Connect with us

HUKUM

Mantan Dirut Jasindo Dituntut 9 Tahun Penjara

Published

on

Mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Persero Budi Tjahjono saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Persero Budi Tjahjono dituntut 9 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan negara cq PT Asuransi Jasindo sebesar Rp8,46 miliar dan 766.955 ribu dolar AS.

“Menyatakan terdakwa Budi Tjahjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun serta pidana denda sejumlah Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Haerudin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

JPU juga menuntut Budi Tjajono membayar uang pengganti sebanyak uang yang ia nikmati.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar dan 462.795,31 dolar AS dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan kepada penuntut umum KPK sebesar Rp1 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun,” ungkap jaksa.

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan Budi dalam tuntutan tersebut.

“Terdakwa terbukti merupakan pelaku akatif dan melakukan peran yang besar dalam pelaksanaan kejahatan. Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dulu, terdakwa tidak sepenuhnya mengakui terus terang perbuatannya dan menikmati hasil kejahatan,” tambah jaksa.

Perbuatan Budi juta memperkaya orang lain yaitu Kiagus Emil Fahmy Cornain selaku orang kepercayaan Kepala BP Migas Raden Priyono sejumlah Rp1,33 miliar, Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi sebesar 198.381 dolar AS dan Soepomo Hidjazie sejumlah 137 dolar AS.

Dalam perkara ini Budi merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan kontruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) pada 2010-2014, padahal penutupan tersebut tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasindo.

PT Asuransi Jasindo sebagai BUMN melakukan penutupan asuransi untuk kegiatan pengadaan jasa penutupan Asuransi untuk melindungi aset dan proyek / kontruksi dari kegiatan pengadaan jasa penutupan Asuransi untuk melindungi aset dan proyek/kontruksi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)-Kontrak Kerja Sama (KKSK) yang ada di Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Budi Tjahjono menginginkan PT Asuransi Jasindo menjadi leader konsorsium karena akan meningkatkan laba perusahaan dan mendapat keuntungan premi yang lebih besar. Ditunjuknya PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium pengadaan tersebut adalah atas bantuan Wibowo Suseno Wirjawan dan Kiagus Emil Fahmy Cornain.

Keduanya mengumpulkan panitia pengadaan asuransi aset dan kontruksi dari BP Migas sebelum pengumuman pengadaan dan meminta kepada panitia pengadaan memperbaiki pembobotan sehingga dapat memenangkan PT Jasindo sebagai leader konsorsium; memberikan bocoran terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh BP Migas agar PT Jasindo menjadi leader konsorsium; mengawal pemenangan PT Jasindo sebagai leader konsorsium dan membantu PT Jasindo dalam mengubah Request For Proposal (RFP).

Pada 2010, KM Iman Tauhid Khan mendapat pembayaran komisi agen secara bertahap senilai total Rp3,994 miliar. Semua proses pencairan atas pembayaran komisi agen tersebut dokumen pencairannya tidak dikerjakan KM Iman Tauhid Khan dan tinggal menandatanganinya saja.

Setelah pembayaran direalisasikan, KM Iman Tauhid Khan menyerahkan kepada Kiagus Rp3,994 miliar. Kiagus lalu menyerahkan uang sebesar 100 ribu dolar AS kepada Wibowo Suseno Wirjawan dan sisanya Rp994,546 juta diberikan kepada Kiagus sebagai komisi.

Pada 2010, KM Iman Tauhid Khan mendapatkan pembayaran komisi agen secara bertahap dengan cara yang sama seperti pada tahun 2010 yaitu semua proses pencairan atas pembayaran komisi agen tersebut dokumen pencairannya tidak dikerjakan oleh KM Iman Tauhid Khan tapi atas arahan Budi Tjahjono dikerjakan oleh pihak PT Asuransi Jasindo sedangkan KM Iman Tauhid Khan hanya tinggal menandatangani dan mendapat bayaran saja.

Bayaran itu adalah Rp3,336 miliar pada Agustus 2011 yang lalu diserahkan kepada Kiagus Emil lalu Budi Tjahjanto mengambil Rp3 miliar sedangkan sisanya diberikan kepada Kiagus.

Kedua, pengadaan jasa asuransi aset Industri, Sumur, dan Aset LNG BP Migas-KKKS 2012-2014 dan penutupan konsorsium asuransi proyek konstruksi KKKS Tahun 2012-2014 sebagai leader konsorsium seolah-olah menggunakan jasa agen Supomo Hidjazie.

Budi lalu mengadakan rapat direksi dan disepakati untuk melakukan mekanisme pengeluaran uang melalui agen Supomo Hidjazie dan disepakati Solihah bertanggung jawab mengumpulkan uang ari “fee” agen tersebut.

Pada 2012-2013, Supomo Hidjazie mendapat pembayaran komisi agen secara bertahap dari PT Jasindo dengan cara sama seperti KM Iman Tauhid Khan. Supomo Dijazie mendapatkan pembayaran komisi yaitu 126.811 dolar AS pada 2 April 2012, 422.828 dolar AS pada 9 Agustus 2012 dan 111.632 dolar AS pada 20 Maret 2013 sehingga totalnya 661.273 dolar AS.

Dari total penerimaan komisi kegiatan fiktif agen tersebut, 70 persen yaitu 462.891 dolar AS diberikan kepada Budi Tjahjono dan 30 persen atau 198.381 dolar AS diberikan kepada Solihah untuk uang operasional. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

KPK Geledah Kantor PT Daya Radar Utama

Published

on

PT DRU, disebutkan bahwa perusahaan yang berdiri pada 1972 tersebut bergerak pada industri galangan kapal.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (17/5/2019) menggeledah kantor PT Daya Radar Utama (DRU) yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Iya, ada tim yang ditugaskan ke sana siang ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Namun, Febri belum bisa menginformasikan lebih jauh terkait kasus apa sehingga dilakukan penggeledahan tersebut.

Dikutip dari laman resmi PT DRU, disebutkan bahwa perusahaan yang berdiri pada 1972 tersebut bergerak pada industri galangan kapal.

Perusahaan tersebut membangun dan memperbaiki berbagai macam kapal dari bahan baja, “aluminium alloy”, dan “fiberglass reinforced plastic”. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Sekda Kabupaten Tulungagung

Published

on

Dalam penyidikan kasus, KPK sedang mendalami soal proyek "pokok pikiran" untuk anggota DPRD Tulungagung dan mekanisme APBD Tulungagung 2015-2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (17/5/2019) memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Indra dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzi sebagai saksi untuk tersangka SPR terkait tindak pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Selain Indra, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Supriyono, yakni anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Adib Makarim.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal proyek “pokok pikiran” untuk anggota DPRD Tulungagung dan mekanisme APBD Tulungagung 2015-2018.

KPK pada Senin (13/5/2019) telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Sunjaya Diberhentikan 15 Menit Setelah Dilantik sebagai Bupati Cirebon

Published

on

Sunjaya Purwadisastra saat dilantik sebagai Bupati Cirebon periode 2019-2024 oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat (17/5/2019).

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Terdakwa suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dilantik sebagai Bupati Cirebon periode 2019-2024 oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat (17/5/2019).

Seusai Gubernur Emil membacakan berita acara pelantikan, Sunjaya Purwadisastra kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Cirebon.

Sunjaya merasakan jabatan sebagai Bupati Cirebon sekitar 10-15 menit saja setelah itu diberhentikan sementara.

Sunjata Purwadisastra dan Imron Rosyadi dilantik oleh Ridwan Kamil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024.

Seharusnya pelantikan ini dilaksanakan pada akhir masa jabatan Bupati Cirebon periode 2014-2019, yakni pada Selasa, 19 Maret 2019.

Namun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32/2095/sj tertanggal 6 Maret 2019, atas pertimbangan proses hukum bupati terpilih dan kondusivitas menjelang Pemilu tahun 2019, sehingga meminta Gubernur Jawa Barat agar mempertimbangkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih dilaksanakan pasca pemilu tahun 2019.

“Penting saya sampaikan bahwa pelantikan ini harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang 10 tahun 2016 pasal 164 ayat (7) yaitu dalam hal calon bupati dan/atau calon wakil bupati terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati dan/atau wakil bupati, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai bupati dan/atau wakil bupati,” kata Emil.

Dia mengatakan amanat pelantikan tertuang dalam Surat Mendagri nomor 131.32/7959/otda tanggal 4 oktober 2019 hal penyampaian keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pemberhentian Bupati Cirebon masa jabatan 2014-2019 dan pengangkatan bupati serta Wakil Bupati Cirebon masa jabatan 2019-2024, serta surat Mendagri Nomor 131.32/2650/otda tertanggal 9 Mei 2019 hal penyampaian keputusan menteri dalam negeri terkait pemberhentian penjabat Bupati Cirebon.

“Berdasarkan ketentuan dan amanat sebagaimana dimaksud, pada hari ini dilaksanakan pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih masa jabatan tahun 2019-2024,” kata Emil, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending