Connect with us

KALIMANTAN TENGAH

Memasuki Pekan ke 4, Begini Kondisi Terkini Banjir Kabupaten Pulang Pisau Kalteng

Published

on

Banjir masih menggenangi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. (Dok. BPBD Kabupaten Pulang Pisau)

INDONESIA RAYA – Memasuki pekan ke-4, meski banjir masih menggenangi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun beberapa kawasan, tinggi muka air mengalami penurunan bahkan hingga ketinggian air normal.

Data dampak yang dihimpun BPBD setempat hingga Senin, 22 November 2021 pukul 18.00 WIB adalah sebagai berikut:



Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel Memasuki Pekan ke 4, Begini Kondisi Terkini Banjir Kabupaten Pulang Pisau Kalteng


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

KALIMANTAN TENGAH

Harus Jelas Penggunaannya, BPUI Diguyur PMN Rp 20 Triliun

Published

on

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran. (Foto : Instagram @sugianto_sabran)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Presiden untuk tempat food estate atau pertanian terpadu, seperti hortikultura, perikanan, peternakan, dan sayur mayur di wilayahnya. 

”Tentu ini harus dijawab dengan kinerja dan tanggung jawab kami selaku wakil pemerintah pusat di daerah dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) provinsi, kami siap dan sinergitas dengan Forkopimda provinsi untuk penyelesaian-penyelesaian di lapangannya,” kata Gubernur Kalteng saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Rabu (23/9). 

Terkait Badan Cadangan Logistik Strategis yang ada di bawah Menhan, Gubernur menyampaikan kesiapan Kalimantan Tengah karena dengan luasan wilayahnya 153.654 kilometer persegi atau sama dengan luasan 15,5 juta hektare, merupakan provinsi terluas setelah Provinsi Papua. 



”Kami tentu menyiapkan lahan untuk cadangan logistik nasional yaitu sebesar, atas nanti permintaan/petunjuk dari Menhan dan Presiden yang awalnya disiapkan 1 juta hektare tapi setelah konsultasi dengan Menhan diminta menyiapkan 1,4 juta hektare,” kata Gubernur Kalteng.

Harapan Gubernur Kalteng, Presiden dan Menhan menyetujui bahwa singkong ini bisa diadakan cukup di satu tempat, yaitu di Kalimantan Tengah, hulu dan hilirnya, supaya mengawasi dan mengontrolnya lebih nyaman karena kalau berada di beberapa tempat maka pengontrolan dan pengawasannya menjadi tidak fokus. 

”Intinya Kalimantan Tengah itu ditanam apapun tumbuh. Apel juga tumbuh, ada tempatnya karena daerah dingin daerah utaranya dingin perbatasan dengan Kaltim. Bawang putih juga tumbuh, bawang merah juga tumbuh di Kalimantan Tengah, termasuk sayur–mayur yang lain,” pungkas Gubernur Kalteng. (set)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

KALIMANTAN TENGAH

Food Estate di Kalteng Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan. (Foto : Instagram @johanrosihan_)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpandangan bahwa rencana pembangunan pusat pangan atau food estate di bekas lahan proyek cetak sawah sejuta hektare di Kalimantan Tengah akan berpotensi gagal karena dari sisi konsep dan persepsi tentang pangan telah terjadi perbedaan mendasar antar lembaga kementerian.

“Dari sisi perencanaan saja sudah menimbulkan polemik, bahkan penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai pemimpin proyek berbeda pandangan tentang konsep lumbung pangan, jenis tanaman pangan strategis yang akan dikelola seperti apa dengan kementerian teknis lainnya,” ujar Johan dalam rilisnya, Senin (10/8/2020).

Maka menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, jika pemerintah tidak segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat dari Undang-Undang Pangan, maka rencana ini akan berpotensi gagal serta akan memicu munculnya konflik sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.



Ia menyebut bahwa pengembangan industri pangan di lahan gambut sangat berisiko karena selama ini tidak dikelola dengan baik, kesesuaian lahan tersebut untuk produksi pangan sangat rendah dan tanah di wilayah tersebut akan sulit dikembangkan untuk menjadi lahan pertanian yang produktif.

“Jadi pemerintah perlu menghitung risiko tinggi dan besarnya potensi kegagalan untuk kembali menggarap kawasan atau lahan yang telah dipenuhi oleh hutan gambut tersebut sebagai sentra pengembangan industri pangan (food estate),” tegas Johan.

Legislator dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan megaproyek lumbung pangan ini juga berpotensi menekan peran petani lokal dan menimbulkan konflik sosial serta akan mengancam eksistensi spesies dan satwa langka yang ada di sana.

“Jadi jangan sampai proyek ini malah menjadi ancaman bagi satwa langka yang terancam punah seperti orangutan, bekantan, dan lain-lain yang banyak terdapat di lahan yang tersisa dari kawasan bekas pengembangan lahan gambut tersebut,” sebut Johan.

Johan pun mengkritik Pemerintah karena memaksakan membuat program lumbung pangan yang tidak sesuai dengan kesesuaian dan kondisi lahan yang memang sudah gagal sejak lahan tersebut pertama kali dibuka. “Lahan tersebut sudah terbukti gagal dan tidak bisa ditanami untuk kegiatan pertanian sejak era orde baru,” tutup Johan. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

KALIMANTAN TENGAH

Komnas Perlindungan Anak Beri Penghargaan Polda Kalteng

Published

on

Polda Kalteng Terima Penghargaan Dari Komnas Perlindungan Anak. (Foto : Instagram @humaspoldakalteng)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memberi penghargaan kepada Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) karena berhasil membongkar dua kasus kekerasan seksual anak di bawah umur.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menjelaskan, Subdit Renakta Direskrimum Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap tabir kekerasan seksual terhadap anak sebut saja Putri (3,5) hingga korban menderita dan tertular penyakit sipilis. Juga kasus kejahatan seksual terhadap lebih kurang empat korban di desa Palangkaraya Timur yang dilakukan seorang Ustad melalui pendekatan Rukhiyat.

“Komnas Perlindungan Anak sangat berterima kasih dan memberikan apreasiasi terhadap kerja keras dan komitmen yang diberikan jajaran Direskrimum subdit IV Renakta Polda Kalimantan Tengah atas kasus kejahatan seksual terhadap anak balita,” ujar Arist dalam keterangan tertulisnya kepada InfoPublik, Rabu (22/7/2020).



Menurut dia, penghargaan diberikan sebagai tanda kerjasama antara Polda Kalteng dan Komnas Perlindungan Anak dalam mewujudkan gerakan penegakan hukum dan perlindungan anak-anak untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Tengah.

“Penyerahan sertifikat penghargaan kepada Kapolda dan Jajaran Direskrimum serta Subdit IV Renakta Polda Kalteng didampingi Dhanang Sasongko Sekjen Komnas Perlindungan Anak dan Komisioner Sumberdaya Perlindungan Anak Lia Latifah,” kata dia.

Arist menegaskan, sesuai dengan UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tersangka A (21) yang merupakan kakak tiri korban Putri diancam minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa ancaman seumur hidup bahkan hukuman mati.

Bercermin dari kasus kekerasan seksual ini, Komnas Perlindungan Anak mengajak semua pihak untuk bahu membahu membangun gerakan perlindungan Anak terpadu berbasis kampung. Ini harus melibatkan warga sekampung dan organisasi sosial seperti karang taruna, PKK dan remaja. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017