Connect with us

OPINI

LAGI, SOAL PAPUA : KALAU SAJA PAK ACUB ZAINAL MASIH ADA…

Published

on

Aksi kegiatan demo warga di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019) lalu yang berujung ricuh.

PANGLIMA TNI dan Kapolri

diperintahkan untuk berkantor di tanah Papua. Dua lembaga tinggi pertahanan dan keamanan itu diharapkan bisa segera mengatasi kasus kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Meski langkah ini terbilang terlambat, tapi kita berharap kasus Papua dan Papua Barat bisa segera teratasi. Dan seluruh masyarakat yang ada di sana bisa kembali menjalani kehidupannya dengan damai.



Terlambat? Bisa iya, bisa tidak. Namun banyak publik cenderung melihat seperti itu. Bahkan sangat mungkin ada embel-embel opini ikutannya. Cobalah tengok ke belakang, sedikit saja. Bandingkan pola penangan aparat saat menghadapi Aksi umat Islam 212. Sejak 2016 hingga 2019, mereka begitu reaktif dan offensif. Padahal dalam aksi yang melibatkan belasan juta umat Islam dan umat lainnya itu, tak sepatah pun terlontar pekik merdeka yang maknanya bisa diartikan : Lepas dari NKRI. Tak pernah ada kata begitu.

Puluhan ribu petugas dengan senjata lengkap dikerahkan. Tokoh-tokoh gerakan diawasi bahkan diamankan. Lebel makar tak ragu disematkan untuk siapa saja yang mendukung aksi itu. Entah itu Emak-emak, ulama, aktivis, bahkan anak-anak pun ditindak. Tak heran jika dari puluhan korban tewas, tiga orang di antaranya adalah anak-anak berusia 14-15 tahun.

Kalau saja cara mereka sama saat menangani aksi 212 dengan demo di Papua Barat dan Papua, maka kerusuhan diduga tidak akan terjadi. Bendera Merah-Putih tidak akan dibakar, tidak diturunkan di salah satu kantor pemerintahan daerah, dilipat dan menyerahkannya dilanjutkan mengerek bendera Bintang Kejora. Pun mungkin tidak ada anggota TNI yang tewas dengan cara mengenaskan.

Bagi kita, apa yang kita saksikan itu adalah cara Allah membuka tabir. Kasus Papua dan Papua Barat adalah cara Allah memperlihatkan suatu sebab akibat. Juga bahwa ketidakadilan itu ada dan nyata.

Acub Zainal

Kalau saja masih ada Mayjen TNI (Purn) Acub Zainal, mungkin Papua dan Papua Barat tidak akan bergolak dramatis. Bahkan, kita mungkin juga tak membutuhkan ribuan petugas keamanan.

Saya jadi teringat pada Jendral, begitu sapaan akrab mantan Gubernur Irian Barat dan salah satu Ketua PSSI di era 1980 an. “Kekurangan kita adalah memanusiakan mereka,” katanya suatu hari di tahun 1986.

Jendral yang satu ini berkisah dengan kedua bola matanya berkaca-kaca. “Saya tak ragu tidur, makan bahkan mandi bersama mereka,” kenangnya. “Bahwa mereka masih banyak yang belum seperti kita, itu adalah keniscayaan yang justru harus kita angkat bukan sebaliknya.”

Masih kata Sang Jendral kala itu, “…orang-orang Irian itu sangat sederhana pola pikirnya.” Teringat kata-kata ini, saya pun saling cross-chek dengan sahabat saya Eddy Lahenko yang juga wartawan dan juga menjadi salah satu pendengar langsung ungkapan kalimat itu. Kami saling menerawang kenangan, memastikan cerita apa adanya. “Orang Irian itu sangat sederhana pola pikirnya. Gak neko-neko seperti kita. Mereka masih membutuhkan yang paling standar. Kalau kita kan beda,” katanya lagi.

Acublah tokoh yang ada di belakang gemilangnya Persipura Jayapura. Acub juga yang membuat olahraga Irian Barat jadi terpandang dan dipandang di kancah nasional. “Saya tak ragu memeluk mereka saat sukses merebut medali atau untuk menghibur saat mereka gagal. Saya tak ragu meski mereka penuh keringat dan tentu saja tidak sedap aromanya. Bagi saya, mereka adalah anak-anak saya, saudara-saudara saya, jadi tak saya perdulikan soal lain-lain itu!”

Tak heran, ketika tugas Acub Zainal berakhir, kegundahan terjadi di mana-mana. “Mereka mendatangi saya, meminta agar saya menolak purna tugas itu,” sekali ini ada air bening yang meleleh dari sudut matanya.

Mereka, masih kata Acub, meminta dirinya untuk melawan, memberontak. Jika perlu memimpin pelepasan Irian Barat dari Indonesia. Acub menolak dengan lembut. Padahal jika mengikuti emosi, ajakan itu bisa disambutnya. Konon ada catatan bahwa Acub Zainal diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur Irian Barat karena persekongkolan kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan Irian Barat sebagai objek operasi. Acub menentangnya, maka ia pun digulingkan. Wallahu a’lam.

“Saat saya akan meninggalkan Jayapura, ribuan orang menggendong saya, sambung-menyambung hingga bandara,” ceritanya waktu itu dengan suara mulai tersendat.

“Turunkan saya…,” pinta Acub kala itu. Tapi rakyat Irian justru menambah jumlah orang yang membopongnya. “Haram bapa, haram bapa
…” tukas mereka seperti ditirukan Acub. “Bapa orang baik, bapa tida boleh menginjak tanah lagi. Biar Bapa selalu di atas,” tukasnya lagi yang sekali ini tak kuasa menahan tangis.

Pesan Acub pada kami semua waktu itu : “Orang Irian itu orang yang sederhana. Mereka tidak rumit pola pikirnya. Tidak suka minta macam-macam. Mereka cuma minta kita menghargai mereka sama seperti kita menghargai orang-orang yang lain.”

Ketika saat ini terjadi gejolak di Papua dan Papua Barat, saya jadi bertanya, apakah lima tahun terakhir ini saudara-saudara kita sudah dihargai seperti ucapan Acub Zainal? Dan, bukankah 90 persen rakyatnya mendukung sosok sebagaimana yang tercatat di KPU ?

Lha, kooookkk ?

Entahlah…

[Oleh: M. Nigara. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Memerhatikan Hak Konsumen, dan Keberlangsungan Usaha

Published

on

YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay).

INDONESIA adalah karakter negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga angkutan berbasis perairan, sungai penyeberangan dan lautan menjadi sangat vital. Oleh karena itu mobilitas warga yang berbasis angkutan penyeberangan, seperti angkutan ferry, mempunyai nilai yang amat strategis, bahkan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk menjadikan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tarifnya terjangkau, dan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga keberlangsung usaha dari operator penyeberangan yang ada.

Relevan dengan hal ini, terbetik wacana dari operator yang terhabung dalam GAPASDAP, yang ingin melakukan stop operasi. Ancaman ini dilakukan dikarenakan Menhub dan Menko Maritim menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan GAPASDAP. Terkait hal ini YLKI mempunyai beberapa catatan, yakni:

1. YLKI tidak mengendors rencana stop operasi alias pemogokan, yang akan dilakukan angkutan ferry, sebab akan mengacaukan pelayanan publik dan bahkan stabilitas ekonomi lokal, bahkan nasional;



2. Terkait usulan kenaikan tarif, jika dilihat dari sisi momen, operator penyeberangan sudah pantas mengajukan usulan kenaikan tarif, sebab kenaikan tarif terakhir dilakukan pada 3 tahun yang silam. Soal besaran dan formulasinya, YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay). Yang terpenting kenaikan tarif masih mempertimbangkan sisi daya beli konsumen sebagai penumpang ferry. Hal ini penting karena penumpang ferry banyak dari kelas menengah bawah, khususnya di rute perintis. Selain itu, kenaikan tarif harus berbanding lurus dg pelayanan. Jadi pengusaha angkutan ferry harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya;

3. Jika Kemenhub dan Kemenko Maritim tidak mau menaikkan tarif angkutan penyeberangan, maka pemerintah sebagai regulator harus memberikan insentif dan PSO (Public Service Obligation) kepada operator. Jangan menolak kenaikan tarif tapi tidak mau memberikan insentif/PSO…itu namanya mau menangnya sendiri. Artinya pemerintah harus fair, demi menjaga keberlangsungan usaha angkutan ferry dan aksesibilitas pada konsumennya. Jika mereka sampai stop operasi maka akan merugikan semua pihak dan pemerintah harus bertanggungjawab.

4. Skema kebijakan tarif penyeberangan, selain harus memperhatikan aspek ability to pay konsumen; juga harus menjamin keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan. Rontoknya pelaku usaha angkutan penyeberangan menunjukkan adanya perubahan kebijakan pentarifan di bidang penyeberangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalam.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Kelola Dana Haji Tunggu Tsunami

Published

on

Tahun 2020 ini BPIH tertolong. Karena harga minyak turun, rupiah menguat dan hasil nego tiket per jama'ah bisa turun dua juta.

PERSOALAN dana haji akan jadi gempa, bahkan menimbulkan sunami jika tidak dilakukan antisipasi sejak dini. Tahun demi tahun kebutuhan subsidi untuk jama’ah yang berangkat haji makin besar. Tahun ini BPKH harus mensubsidi jama’ah haji yang akan berangkat sebanyak tujuh triliun lebih. Dari mana sumber uang itu? Dari uang setoran jama’ah haji yang masih ngantri 10-30 tahun. Kenapa tidak disubsidi dari negara? Pertanyaan anda aneh. Subsidi listrik, gas dan BBM saja dicabutin, mana kuat negara mensubsidi jama’ah haji?

Mengapa harus disubsidi? Karena uang setoran jama’ah haji tak mampu membayar seluruh kebutuhan haji. Perhatikan baik-baik! Kebutuhan haji per jama’ah Rp. 69.174.167,97. Total setoran jama’ah haji hanya Rp. 35, 235.602. Kurang Rp. 33. 938.555.

33.938.555 jika dikalikan 221 ribu jama’ah haji yang berangkat setiap tahunnya plus 4100 petugas haji dan kebutuhan operasional sebelum berangkat, maka total subsidi 7.164.668. 846.603, 92. Tujuh triliun lebih bung. Mampukan BPKH mengolah dana haji di bisnis yang bisa menghasilkan dana tujuh triliun lebih pertahun?



Jika rata-rata uang setiap jama’ah haji hanya menghasilkan satu juta pertahun, dalam waktu tunggu 10 tahun, maka hanya menghasilkan 10 juta. Sementara kekurangannya Rp. 33.938.555. Dari mana kekurangan dana itu diambil? Dari dana milik jama’ah daftar tunggu. Bisa hasil investasi, dan tidak menutup kemungkinan dari setoran pokok mereka.

Tahun 2020 ini BPIH tertolong. Karena harga minyak turun, rupiah menguat dan hasil nego tiket per jama’ah bisa turun dua juta. Sehingga, belum ambil uang pokok setoran jama’ah dalam daftar tunggu. Tapi, situasi ini insidentil dan tak bisa diprediksi. Kalkulasi normal, kedepan uang pokok setoran jama’ah haji daftar tunggu bisa terpakai untuk jama’ah yang berangkat duluan. Anda daftar haji tahun 2021, maka sebagian uang yang anda setor bisa langsung terpakai untuk jama’ah haji yang berangkat tahun itu. Seperti first travel dong? Mirip! Berpotensi terjebak dalam piramida ponzi.

Ibarat bisnis, hanya menunggu waktu untuk collaps. Ketika dana habis untuk mensubsidi jama’ah haji yang berangkat lebih awal, maka jama’ah haji dalam daftar tunggu suatu saat gak bisa berangkat haji. Saat itulah gempa dan sunami terjadi. BPKH akan menjadi pihak tertuduh, karena tidak berterus terang dari awal. Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi publik bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Mungkinkah semua pimpinan BPKH akan dipenjarakan? Soal ini, silahkan tanya kepada ahli hukum.

Lalu, bagaimana antisipasinya? Pertama, naikkah setoran haji. Logika sederhana, dalam kondisi ekonomi yang normal, setiap tahun kebutuhan haji naik. Entah itu tiket pesawat, ketering, hotel, perlengkapan haji, dll. Termasuk peningkatan pelayanan jama’ah haji dengan naiknya biaya petugas haji. Anda beli nasi padang saja setiap tahun naik, wajar kalau ongkos haji naik.

Soal ongkos haji kebijakannya ada di pemerintah. Dalam hal ini adalah menteri agama atas persetujuan komisi VIII DPR. Di tangan menteri agama dan DPR-lah nasib dana haji ditentukan. Collaps atau tidak, bukan hanya tanggung jawab BPKH, tapi juga menteri agama dan DPR. Terutama komisi VIII.

Tentu, jika mau naik harus bertahap. Bisa dikalkulasi, sehingga Cash Flow dana haji bisa dikelola dengan sehat.

Kedua, subsidi pemerintah. Sekarang mungkin berat. Entah suatu saat nanti. Tapi, siapa yang jamin bahwa ekonomi Indonesia kedepan akan membaik. Gak ada yang tahu. Belum lagi muncul persoalan diskriminasi. Haji khusus untuk umat Islam, bagaimana dengan umat di luar Islam. Subsidi apa yang akan diberikan kepada umat non muslim supaya ada keadilan. Ternyata tak sesederhana seperti mencairkan dana PT. Jiwasraya dan PT. Asabri.

Jika satu dari dua solusi ini gak diambil, gempa dan sunami dana haji akan terjadi. Kecuali jika BPKH pandai bermain saham gorengan dengan memanfaatkan BUMN-BUMN yang ada. Itu kemungkinan bisa menutup semua subsidi. Cara cepat dan efektif. Tapi itu kan tidak halal… Mosok berangkat haji pakai dana yang gak halal? Bukan hanya Pak Jokowi yang marah, malaikat juga bakal marah loh…

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Pentingnya DPLK dan Merencanakan Masa Pensiun

Published

on

Perencanaan masa pensiun penting untuk dilakukan sejak dini. Karena masa pensiun, hakikatnya cepat atau lambat pasti tiba.

KENAPA Anda perlu merencanakan masa pensiun?

Tentu, ada banyak argumen untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi faktanya, 90% pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap untuk pensiun. Bahkan 93% pekerja menyatakan tidak tahu akan seperti apa di masa pensiun. Alhasil di Indonesia, riset menunjukkan 73% pensiunan mengalami masalah keuangan. Realitas pensiunan di Indonesia semacam itu terjadi. Akibat tidak adanya perencanaan masa pensiun para pekerja.

Hampir semua orang yang berpendidikan tinggi, pasti ujung-ujungnya ingin bekerja. Bekerja dari level rendah hingga mencapai karier puncaknya. Puluhan tahun waktu dihabiskan untuk bekerja. Sambil menikmati upah yang diterima setiap bulan. Tapi kenyataannya, riset membuktikan hanya 9% pensiunan alias pekerja yang benar-benar sejahtera di masa pensiun. Sementara 91% lainnya, masih tetap bekerja di usia pensiun atau menggantungkan hidupnya di hari tua pada anak-anaknya.



Good worker harus tahu. Bahwa di Indonesia saat ini. Usia harapan hidup orang Indonesia telah beranjak menjadi 72 tahun. Artinya apa? Bila seseorang pekerja pensiun di usia 55 tahun, maka masih ada 17 tahun masa kehidupan setelah pensiun. Sementara indeks biaya hidup di masa pensiun mencapai 70%-80% dari gaji terakhir. Itu berarti, bila gaji terakhir Rp. 10.000.000 maka tingkat penghasilan pensiun (TPP) yang dibutuhkan di hari tua berkisar di antara Rp. 7.000.000 s.d. Rp. 8.000.000 per bulan. Bila keadaannya sudah tidak bekerja lagi, maka dari mana uang yang dibutuhkan di masa pensiun itu diperoleh?

Maka suka tidak suka, siapapun orangnya, perencanaan masa pensiun penting untuk dilakukan sejak dini. Karena masa pensiun, hakikatnya cepat atau lambat pasti tiba. Jangan sampai masa bekerja jaya tapi masa pensiun merana.

“Urusan pensiun mah nanti saja, kan gaji yang ada hanya cukup untuk biaya hidup” begitu kata seorang pekerja. Tapi ada pekerja yang lain bilang “saya menyesal sekarang, karena dulu saat bekerja tidak mau menabung untuk masa pensiun?” Itulah kenyataannya, masa pensiun kadang seperti “buah simalakama”. Di satu sisi, gaji sering habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, tidak sedikit pensiunan yang menyesal karena lalai merencanakan masa pensiun yang sejahtera. Intinya, setiap pekerja harus punya sikap terhadap masa pensiunnya sendiri. Mau seperti apa, kau kayak apa?

Lalu, bagaimana cara jitu merencanakan masa pensiun?

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Karena DPLK merupakan program pengelolaan dana pensiun yang dirancang untuk mempersiapkan jaminan finansial di masa pensiun. Program yang didedikasikan untuk pembayaran manfaat pensiun bagi setiap pekerja. Melalui DPLK, setiap pekerja dapat menyetorkan sejumlah uang secara rutin setiap bulan. Sebagai perencanaan masa pensiun dan hanya dapat dicairkan ketika memasuki usia pensiun.

DPLK, tentu bukan asuransi jiwa. DPLK pun bukan reksadana. Tapi intinya, DPLK dirancang untuk menyiapkan masa pensiun yang sejahtera. Karena DPLK bertumpu pada pengelolaan program pensiun iuran pasti (PPIP) dan orientasinya untuk hari tua atau masa pensiun. Agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai pensiunan di hari tuanya, di saat tidak bekerja lagi.

Ada tiga manfaat DPLK yang luar biasa sebagai program pensiun, yaitu :

1. Ada pendanaan yang pasti untuk masa pensiun melalui iuran yang disetor secara bulanan, tentu semakin besar iurannya semakin optimal uang pensiunnya.

2. Ada hasil investasi yang diperoleh selama menjadi peserta DPLK sehingga dana berkembang secara optimal karena bersifat jangka panjang.

3. Ada fasilitas perpajakan yang diperoleh saat manfaat pensiun dibayarkan ketika pensiun, yang tidak diperoleh bila tidak melalui DPLK.

Maka melalui DPLK, setiap pekerja akan dapat memperoleh manfaat pensiun yang luar biasa. Besar kecilnya uang pensiun yang diterima dari DPLK sangat bergantung pada besarnya iuran yang disetorkan – hasil investasi – lamanya kepesertaan. Semakin lama menjadi peserta DPLK maka semakin besar manfaat pensiun yang diterima.

Jadi, sudahkah Adna merencanakan masa pensiun?

Bila tidak sekarang, lalu kapan lagi? Kerja Yes, Pensiun Oke.

Oleh : Syarifudin Yunus, Edukator Dana Pensiun Asosiasi DPLK.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending