Connect with us

MEDIA

Masyarakat Diminta Selektif Konsumsi Informasi dari Media

Published

on

Jika masyarakat merasa bahwa pendidikan sudah membaik, maka seharusnya semakin dewasa dalam melihat persoalan.

Indonesiaraya.co.id, Riau – Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Syaiful Wahab mengajak dan meminta masyarakat kini agar harus lebih selektif lagi menerima atau mengonsumsi berbagai informasi dan pesan dari media pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

“Jadilah bangsa yang bijaksana dan beradab dalam mengonsumsi info media yang menyesatkan dan memecah belah bangsa,” kata Syaiful saat dihubungi dari Pekanbaru, Selasa (2/7/2019).

Pendapat demikian disampaikannya terkait terjadinya polarisasi kehidupan bangsa dan negara pascakeputusan MK tersebut karena pengaruh media massa dan media sosial.

Menurut dia, sejak keputusan MK dikeluarkan pada 27 Juni 2019, memang masih melihat di media massa dan media sosial, memuat tentang pernyataan dan komentar publik terhadap hasil keputusan MK tersebut.

Kemungkinan besar, katanya menyebutkan, masyarakat yang masih kecewa dengan keputusan itu tidak mengikuti dengan baik seluruh proses persidangan, khususnya argumentasi logis dan rasional yang dapat menggugurkan tuduhan-tuduhan kecurangan itu.

“Mereka mungkin hanya menunggu hasil akhir keputusan MK saja tanpa memahami argumentasi dan sanggahan yang sangat masuk akal,” katanya.

Dan memang, katanya lagi, harus diakui perdebatan selama proses persidangan itu sangat “berat” untuk dipahami oleh masyarakat awam karena menggunakan dalil-dalil hukum yang ilmiah sehingga kalau tidak dicerna dengan baik akan sulit dimengerti.

Akan tetapi, katanya, Hakim MK itu merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang, dedikasi dan reputasi yang sangat baik dalam bidang hukum.

“Maka sudah seharusnya kita mempercayakan kepada mereka bahwa mereka mampu membuat keputusan yang baik, benar dan adil. Jika kita tidak mempercayai mereka, lantas lembaga hukum tertinggi apa lagi yang bisa kita percaya? Tidaklah mungkin 9 orang hakim bisa membuat keputusan yang sama, jika di antara mereka saling berbeda pandangan,” katanya.

Selain itu, Syaiful meyakini bahwa masing-masing hakim tersebut sudah mengkajinya dengan baik persoalan-persoalan yang disengketakan dan dalil yang digunakan untuk memutuskan perkara.

Jika masyarakat merasa bahwa pendidikan sudah membaik, maka seharusnya semakin dewasa dalam melihat persoalan. Jika merasa bahwa bangsa ini sudah demokratis, maka sudah seharusnya juga harus paham bagaimana hidup berbangsa dan bernegara.

“Dalam demokrasi harus ada kedewasaan berpikir, tidak bisa memaksakan kehendak, apalagi sampai mendendam,” katanya.

Syaiful meyakinkan bahwa pernyataan dan status dendam ini yang masih muncul di ruang publik dan ini sangat memprihatinkan, padahal kalau dendam ini tetap dipelihara maka akan menjadi penyakit dan itu tidak sehat untuk demokrasi.

“Oleh Karena itu lebih baik tinggalkan dendam, kita kubur dalam-dalam rasa benci dan dendam karena tidak sehat buat diri sendiri maupun untuk kehidupan berbangsa. Manusia tidak ada yang sempurna, mari kita songsong masa depan. Presiden terpilih kita saat ini juga bukan mahluk sempurna, jika ada kekurangan, maka kita perbaiki bersama persoalan bangsa ini,” katanya. (fri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

MEDIA

Wapres Minta KPI Jaga Obyektivitas dalam Mengawasi Media Penyiaran

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Penyiaran Indonesia menjaga obyektivitas dalam melakukan tugasnya mengawasi media penyiaran, baik stasiun televisi atau radio, di Indonesia.

“Memang tidak mudah menjaga itu karena tidak ada aturan yang bisa mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Norma dan etik itu sangat subyektif, jadi apa yang melanggar atau tidak itu pasti debatable,” kata Wapres JK saat membuka Rapat Pimpinan KPI Tahun 2019 di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menekankan obyektivitas dalam pengawasan terhadap media penyiaran, lanjut JK, menjadi solusi penting di tengah tren industrialisasi media. Media massa saat ini menjadi industri yang harus memenuhi tuntutan publik supaya tetap bertahan di tengah menjamurnya media alternatif.

“Kalau dulu media membawa pesan dari pemerintah, dari masyarakat dan ada ideologi yang masuk; sekarang yang masuk ke media itu adalah industri. Industri itu soal untung atau rugi,” kata JK.

Oleh karena itu, selain kontrol dari masing-masing media televisi dan radio, KPI juga perlu menerapkan obyektivitas dalam mengawasi media penyiaran. KPI juga harus menjunjung independensi dalam pengawasannya, sehingga tidak memiliki kepentingan dengan pemilik modal.

“Jadi, anda (KPI) bekerja tidak bisa hanya berdasarkan undang-undang karena nanti anda hanya bicara soal melanggar norma. Jadi memang harus dipertaruhkan itu obyektivitas dan juga independensi dari pemilik modal,” ujar Wapres.

Rapim KPI Tahun 2019 dibuka Wapres JK di Istana Wapres, Rabu, dengan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan pimpinan KPI Pusat dan perwakilan KPI daerah.

Agenda Rapim KPI antara lain membahas revisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS), penyusunan panduan online single submission (OSS) dan implementasi sistem stasiun berjaringan (SSJ) melalui siaran konten lokal. Demikian, seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Dewan Pers Minta di Libatkan dalam Pembahasan RKUHP

Published

on

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan pengaturan pers setelah DPR dan pemerintah menunda pengesahan RUU itu.

“Terkait pers, Dewan Pers dan konstituen akan mengawal dan berharap terlibat dalam prosesnya,” ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Secara prinsip Agung mengatakan bahwa Dewan Pers mengapresiasi dan berterima kasih atas penundaan pengesahan RUU KUHP.

Namun, selanjutnya RUU KUHP harus memenuhi rasa keadilan dalam demokrasi, sementara sejumlah pasal dalam RUU KUHP justru membatasi kebebasan pers.

Secara terpisah, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan pun mendesak DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi komunitas pers agar pasal-pasal dalam RUU KUHP sejalan dengan semangat reformasi.

“Kami mendesak DPR mencabut pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers, setidaknya ada 10 pasal itu atau mengkaji ulang,” kata Manan.

Pasal tersebut adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, dan Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selanjutnya, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Habibie Hadirkan Perubahan Besar bagi Kemerdekaan Pers

Published

on

Mantan Presiden RI ke-3, Alm. B.J. Habibie.

Indonesiaraya.co.id, Purwokerto – Presiden Ketiga Republik Indonesia BJ Habibie dinilai telah menghadirkan perubahan besar bagi kemerdekaan pers di Tanah Air.

“Satu warisan penting dari Pak Habibie, khususnya bagi insan pers adalah deregulasi pers. Beliau pula yang menandatangani UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang hingga kini menjadi payung bagi kemerdekaan pers,” kata akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (12/9/2019).

Edi yang merupakan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Unsoed
mengatakan, kendati BJ Habibie telah tutup usia namun warisannya akan selalu dirasakan dan dikenang.

“Habibie membawa perubahan besar, pada era Beliau, siapapun bisa membuat koran, asal punya modal. Kebijakan Habibie pada saat itu seperti antitesis Orde Baru,” katanya.

Berdasarkan hal tersebut, kata dia, dirinya sangat sepakat jika ada usulan untuk menobatkan BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia.

“Saya sepakat jika ada usul agar beliau dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia. Beliau telah membawa perubahan besar, ketika Habibie di puncak kekuasaan, lahirnya UU Pers itu seperti oase,” katanya.

Dia juga menambahkan, warisan Habibie terkait kemerdekaan pers tersebut masih terus dirasakan hingga saat ini.

Habibie tutup usia pada Rabu, 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena usia yang sudah tua, 83 tahun dan gagal jantung.

Habibie meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, setelah menjalani perawatan selama 11 hari sejak 1 September 2019.

Kepergian pria kelahiran Parepare Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 itu menyentakkan Bangsa Indonesia. Ucapan duka cita terus mengalir ke rumah duka.

​​​​​​​Pemerintah menetapkan tiga hari sebagai Hari Berkabung Nasional dan memberikan penghormatan dengan mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang.

Pewarta: Wuryanti Puspitasari


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending