Connect with us

EKONOMI

Luhut Tanggapi Komentar IMF soal Rasio Utang RI akan 38 Persen

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan komentar Dana Moneter Internasional (IMF) soal rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang akan mencapai sekitar 38 persen pada 2023 nanti.

Dalam webinar bertajuk “Tantangan Investasi dan Dunia usaha, serta Dinamika Ketenagakerjaan Dimasa Pandemi Covid-19, Kebijakan dan Strategi”, Minggu malam, Luhut mengatakan pemerintah sendiri punya ketentuan untuk membatasi rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

“Kemarin dengan IMF dikomentari bahwa kita masih sangat, hmm, tidak terlalu seperti negara lain yang terlalu generous (murah hati). Karena kita melihat COVID-19 ini apa betul bisa selesai tahun ini? Kalau tidak kita harus ada contigency (cadangan). Jadi kita siapkan semua dengan baik sekali,” ujarnya.



Luhut menjelaskan selama ini rasio utang terhadap PDB Indonesia dipertahankan di bawah 30 persen. Namun, akibat wabah COVID-19, dengan terpaksa rasio utang harus dinaikkan dalam beberapa waktu ke depan.

Demikian pula defisit terhadap PDB yang biasanya dipertahankan di bawah 3 persen diperkirakan naik menjadi hingga 6,3 persen pada tahun ini.

Menurut Luhut, hal itu perlu dilakukan sebagai upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi sebagai imbas dari dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan pandemik COVID-19 tahun 2020.

“Tapi pada 2023 kita coba akan bawa lagi ke 2,7 persen. Jadi defisitnya bisa kembali di bawah 3 persen pada 2023,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio utang akan tetap dipertahankan agar tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 maupun UU Nomor 2 Tahun 2020 yaitu 60 persen terhadap PDB.

Dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 3,21-4,17 persen dari PDB.

Sementara itu, rasio utang diperkirakan berada dalam kisaran 36,67 sampai 37,97 persen terhadap PDB.

Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah per akhir Mei 2020 mencapai Rp5.258,57 triliun atau mencapai 32,09 persen terhadap PDB.

Meningkatnya utang pemerintah itu karena adanya kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi pandemik COVID-19 bagi sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Gawat, Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2020 Minus 1,7 Hingga 0,6 Persen

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2020 dari semula minus 1,1 persen hingga 0,2 persen menjadi minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.

“Kementerian Keuangan melakukan revisi forecast pada September ini yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini minus 1,1 hingga positif 0,2 kemudian forecast terbaru kita adalah kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen,” kata Sri Mulyani di Jakarta Selasa (23/9/2020).

Sri Mulyani menyatakan hal itu menandakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III mendatang akan berada dalam teritori negatif sedangkan kuartal IV mendekati nol persen.



“Kita upayakan kuartal IV untuk bisa mendekati nol persen atau positif,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan pada kuartal III dari sisi konsumsi RT dan LNPRT masih diperkirakan berada di zona kontraksi yaitu minus 3 hingga 1,5 persen dengan total outlook 2020 di kisaran kontraksi 2,1 hingga minus 1 persen.

Kemudian untuk konsumsi pemerintah pada kuartal III diperkirakan mengalami mengalami pertumbuhan positif yang sangat tinggi yaitu 9,8 persen hingga 17 persen karena adanya akselerasi belanja.

“Untuk keseluruhan tahun kita ada antara di positif 0,6 persen hingga 4,8 persen untuk konsumsi pemerintah. Jadi pemerintah sudah melakukan all out melalui kebijakan belanja atau ekspansi fiskalnya untuk counter cyclical,” katanya.

Di sisi lain, PMTB pada kuartal III diperkirakan masih dalam posisi yang cukup berat yaitu minus 8,5 persen hingga minus 6,6 persen sehingga untuk keseluruhan tahun diprediksikan minus 5,6 persen hingga minus 4,4 persen.

Untuk ekspor pada kuartal III masih dalam kisaran antara negatif 13,9 persen hingga negatif 8,7 persen sehingga secara keseluruhan tahun akan kontraksi antara minus 9 persen hingga minus 5,5 persen.

Kemudian dari sisi impor pada kuartal III diperkirakan berada dalam zona negatif antara 26,8 persen hingga 16 persen sehingga untuk keseluruhan tahun akan terkontraksi lebih dalam yaitu minus 17,2 persen hingga sampai minus 11,7 persen.

“Keseluruhan tahun 2020 proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Kalau kita lihat kontribusi dari negatif dua-duanya ini terbesar adalah dari investasi konsumsi dan ekspor kita,” kata Sri Mulyani. Demikian, seperti dikutip Antaranews.com (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Ahok Kritik Digitalisasi Paperles Peruri, Legislator Angkat Suara

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy. (Foto : Instagram @dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy angkat bicara menanggapi kritik Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang sempat menyebut bahwa Perusahaan Umum Percetakaan Uang Negara (Peruri) meminta Rp 500 miliar untuk proyek digitalisasi melalui program paperless. Terlepas dengan segala polemik yang ada, menurut Vera, permasalahan tarif otentifikasi atau legalitas dari tanda tangan digital tersebut harusnya tidak perlu semahal itu.

“Segala sesuatu yang mengarah pada digitalisasi itu kita dukung, namun terkait program paperless tanda tangan itu yang punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security itu PT. Peruri Digital Security sebagai anak perusahaan Perum Peruri. Nah, harusnya itu dibuka luas dan siapa saja bisa menggunakan tanpa harus ada semahal itu biaya yang harus dikeluarkan, sampai Rp 500 miliar hanya untuk sebuah otentifikasi,” kata Vera di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Perum Peruri, Karawang, Jawa Barat, Jumat (18/9/2020).

Pada era keterbukaan teknologi informasi seperti sekarang ini, Vera menyebut ada banyak aplikasi tanda tangan digital, seperti DocuSign dan aplikasi tidak berbayar lainnya. “Sekarang pertanyaannya kenapa Pemerintah harus memberlakukan otentifikasi yang ditunjuk oleh satu perusahaan. Padahal sekarang kan sangat gampang, harusnya dibebaskan aja,” kritik Poltisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.



Terkait polemik ini, sejumlah Anggota Komisi XI DPR telah mempertanyakan kepada Dirut Peruri Dwina Septiani Wijaya. Namun, jawaban dan penjelasannya akan diberikan secara tertulis. Berdasarkan data yang disampaikan saat pemaparan, Peruri memang memiliki tiga produk digital yakni Peruri Code, Peruri Sign, dan Peruri Trust. Peruri Sign atau tanda tangan digital inilah yang diklaim bisa menjamin kerahasiaan data, keaslian isi dokumen, san jaminan nirsangkal dari suatu dokumen sehingga dapat diketahui keabsahan dan keasliannya.

Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, dalam pernyataan resmi berjudul “Peruri Rp 500 Miliar” yang dilansir dari laman pribadinya, mengungkap bahwa sudah menjadi hak Peruri untuk menawarkan harga berapapun untuk software otentifikasi miliknya. Sebab, hanya anak Peruri yang punya izin terkait itu dan Peruri sebagai induk perusahaan memiliki izin security printing. Sehingga permasalahan tersebut hanya soal transaksi bisnis biasa, atau business to business.

“Tentu Peruri merasa punya hak untuk meminta harga tinggi. Hanya Peruri yang mendapat izin untuk itu. Berarti ini transaksi bisnis bisa, hanya saja karena Peruri satu-satunya pemilik izin security mungkin menaruh harga tinggi. Tentu Pertamina bisa menawar, atau menolak penawaran itu. Biasa saja, bisnis biasa. Maka sebenarnya ada hal lain yaang tidak heboh, BTP (Ahok) membisiki Presiden Jokowi atau Menkominfo untuk mengatur ulang perizinan digital security. Itu sepenuhnya wewenang pemerintah,” tulis Dahlan.

Sejalan dengan itu, Vera mengatakan bahwa pihaknya juga sempat mengusulkan kepada Pemerintah terkait pembentukan undang-undang teknologi finansial atau fintech. Tidak hanya mengatur soal transaksi elektronik dan uang digital, menurutnya aturan itu nantinya juga bisa mengatur soal tanda-tangan digital. 

“Yang kita tahu pengaturannya sampai sekarang belum jelas, sedangkan peraturan Bank Indonesia sendiri kita tidak tahu sejauh mana pengaturan transaksi digital, kalau fintech dibuat tentu akan mengatur seluruh aturan terkait produk turunan yang terkait digitalisasi,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Ke depannya, permasalahan tarif digitalisasi tanda tangan ini harus ditangani secara serius. Vera mewanti-wanti agar tidak ada lagi praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan negara dengan mengatasnamakan pengesahan atau otentifikasi terhadap penandatanganan secara resmi. Untuk itulah, perlu adanya aturan yang bisa mengatur base line atau tarif dasar yang digunakan dalam pemberlakukan tanda-tangan digital. 

“Sebenarnya itu mudah saja, tinggal kita bicara ke Presiden, kemudian DPR menyampaikan, atau dari Pemerintah menyampaikan RUU tersebut kemudian kita sahkan. Itu akan sangat memberi kejelasan pengaturan terkait produk-produk digitalisasi khususnya sistem pembayaran digital, dan termasuk juga tanda-tangan berbasis elektronik,” tutup legislator daerah pemilihan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta tersebut. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Himpunan Bank Negara Harus Perkuat Sektor UMKM

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menekankan bahwa penempatan dana Pemerintah sebesar Rp 10 triliun pada sejumlah Himpunan Bank Negara (Himbara), dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sektor UMKM. Menurutnya, pelaku usaha pada sektor tersebut saat ini masih dianggap sebelah mata oleh banyak pihak. Padahal, kekuatan perekonomian dalam negeri masih bersandar pada sektor UMKM.

“Sekarang pertumbuhan ekonomi kita turun ini banyak dikontribusi dari UMKM karena banyak masyarakat tidak melakukan kegiatan akibat pandemi. Ke depan kalau kita ingin memperkuat ekonomi kita, basis UMKM ini sangat penting. Kami ingin UMKM menjadi perhatian khusus dari BNI dan BTN. Kalau keempat bank Pemerintah (Himbara) memperkuat UMKM, pasti dampak ekonominya akan besar,” kata Mekeng dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direksi BNI dan BTN secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Oleh karena itu, politisi Fraksi Golkar ini mendorong perbankan lebih memanfaatkan teknologi digital dalam penguatan sektor UMKM di masa mendatang. “Ini sudah mulai harus dipikirkan oleh bankir-bankir ini, oke BNI fokus pada korporasi dan BTN pada perumahan, tetapi jangan mengecilkan peranan UMKM ini. Makanya saya berpesan agar UMKM lebih difokuskan, mungkin porsi UMKM lebih diperbesar baik dari sisi SDM dan sistemnya,” imbau Melchi, sapaan akrab Melchias Mekeng.



Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Direktur Utama BTN Pahala Mansury. Berbeda dengan Bank BRI dan Bank Mandiri yang mendapat penempatan dana Pemerintah masing-masing Rp 10 triliun, dana Pemerintah yang didapatkan oleh Bank BNI dan BTN hanya senilai masing-masing Rp 5 triliun.

Di tengah ancaman resesi yang akan dihadapi perekonomian Indonesia,  legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu berharap kepada pimpinan direksi kedua bank yang hadir untuk mempertahankan nasabah agar tidak lebih terpukul akibat pandemi. Sementara, semua pihak diuji dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sehingga sebaiknya semua pihak kita harus beorientasi pada untung besar yang ingin didapatkan.

“Kita nggak usah pikir harus untuk yang besar tapi risikonya semakin besar karena sekarang semua negara mengumumkan telah jatuh pada jurang resesi. Saya hanya titip pesan agar BNI dan BTN tetap menjadi bank yang sehat, nasabah-nasabah yang ada pun tetap di-maintain agar mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya meski dengan pace yang lebih lambat. Kalau ekonomi sudah membaik BNI dan BTN nantinya bisa ikut menyehatkan perekonomian kita ini,” tutup Melchi. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017