Connect with us

Uncategorized

Mendagri : BPSDM Harus Manfaatkan Internet dan Dunia Cyber

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Prof. H. Muhammad Tito Karnavian Ph.D mengingatkan tentang pentingnya internet, karena itu dunia cyber harus dimanfaatkan sebaik mungkin termasuk oleh BPSDM Kemendagri.

Demikian diungkapkan Mendagri saat membuka acara Rakornas Kepala BPSDM Provinsi dan Kepala BKPSDM Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia di gedung BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dia mengatakan manfaatkan dunia cyber, teknologi dan informasi untuk memperbaharui pengetahuan. Untuk memudahkan cara memberi pelatihan dan pendidikan.



Mendagri mengingatkan agar rapat koordinasi tidak bersifat top down. Namun harus bersifat bottom up, dimana rapat tak hanya menyampaikan, tapi juga menangkap aspirasi dari bawah. BPSDM juga mesti mengupdate ilmu pengetahuan.

“Ilmu tentang manajerial, kurikulum yang sudah tidak lagi update cari yang updating. Ilmu itu selalu berkembang. Kemudian penggunaan teknologi digital, e-learning itu juga bagus. Lewat dunia cyber sekarang ini, orang itu tak harus datang, bisa pendidikan jarak jauh dengan media conference. Dengan tele conference yang ada,” kata Tito, di Gedung BPSDM Kemendagri di Jakarta, Senin (24/02).

Menurut Tito, jangan abaikan kualitas para pengajar. Pelatih atau pengajar di BPSDM tak hanya menguasai teori, tetapi juga paham hal-hal yang praktis. Dia juga mengingatkan pentingnya ilmu tentang administrasi. Jadi yang diajarkan tidak hanya ilmu tentang leadership.

“Yang diajarkan jangan hanya ilmu tentang leadership saja, ada ilmu administrator, ada pendidikan administrator, pelatihan administrator,” ujarnya.

Ilmu-ilmu teknis seperti itu kata dia, sangat penting untuk pegawai atau pejabat eselon III ke bawah. Bahkan sangat penting juga untuk pejabat eeselon I dan II. Intinya, ilmu yang terkait dengan manajemen sangat penting untuk menunjang kerja organisasi birokasi. Namun hendaknya dalam pelatihan manajemen tak semata tentang leadership saja yang diajarkan. Tapi, juga diajarkan bagaimana jadi bawahan yang baik.

“Nah inti dari manajemen itu adalah leadership kepemimpinan. Inti dari leadership adalah pengambilan keputusan, itu teori. Belum ada yang belajar menjadi bawahan, jadi pemimpin terus”, pungkasnya. (new)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Uncategorized

UMKM Harus Tetap Diberi Insentif dan Akses Kemudahan

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus tetap diberikan kemudahan berusaha termasuk akses modal dan insentif. Sayangnya, ada perubahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Klaster UMKM dalam RUU Ciptaker mendapat sorotan tajam.

Adalah Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuarina yang mengeritik persoalan UMKM tersebut dalam pembahasan RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Nevi dalam rilisnya  yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020) menyatakan, ada materi perubahan yang krusial dalam UU tentang UMKM. Pasal 94 dalam UU tersebut yang mengatur kriteria UMKM diubah oleh Baleg, sehingga tidak ada lagi limitasi batas minimum kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan pada setiap skala usaha.

Perubahan pada pasal yang mengatur UMKM ini. lanjut politisi PKS ini, dapat memengaruhi proses pengembangan UMKM. UMKM kesulitan berkembang oleh sebab pada proses menumbuhkan UMKM, diperlukan kriteria setiap skala usaha agar semua fasilitas kemudahan atau insentif yang diberikan bagi UMKM benar-benar tepat sasaran. Di sinilah pentingnya semua akses kemudahan itu diberikan.



“Fraksi PKS akan selalu terdepan dalam memperjuangkan pengembangan UMKM. Kita mengetahui bersama UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB, yaitu 60,34 persen di tahun 2019. Selain itu dengan memperkuat UMKM maka kita akan memperkuat ekonomi kerakyatan, karena UMKM merupakan penyangga ekonomi kerakyatan,” tandas Nevi.

Anggota DPR yang selalu konsen terhadap UMKM ini menunjukkan, dalam RUU Ciptaker juga dibahas mengenai insentif fiskal dan pembiayaan bagi usaha mikro. Di dalam Pasal 99 ayat (1) RUU Ciptaker disebutkan “Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Nevi berbendapat, Pemerintah hanya memberikan insentif berupa kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan saja. Namun, Fraksi PKS di DPR telah memperjuangkan adanya insentif perpajakan dan insentif lainnya berupa kemudahan mendapat legalitas usaha, kemudahan pembiayaan dan penjaminan, insentif perpajakan, termasuk bagi wirausaha sosial seperti usaha milik pesantren dan ormas keagamaan.

Selain itu, lanjut legislator dapil Sumatera Barat II ini, UMKM juga mendapat kemudahan bahan baku, kemudahan dalam mengakses pasar, pembebasan kewajiban menanggung iuran BPJS, serta terbebas dari kewajiban menerapkan upah minimum regional. Upaya untuk menghilangkan kendala yang dihadapi UMKM perlu diberikan insentif dan kemudahan, sehingga perlu diatur di dalam UU.

“Fraksi PKS memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para pelaku UMKM ke dalam RUU Ciptaker, karena Fraksi PKS memandang upaya pengembangan UMKM harus didukung dengan adanya pemberian insentif serta kemudahan bagi UMKM,” tutup Anggota Baleg DPR RI. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Uncategorized

KPU Batam Sebut Pasangan Rian-Yusriani Tidak Penuhi Syarat

Published

on

Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, Mochammad Afifuddin. (Foto : bawaslu.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakara – Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyatakan 41.241 dukungan masyarakat kepada bakal calon pasangan kepala daerah jalur perseorangan Rian Ernest-Yusiani, tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual yang dilakukan selama 14 hari.”Dari hasil rekapitulasi, jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 6.058 dari 47.299 syarat dukungan yang diverifikasi secara faktual oleh PPS,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batam William Seipattiratu, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7/2020). Jumlah dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 6.058 orang, masih kurang dari syarat minimal yakni 48.816. Dengan begitu, maka Rian Ernest-Yusiani Gurusinga harus melewati tahap perbaikan dukungan, bila masih ingin bertarung dalam Pilkada Batam 2020 dari jalur perseorangan.

Willy menambahkan, jumlah dukungan masyarakat yang harus diserahkan saat tahap penyerahan dokumen dukungan perbaikan yaitu sebanyak dua kali lipat dari kekurangan. “Total yang harus diserahkan saat perbaikan yaitu 85.516 dukungan,” ungkapnya.

Tahapan penyerahan dokumen dukungan perbaikan mulai 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2020.



KPU Batam merampungkan pleno hasil verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota Batam Rian Ernest Tanjudjaja-Yusiani Gurusinga. 

Pleno yang dipimpin Ketua KPU Kota Batam Herrigen Agusti dan tiga anggota KPU Batam William Seipattiratu, Martius serta Jernih Millyati Siregar sempat diskors dua kali.

Pleno dihadiri Komisioner Bawaslu Kota Batam Nopialdi dan Bosar Hasibuan, juga dua orang tim penghubung Rian Ernest-Yusiani.

Dalam pleno itu, seluruh ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) hadir dan membacakan hasil pleno di masing-masing kecamatan.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai ini tahapan verifikasi faktual calon perorangan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang digelar oleh KPU telah memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19.”APD alat pelindung diri dan lain-lain jadi standar dan sudah terpenuhi di sebagian besar daerah,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin. Dia mengatakan, sesuai pengawasan Bawaslu di tingkat daerah tahapan verifikasi faktual calon perorangan telah digelar KPU sejak sejak 24 Juni 2020 lalu. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Uncategorized

Presiden Ingatkan Daerah untuk Terus Kendalikan Penyebaran Covid-19

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan sejumlah arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah. (Foto : Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah agar tetap berhati-hati dalam mengendalikan sebaran pandemi Covid-19 di daerahnya karena akan berpengaruh terhadap sebaran di seluruh Tanah Air. Presiden juga meminta daerah tidak terlena dengan angka positif Covid-19 yang rendah dan tidak menganggap enteng pandemi ini, terutama setelah melihat laporan penambahan kasus positif hari ini yang mencapai 2.657 orang.

“Sebaran Covid di seluruh Tanah Air ini sangat tergantung sekali kepada bagaimana daerah mengendalikannya. Perlu saya ingatkan, ini saya kira juga lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif 2.657,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sejumlah arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Aula Jaya Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis (9/7/2020).

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tetap bisa mengendalikan Covid-19 dengan baik disertai manajemen krisis yang tegas. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, kasus positif Covid-19 di Kalimantan Tengah mencapai 1.093 orang, dalam perawatan sebanyak 393 orang, sembuh sebanyak 634 orang, dan meninggal 66 orang.

“Tetapi kalau angka yang masih kecil ini tidak dikendalikan dengan baik, manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, rakyat tidak diajak semuanya untuk bekerja bersama menyelesaikan ini, hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng. Bisa menyebar ke mana-mana,” tegas Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan perekonomian global dan nasional terganggu. Karena itu, mengendalikan kedua sisi baik kesehatan maupun ekonomi sangatlah penting. Presiden berpandangan bahwa kesehatan tetap harus menjadi prioritas, tetapi perekonomian juga harus tetap bisa berjalan.

“Gas dan remnya itu betul-betul dikendalikan. Jangan sampai yang digas hanya ekonominya saja tetapi nanti Covid-nya meningkat. Hati-hati dua-duanya harus dikendalikan dengan baik,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk membantu penyaluran bantuan sosial agar secepatnya bisa diterima oleh masyarakat, tanpa ada yang tercecer. Di samping itu, stimulus ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus segera diberikan kepada para pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

“Cek betul, bantu mereka baik dengan APBD kota/kabupaten, APBD provinsi, dan kami di APBN juga akan membantu baik lewat sistem perbankan maupun lewat sistem di kementerian,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta agar pemerintah daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan penerapan adaptasi kebiasaan baru. Sejumlah tahapan harus dilewati, mulai dari prakondisi, menentukan waktunya, hingga menentukan sektor prioritas yang akan dibuka terlebih dahulu. Setiap kepala daerah juga perlu menerapkan data sains dan saran dari para pakar dan ilmuwan dalam merumuskan sebuah kebijakan.

“Jangan sampai memutuskan sesuatu tanpa tanya kanan kiri, tidak memakai data sains, ini berbahaya sekali. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, semuanya harus di-back up oleh data sains dan saran-saran masukan para scientist,” tegasnya.

Di penghujung arahannya, Presiden mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melakukan tes masif. Namun hal tersebut belum cukup dan meminta daerah untuk bersinergi bersama unsur Pangdam dan Kapolda untuk melakukan pelacakan yang agresif dan senantiasa mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Saya kira tiga hal ini tugasnya pemerintah: tes masif, pelacakan agresif, isolasi yang ketat. Tugasnya masyarakat yang harus kita ingatkan terus: pakai masker ke manapun, jaga jarak di mana pun, menghindari kerumunan. Diingatkan terus ini, saya kira sosialisasinya harus terus menerus, enggak bisa berhenti. Hati-hati angka 1.093 kasus positif ini harus setop, jangan sampai ada tambahan lagi,” tandasnya.

Dalam acara tersebut Presiden turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017