Connect with us

OPINI

LOGIKA MENUNGGANGI DEMO MAHASISWA

Published

on

Sejumlah Mahasiswa saat menggelar aksi demo menolak revisi RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS dan RUU Pertanahan, Rabu (25/9/2019).

ORISINALITAS demonstrasi harus dijaga dan berbanding lurus dengan perjuangannya. Pendemo pasti tidak mau ricuh, karena mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah dan parlemen.

Pecah sudah demo mahasiswa 24 September 2019. Sebuah bentuk ekspresi anak-anak muda generasi penerus bangsa yang harus didukung. Karena apapun yang terjadi, sungguh para mahasiswa sedang memperjuangkan nasib bangsa agar lebih baik.

Tentu, sambil mengkritisi kebijakan pemerintah yang “tidak berpihak” pada rakyat. Atau subjektivitas DPR sebagai parlemen.



Di hampir banyak kota, demo mahasiswa berlangsung: Jakarta, Semarang, Makassar, dan Palembang. Sebelumnya, mahasiswa pun menggelar aksi di Jogjakarta, Bandung, Malang, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto dan lainnya.

Puluhan ribu mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak revisi UU KPK, RUU KHUP, RUU Agraria, RUU Ketenagakerjaan, dan kriminalisasi aktivis. Sebut saja, bila spiritnya memperjuangkan menolak UU KPK dan RUU KUHP, siapa yang tidak mendukung aksi demonstrasi mahasiswa. Pasti, semuanya mendukung.

Namanya demonstrasi pasti ada yang demo dan ada yang mengawal demo. Itu semua ada SOP-nya. Untuk apa? Tentu, agar cara-cara menyalurkan aspirasi menjadi lebih tepat sasaran. Di samping untuk menghindari tindakan anarkis, perilaku merusak yang berpotensi terjadi. Apalagi bila disusupi “oknum penumpang gelap” yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Sekali lagi, demo para mahasiswa sah-sah saja. Bahkan patut didukung bila mengkritisi kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani. Tapi semua pun bakal menyesali, bisa demonstrasi berakhir ricuh, rusuh dan menelan korban. Itulah yang harus dijaga dari demonstrasi.

Orisinalitas demonstrasi harus dijaga dan berbanding lurus dengan perjuangannya.

Demonstrasi, di belahan bumi manapun. Pasti ongkosnya mahal. Nilai ekonomis-nya terlalu besar. Apalagi di tengah kerumuman massa yang besar; baik yang demo maupun aparatur yang mengawal demo.

Sebut saja mulai dari pemblokiran jalan, perobohan pagar dan fasilitas jalan raya. Apalagi sampai membakar pos polisi atau jatuhnya korban luka-luka. Belum lagi warga yang terjebak macet atau tidak bisa mengakses jalanan yang menjadi area demonstrasi.
Maka penting buat semua pihak untuk menyadari. Tentang orisinalitas demonstrasi mahasiswa kali ini. Mari kita tempatkan objektivitas di paling atas.

Pendemo pasti tidak mau ricuh, karena mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah dan parlemen. Sangat wajar, bila hari nurani diabaikan. Maka mahasiswa pantas turun ke jalan. Sebagai kontrol sekaligus ekspresi kekritisan terhadap pemerintah.

Begitu pula dengan aparat pengawal demo. Pasti pula tidak ingin terjadi ricuh. Karena mereika pun bukan bertugas untuk “melumpuhkan pendemo”. Tapi justru untuk memastikan cara menyalurkan aspirasi sesuai dengan aturan. Jadi, pendemo dan aparat pengawal demo sudah pasti tidak ingin ada kericuhan atau bentrok. Sudah pasti …

Namun, akibat jumlah massa yang banyak. Konsekuensinya, memang sulit dikontrol. Apalagi bila ada “penumpang gelap” yang ingin memanfaatkan momentum demo mahasiswa tadi. Sekali lagi, secara objektif, siapa bisa mengontrol demo ada yang menyusup atau tidak?
Bila ada penyusup, maka demonstrasi pasti mudah berubah menjadi arena yang anarkis. Bahkan, membuat orang yang tidak ikut demo alias penonton pun ketakutan dan khawatir. Maka pertanyaannya, benarkah demonstrasi itu orisinal sesuai dengan spiritnya? Siapa yang berani menjamin tidak ada yang menunggangi?

Orisinalitas demonstrasi mahasiswa, patut dijaga oleh semua pihak.

Karena tidak ada yang salah untuk menolak revisi UU KPK, RUU KHUP, RUU Agraria, RUU Ketenagakerjaan, dan kriminalisasi aktivis. Demo itu alat kontrol atas kebijakan pemerintah. Agar tidak sewenang-wenang alias seenaknya saja bikin aturan. Sampai di sini, demonstrasi mutlak diperlukan.

Hanya saja, secara akal sehat, agar sulit diterima bila demo kemudian “bergeser” isunya menjadi #TurunkanJokowi. Bahkan mencorat-coret tempok dengan kata-kata yang tidak senonoh. Sederhana saja pertanyaannya, mungkin hal itu dilakukan mahasiswa? Di situlah, logika menunggangi demo mahasiswa patut dikedepankan.

Pemilu sudah selesai, pilpres pun sudah rampung. Lalu, mengapa masih ada yang menghembuskan “misa” yang berbeda dari apa yang diperjuangkan mahasiswa. Apa yang diperjuangkan mahasiswa? Sangat jelas, menolak revisi UU KPK, RUU KHUP, RUU Agraria, RUU Ketenagakerjaan, dan kriminalisasi aktivis.

Namanya menyampaikan aspirasi, demo mahasiswa itu sah-sah saja. Tinggal akal sehat semua pihak saja yang harus terlibat. Demo itu misinya apa? Lalu bila bergeser ke isu yang lain, apa artinya? Mungkin ada pihak yang menyusup di dalamnya.

Maka demo itu baik. Apalagi memperjuangkan rakyat banyak. Tapi yang sulit di balik demo itu, ada kelompok yang “mengintip” untuk mencari kesalahan aparat. Atau bertepuk tangan dengan keras karena memiliki agenda terselubung.

Tentu, demo semacam itu jadi mencederai demokrasi. Orisinalitas demonstrasi itulah jadi “ruang terbuka” yang bisa menimbulkan perdebatan.

Maka kepada semua pihak. Tetaplah objektif dan logis. Demo itu sah-sah saja dan sangat boleh. Sejauh berjuang untuk menyalurkan aspirasi. Tapi demo harus diwaspadai bila direcoki oleh “penumpang gelap” yang masih terus berjuang karena “mimpinya” selama ini tidak tercapai.

Mereka yang gagal memahami demokrasi yang sesungguhnya akibat kebencian yang paripurna.

Jadi, mari kita kawal demonstrasi para mahasiswa, anak-anak muda generasi penerus bangsa agar tetap orisinal dan menyuarakan hati nurani rakyat. Karena di balik demo, selalu ada oknum yang ingin bertepuk tangan di belakangnya. Teruslah berjuang mahasiswa Indonesia, suarakan apa yang perlu disuarakan.

[Oleh: Syarifudin Yunus. Penulis adalah Dosen Universitas Indraprasta PGRI]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Negeri Doyan Kisruh, Banjir Pun Berujung Ricuh

Published

on

Sejumlah wilayah di Jakarta kembali digenangi banjir.

ENTAH di belahan bumi bagian mana? Alkisah, ada negeri yang gemar sekali kisruh. Soal rambut guru digunduli kisruh. Gara-gara berenang bisa bikin hamil pun kisruh. Kemarin, ada kongres “partai biru” dibikin kisruh. Karantina WNI di Natuna kisruh. Revitalisasi Monas kisruh. Kawasan TIM mau dipugar kisruh. TVRI yang televisi anteng pun ikut kisruh. Banjir pun berakhir ricuh. Semua kisruh. Jadi bolehlah, disebut “negeri doyan kisruh”. Suatu negeri yang gagal mengelola masalah. Gemar sekali kekacauan, kekisruhan. Lama-lama, BCL yang lagi sendirian pun bisa dibikin kisruh.

Di negeri doyan kisruh. Segala hal bisa dipersoalkan.

Mungkin motto hidupnya “kalau bisa dipersoalkan, mengapa harus didiamkan?”. Bak negeri centang perenang, negeri yang morat-marit. Negeri yang suka kisruh. Kacau alias tidak beres. Apa saja dibikin berantakan. Hoaks dipercaya. Fakta sebenarnya malah disangka buruk. Hingga memberi komentar di media sosial pun jadi kisruh. Kacau-balau. Kisruh, bukan hanya tidak bermanfaat. Bahkan membuang waktu untuk kegiatan yang sia-sia, tidak produktif.



Rakyat di “negeri doyan kisruh” semuanya ingin maju. Ingin makmur dan damai sentosa. Tapi di saat yang sama, perilakunya mengundang kisruh. Sikapnya berantakan. Bila tidak mengisruhkan ya dikisruhkan.

Konon, di negeri doyan kisruh. Kekacauan sudah mendekati hobby. Mungkin sebentar lagi, budaya kisruh pun akan jadi bahaya laten. Akibat gemar membenarkan pikirannya sendiri. Sudah tidak mau tabayun. Terlalu egois. Dan kepintarannya melampaui batas. Di negeri doyan kisruh, aturan hanya dianggap di atas kertas. Etika hanya berlaku di ruang-ruang religius. Alhasil, setiap perbedaan hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara kisruh. Marah-marah, ngotot dan emosi dipublikasikan ke banyak orang, dijual ke ruang publik. Dan saya pun, menonton tayangan kekisruhan. Entah, siapa yang salah?

Entahlah, kapan negeri doyan kisruh itu berhenti dari kisruh?

Maaf ya, bukan anti kisruh. Tapi selalu saja ada alasan untuk bikin kisruh. Kisruh itu boleh, tidak haram. Asal jelas duduk perkaranya. Dan tetap berpijak pada akal sehat dan hati nurani. Lagipula, hidup manusia pun tidak ada yang sempurna. Apalagi negeri yang luas dan melimpah rakyatnya. Jadi, wajar ada kisruh. Namun yang mengerikan, bila kisruh dipertontonkan akibat sentiment atau rasa benci yang berlebihan. Segalanya harus diperdebatkan, dipertengkarkan. Sungguh, peradaban yang mengerikan ada di negeri doyan kisruh.

Padahal di negeri doyan kisruh itu. Orang miskin masih banyak. Pengangguran pun lumayan. Gedung sekolah tidak layak pun banyak. Bangunan mangkrak terkuak. Korupsi sudah jadi tradisi. Anak-anak yang terancam putus sekolah pun melimpah. Bahkan kaum buta huruf pun masih ada. Lalu, untuk apa kisruh? Bila tidak bisa bertindak, tentu lebih baik tidak galak. Agar tidak makin kisruh.

Kisruh, dalam tafsir disebut “Jidal”. Istilah untuk orang-orang yang suka bertengkar. Mereka yang gemar mempertontonkan perselisihan. Agar negerinya kacau-balau, makin berantakan. Segal hal diributkan. Si A bilang membela kebenaran. Si B pun berjuang keras mempertahankan kebatilan. Lalu rakyatnya makin bingung. Siapa yang benar siapa yang salah? Itulah kehidupan di negeri doyan kisruh.

Hanya di negeri doyan kisruh.

Perdebatan, pertengkaran, ketidakcocokan, ketidaksabaran hingga air mata seakan jadi impian. Realitas harus dilawan dengan kecurigaan. Kebenaran pun bertengkar dengan prasangka. Hingga lupa, kekisruhan akan berakhir pada kehancuran dan kebinasaan.

Sungguh, negeri yang damai itu bukan tanpa masalah. Tapi rakyat di negeri itu yang terampil mengelola masalah. Tanpa curiga tanpa prasangka. Bukan negeri doyan kisruh.

Maka untuk tidak kisruh. Mulailah dari diri sendiri. Untuk lebih mencintai toleransi dan harmoni. Karena masih ada jalan untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang lebih apik.

Oleh : Syarifudin Yunus, Pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Pentingnya Pendanaan Pensiun dan Pesangon, Mandat RUU Cipta Kerja

Published

on

Pemberi kerja atau pekerja harus berani dan sadar akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian dana setiap bulannya untuk disetor ke DPLK sebagai tabungan pensiun.

OMNIBUS Law RUU Cipta Lapangan Kerja mengundang polemik. Bak “dua sisi mata uang”. Di satu sisi, pemerintah bertekad menggenjot pertumbuhan ekonomi sambil menarik investasi asing. Namun di sisi lain, aturan dan kompensasi pekerja dibuat semakin “kendor”. Sehingga mengancam kesejahteraan pekerja di Indonesia. Urusan tenaga kerja memang kompleks sekaligus rumit.

Jadi, apa sebenarnya “pekerjaan rumah” ketenagakerjaan di Indonesia?

Terlepas dari soal Omnibus Laa RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang digodok saat ini. Justru “pekerjaan rumah” terbesar sector tenaga kerja adalah iktikad baik atau goodwill pemberi kerja dan pekerja untuk mendanakan uang pensiun atau pesangon. Karena faktanya, hingga kini tidak lebih dari 5% dari 120 jutaan pekerja di Indonesia yang mau mendanakan kebutuhan pensiun atau pesangon pekerjanya. Intinya, besar-kecilnya uang pensiun atau pesangon pekerja sebagaimana diatur dalam Omnibus Law sama juga bohong bila pendanaannya tidak dilakukan. Jadi soal uang pensiun atau pesangon, bukan terletak pada besar kecilnya. Tapi kemauan untuk mendanakan sejak dini.



Dari sejak tahun 1992, sesuai UU 11/1992 tentang Dana Pensiun, pemberi kerja atau pengusaha seakan belum menyadari manfaat program pensiun. Begitupun pekerja, seakan sulit menyisihkan sebagian upahnya untuk masa pensiun. Hingga akhirnya, gagal merencanakan masa pensiun. Atau kurang paham akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Bayangkan, dari sekitar 50 juta pekerja formal dan 70 juta pekerja informal di Indonesia, tidak lebih dari 5% saja yang sudah mempunyai program pensiun. Sebuah penantian program pensiun yang terlalu lama, penuh ketidakpastian.

Maka wajar, hari ini 9 dari 10 pekerja di Indonesia merasa khawatir akan masa pensiunnya. Sebuah cerminan, pekerja yang tidak siap pensiun. Tidak punya bayangan mau seperti apa di masa pensiun. Sementara cepat atau lambat, tiap pekerja pasti akan pensiun.

Adalah ironi. Banyak pekerja ingin sejahtera di masa pensiun. Bahkan begitu giat dan gigih saat bekerja. Pergi pagi pulang malam. Gigih memperjuangkan gaya hidup. Namun sayang, di saat yang sama, mereka kurang gigih dalam mempersiapkan masa pensiun. Tidak punya program pensiun. Hingga akhirnya, tidak punya topangan dana yang cukup untuk masa pensiun.

Maka suka tidak suka, pemberi kerja maupun pekerja perlu menyadari akan pentingnya mendanakan pensiun atau pesangon sejak dini, sejak sekarang. Untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pensiun atau pesangon. Karena jika tidak, maka realitas 7 dari 10 pensiunan di Indonesia bermasalah secara keuangan akan tetap abadi.

Jadi urusan pensiun atau pesangon, bukan soal besar kecilnya. Tapi kemauan untuk mendanakan dari sekarang. Dan salah satunya dapat ditempuh melalui program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang ada di pasaran. Karena DPLK, memang didedikasikan secara khusus untuk persiapan masa pensiun bagi pekerja atau pendanaan pesangon bagi pemberi kerja atau pengusaha. Ada 3 (tiga) keuntungan mendanakan pensiun atau pesangon melalui DPLK, yaitu: 1) adanya pendanaan yang pasti saat diperlukan,baik untuk pensiun atau pesangon, 2) adanya hasil investasi yang signifikan selama menjadi peserta DPLK, dan 3) adanya insentif perpajakan saat uang pensiun dicairkan. Tentu, semuanya ditujukan untuk kesejahteraan masa pensiun pekerja. Di samping untuk mempertahankan gaya hidup di saat pekerja tidak bekerja lagi.

Oleh karena itu, pemberi kerja atau pekerja harus berani dan sadar akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian dana setiap bulannya untuk disetor ke DPLK sebagai tabungan pensiun. Karena DPLK adalah solusi keuangan bagi pekerja dalam menghadapi masa pensiun; solusi finansial pemberi kerja dalam pengakhiran masa kerja karyawannya.

Lalu, untuk apa program pensiun?

Tentu, untuk memenuhi kebutuhan biaya dan gaya hidup di masa pensiun, di saat pekerja tidak bekerja lagi. Karena menurut kajian, seorang pensiunan dianggap dapat hidup layak di masa pensiun bila memiliki dana 70%-80% dari gaji terakhir. Itulah yang disebut tingkat penghasilan pensiun (TPP).

Artinya, pekerja ber-gaji terakhir 10 juta maka membutuhkan 7-8 juta per bulan di masa pensiun. Agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, di samping mempertahankan gaya hidupnya. Sementara program wajib seperti JHT (Jaminan Hari Tua) BP Jamsostek yang iurannya 5,7% per bulan tentu tidak mencukupi. Hanya mampu meng-cover 13% dari TPP. Maka dapat dipastikan, ada kekurangan dana untuk bisa mencapai TPP yang layak bagi pekerja.

Bila ada pekerja yang takut akan masa pensiun, pasti karena mereka tidak punya program pensiun. Bila ada pensiunan yang tidak bahagia di masa pensiun, pasti karena mereka tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan bila ada pekerja menyesal di masa pensiun, pasti karena mereka tidak mau menyisihkan sebagian gajinya untuk masa pensiun.

Jadi, soal pensiun dan pesangon pekerja bukan terletak pada besar kecilnya. Tapi pada kemauan untuk mendanakan uang pensiun atau pesangon pekerja. Sebab bila waktunya tiba, jangan sampai tidak ada dana untuk membayarkan uang pensiun atau pesangon pekerja.

Pensiun atau pesangon, intinya bukan “gimana nati” tapi “nanti gimana”.

Oleh : Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Usulan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Harus Memerhatikan Hak Konsumen, dan Keberlangsungan Usaha

Published

on

YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay).

INDONESIA adalah karakter negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga angkutan berbasis perairan, sungai penyeberangan dan lautan menjadi sangat vital. Oleh karena itu mobilitas warga yang berbasis angkutan penyeberangan, seperti angkutan ferry, mempunyai nilai yang amat strategis, bahkan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah sebagai regulator bertanggungjawab untuk menjadikan angkutan penyeberangan yang aman, nyaman, tarifnya terjangkau, dan menjunjung tinggi aspek keselamatan. Selain itu, pemerintah juga wajib menjaga keberlangsung usaha dari operator penyeberangan yang ada.

Relevan dengan hal ini, terbetik wacana dari operator yang terhabung dalam GAPASDAP, yang ingin melakukan stop operasi. Ancaman ini dilakukan dikarenakan Menhub dan Menko Maritim menolak usulan kenaikan tarif yang diajukan GAPASDAP. Terkait hal ini YLKI mempunyai beberapa catatan, yakni:

1. YLKI tidak mengendors rencana stop operasi alias pemogokan, yang akan dilakukan angkutan ferry, sebab akan mengacaukan pelayanan publik dan bahkan stabilitas ekonomi lokal, bahkan nasional;



2. Terkait usulan kenaikan tarif, jika dilihat dari sisi momen, operator penyeberangan sudah pantas mengajukan usulan kenaikan tarif, sebab kenaikan tarif terakhir dilakukan pada 3 tahun yang silam. Soal besaran dan formulasinya, YLKI mendorong adanya kajian aspek ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay). Yang terpenting kenaikan tarif masih mempertimbangkan sisi daya beli konsumen sebagai penumpang ferry. Hal ini penting karena penumpang ferry banyak dari kelas menengah bawah, khususnya di rute perintis. Selain itu, kenaikan tarif harus berbanding lurus dg pelayanan. Jadi pengusaha angkutan ferry harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanannya;

3. Jika Kemenhub dan Kemenko Maritim tidak mau menaikkan tarif angkutan penyeberangan, maka pemerintah sebagai regulator harus memberikan insentif dan PSO (Public Service Obligation) kepada operator. Jangan menolak kenaikan tarif tapi tidak mau memberikan insentif/PSO…itu namanya mau menangnya sendiri. Artinya pemerintah harus fair, demi menjaga keberlangsungan usaha angkutan ferry dan aksesibilitas pada konsumennya. Jika mereka sampai stop operasi maka akan merugikan semua pihak dan pemerintah harus bertanggungjawab.

4. Skema kebijakan tarif penyeberangan, selain harus memperhatikan aspek ability to pay konsumen; juga harus menjamin keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan. Rontoknya pelaku usaha angkutan penyeberangan menunjukkan adanya perubahan kebijakan pentarifan di bidang penyeberangan.

Demikian. Terima kasih.

Wassalam.

Oleh : Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending