengan ormas-ormas Islam. “Di sela-sela Kunker yang dilaksanakan, tak jarang beliau berkunjung ke lembaga keagamaan dan pesantren di mana-mana,” ujar Baharun.

Menurut Guru Besar Sosiologi Agama Islam yang juga Ketua PB Ormas Tarbiyah-PERTI ini, bahwa Jenderal Pol Tito Karnavian telah berhasil pula meneguhkan sinergitas antara TNI-Polri, sehingga memperkuat ketahanan dan keamanan nasional, seperti dirasakan seluruh rakyat Indonesia saat ini.

Hal itu sudah terbukti keberhasilannya dalam mengamankan Pemilu serentak 2019 yaitu pada Pileg dan Pilpres dirasakan masyarakat Indonesia beberapa waktu yang lalu situasinya sangat kondusif. “Menurut saya keberhasilan Polri di era pak Jenderal Pol Tito Karnavian ini harus diapresiasi. Beliau masih lama pensiun, mestinya tetap dimanfaatkan untuk bangsa dan negara,” tegas Prof HM Baharun.

Lanjutnya bahwa pak Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya sehingga dapat meningkatkan kinerja Polisi di lapangan. “Kalau dicari-cari kekurangannya pasti ditemukan, namun jangan lupa institusi kepolisian ini cukup besar dan kompleks. Perubahan ke arah yang jauh lebih baik di era kepemimpinan Jenderal intelektual ini layak diacungi jempol,”ujar Prof HM Baharun lulusan PPSA XVII Lemhannas RI ini.

Perlu diketahui bahwa Baharun sendiri cukup mengenal Jenderal Pol Tito Karnavian sejak sama-sama mengikuti pendidikan di Lemhannas selama beberapa bulan sehingga dirinya sedikit banyaknya sudah mengetahui jejak prestasi dan karier perjalanannya Jenderal muda yang masih enerjik ini.

“Prestasi beliau luar biasa. Pak Jenderal Pol Tito telah mendapatkan penghargaaan lulusan terbaik dan saya tau betul, pak Tito Karnavian itu orangnya memang cerdas dan baik, apalagi beliau itu penguasaan bahasa asingnya OK serta diplomasinya dengan negara-negara sahabat sangat piawai.” pungkas Prof HM Baharun. (ich)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Terima Kunjungan KPK, MPR Pesan Perhatikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK untuk memperhatikan kasus di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT ASABRI.

Hal itu, menurut dia, akan disampaikan saat pimpinan MPR menerima kunjungan pimpinan KPK di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2019) siang.

“Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat. Misalnya, soal Jiwasraya dan PT ASABRI,” kata Bamsoet.



Dalam kasus Jiwasraya, kata dia, meskipun sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak salah apabila KPK ikut memantau perkembangan proses hukum yang berjalan di Kejagung.

Bamsoet juga akan mendorong KPK menaruh perhatian pada Yayasan Dana Pensiun yang selama ini diduga oknum-oknumnya yang melakukan praktik yang sama seperti dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI.

“Dalam hal penempatan dana-dana investasi yang mereka kelola tidak berdasarkan sifat kehati-hatian sebagaimana aturan UU yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa MPR akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK yang baru untuk fokus pada permasalahan kasus korupsi yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, kata dia, yang terkait dengan tugas-tugas pokok yang diemban KPK dalam hal memberantas korupsi.

“Pasti juga nanti kami akan mengingatkan KPK harus memberikan perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat,” katanya.

Bamsoet mengatakan bahwa kunjungan Pimpinan KPK ke MPR RI sudah diagendakan sebelum Tahun Baru 2020 dan intinya silaturahmi dengan pimpinan KPK yang baru. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

FPKS Minta Pemerintah Cari Jalan Sistematis Persoalan di Natuna

Published

on

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis terkait persoalan di perairan Natuna Utara antara Indonesia dengan China.

“Kami mendorong agar DPR bersatu bersikap lebih lugas lagi untuk meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis,” kata Sukamta saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dia menilai, DPR dan pemerintah Indonesia harus benar-benar mengupayakan agar China benar-benar menghormati wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.



Menurut dia, persoalan kedaulatan NKRI tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dikompromikan dengan siapapun sehingga DPR dan pemerintah Indonesia harus mencari jalan keluar secara sistematis.

Dia berharap Pimpinan DPR RI mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemerintah Indonesia dan jangan hanya karena investasi China di dalam negeri lalu kita berkompromi dengan urusan kedaulatan.

“Pertemanan kita junjung tinggi namun kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,” ujarnya.

Selain itu Sukamta yang merupakan anggota Komisi I DPR RI tersebut menilai, banyak lembaga negara yang diberikan tugas mengatur keamanan laut namun semuanya belum terkoordinasi.

Dia menilai sangat baik kalau Indonesia punya UU tunggal yang mengatur keamanan laut, bukan seperti saat ini, banyak UU tetapi fungsinya tidak ada. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Persiapan Nelayan ke Natuna, Mahfud : Masih Dirapatkan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan persiapan nelayan nusantara melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, masih dirapatkan.

“Masih rapat, itu teknis saya enggak ikut. Itu rapat teknisnya,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi itu juga menyebutkan rencananya meninjau Natuna dalam 1-2 hari ke depan.



“Besok saya mau ke Natuna,” kata Mahfud.

Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polhukam, kunjungan Mahfud MD ke Natuna dijadwalkan pada 15-16 Januari 2020.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan belum ada nelayan nusantara dari luar Natuna yang masuk ke perairan tersebut karena perlu persiapan yang matang.

“Disiapkan dulu, pengamananya gimana, rumahnya di mana, aturannya, yang masih mungkin terkendala operasionalnya karena ada permen KKP, atau bagaimana, itu kan harus diselesaikan dulu,” katanya.

Setidaknya 470 nelayan dari Pantura dikabarkan sudah mendaftar untuk mencari ikan guna meramaikan perairan Natuna yang belakangan ini memanas akibat ulah kapal Coast Guard China melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Bahkan, nelayan-nelayan dari daerah lain se-Nusantara juga ikut, seperti dari Maluku, Makassar, hingga Papua.

Namun, belakangan muncul penolakan nelayan Natuna atas masuknya nelayan dari daerah lain dengan kapal dan peralatan lebih modern karena justru membuat nelayan lokal tersisih.

Ketua nelayan Desa Sepempang, Natuna, Hendri menyampaikan penolakan dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang.

Kemudian, kata dia, nelayan pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern.

“Kondisi ini juga akan menyebabkan nelayan lokal jauh tertinggal dan tersisih,” imbuhnya, seperti dikutip Antara. (zuh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending