Connect with us

NUSA TENGGARA BARAT

Mataram Diguncang Gempa 5,7 SR

Published

on

Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis pagi (6/12/2018), diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 Skala Richter (SR).

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis pagi (6/12/2018), diguncang gempa dengan kekuatan 5,7 Skala Richter (SR).

Dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menyebutkan gempa tektonik itu terjadi pada pukul 08:02:46 WIB.

Pusat gempa di 23 kilometer Barat Laut Mataram. Tepatnya pada 8,37 Lintang Selatan (LS) dan 116,06 Bujur Timur (BT).

Pusat gempa di kedalaman 10 kilometer, namun tidak berpotensi terjadi tsunami.

Guncangan gempa itu sempat membuat kepanikan warga khususnya di perkantoran Jalan Langko, Mataram. Khususnya rumah lantai satu, atap rumah berderak-derak kencang.

“Guncangannya lumayan keras tapi mendatar. Atap rumah berderak-derak,” kata salah seorang warga di Jalan Langko. Demikian, seperti dikutip Antara. (riz)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NUSA TENGGARA BARAT

DPR Apresiasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa NTB

Published

on

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Barat pada akhir Juli hingga Agustus 2018.

Hal ini disampaikan Mardani Ali Sera saat bertemu Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam rangka kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI ke Mataram, Kamis (14/2/2019).

Mardani menilai progres penanganan gempa di Lombok sudah baik.

“Di Inpresnya memang mengamanatkan untuk membangun rumah yang tahan gempa, tidak bisa sembarangan membangun. Bentuknya juga diharuskan bergotong royong. Awalnya memang lambat, namun kini banyak yang berhasil, tinggal mereplikasi dan melanjutkan ke tempat-tempat lain,” kata Mardani.

Ia juga menyampaikan harapan dan upayanya membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

“Kita akan minta bantuan-bantuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat sejumlah Rp3,5 triliun dan lain-lain itu segera diturunkan. Kami Juga meminta proyek KEK Mandalika, smelter di PT Amman Mineral Nusa Tenggara segera di-On kan agar ekonomi masyarakat di NTB dapat bergerak cepat,” ujar Mardani.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI, dalam rangka mendapatkan penjelasan terkait penanganan pascabencana gempa, pelayanan publik khususnya perizinan, juga terkait reformasi birokrasi di NTB.

Ia mengatakan berbagai kondisi umum dan perkembangan terakhir dalam proses rehab rekon pascagempa di lombok.

“Kendala-kendala sudah kita selesaikan pelan-pelan, rumah tahan gempa yang diinstruksikan pemerintah, kini sudah lebih banyak pilihannya sehingga lebih mudah bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, terkait kondisi warga pascagempa Lombok, ia mengaku dibuat tersentuh sekaligus bangga dengan warga NTB.

“Yang membuat kami terenyuh saat itu adalah, saat pascagempa di Palu, masyarakat kami yang terkena musibah juga ikut mengirimkan hasil-hasil panennya ke Palu,” katanya, Seperti dikutip Antara . (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Tersangka Pungli Masjid NTB Terancam Dipecat

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum pegawai Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, berinisial BA yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungli dana rekonstruksi masjid pascagempa di wilayah itu.

“Sudah ada perintah dari Menteri Agama, bila terbukti bersalah yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas. Sanksinya di pecat dari Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama NTB H Nasrudin di Mataram, Rabu (16/1/2019).

BACA JUGA : Tersangka Pungli Dana Rekonstruksi Masjid NTB Dijerat Pasal Berlapis

Ia menyatakan, Kementerian Agama tidak akan memberikan pembelaan hukum terhadap BA, sebab apa yang dilakukan BA, telah mencoreng nama baik institusi Kementerian Agama.

“Tidak ada pembelaan terhadap oknum-oknum yang merusak nama Kementerian Agama. Kami juga menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada aparat kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas,” ujarnya.

Menurut Nasrudin, tindakan tegas ini juga ditujukan kepada pegawai Kementerian Agama yang ada di seluruh NTB untuk tidak coba-coba melakukan tindakan yang sama, seperti yang dilakukan tersangka BA.

“Jangan ada lagi ASN di Kementerian Agama yang berani coba-coba. Berani bermain, sanksi yang sama juga akan menanti,” ucap Nasrudin.

Diketahui, penyidik Kepolisian Resor Mataram, NTB, menetapkan pegawai Kementerian Agama Lombok Barat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) berinisial BA sebagai tersangka pungutan liar (pungli) dana rekonstruksi masjid pascagempa.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam di Mataram, Selasa (15/1), mengatakan sebagai tersangka BA dijerat dengan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Karena yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf KUA di Gunungsari, makanya disangkakan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor,” kata Saiful Alam dalam jumpa persnya di Mapolres Mataram.

Dalam sangkaan pidananya, BA dikatakan telah tertangkap tangan menarik pungutan dana rekonstruksi masjid pascagempa sebesar Rp10 juta dari salah seorang pengurus masjid yang terdampak gempa di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

“Masjid Baiturrahman, itu di wilayah Gunungsari, dapat bantuan pemerintah Rp50 juta. Dari dana itu tersangka meminta 20 persen dengan jumlah Rp10 juta,” ujarnya.

Kalau uang yang diminta tidak diberikan, jelasnya, tersangka mengancam tidak akan lagi memberikan bantuan kepada pihak pengurus masjid.

“Jadi di sini ada ancaman dari tersangka. Makanya uang itu diberikan dan langsung kita lakukan OTT setelah tersangka menerima uang dari pihak pengurus masjid di wilayah Gunungsari,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saiful Alam menerangkan bahwa OTT terhadap staf KUA di Gunungsari tersebut, dilaksanakan tim Reserse Kriminal Polres Mataram pada Senin (14/1) pagi, sekitar pukul 10.00 WITA.

Dari aksi OTT tersebut, pihak kepolisian mengamankan tersangka dengan alat bukti uang hasil pungutan dari pengurus masjid penerima dana rekonstruksi masjid pascagempa. Demikian, seperti dikutip Antara . (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Tersangka Pungli Dana Rekonstruksi Masjid NTB Dijerat Pasal Berlapis

Published

on

Terjaring OTT dana rekonstruksi masjid pascagempa digiring penyidik keluar ruangan setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Mataram, NTB, Selasa (15/1/2019).

Indonesiaraya.co.id, Mataram – Tersangka pungutan liar (pungli) dana rekonstruksi masjid pascagempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dijerat dengan pasal berlapis.

Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Jadi kedua tersangka kini disangkakan dengan pasal tambahan, selain pasal 55 KUHP, kita juga kenakan pasal 64 KUHP, karena kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Ancaman hukumannya 20 tahun,” kata Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam dalam jumpa pers, di Mataram, Rabu (16/1/2019).

Dua tersangka yang dijerat dengan sangkaan pasal tipikor merupakan ASN di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat. Keduanya berinisial BA, staf KUA Gunungsari, dan IK, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat.

Pada awalnya, Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram, pada Senin (14/1) pagi, sekitar pukul 10.00 WITA melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka BA, di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Tersangka tertangkap tangan telah menerima uang senilai Rp10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Masjid yang terdampak gempa ini merupakan salah satu dari 58 penerima dana rekonstruksi pascagempa di Pulau Lombok yang mendapatkan bantuan tahap pertama Rp6 miliar dari Kemenag RI melalui Kemenag RI Perwakilan NTB.

Hasil pengembangan pemeriksaan BA, peran IK terungkap.

Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat ini diamankan pada Selasa (15/1) malam, dengan turut menyita barang bukti berupa uang yang diduga hasil pungutan sebanyak Rp55 juta.

Barang bukti uang yang sebagian masih dalam bundelan tersebut, diduga setoran yang diterima IK dari BA. Ada juga yang sebagiannya lagi diduga langsung ditarik oleh IK dari pengurus masjid penerima dana rekonstruksi di wilayah Lingsar dan Batu Layar. Demikian, seperti dikutip Antara . (dbp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending