Connect with us

HUKUM

Mantan Dirut Pertamina Langsung Ajukan Banding

Published

on

Mantan Direktur Utama PT Pertamina 2009-2014, Karen Galaila Agustiawan saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/6/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina 2009 sampai dengan 2014 Karen Galaila Agustiawan langsung mengajukan banding setelah divonis bersalah melakukan korupsi dalam akusisi blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia.

“Inna lillāhi wa inna ilaihi rājiun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, majelis saya banding,” kata Karen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/6/2019).

Karen dalam perkara ini divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam proses participating interest (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp568,066 miliar.

Meski dinyatakan bersalah, satu orang anggota majelis, yaitu hakim ad hoc Anwar yang menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dengan menyatakan
Karen Galiala Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsider.

“Setelah dibuktikan tidak ada ‘fraud’, tidak ada aliran dana dan dari BPK sudah dinyatakan tidak ada kerugian negara. Hanya terus digunakan KAP (kantor akuntan publik) swasta yang dibuat-buat untuk membuat ini seolah-olah ada kerugiannya. Saya mengingatkan ini kepada direksi BUMN saat ini bahwa walaupun niatnya baik untuk memajukan BUMN, tidak ada kerugian negara oleh BPK, tidak ada aliran dana, tidak ada kepentingan pribadi masih bisa dikriminalisasi,” ungkap Karen seusai sidang.

Ia mengingatkan bahwa para pejabat BUMN bisa saja “dikarenkan” bila kriminalisasi terus berlangsung.

“Saat ini saya harus mengajukan banding walaupun saya menghormati keputusan majelis hakim. Saya berterima kasih di antara majelis hakim masih ada satu membaca fakta persidangan dengan bukti yang ada. Saya berharap banyak sosok seperti hakim Anwar yang melihat ini secara utuh dan holistik dan lengkap karena fakta persidangan tidak bisa dipotong-potong dan dipenggal, apalagi tidak mengerti materinya,” ungkap Karen.

Pengacara Karen, Susilo Aribowo, juga langsung meminta salinan putusan untuk membuat memori banding.

“Kami secara tegas menyatakan banding, kami butuh salinan putusan, mohon salinan putusan dipercepat supaya kami bisa membuat memori banding dengan sempurna,” kata Susilo.

Susilo pun menilai vonis 8 tahun penjara untuk Karen tersebut sangat subjektif.
“Tidak jelas asal muasalnya dari mana. Karena ini berbeda dari putusan terdahulu, putusan ini ada yang ‘dissenting opinion’, sehingga saya tidak memahami mengapa anggota majelis hakim yang lain itu malah menjatuhkan putusan pidana penjara 8 tahun dengan denda Rp1 miliar,” ungkap Susilo.

Dalam putusannya, empat orang anggota majelis hakim menilai bahwa Karen terbukti menguntungkan ROC Oil Company (ROC) Limited Australia Rp568,066 miliar karena tidak mengevaluasi proses akusisi dengan benar.

“Tindakan terdakwa selaku Direktur Hulu Pertamina atau Dirut Pertamina bertanggung jawab mengendalikan dan memonitor analisis dan mengevaluasi rencana akusisi. Akusisi tersebut menggunakan aset Rp568,066 miliar namun ada penurunan aset pertamina hulu energi yang berarti kerugian Pertamina. Maka majelis hakim yakin perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan,” kata anggota majelis hakim Rosmina.

Atas putusan itu, jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga langsung menyatakan banding.

Terkait dengan perkara tersebut, dua orang yang disebut bersama-sama melakukan korupsi bersama Karen sudah divonis bersalah.

Keduanya adalah Manajer Merger dan Akusisi PT Pertamina 2008 s.d. 2010 Bayu Kristanto divonsi bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Polri Tanggapi Temuan Amnesty Internasional Terkait Kekerasan Brimob

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen, Dedi Prasetyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia memberi tanggapan temuan Amnesty Internasional Indonesia terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh oknum personel Brigade Mobile (Brimob).

Amnesty International menduga personel Brimob melakukan penangkapan dan penyiksaan demonstran, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kericuhan, salah satunya Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 21-23 Mei 2019.

“‘Monggo’ (silakan) temuan tersebut diserahkan ke tim investigasi gabungan untuk didalami oleh tim,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sebelumnya, Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan setelah video belasan personel Brimob melakukan penyiksaan di Kampung Bali pada 23 Mei 2019 viral, pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan investigasi.

Amnesty mengindetifikasi ada lima, atau sedikitnya empat korban kekerasan di Kampung Bali pada saat bersamaan pukul 05.30 WIB ketika personel Brimob yang memaksa petugas parkir untuk membuka pintu masuk dan menuju lahan parkir.

Menurut Papang, para saksi menuturkan terdapat banyak orang melakukan pelemparan batu dari dalam dalam lahan parkir itu.

Namun, para personel tidak hanya melakukan penyiksaan terhadap pelaku pelempar batu, melainkan warga sekitar yang sedang keluar rumah. Para korban disebutnya mengalami lebam serta luka di kepala.

Pihaknya pun telah melakukan verifikasi metadata dan keaslian video yang didapat dan mewawancarai sejumlah saksi.

Selain video dugaan penyiksaan di Kampung Bali, terdapat pula video yang menunjukkan penyiksaan aparat terhadap orang yang ditangkap meski tidak melawan di daerah Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Demikian, seperti dikutip Antara. (dev)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Wapres Nilai Penangguhan Soenarko dan Eggi Sudjana karena Belum Makar

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemberian penangguhan penahanan Soenarko dan Eggi Sudjana karena keduanya belum berbuat tindakan makar.

“Makar itu kalau mereka berbuat sesuatu yang bisa menurunkan pemerintahan. Mereka kan cuma pidato saja, tidak ada langkah-langkah mau ‘coup’,” kata Wapres dalam jumpa pers di Kantor Wapres, Jakarta pada Selasa (25/6/2019) terkait penangguhan penahanan Eggi Sudjana.

Menurut Wapres, penangguhan penahanan keduanya wajar.

Kalla menjelaskan proses hukum atas kasus keduanya tetap berjalan jika dapat dibuktikan.

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019. Dia ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata dari Aceh yang diduga akan diselundupkan saat aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menandatangani surat permintaan penangguhan penahanan atas Soenarko.

Soenarko telah ditangguhkan penahanannya dan keluar dari Rutan Guntur, Jakarta Selatan pada Jumat (21/6/2019).

Sementara itu, Eggi Sudjana sebelumnya ditahan sebagai tersangka sejak Selasa (14/5/2019) karena kasus dugaan makar.

​​​​​​​Eggi dalam pidatonya pada Rabu (17/5/2019) menyerukan “people power” kepada pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Penjamin penangguhan Eggi yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco. Dia ditangguhkan penahanannya pada Senin (24/6/2019).

Salah satu alasan ditangguhkannya penahanan yakni karena sikap kooperatif. Demikian, seperti dikutip Antara. (bay)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Datangi Komnas HAM, Kontras Laporkan Kasus Salah Tangkap Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Published

on

Aksi 22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Staf pembela hukum dan HAM Kontras, Andi Muhammad Rezaldy menjelaskan, awalnya Kontras menerima delapan kasus seputar peristiwa rusuh pada 21 dan 22 Mei.

“Jadi, ada satu kasus yang bersangkutan itu ojek online, padahal dia hanya datang melihat-lihat saja peristiwa 21-22 Mei di Slipi. Jadi, dia mengalami penyiksaan dua kali. Pertama saat ditangkap, kedua saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata Andi, di gedung Komnas HAM, Senin (24/6/2019).

“Jadi, setelah selesai mengantar pesanan, dia dateng buat lihat-lihat. Kebetulan ada gas air mata, dia juga tidak lakukan penimpukan dan sebagainya. Dia lari, masuk gang buntu, kemudian ada beberapa yang diduga lakukan kerusuhan, ditangkaplah di sana,” lanjut Andi.

Andi menyebut, driver ojol ini juga mengalami tindak kekerasan.

“Pertama, driver ojol ini mengaku kalau dia dipukul dan dikejar. Kedua, saat BAP di Polres Jakarta Barat, dia mengaku dipukul dengan penggaris,” ujar Andi.

Andi menambahkan, tujuh orang lainnya lagi mengalami penyiksaan dan penangkapan tanpa prosedur hukum yang sesuai.

“Tujuhnya lagi mengalami penyiksaan dan juga surat penangkapan secara prosedur, surat penangkapan dan penahanan tidak diterima oleh pihak keluarga,” jelas Andi.

Dari delapan orang tersebut, kata Andi, ada seorang yang statusnya menjadi saksi juga ditangkap.

“Dari delapan orang itu, ada satu orang yang statusnya jadi saksi. Dan mengenai soal ditahan emang ada. Posisinya ada di Polda dan Polres Metro Jakarta Barat,” ucap Andi.

“Dan dari beberapa kasus yang kita terima, mereka secara umum datang melihat demo 22 Mei. Dari kasus itu, kalau diukur berdasarkan waktunya secara umum, mereka ditangkap pada 22 Mei,” sambungnya.

Andi menilai, tindak kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan terhadap pihak yang terlibat tragedi 21-22 Mei 2019 ini melanggar HAM.

“Jelas salah. Pertama, melanggar HAM. Kedua, seseorang yang meski dia dituduh, di hadapan hukum itu sama, jadi seseorang tidak boleh dituduh melakukan pidanaan sebelum pengadilan memvonis. Jadi, dalam bentuk apapun penyiksaan tidak diperbolehkan,” pungkasnya. Seperti dikutip Konteislam.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending