Connect with us

OPINI

Laut China Selatan : Konflik Masa Depan yang Sulit Diselesaikan

Published

on

Perairan Laut China Selatan di klaim sejumlah negara. Fokusnya ada pada negara Tirai Bambu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Klaim tumpang tindih di Laut China Selatan (LCS) bukan masalah baru. Perairan LCS di klaim sejumlah negara. Fokusnya ada pada negara Tirai Bambu.

Tiongkok berebut Kepulauan Spratly dengan Philipina, Malaysia, Brunei Darusalam dan Taiwan. Sedangkan Kepulauan Paracel diklaim oleh Tiongkok dan Vietnam. Berbagai insiden ketegangan (tension) di LCS pun pernah terjadi pada dekade terakhir.

Pertama, adalah perselisihan Tiongkok dengan Vietnam soal perbatasan kepulauan Paracel di LCS yang meruncing akibat benturan dua kapal laut dua negara tersebut bulan Juni 2011.



Yang kedua adalah ketegangan Philipina dan Tiongkok saat otoritas Philipina menemukan delapan kapal nelayan Tiongkok di Scarborough Shoal yang terletak di wilayah barat Pulau Luzon bulan April 2012. Philipina menuduh kapal patrol Tiongkok secara agresif mengganggu eksplorasi di lepas pantai Reed Bank.

Saat itu Angkatan Laut Philipina juga menangkap beberapa kapal penangkap ikan dari Tiongkok di Scarborough Shoal yang dianggap ilegal. Keputusan sepihak Manila ini langsung di respon Beijing dengan mengirimkan armada angkatan lautnya dan menutup kawasan yang menjadi sengketa. Manila akhirnya menarik mundur kapal perangnya yang kemudian di ikuti Tiongkok dengan menarik tiga kapal perangnya dari wilayah sengketa. Beijing-Manila pada akhirnya sepakat untuk mempertahankan status quo.

Ketiga, adalah insiden terakhir yang diawali nekatnya Cost Guard Tiongkok yang lancang memasuki wilayah perairan Indonesia di Natuna Utara pada akhir Desember 2019 dan langsung membuat heboh publik di Indonesia di awal tahun 2020.

Namun sama seperti sebelumnya, insiden yang terjadi di Natuna diprediksi tidak akan menimbulkan campur tangan militer. Konflik dan saling klaim di LCS masih akan menjadi “the future of International conflict” yang sulit untuk diselesaikan.

Jika perang bisa dihindari saat ini, maka perselisihan di LCS berpotensi bisa memantik Perang Dunia berikutnya di masa yang akan datang. Jika misalnya Philipina diserang oleh Tiongkok, di duga Amerika Serikat akan membantu Philipina karena perjanjian militer bilateral kedua negara. Menurut akademisi Robert D. Kaplan, “the 21st century’s defining battleground is going to be on water.”

Perselisihan Indonesia – Tiongkok

Indonesia dan Tiongkok tersangkut perselisihan (disputes) dalam masalah Landas Kontinen dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di Kepulauan Natuna. Tiongkok membuat Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus yang dibuat sendiri sejak 1947, lalu di klaim menjadi batas teritorial laut Tiongkok yang membujur dari utara, menabrak laut Philipina, terus ke selatan, hingga mencapai sebagian perairan Natuna milik Indonesia.

Tentu klaim Tiongkok dengan konsep Sembilan Garis Putus-Putus itu tidak diakui Indonesia. Pilar hukum Indonesia ada dua, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Philipina vs China (South China Sea Tribunal) pada 2016 – yang dimenangkan oleh Philipina.

Sejak dihasilkannya Konvensi Landas Kontinen pada Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 tentang pemberian hak sepenuhnya kepada negara pantai untuk mengadakan eksploitasi sumber-sumber kekayaan laut, maka sampai dengan tahun 1960 tidak ada satu negara pun yang melakukan tuntutan terhadap Landas Kontinen.

Persoalan terjadi pasca dikeluarkannya laporan dari ECAFE (Economic Commission for Asia and the Far East) yang menyatakan bahwa Landas Kontinen antara Taiwan dan Jepang merupakan salah satu sumber minyak yang paling kaya di dunia. Dari sinilah kemudian muncul klaim Tiongkok terhadap Landas Kontinen di sepanjang kawasan Laut Cina Selatan.

Perselisihan Indonesia-Tiongkok sebenarnya tidak begitu menonjol ketimbang sengketa enam negara lainnya di LCS (Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan). Hal ini karena Tiongkok selalu meyakinkan Indonesia bahwa tidak ada masalah perbatasan maritim dengan Indonesia di LCS.

Padahal berdasarkan Peta yang dibuat Tiongkok (1947) jelas menunjukkan Sembilan garis putus-putus berbentuk lidah tersebut meliputi wilayah Pulau Hainan sampai ke Pantai Kalimantan yang mencakup Teluk Tonkin, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, serta Natuna.

Dulu mantan Menlu Ali Alatas dan Hassan Wirajuda pernah menanyakan langsung hal ini kepada Menlu Tiongkok saat itu, namun tidak pernah ada jawaban.

Dalam perhitungan Indonesia gambaran Peta Tiongkok ini menjorok ke dalam ZEE Indonesia serta Landas Kontinen seperti ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan persetujuan demarkasi yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia pada tahun 1949.

Hal ini juga diperkuat Peta yang diterbitkan Tiongkok pada pertengahan tahun 1995 yang menunjukkan bahwa ladang gas Natuna berada dalam teritorial perairannya, walaupun terletak lebih dari 1.000 mil sebelah Selatan wilayah Tiongkok.

Tidak hanya itu, Tiongkok malah pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka, serta 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam. Laut Natuna sangat vital bagi Tiongkok karena merupakan jalur pelayaran penting Utara-Selatan, juga Timur-Barat. Tiongkok sudah melakukan eksplorasi minyak di sekitar Pulau Hainan (terletak di sebelah Utara Natuna).

Sesuatu yang mengkhawatirkan Indonesia dalam perkembangan sengketa di LCS adalah adanya dugaan penggunaan teknologi baru penambangan dasar laut yang menjangkau hak kedaulatan Indonesia.

Sejak tanggal 8 Mei 1992, perusahaan minyak Tiongkok, CNOOC (The Chinese National Offshore Oil Company) aktif melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Barat Daya LCS yang dekat sekali dengan Kepulaun Natuna.

Posisi Indonesia mengenai masalah sengketa hak berdaulat atas ZEE dan Landas Kontinen di Kepulauan Natuna senantiasa mengacu pada, prinsip negara Kepulauan dan sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 Pasal 47 ayat 2, dimana setidaknya pada zona perbatasan sengketa tersebut tetap menganut sistem “median lines” dan diukur berdasarkan garis pangkal lurus kepulauannya yang memiliki jarak 125 mil laut – dimana jumlahnya tidak melebihi 3% dari jumlah garis pangkal yang mengelilingi kepulauan tersebut.

Si Vis Pacem Para Bellum

Sikap Indonesia sampai saat ini tetap pada prinsip kedaulatan atas ZEE, Landas Kontinennya, diplomasi dan terus meningkatkan kapabilitas militernya di bawah pemerintahan Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.

Di samping itu, kebijakan luar negri Menlu RI, Retno Marsudi, juga tetap mengutamakan pendekatan dialog secara bilateral dalam kerangka menyatukan persepsi yang sama demi stabilitas di kawasan.

Bagaimanapun juga, Tiongkok tidak dapat dipercaya jika menyangkut isu di LCS. Itu sudah taken for granted. Tiongkok bisa duduk bersama memformulasikan “Code of Conduct” terkait LCS dengan ASEAN sepanjang itu menguntungkan dan bisa memonitor arah perundingan. Faktanya anggaran militer Tiongkok selalu meningkat setiap tahun. Patroli di LCS semakin intensif. Prioritasnya tetap pada peningkatan kapasitas militer di LCS.

Tiongkok senantiasa memprediksi kemungkinan terjadinya perang di LCS di masa depan. Dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya, Tiongkok akan memaksimalkan kapabilitas militernya demi klaim historisnya atas LCS. Tiongkok bahkan mengeluarkan paspor baru bagi warga negaranya dengan peta geografis berikut klaim-nya di LCS sebagai bagian dari wilayahnya.

Perceive Power Indonesia (populasi, ekonomi, militer) memang masih kalah jika dibandingkan Tiongkok saat ini. Jika Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa pertahanan Indonesia masih lemah itu memang rasional. Itu sebab dalam rapat perdana Menhan dengan komisi I DPR-RI yang dipimpin oleh Mutia Hafid, Prabowo mengungkapkan istilah dan filosofi “Si Vis Pacem Para Bellum” (jika ingin damai, bersiaplah perang).

Poin-nya, Menhan mengajak semua komponen bangsa terlibat dalam upaya pertahanan suatu negara. Kebijakan dan strategi hankam Indonesia tidak boleh berdasarkan ungkapan harapan dan doa semata, tetapi dari ancaman komprehensif yang nyata, disertai pembangunan industri pertahanan yang memadai agar tidak dipandang remeh negara lain.

Oleh karena itu, di samping efektivitas diplomasi, Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan militernya sampai pada titik yang seimbang dengan Tiongkok. Modernisasi alutsista militer Indonesia adalah langkah tepat. Fakta bahwa tidak ada satu pun negara yang berani melangggar batas teritorial NKRI, kecuali Tiongkok. Tidak berlebihan jika mengatakan Tiongkok adalah ancaman potensial dan nyata bagi kedaulatan negara Indonesia di masa depan.

Prediksi bahwa Tiongkok akan melakukan agresi militer di Natuna harus menjadi skenario prioritas Kemenhan dan TNI ke depan. Di Tiongkok sendiri kemungkinan terjadinya skenario ini sudah disimulasikan terbatas di internal pejabat elit Chinese People’s Liberation Army. (*)

Oleh : Igor Dirgantara, Dosen Fisip Universitas Jayabaya. Baca juga ulasan dan tulisannya di media Opiniindonesia.com


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Ngawur, Menkumham Bilang : Orang Miskin Lebih Jahat dari Orang Kaya

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

Oleh: M Rizal Fadillah

TULISAN ini terinspirasi dari ucapan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mendapat reaksi keras dari warga Tanjung Priok, Jakarta utara. Yasonna menyatakan bahwa kemiskinan menjadi penyebab kejahatan.

Sebagai bandingan, Yasonna mengemukakan daerah Tanjung Priok yang “miskin” tingkat kriminalitasnya lebih tinggi daripada daerah Menteng yang “kaya”. Nah ungkapan sembrono dan ngawur Menteri ini tentu terlalu menjeneralisasi dan menyederhanakan.



Benarkah di daerah “kaya” tidak padat kriminal? Tentu padat juga. Hanya persoalannya berbeda tingkat dan jenis kejahatannya.

Teori penyebab kejahatan itu banyak. Dari yang klasik, neo klasik, kartografi, tipologi, mental taster, sosiologis, hingga teori ‘niat’, ‘kesempatan’ dan ‘kejahatan’ (NKK). Faktor kemiskinan dan lingkungan hanya salah satu faktor penyebab saja.

Korupsi adalah kriminal. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang kaya. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pernah menyatakan sebagian besar korupsi dilakukan oleh orang kaya. Kenaikan gaji bukan solusi karena penyakitnya adalah kerakusan atau nafsu untuk menambah kekayaan. Hal ini dibarengi dengan NKK di atas yakni ada ‘niat’, ada ‘kesempatan’, maka terjadilah ‘kejahatan’.

Dalam Al-Qur’an sifat menyimpang karena kaya ini diingatkan “Kallaa innal insaana layathghoo, ar-ro-aahus taghnaa” (Ketahuilah manusia selalu melampaui batas, ketika melihat dirinya kaya (berkecukupan)—QS Al Alaq: 6-7. Baik banyak ilmu, memiliki kekuasaan atau kekayaan (materi), maka ia cenderung berbuat jahat. “Absolute power corrupts absolutely”—Acton.

Statemen Yasonna Laoly juga tentu tak absolut benar. Membandingkan Tanjung Priok dengan Menteng tidaklah bijak. Priok yang padat justru terkontrol kejahatan oleh sesama. Berbeda dengan Menteng yang “nafsi-nafsi” bertetangga dengan benteng tebal. Tetangga jahat tidak diketahui. Siapa yang dapat menjamin warga Menteng yang kaya kaya tidak berbuat jahat. Bebaskah dari suap, komisi, atau memang korupsi dalam cara berusaha atau jabatan yang disalahgunakan?

“white collar crime” adalah kejahatan “orang kaya” yang lebih berbahaya daripada kejahatan orang miskin (blue collar crime). Pencuri di kampung atau orang bodoh hanya merugikan beberapa ratus ribu atau juta. Tapi pencuri orang kota atau pintar bisa menggondol miliar atau triliunan rupiah. Dengan penampilan rapi dan senyum. Bermobil mewah. Akhlak bejat tetap dihormati. Hukum sering berpihak.

Yasonna sang Menteri saja memberi contoh tak bagus. Status Menteri adalah pelayan publik. Apalagi pengayom hukum dan HAM. Namun praktiknya ketika oknum PDIP bermasalah hukum, malah Yasonna ikut sebagai tim hukum PDIP melawan KPK. Contoh yang sangat buruk. Yasonna Laoly seharusnya mundur. (ber)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Strategi PR Pilihan Dato Sri Tahir untuk Merestorasi Citranya

Published

on

Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, MBA adalah seorang pengusaha di Indonesia, investor, filantropis, sekaligus pendiri Mayapada Group, sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia.

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

DISADARI atau tidak oleh Dato Sri Tahir — dalam pandangan saya, Tahir sudah sangat tepat dalam melakukan strategi komunikasi dan langkah-langkah public relations untuk melakukan image restoration (pemulihan citra atau restorasi citra) yang dihadapinya.

Tahir adalah pendiri kelompok bisnis Mayapada Group, yang termasuk Orang Terkaya Indonesia Nomor 7 versi media Forbes, dia juga menantu Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Tahir baru saja diangkat menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres RI) Jokowi.



Masalah Inkonsistensi Informasi

Seperti yang diketahui, ada masalah komunikasi dalam sinkronisasi informasi, terutama saat beliau menanggapi pers terkait Jiwasraya, meskipun dalam hal ini bisa dipastikan bahwa Tahir sama sekali tidak terkait ataupun tersangkut dengan urusan Jiwasraya. Tidak ada hubungannya.

Namun berdasarkan data online, terlihat ada inkonsistensi antara pernyataan Tahir dengan fakta yang berkembang di pasar modal pada saat itu. Tahir pernah mengatakan pihaknya tidak pernah mau membeli saham maupun akuisisi dari siapapun.

“Jadi itu hoax total. Kami tidak pernah ada rencana mau beli atau ambil alih saham, siapapun. Termasuk saham-saham milik Pak Benny [Direktur Utama MYRX Benny Tjokrosaputro], apapun namanya,” ucap Tahir.

Statemen Tahir itu muncul di dalam berita yang dipublikasikan media Bisnis.com edisi 27 Desember 2019, dengan judul “Mayapada Group Tegaskan Tak Terkait dengan Kasus Jiwasraya“.

Sementara itu, dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia pada 17 Desember 2019, manajemen Hanson mengumumkan rencana menjual 49,99 persen saham perseroan di anak usahanya, PT Mandiri Mega Jaya. Saham itu akan dibeli oleh emiten properti yang terafiliasi dengan Grup Mayapada, PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO).

Mandiri Mega Jaya merupakan anak usaha Hanson yang menggarap proyek properti Citra Maja Raya, di Maja, Lebak, Banten. Dalam proyek itu, Mandiri Mega menjalin kerja sama operasional dengan PT Ciputra Development Tbk. dan PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP).

Selain Hanson International, Rimo International Lestari juga berencana melego sebagian saham dalam anak usahanya kepada Maha Properti. Perusahaan yang juga terafiliasi dengan Benny Tjokrosaputro (atau Benny Tjokro) itu berencana melepas 49,99 persen saham miliknya dalam PT Hokindo Properti Investama.

Berbagai berita media bisnis, pun kemudian mengutip pengumuman ini, dan mempublikasikan judul berbeda-beda. Meskipun judulnya berbeda, namun poinnya sama saja, yaitu ada rencana corporate action perusahaan milik Tahir dan Benny Tjokro, di bursa efek. Berbagai media mempublikasikan hal ini, contohnya :

Media Kontan.co.id, edisi 17 Desember 2019, menulis berita dengan judul “Emiten Properti Milik Keluarga Dato’ Sri Tahir Beli Perusahaan Benny Tjokro“.
Media CNBCindonesia.com edisi 18 Desember 2019, juga membuat berita dengan judul “Tahir akan Akuisisi Anak Perusahaan Benny Tjokro”
Berbagai media lainnya, silahkan googling.

Sedangkan hal lainnya yang terpisah dengan hal ini, namun menyangkut skandal Jiwasraya, Kejaksaan Agung pada 14 Januari 2020, sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi Jiwasraya, termasuk Benny Tjokro.

Pernyataan Dato Sri Tahir

Pasca rencana corporate action dua konglomerat ini, tidak termonitor ada pernyataan resmi dari pihak Tahir seputar rencana corporate action dari perusahaan-perusahaan Tahir ataupun Benny Tjokro, hingga akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan Benny Tjokro menjadi tersangka skandal Jiwasraya.

Pasca pengumuman Kejagung, akhirnya Tahir membuat pernyataan signifikan yang sangat material dan penting. Jika dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi, bisa jadi menjadi bahan keterbukaan informasi atau fakta material emiten.

Media Tempo, edisi Minggu, 17 Januari 2020, menulis berita dengan judul “Dato Tahir Batalkan MoU dengan Perusahaan Tersangka Jiwasraya”.

Setidaknya, ada tiga poin yang disampaikan Tahir di media ini. Pertama, membantah perusahaannya akan membeli saham PT Hanson International Tbk (kode perdagangan di Bursa Efek Indonesia MYRX), milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro.

“Tidak mungkin terjadi itu. Coba dicek lagi, tidak pernah terjadi pembelian Hanson,” kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, (19/1/2020).

Kedua, Tahir mengakui Grup Mayapada pada Desember lalu pernah mengumumkan rencana pembelian saham Hanson di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Namun, kata dia, rencana pembelian tersebut baru sebatas nota kesepahaman. “Setelah MoU tidak ditindaklanjuti lagi,” kata dia.

Ketiga, Tahir mengatakan, pertimbangan utama manajemen adalah lesunya bisnis properti saat ini, jadi tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang melibatkan Komisaris Utama Hanson Internasional, Benny Tjokro.

Corective Action Strategy

Nah, dalam ilmu komunikasi, terutama Teori Pemulihan Citra (Image Restoration Theory), apa yang dilakukan Tahir termasuk dalam dalam Strategi Corrective Action.

Corrective Action Strategy adalah strategi pemulihan citra dengan melakukan tindakan korektif, dimana pihak tertuduh berusaha untuk mengembalikan citranya dengan tindakan memperbaiki kegiatan yang sudah dilakukan, atau yang akan dilakukan.

Yang dilakukan Tahir, lebih dari itu. Dia melakukan tindakan korektif total dengan membatalkan corporate action perusahaannya di bursa efek. Menurut saya, langkah ini akan mengembalikan reputasi citranya menjadi lebih baik lagi, minimal seperti semula.

Begitulah. Strategi Corrective Action ini merupakan salah satu dari lima strategi atau jalan keluar untuk pemulihan citra, seperti yang ditawarkan oleh pencetus teori ini, yaitu Profesor Ohio University yaitu William Benoitt dalam bukunya “Account, Excuses, and Apologies” (1995).

Empat strategi lainnya yang dipercaya Benoitt bisa menjadi jalan keluar untuk memulihkan citra, adalah :

Denial Strategy. Strategi ini dilakukan dengan upaya penolakan sebagai reaksi alami terhadap sebuah tuduhan. Caranya dengan membantah sudah melakukan tindakan yang ditudingkan.

Evading of Responsibility Strategy. Penghindaran tanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi tanggung jawab terhadap tindakan yang dimaksud, dengan berbagai alasan yang argumentatif.

Reducing offensiveness of Event Strategy. Pada strategi ini, Benoit membuat pihak tertuduh (sekelompok orang/individu yang melakukan sebuah kesalahan) terlihat patut diberikan keringanan, dengan berbagai alasan dan argumentasi yang tepat.
Mortification Strategy. Benoit menyebutkan strategi penyiksaan diri. Pihak tertuduh ini dapat memilih untuk mengakui kesalahan dan meminta pengampunan atau minta maaf.

Reputasi Lebih Penting daripada Uang

Siapapun tokoh yang disangkutpautkan dengan Asuransi Jiwasraya (meskipun tidak ada kaitannya) maka nama baik, reputasi, dan citra tokoh tersebut akan terganggu. Indeks reputasinya berpotensi turun.

Sudah jelas, hal ini memerlukan langkah, tindakan, dan upaya image restoration (pemulihan citra atau reputation repair) yang tepat.

Tahir sudah mengambil momentum yang tepat untuk memulihkan citranya, memperbaiki reputasi dan nama baiknya dengan konten yang relevan dan waktu yang sangat tepat.

Tidak semua orang bisa mengambil tindakan seperti beliau. Sebagai owner perusahaan, Tahir memiliki kekuasaan untuk membatalkan transaksi raksasa tersebut.

Pasti mahal sekali biaya reputasi citra untuk memisahkan diri dari Benny Tjokro yang tersangkut skandal Jiwasraya. Potensial gain yang kemungkinan akan diperoleh (jika terjadi transaksi) tentu juga besar sekali. Tahir, pasti sudah memperhitungkan semuanya ini.

Namun, sepertinya Tahir juga sepakat dengan investor pasar modal internasional Warren Buffett yang menyebutkan bahwa reputasi lebih penting daripada uang. Sehingga beliau memutuskan untuk tidak bertransaksi dengan Benny Tjokro.

Sukses selalu untuk pak Tahir — yang juga tokoh Filantropi Indonesia itu. (*)

Budi Purnomo S.IKom, M.IKom pernah memimpin Media Center sejumlah tokoh nasional, dan berpengalaman menangani masalah krisis citra, persepsi publik, dan reputasi : baik korporasi swasta, perusahaan publik, maupun BUMN. Tulisan-tulisannya seputar manajemen reputasi dan restorasi citra bisa dilihat di blog Budipurnomo.com

Kini, Budi Purnomo bersama tim Rep+ (Reputasi Plus) – Media Restoration Agency, Sapu Langit Communications, dan tim Master SEO Indonesia, menyediakan waktu untuk membantu personal dan korporasi/instansi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Crisis Management (CM), Cyber Public Relations (CPR), Online Reputation Management (ORM), dan Image Restoration Theory (IRT).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Leviathan

Published

on

Leviathan jahat masih tetap bermunculan dimana-mana. Kita semua masih harus terus berjuang menghadapi sang monster jahat.

JALAN menuju demokrasi adalah jalan panjang, terjal, berbatu, licin, gelap, dan berbahaya. Di kanan kiri terdapat jurang menganga yang curam dan mematikan. Terpeleset ke kiri akan mati, terpelanting ke kanan akan tak bakal aman.

Jalan demokrasi ibarat lorong sempit yang tidak gampang untuk dilalui, sekali kita masuk ke dalamnya buka berarti kita akan aman dan bisa terus-menerus berada di jalurnya. Sedikit meleng saja kita akan terpelanting ke terperosok keluar dari koridor sempit itu dan kita akan terhempas kedalam jurang yang mematikan.

Di kiri kanan lorong sempit itu hidup sesosok monster ganas yang siap memangsa kita setiap saat. Thomas Hobbes (1588-1679l) menggambarkan mahluk itu sebagai Leviathan berbentuk monster laut, di tangan kanan memang pedang besar di tangan kiri memegang tongkat raja.



Leviathan, nama monster itu. Hobbes menjadikannya sebagai judul buku yang diterbitkan pada 1651. Hobbes menggambarkan manusia hidup selalu dalam kondisi ”Warre”, saling memangsa satu sama lainnya. Hidup digambarkan sebagai hidup yang “short, brutish, nasty, poor, solitary” (pendek, brutal, keji, melarat, dan sepi).

Karena kondisi yang buruk ini maka masyarakat butuh kekuasaan yang mengayomi. Siapakah pengayom itu? Monster Leviathan kah?

Namanya juga monster berwajah ganda? Leviathan bisa menjadi monster baik budi yang mewujudkan commonwealth, kesejahteraan umum. Tapi, kalau sisi jahat sang monster yang muncul maka masyarakat akan merasakan hiup yang “pendek, brutal, keji, melarat, dan kesepian”.

Hampir 450 tahun berselang sejak Hobbes memublikasikan Leviathan, kondisi hidup manusia modern ternyata tidak banyak berubah.Leviathan jahat masih tetap bermunculan dimana-mana. Kita semua masih harus terus berjuang menghadapi sang monster jahat.

Daron Acemoglu dan James Robinson (2019) melihat bahwa masyarakat dunia saat ini hidup dalam bayang-bayang Leviathan jahat. Setiap saat masyarakat bisa dicengkeram oleh monster itu. Mereka adalah masyarakat yang hidup di bawah rezim-rezim otoritarian dan diktatorial di pelbagai wilayah.

Dalam buku “The Narrow Corridor: State, Societies, and the Faith of Liberty” (2019) Acemoglu dan Anderson mengatakan bahwa demokrasi adalah lorong sempit (the narrow corridor) yang rumit dan sulit untuk dimasuki. Untuk bisa menembus lorong itu masyarakat harus bisa menjinakkan sang monster Leviathan jahat.

Jika Leviathan jahat berkuasa maka negara akan menjadi despotik, otoriter, dan anti-demokrasi. Hak-hak rakyat akan dikebiri dan hidup rakyat senantiasa dalam bahaya karena kebebasan (liberty) sudah diberangus. Negara menjadi terlalu kuat dan yang berkuasa pada keadaan seperti ini adalah monster Leviathan yang despotik (Despotic Leviathan).

Tapi, harus hati-hati. Jika masyarakat bisa menundukkan Leviathan maka tidak otomatis kondisi akan baik. Bisa jadi kondisi akan sama buruknya karena ketiadaan Leviathan diisi oleh kekuasaan masyarakat yang anarkis yang menghasilkan chaos karena absennya hukum karena monster Leviathan sudah tidak ada lagi (Absent Leviathan).

Lantas bagaimana solusi idealnya? Acemoglu dan Anderson menawarkan konsep keseimbangan antara kekuatan negara dan civil society (masyarakat madani), sebagaimana yang dikenal dalam konsep check and balances. Negara tidak holeh terlalu kuat supaya tidak menjadi despotik dan melahirkan Despotic Leviathan. Sebaliknya, masyarakat tidak boleh menjadi terlalu kuat karena akan terjadi anarki karena tidak adanya kekuatan Leviathan (Absent Leviathan).

Keseimbangan ini disebut sebagai “Efek Ratu Merah” (Red Queen Effect) yang diambil dari kisah klasik “Alice in Wonderland” dimana Alice seolah-olah tetap berjalan di tempat kendati sudah berlari kencang untuk mengejar Ratu Merah. Dalam terminologi modern sekarang Efek Ratu Merah ibarat orang berjalan di atas treadmill, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, harus selalu pas dan sejajar. Itulah kondisi ideal demokrasi, ketika kekuatan masyarakat dan negara berada pada keseimbangan.

Ketika tercapai keseimbangan itu maka koridor akan terbuka dan masyarakat akan menikmati kebebasannya.
Acemoglu melihat Amerika sebagai contoh ideal negara yang masuk dalam koridor demokrasi karena keseimbangan kekuatan negara vs masyarakat yang seimbang karena saling mengontrol. Sedangkan China dianggap berada di bawah kekuasaan monster Leviathan yang despotik karena kekuasaan negara yang terlalu kuat.

Dimana Indonesia berada? Adakah kita berada di dalam koridor sempit demokrasi? Beberapa perkembangan di tahun pertama periode kedua Presiden Joko Widodo ini menimbulkan kekhawatiran kita akan terpeleset ke kuadran Despotic Leviathan. Jokowi menunjukkan kecenderungan ingin menjadikan negara menjadi lebih kuat dibanding civil society.

Praktis tidak ada kekuatan oposisi yang efektif untuk mengontrol negara. Lembaga anti-korupsi seperti KPK akhirnya jatuh dalam kooptasi negara. Media yang diharapkan menjadi pilar keempat pengontrol kekuasaan sudah banyak dikebiri. Berbagai rancangan undang-undang baru yang dimunculkan–seperti undang-undang omnibus dan minerba–akan membuat kekuasaan negara makin digdaya dan masyarakat semakin lemah. Undang-undang ITE yang harusnya mengatur perputaran ekonomi digital malah lebih banyak dipakai untuk memberangus kebebasan berekspresi masyarakat.

Negara ini sudah menjadi terlalu kuat karena checks and balances dari oposisi tidak jalan. Masyarakat menjadi lemah karena dipersekusi dan ditakut-takuti dengan tuduhan sebagai radikal.

Negeri ini, pelan dan pasti, dikuasai oleh monster despotik Leviathan.

Oleh : Dhimam Abror Djuraid, Founder “Askring Jawa Pos FC” (bukan voter PSSI).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending