Connect with us

HUKUM

Legislator Soroti Proses Hukum Dua Napi Terlibat TPPU Narkoba

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Instagram @habib_aboe)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan Komisi III DPR RI akan terus mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus dua warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan, yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba). 

Terlebih, Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah menyita aset dua warga binaan tersebut sampai dengan Rp 5,2 miliar. Hal itu dipaparkan Aboe usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI, di Kantor Kanwil Kemenkumham Banjarmasin, Kalsel, Senin (12/10/2020). 

“Kenapa hal ini bisa terjadi, bagaimana pengamanan dalam lapas. Apakah mereka juga bisa membawa alat komunikasi, sehingga bisa leluasa mengontrol perdagangan narkoba. Hal itu menjadi catatan kami untuk perbaikan ke depan,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut.



Selain itu, Aboe yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini  mengungkapkan ke depannya juga akan terus melakukan monitoring proses penegakan hukum dalam pengungkapan 300 kilogram sabu oleh Polda Kalsel. Di samping itu, Aboe mengapresiasi prestasi jajaran Polda Kalsel dalam memberantas tindak pidana narkoba tersebut. 

“Berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik didiskusikan. Seperti, Komisi III mengapresiasi pengungkapan 300 kilogram sabu oleh Polda Kalsel sembari terus me-monitoring proses penegakan hukum berjalan dengan baik sesuai fungsi pengawasan Komisi III,” pungkas Aboe. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Kejagung Tanggapi soal Makan Siang Tersangka Penghapusan Red Notice

Published

on

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono. (Foto: kejaksaan.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menanggapi terkait postingan pengacara TS tersangka kasus penghapusan red notice, soal pemberian makan siang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Terkait dengan postingan tersebut, Hari membenarkan bahwa memang telah dilaksanakan pelimpahan berkas tahap kedua (II) yaitu penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dalam perkara tindak pidana korupsi gratifikasi penghapusan red notice yang melibatkan Tersangka NB, PU dan TS, Jumat (16/10/2020), sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

“Bahwa karena sampai dengan pukul 12.00 WIB serah terima tersebut belum selesai dan terjeda dengan shalat Jum’at dan waktu makan siang, maka sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kejaksaan RI. kepada para Tersangka yang diserah terimakan diberikan jatah makan siang mengingat sudah waktunya makan siang dan apalagi terhadap Tersangka dilakukan penahanan Rutan bisa dipastikan tidak akan mendapat jatah makan siang di Rutan karena posisi Tersangka sedang ada di luar Rutan,” ujar Hari dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (20/10/2020).



Ia menjelaskan, kegiatan makan siang para tersangka yang sempat difoto dan diposting dimedia sosial pengacara Tersangka TS tersebut dilakukan di ruang pemeriksaan atau ruang serah terima Tersangka di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukan di rumah makan atau restoran.

Menurut dia, makanan yang diberikan kepada para Tersangka adalah makanan yang sesuai dengan pagu anggaran yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kebetulan pada saat itu makanan yang diberikan dipesan dari Kantin yang ada di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Bahwa pemberian jatah makan siang untuk para Tersangka adalah kewajiban aparat Kejaksaan RI. yang menerima serah terima Tersangka dan Barang Bukti yang pelaksanaannya lewat dari jam makan siang terlebih apabila Tersangka dalam status tahanan Rutan sehingga hal tersebut bukan merupakan jamuan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada para Tersangka yang notabene perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia. Dan tidak lebih karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memperoleh predikat WBK/WBBM sehingga pelayanan publik menjadi prioritas utama,” terang Hari.

Kendati demikian, tegas Hari, terhadap beredarnya postingan dan pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan, akan tetap dilakukan klarifikasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk mengecek apakah terdapat pelanggar prosedur oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan jajarannya terhadap penanganan atau perlakukan Tersangka pada saat serah terima tahap kedua (II) tersebut.

“Dengan penjelasan tersebut diatas kiranya dapat meluruskan pemberitaan yang bersumber dari postingan di media social tersebut diatas yang terkesan memberikan layanan khusus kepada para Tersangka,” kata dia.

Sebelumnya, dalam media sosialnya, Pengacara tersangka TS, Petrus Bala Pattyona menuliskan bahwa penyerahan berkas tahap 2 diselingi makan siang.

“Sejak saya menjadi pengacara tahun 1987, baru sekali ini penyerahan berkas perkara tahap 2 – istilah P.21, yaitu penyerahan berkas perkara berikut barang bukti dan tersangkanya dijamu makan siang oleh Kepala Kejaksaan, Jum’at 16/10 tepat jam 10 Para Penyidik Dittipkor Bareskrim bersama 3 Tsk…”

Postingan disertai dengan foto yang memperlihatkan suasana setelah makan siang para Tersangka NB, PU dan TS bersama pengacaranya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kejaksaan Agung Mulai Periksa Satu Saksi Kasus Pelindo II

Published

on

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono. (Foto: kejaksaan.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa saksi terkait dengan penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

“Penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-54/F.2/Fd.1 /09/2020 hari ini telah melakukan periksaan satu orang saksi yaitu, Retno Soelistianti selaku Anggota Tim Teknis pada PT. Pelindo II,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Pemeriksaan dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP.



Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid- 19. Pemeriksaan dilakukan dengan tetap memperhatikan jarak aman.

Penyidik pun menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Para saksi pun wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan. (inf) 


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Empat Staf Kemenpora Diperiksa Terkait Kasus Suap Dana KONI

Published

on

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono. (Foto: kejaksaan.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi terkait dengan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bantuan Dana Pemerintah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI Tahun Anggaran 2017.

“Masih dalam rangka menindak-lanjuti surat dari BPK RI tanggal 08 Mei 2020, hari ini bertempat di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (gedung bundar) Tim Jaksa Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga mengetahui tentang aliran uang kegiatan yang dilaksanakan KONI Pusat 2017 tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Keempat saksi yang diperiksa yakni, Fauzan Rahim Isa (Bendahara Pengeluaran Kemenpora), M. Dwi Prasetyo (Staf Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora), Tetty Maryati (Staf Pengelolaan Keuangan Kemenpora) dan Eny Purnawati (Kepala Bagian Keuangan pada KONI Pusat).



Menurut Hari, pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19. Pemeriksaan dilakukan dengan tetap memperhatikan jarak aman.

Penyidik pun menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Para saksi pun wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017