Oleh : Andre Lukman, dan Sururi

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah baik potensi hutan, tambang, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelauatan serta juga memiliki potensi jumlah penduduk sebanyak lebih dari 257 juta jiwa atau terbesar ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.

Namun tidak serta merta Indonesia menjadi Negara yang Merdeka, Besatu, Berdaulat, Adil dan Makmur sesuai cita – cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Jangan pilih pemimpin yang pembohong dan ingkar janji. Pilihlah pemimpin yang amanah, dan bertanggungjawab.

Hal tersebut tercermin secara realitas masyarakat dimana sebanyak 68 Juta atau 26.9% penduduk Indonesia tergolong miskin karena hidup dibawah standar Bank Dunia yaitu penghasilan dibawah US$1.3 atau Rp.17.000 per hari (Bank Dunia 2015).

Kenyataannya, saat ini jumlah rakyat miskin semakin meningkat sekitar lebih dari 100 juta orang karena dampak dari harga BBM, listrik, gas elpiji, sembako, biaya transportasi, biaya pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan.

Hal tersebut bermuara dikarenakan ada kesalahan tata kelola negara, salah mahzab ekonomi, pemerintahan yang tidak kuat dan tidak sedikit elit bangsa yang telah berkhianat terhadap cita – cita kebangsaan sehingga banyak kekayaan alam yang dimiliki Indonesia mengalir keluar dari Indonesia dan dinikmati oleh negara lain sehingga tak aneh jika yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin terbukti angka rasio gini Indonesia adalah 0.49 yang artinya 1% orang terkaya menguasai 49% kekayaan Indonesia dan rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia adalah 0.72 yang artinya 72% tanah dikuasai sekitar 2.5 juta orang saja.

Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”.

Tak hanya itu, beberapa hari yang lalu Jokowi selaku Presiden RI dengan dalih mendukung pertimbangan nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi mengeluarkan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mempermudah TKA bisa bekerja di Indonesia dan sangat merugikan bangsa Indonesia secara umum.

Dimana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada hingga bulan Agustus 2017 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,55% atau sama dengan 7,04 juta jiwa dan mengalami penambahan jumlah pengangguran sebesar 10 ribu orang dalam setahun terakhir dan sekitar 20,40% merupakan pekerja paruh waktu.

Artinya, seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja lokal, melindungi tenaga kerja lokal, membatasi dan memperketat tenaga kerja asing dan memprioritaskan lapangan kerja baru bagi 7,04 juta jiwa yang belum mendapatkan pekerjaan. Karena kita sangat mudah menjumpai tenaga lokal sangat sulit mendapatkan pekerjaan didaerahnya.

Menurut kami jelas, dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan dengan Presiden RI mengeluarkan peraturan yang mempermudah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia merupakan kebijakan yang merugikan dan jauh dari cita – cita perjuangan para pendiri bangsa.

Diperparah dengan kondisi hutang utang negara yang kian meroket setiap tahunnya hingga tembus diangka Rp. 4.754 per Februari 2018 dan rasio hutang pemerintahan selama pemerintahan Jokowi ini selalu merangkak naik, Pada Tahun 2015 sebesar 27,4 persen, 2016 28,3 persen dan 2017 sebesar 28,6 persen.

Artinya, pemerintah tidak maksimal dalam menambah pemasukan untuk mengimbangi meningkatnya jumlah utang Indonesia. Namun, jika melihat dan merujuk pada Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen dari PDB, Indonesia masih dalam tahap aman.

Akan tetapi, patut dicermati kembali dengan melihat tren utang yang terus meroket dan pemasukan yang minim, serta defisit anggaran, bom waktu itu bisa seketika meledak dan menghancurkan perekonomian nasional.

Solusi Jangka Pendek #2019GantiPresiden

Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi menandakan bukan negara yang mandiri dan tidak berdaulat, padahal disisi lain Presiden Jokowi mengusung konsep Trisakti, dimana Trisakti itu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya.

Dengan potret yang tergambarkan menandakan bahwa Jokowi telah gagal dalam mengimplementasikan konsep Trisakti di Indonesia dibawah kepemimpinanya sebagai orang tertinggi di republik ini.

Atas dasar keprihatinan kondisi kebangsaan hari ini dan tekad yang kuat mewujudkan cita – cita nasional maka kami memandang pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi telah gagal dalam menjalankan amanat konstitusi.

Selanjutnya dipandang perlu perombakan secara fundamental tata kelola negara yakni dengan kembali ke Undang – Undang Dasar 1945 dan mengganti pemimpin republik dengan sosok pemimpin yang mempunyai kepemimpinan yang kuat, rela berkorban, komitmen dan konsisten dalam perjuangan kebangsaan demi kepentingan nasional.

Dan jika kedepan Indonesia masih dipimpin oleh kepemimpinan yang sama dengan hari ini maka sangat membuka peluang Indonesia semakin jauh dari apa yang telah dicita – citakan oleh para pendiri bangsa yakni terwujudnya Indonesia Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Bahwa gerakan #2019GantiPresiden yang hari – hari ini menjadi topik pembahasan baik di kalangan elit maupun akar rumput masyarakat Indonesia merupakan gerakan konstitusional yang sangat dilindungi dan tidak melanggar konstitusi, dikarenakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak pro terhadap rakyat kecil dan tidak sesuai dengan janji kampanye sewaktu 2014 yang lalu.

Momentum Pemilihan Umum 2019 yang akan datang merupakan momentum bagi rakyat Indonesia merebut kembali Indonesia dipangkuan ibu pertiwi dan momentum mengembalikan kedaualatan rakyat dalam berbangsa dan bernegara.

Jangan pilih pemimpin yang pembohong dan ingkar janji. Pilihlah pemimpin yang amanah, dan bertanggungjawab. Insyaallah bisa membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Amin.

Andre Lukman S.Kom adalah Inisiator Pemuda Karawang Bergerak, dan Sururi SE adalah Korlap Penggalangan Petisi #2019GantiPresiden Kab. Karawang