Connect with us

POLITIK

Mantan Sekretaris Kementrian BUMN : Ma’ruf Amin Itu Pejabat BUMN

Published

on

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu angkat bicara terkait polemik status Cawapres Maruf Amin yang disebut masih aktif menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua anak perusahaan BUMN, BSM dan BNI Syariah.

Menurut Said Didu, Maruf tetap berstatus sebagai pejabat BUMN meskipun dua perusahaan yang namanya tercantum sebagai DPS berstatus sebagai anak perusahaan BUMN.

Pernyataan Said Didu ini seolah mematahkan klaim pihak Maruf Amin yang menyebut anak perusahaan BUMN terpisah dari BUMN itu sendiri.

“Ada pihak yang giring opini seakan KMA (Kiai Maruf Amin, red) bukan pejabat BUMN karena hanya pejabat anak perusahaan,” ujar Said Didu di Twitter, Selasa (11/6/2019).

Said Didu pun menjelaskan pernyataannya itu. Menurutnya, Maruf Amin tetap pejabat BUMN. Hal itu berkaca pada pemberhentian dirinya dari Komisaris PT Bumi Asam tahun 2018 lalu.

“Saya jelaskan: 1. Pejabat anak perusahaan BUMN adalah pejabat BUMN; 2. Penerapan hukum pejabat anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN, banyak contoh termasuk pemberhentian saya sebagai Komisaris PTBA (anak perusahaan Inalum),” jelas Said Didu.

Sebelumnya, banyak pihak menyebut Maruf Amin bukan pejabat BUMN meski namanya tercantum sebagai DPS dua bank anak perusahaan BUMN. Salah satu yang mengatakan ini adalah Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra.

“Kalau sudah anak dan cucu perusahaan BUMN, ya bukan BUMN lagi namanya. Menteri BUMN juga tidak mengurusi lagi anak cucu perusahaan BUMN. Itu sepenuhnya sudah swasta,” ujar Yusril, Selasa (11/6/2019). (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Tahlil Akbar 266, Massa PA 212 dan FPI Mulai Berkumpul di Patung Kuda

Published

on

Sejumlah peserta aksi pada Rabu (26/6/2019) pagi ini tampak mulai berkumpul di sekitar patung kuda tepatnya di trotoar Jalan Merdeka Barat.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Persaudaraan Alumni atau PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI) rencananya akan melakukan aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi tersebut bertepatan dengan jelang putusan sengketa Pilpres 2019.

Merunut pengumuman yang tersebar di media sosial, aksi itu bertajuk Tahlil Akbar 266 dan bertujuan untuk mendoakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau petugas KPPS yang wafat. Rencananya acara itu akan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hari ini, Rabu (26/6/2019) hari ini.

Dari pantauan, sejumlah peserta aksi pada Rabu (26/6/2019) pagi ini tampak mulai berkumpul di sekitar patung kuda tepatnya di trotoar Jalan Merdeka Barat. Namun jumlah massa yang berkumpul masih sedikit.

Peserta aksi itu juga masih terpencar di beberapa titik. Pada pukul 07.45 WIB, belum ada tanda akan dimulainya aksi.

Sementara Jalan Merdeka Barat arah Harmoni atau tepat di seberang gedung Mahkamah Konstitusi sudah ditutup. Sementara untuk Jalan Merdeka Barat arah Thamrin masih dibuka.

Pihak kepolisian tampak mengatur lalu lintas di bundaran dekat patung kuda. Sementara lalu lintas terpantau padat.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi Suara.com, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Ada Aksi PA 212 di Sekitar MK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Published

on

Rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.290 personel guna mengamankan lalu lintas di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).

Hal tersebut dilakukan terkait adanya rencana aksi yang bakal digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF dan FPI bertajuk Tahlil Akbar 266.

“Pengamanan lalin (lalu lintas) disiapkan sekitar 1.290 personel lantas,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M. Nasir saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Nasir mengatakan, ada penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat, mulai dari depan patung kuda Arjuna Wiwaha hingga kawasan Gedung MK dan Istana Negara. Hal tersebut dilakukan agar tak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.

“Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan MCB dan security barier di Jalan Medan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah,” kata Nasir.

Menurut Nasir, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, hanya saja sifatnya situasional. Dirinya menerangkan, baru Jalan Medan Merdeka Barat saja yang ditutup.

“Jadi kendaraan yang arah ke utara dari Patung Kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis, atau melalui Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya, seperti dikutip Suara.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jelang Sidang Putusan MK, BPN Yakin MK Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Amin

Published

on

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya akan menerima semua keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Dia optimistis majelis hakim akan mengabulkan permohonan yang telah disampaikan kuasa hukum Paslon 02 dalam petitum.

“Kami optimis. Insyaallah, 27 Juni nanti akan memutuskan sesuai dengan harapan kami bahwa MK bisa mendiskualifikasi Pak Jokowi dan menetapkan Pak Prabowo menjadi Presiden 2019-2024,” katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/6/2019).

Dia menuturkan BPN sudah berkomitmen bahwa apapun keputusan MK nanti, Prabowo dan Sandiaga akan menerima dengan lapang dada.

Pasalnya, kuasa hukum telah bekerja maksimal. Selain sudah menghadirkan saksi-saksi, Tim Kuasa Hukum Prabowo juga telah menyampaikan barang bukti.

“Pak Prabowo dan bang Sandiaga itu patriot serta negarawan. Namun, kami menghimbau keputusan para yang mulia hakim ini bukan hanya saja dipertanggung jawabkan kepada rakyat Indonesia. Hakim mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Allah SWT. Jadi, benar-benar harapannya keputusan itu menjunjung nilai kebenaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, MK menyatakan akan memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat (28/6/2019) menjadi Kamis (27/6/2019).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending