Connect with us

POLITIK

Legislator : Nana Sudjana Mampu Tangani Tantangan Keamanan Ibu Kota

Published

on

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Nana Sudjana.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai Irjen Pol. Nana Sudjana mampu menangani berbagai macam tantangan keamanan di Ibu Kota karena memiliki kapasitas dan pengalaman di lapangan.

Keyakinannya tersebut tidak lepas dari jabatan Irjen Pol. Nana sebelumnya ketika bertugas di Polda Metro Jaya sebagai Kepala Satuan Intel dan Keamanan (Kasatintelkam) pada era Reformasi, dan Direktur Intelkam pascareformasi.

“Selain itu, Irjen Pol. Nana juga pernah menjabat sebagai Direktur Politik dan Keamanan pada Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian (BIK),” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (25/12/2019).



Menurut dia, Irjen Nana sangat berperan penting dalam mengawal Ibu Kota sejak era Reformasi, pascareformasi, hingga Kabinet Indonesia Kerja sehingga wajar jika namanya kurang popular karena memang lebih banyak bekerja di balik layar.

Oleh karena itu, dia menilai Nana sebagai sosok yang tepat untuk menduduki posisi strategis selaku pimpinan di satuan Polri dengan berbagai pengalaman di Polda Metro pada era Reformasi.

“Jadi, memang beliau ini sudah sangat matang di lapangan. Beliau juga dikenal bertangan dingin mampu berkomunikasi dengan segenap elemen secara luwes,” ujarnya.

Ia menilai gaya kepemimpinan dan pengalamannya dalam mendinginkan situasi ini maka Nana merupakan sosok yang sangat tepat dalam menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota sebagai etalase RI guna mengawal stabilitas ekonomi dan iklim investasi.

Oleh karena itu, Sahroni optimistis Nana akan mampu menjalankan amanah barunya sebagai Kapolda Metro Jaya secara maksimal. Demikiian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Perppu Pilkada Diharapkan Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

Published

on

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi. (Foto : Kpu.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, saat ini diperlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Penyebabnya, ada kekhawatiran munculnya klaster Covid-19  dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Memang perlu ada dorongan untuk perubahan dalam regulasi, salah satunya dengan mengeluarkan Perppu,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Minggu (20/9/2020).



Menurutnya, Perppu bisa mengatur beberapa hal teknis seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement atau pengaturan pemilihan khusus.

Seperti membolehkan memilih lewat pos, memperpanjang waktu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau pemilihan pendahuluan.

Khoirunnosa mengatakan, bahwa salah satu tantangan dalam Pilkada di tengah pandemi saat ini adalah UU Pilkada.

Dia menambahkan, regulasi tersebut masih mengatur teknis penyelenggaraan pilkada dalam situasi yang normal.

“Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak punya ruang gerak yang bebas dalam menyusun peratura,” katanya.

Dia mengatakan, situasi pelaksanaan tahapan Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga sulit jika hanya mengharapkan regulasi pada tataran PKPU saja.

Kendati, Perludem tetap menilai bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada adalah keputusan ideal yang diambil di tengah pandemi saat ini.

“Kalau semakin memperburuk situasi penyebaran Covid-19 lebih baik ditunda saja, jangan sampai mempertaruhkan kesehatan publik,” katanya

Sementara itu, draf Perppu untuk penegakan pelanggaran protokol Covid-19 pada Pilkada 2020 tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, KPU RI mengusulkan penggunanaan Kotak Suara Keliling (KSK), dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada 2020. 

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah pandemi Covid-19 di tanah air.

“Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Pramono mengatakan, selama ini metode pemungutan suara hanya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sedangkan, metode KSK hanya diperbolehkan untuk pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dalam pemilihan umum nasional.

Namun, Pramono mengatakan, metode KSK dapat menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS karena potensi risiko penularan Covid-19, pemilih positif, maupun pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

KPU Nyatakan 92 Komisioner di Daerah Positif Covid-19

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta РKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, menyatakan jajaran komisioner di daerah yang dinyatakan  positif Covid-19 mencapai 92 orang.

Saat ini sebagian di antaranya sedang dalam masa penyembuhan, dan lainnya sudah dinyatakan negatif Covid-19.

“Ketua dan anggota KPU R, Insya Allah sekarang sudah dua orang positif Covid-19, sedang Bu Evi sudah dinyatakan negatif,” kata Ilham melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).



Ilhammenyebutkan, Ketua KPU RI Arief Budiman dan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri karena tidak merasakan gejala.

Sedangkan, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik sudah negatif Covid-19.

Selain itu, jajaran sekretariat jenderal KPU RI ada 32 orang yang dinyatakan positif. Sampai saat ini yang sedang masa penyembuhan tiga orang.

Sementara, ada satu orang anggota KPU Provinsi yang terkonfimasi positif Covid-19.

Kemudian ketua/anggota KPU kabupaten/kota yang positif Covid-19 mencapai delapan orang dan pegawai sekretariat ada 19 orang yang dinyatakan positif Covid-19.

“Dan seluruhnya Insya Allah sudah dalam masa penyembuhan,” tegasnya.

Ditambah ada 29 anggota penyelenggara ad hoc yang juga dinyatakan positif Covid-19. KPU berharap jajarannya yang positif Covid-19 segera dinyatakan negatif.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan dirinya terkonfirmasi positif Covid-19 usai mengikuti swab test.

Namun, Pramono menegaslan kondisinya saat ini baik-baik saja, dan tidak merasakan gejala apapun.

“Saya ingin mengabarkan bahwa berdasarkan tes swab kemarin, yang hasilnya saya dapatkan tadi siang, saya dinyatakan positif terpapar Covid-19. Saat ini kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa ada gejala apapun,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya.

Dalam beberapa hari terakhir ini, Pramono mengaku memang melakukan beberapa tugas bersama Ketua KPU RI, Arief Budiman. 

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Kapolri Terbitkan Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat bernomor Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

“Pada hari ini tanggal 21 September 2020, Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pemilihan tahun 2020,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Argo menegaskan hal ini didasari bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. “Tentunya kita keluarkan agar menekan sekecil mungkin ditahapan klaster Pilkada,” jelas Argo.



Menurut dia, maklumat ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo tanggal 7 September 2020 agar mewaspadai klaster Covid-19 di kantor, keluarga dan Pilkada.

Dalam maklumat tersebut, Kapolri meminta agar keselamatan jiwa tetap diutamakan dalam Pilkada 2020 dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terhadap penanganan, pencegahan serta protokol kesehatan Covid-19.

Untuk penyelenggara, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahap pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Kemudian, pengerahan massa pada setiap pemilihan tidak melebihi batas jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

Setelah melaksanakan kegiatan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan atau konvoi dan sejenisnya.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas dia.

Selanjutnya, aparat kepolisian akan mensosialisasikan maklumat tersebut kepada masyarakat. “Setiap anggota Polri mulai hari ini juga dipersilahkan untuk mensosialisasikan maklumat tersebut,” terang dia.

Petugas Polri pun akan menindak tegas kepada setiap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan maklumat Kapolri ini. “Nanti kita bisa pakai undang- undang karantina, undang- undang kesehatan dan undang- undang KUHP,” tegas dia. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017