Connect with us

HUKUM

Mantan Dirut Jasindo Dituntut 9 Tahun Penjara

Published

on

Mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Persero Budi Tjahjono saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Persero Budi Tjahjono dituntut 9 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan negara cq PT Asuransi Jasindo sebesar Rp8,46 miliar dan 766.955 ribu dolar AS.

“Menyatakan terdakwa Budi Tjahjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun serta pidana denda sejumlah Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Haerudin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

JPU juga menuntut Budi Tjajono membayar uang pengganti sebanyak uang yang ia nikmati.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar dan 462.795,31 dolar AS dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan kepada penuntut umum KPK sebesar Rp1 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun,” ungkap jaksa.

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan Budi dalam tuntutan tersebut.

“Terdakwa terbukti merupakan pelaku akatif dan melakukan peran yang besar dalam pelaksanaan kejahatan. Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dulu, terdakwa tidak sepenuhnya mengakui terus terang perbuatannya dan menikmati hasil kejahatan,” tambah jaksa.

Perbuatan Budi juta memperkaya orang lain yaitu Kiagus Emil Fahmy Cornain selaku orang kepercayaan Kepala BP Migas Raden Priyono sejumlah Rp1,33 miliar, Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi sebesar 198.381 dolar AS dan Soepomo Hidjazie sejumlah 137 dolar AS.

Dalam perkara ini Budi merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan kontruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) pada 2010-2014, padahal penutupan tersebut tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasindo.

PT Asuransi Jasindo sebagai BUMN melakukan penutupan asuransi untuk kegiatan pengadaan jasa penutupan Asuransi untuk melindungi aset dan proyek / kontruksi dari kegiatan pengadaan jasa penutupan Asuransi untuk melindungi aset dan proyek/kontruksi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)-Kontrak Kerja Sama (KKSK) yang ada di Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Budi Tjahjono menginginkan PT Asuransi Jasindo menjadi leader konsorsium karena akan meningkatkan laba perusahaan dan mendapat keuntungan premi yang lebih besar. Ditunjuknya PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium pengadaan tersebut adalah atas bantuan Wibowo Suseno Wirjawan dan Kiagus Emil Fahmy Cornain.

Keduanya mengumpulkan panitia pengadaan asuransi aset dan kontruksi dari BP Migas sebelum pengumuman pengadaan dan meminta kepada panitia pengadaan memperbaiki pembobotan sehingga dapat memenangkan PT Jasindo sebagai leader konsorsium; memberikan bocoran terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh BP Migas agar PT Jasindo menjadi leader konsorsium; mengawal pemenangan PT Jasindo sebagai leader konsorsium dan membantu PT Jasindo dalam mengubah Request For Proposal (RFP).

Pada 2010, KM Iman Tauhid Khan mendapat pembayaran komisi agen secara bertahap senilai total Rp3,994 miliar. Semua proses pencairan atas pembayaran komisi agen tersebut dokumen pencairannya tidak dikerjakan KM Iman Tauhid Khan dan tinggal menandatanganinya saja.

Setelah pembayaran direalisasikan, KM Iman Tauhid Khan menyerahkan kepada Kiagus Rp3,994 miliar. Kiagus lalu menyerahkan uang sebesar 100 ribu dolar AS kepada Wibowo Suseno Wirjawan dan sisanya Rp994,546 juta diberikan kepada Kiagus sebagai komisi.

Pada 2010, KM Iman Tauhid Khan mendapatkan pembayaran komisi agen secara bertahap dengan cara yang sama seperti pada tahun 2010 yaitu semua proses pencairan atas pembayaran komisi agen tersebut dokumen pencairannya tidak dikerjakan oleh KM Iman Tauhid Khan tapi atas arahan Budi Tjahjono dikerjakan oleh pihak PT Asuransi Jasindo sedangkan KM Iman Tauhid Khan hanya tinggal menandatangani dan mendapat bayaran saja.

Bayaran itu adalah Rp3,336 miliar pada Agustus 2011 yang lalu diserahkan kepada Kiagus Emil lalu Budi Tjahjanto mengambil Rp3 miliar sedangkan sisanya diberikan kepada Kiagus.

Kedua, pengadaan jasa asuransi aset Industri, Sumur, dan Aset LNG BP Migas-KKKS 2012-2014 dan penutupan konsorsium asuransi proyek konstruksi KKKS Tahun 2012-2014 sebagai leader konsorsium seolah-olah menggunakan jasa agen Supomo Hidjazie.

Budi lalu mengadakan rapat direksi dan disepakati untuk melakukan mekanisme pengeluaran uang melalui agen Supomo Hidjazie dan disepakati Solihah bertanggung jawab mengumpulkan uang ari “fee” agen tersebut.

Pada 2012-2013, Supomo Hidjazie mendapat pembayaran komisi agen secara bertahap dari PT Jasindo dengan cara sama seperti KM Iman Tauhid Khan. Supomo Dijazie mendapatkan pembayaran komisi yaitu 126.811 dolar AS pada 2 April 2012, 422.828 dolar AS pada 9 Agustus 2012 dan 111.632 dolar AS pada 20 Maret 2013 sehingga totalnya 661.273 dolar AS.

Dari total penerimaan komisi kegiatan fiktif agen tersebut, 70 persen yaitu 462.891 dolar AS diberikan kepada Budi Tjahjono dan 30 persen atau 198.381 dolar AS diberikan kepada Solihah untuk uang operasional. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Rumah Tersangka Suap Jabatan Kemenag Didatangi “KPK Gadungan”

Published

on

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (kiri) saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi dari pihak keluarga salah satu tersangka suap jabatan di lingkungan Kementerian Agama adanya pegawai “KPK gadungan” yang meminta uang.

Tersangka itu adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ).

“KPK mendatangi rumah MFQ dan bertemu dengan pihak keluarga MFQ. KPK menjelaskan hak-hak tersangka dan menerima informasi dari pihak keluarga ada beberapa pihak yang kami indikasikan adalah “KPK gadungan” yang datang ke rumah dan meminta uang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa bagi pihak-pihak yang didatangi oleh orang yang mengaku KPK apalagi meminta uang silakan langsung dilaporkan pada kantor kepolisian setempat atau menghubungi KPK di “call center 198”.

KPK pun mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak menyalahgunakan situasi untuk memeras atau melakukan penipuan dengan cara mengaku seolah-olah KPK dan meminta uang.

“Kami telah bekerja sama dengan Polri secara intensif untuk memproses lebih lanjut pihak-pihak yang melakukan tindak pidana tersebut,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS). Demikian, seperti dikutip Antara. (jmd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Telah Periksa 143 Saksi Kasus TPPU Bupati HST Abdul Latif

Published

on

Mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Latif (ALA) (tengah) saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 143 saksi dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Latif (ALA).

“Selama Maret 2019 ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 143 saksi yang sebagian besar adalah pihak swasta dan diperiksa di Mako Brimob Polda Kalsel,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

KPK pun pada Rabu memeriksa satu saksi untuk tersangka Abdul Latif, yaitu Fauzan Rifani dari unsur swasta.

Pemeriksaan terhadap Fauzan digelar di Lapas Klas III Banjarbaru, Banjarmasin.

Fauzan merupakan narapidana perkara suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.

“KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dengan gratifikasi yang diterima tersangka ALA dan dugaan TPPU yang dilakukan ALA,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, Abdul Latif merupakan tersangka menerima gratifikasi dan TPPU.

Abdul Latif sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.

Abdul Latif menerima dari sejumlah pihak dalam bentuk “fee” proyek-proyek dalam APBD Pemkab Hulu Sungai Tengah selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati.

Diduga Abdul Latif menerima “fee” dari proyek-proyek di sejumlah Dinas dengan kisaran 7,5 sampai 10 persen setiap proyeknya. Total dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diterima Abdul Latif setidak-tidaknya Rp23 miliar.

Terkait dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selama menjabat sebagai Bupati, Abdul Latif diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut menjadi mobil, motor, dan aset lainnya baik yang diatasnamakan dirinya dan keluarga atau pihak lainnya.

Dalam proses pengembangan perkara ini, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Abdul Latif selama periode jabatannya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.

Terkait dugaan TPPU tersebut, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, Abdul Latif telah dinyatakan bersalah dalam perkara suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Amankan Dokumen Pengisian Jabatan Kepala Kantor Kemenag Gresik

Published

on

KPK pada Rabu (20/3/2019) saat menggeledah kantor Kementerian Agama Gresik, Jawa Timur dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait kepegawaian dan pengisian jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik, Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK pada Rabu menggeledah kantor Kementerian Agama Gresik, Jawa Timur dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Hari ini, tim berada di Gresik untuk melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik sejak pagi sekitar pukul 09.00 WIB sampai sore,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dari lokasi penggeledahan tersebut, ungkap Febri, diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait kepegawaian dan pengisian jabatan Kepala Kantor Kemenag Gresik.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan dokumen dari penggeledahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Subaraya, Selasa (19/3/2019).

KPK juga telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kemenag, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut.

Selain itu, diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS). Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending